Berita Yudha, 24 Oktober 1994: Buku Putih G30S (bagian 12)

TAJUK RENCANA a Yudha SENIN, 24 OKTOBER 1994 Yani Kenaikan Tarif Dasar Listrik Terhitung mulai tanggal I November 1994, pemerintah menaikkan Tarif Dasar Listrik dengan kenaikan rata-rata 7,68 persen terhadap Tarif Dasar sebelumnya. Kenaikan ini akan efektif mulai pada penagihan kwitansi bulan Desember 1994, Selain menaikkan Tarif Dasar Listrik, pemerintah juga akan memberlakukan penyesuaian secara berkala setiap tigabulan sekali, yang besarnya tergantung pada empat unsur yang mempengaruhi biaya produksi tenaga listrik, Yakni: harga bahan bakar, harga pembelian tenaga listrik, tingkat inflasi dan nilai tukar (kurs) matauang asing terhadap matauang rupiah. V #3. Apa artinya? Ini berarti bahwa di samping kenaikan Tarif Dasar Listrik yang penetapannya dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden, PT PLN mulai bulan November 1995 secara berkala (tiga bulan sekali) menaikkan tarif pemakaian berdasarkan kenaikan keempat unsur tadi. Penyesuaian berkala ini tidak akan diumumkan sebelumnya, melainkan otomatis masuk pada rekening pelanggan. Yang menjadi pertanyaan, apakah penyesuaian berkala itu berarti terjadi kenaikan? Menurut Menteri Pertambangan dan Energi, IB Sujana, kalau.selama kurun waktu tiga bulan itu keempat unsur tadi (harga BBM, harga pembelian tenaga listrik, tingkat inflasi dan kurs mata uang asing terhadap rupiah) stabil, maka dalam kurun waktu tsb tarif listrik juga tidak naik. Bahkan kalau misalnya keempat unsur tadi turun, maka tarif listrik pun akan turun, Dan semua itu tidak akan diumumkan. Ketentuan inilah yang nampaknya kurang dimengerti oleh masyarakat, bahkan juga kalangan pengamat dan anggota DPR kita. Mereka menilainya penyesuaian berkala, berarti pasti selalu naik. Hanya saya, di dalam kenyataan, keempatunsur atau pun sebagian dari unsur tadi dari waktu ke waktu selalu naik. Stabil, memang mungkin. Tetapi kalau turun, rasa-rasanya mustahil. Dengan demikian, dan ini diakui oleh Menteri Pertambangan dan Energi IB Sujana, penyesuaian berkala tsb di dalam praktek ya terjadi kenaikan. Hanya saya, kenaikannya relatif kecil dan tidak akan selalu sama pada setiap kurun waktu tigabulan tsb. Sistem kenaikan berkala terhadap tarif pemakaian (bukan Tarif Dasar) listrik yang berlaku mulai bulan depan tsb dinilai pemerintah jauh lebih meringankan konsumen ketimbang kenaikan secara sekaligus yang dilakukan setiap satu setengah tahun atau dua tahun sekali seperti yang selama ini ditempuh pemerintah. Kenapa meringankan? Berdasarkan perhitungan cermat yang telah dilakukan oleh Departemen Pertambangan dan Energi (beserta PT PLN tentunya), kenaikan berkala atas dasar faktor keempat unsur yang mempengaruhi biaya produksi tadi, relatif sangat kecil, yakni antara 2-3 persen. Selama ini kenaikan (sekaligus) yang dilakukan terhadap produk listrik tsb umumnya antara 20 - 30 persen.; Ibaratnya, kenaikannya seperti yang terjadi pada pemakaian tiap bulannya. Yaitu, kalau pemakaian meningkat, tagihan pasti meningkatpula secara otomatis. Menurut penelitian secara empiris yang dilakukan oleh Departemen Pertambangan dan Energi dalam kurun waktu sepuluh tahun ini, maka diperoleh fakta bahwa setiap kenaikan tariflistrik sebesar 10 persen, dampaknya terhadap laju inflasi hanya meningkat 0,25 persen. Kalai angka ini kita kaitkan dengan kenaikan Tarif Dasar Listrik tahun ini sebesar rata-rata 7,68 persen, berarti dampaknya terhadap laju inflasi pasti di bawah 0,25 persen. Dengan demikian, Jika harga BBM tetap dan kurs rupiah kita stabil, maka tentunya penyesuaian (baca: kenaikan) berkala tarif pemakaian listrik untuk tiga bulan mendatang (setelah November 1994) tentunya relatif kecil sekali, atau hampir tidak ada kenaikannya. Dalam pada itu kenaikan otomatis secara berkala tanpa diumumkan lebih dahulu seperti yang selama ini ditempuh oleh pemerintah, akan bisa menghindarkan pula dari usaha-usaha pihak tertentu untuk memanfaatkan kenaikan listrik seperti yang selama ini terjadi. Namun yang mungkin menjadi problem adalah bagi kalangan dunia usaha, khususnya industri. Sebab, dengan kenaikan berkala yang jumlah kenaikannya tidak diumumkan lebih dulu, tentunya akan menyulitkan bagi mereka dalam menghitung biaya produksi untuk proyeksi mereka ke depan. Tetapi bagi mereka yang mampu menghitung berdasarkan keempat unsur tadi yang patokannya dari data BPS, maka sebenarnya justru lebih mudah bagi kalangan dunia usaha dalam mengantisipasinya. Dan terlepas dari suara pro-kontra terhadap sistem kenaikan tarif listrik ini, namun yang jelas, kenaikan tarif listrik tsb penting bagi upaya meningkatkan kemampuan pemerintah untuk membangun jaringan instalasi listrik yang dalam Pelita VI ini jumlahnya ditargetkan duakali dari apa yang sudah dibangun selama Pelita V. Menurut pihak PT PLN, dari kenaikan tarif listrik tahun ini, PT PLN akan memperoleh dana sekitar Rp 240 milyar,-. Dan jumlah dana tsb bisa dimanfaatkan bagi pembangunan mengalirkan listrik ke 2.100 desa di Indonesia, Selain dari kenaikan tarif listrik, pihak PT PLN dalam tahun ini juga mampu meraih keuntungan sekitar Rp 550 milyar,- yang tentunya akan digunakan pula bagi pembangunan pelistrikan untuk mereka yang selama 49 tahun ini belum bisa menikmati listrik. Jumlah yang menunggu selama 49 tahun tsb masih sekitar 60 persen sendiri. Dari kenyataan ini, maka sudah sewajatnya kita yang sudah sekian tahun menikmati listrik bisa bertoleransi merogoh tambahan ; kocek bagi mereka yang masih menunggu.-*** 3 Pe EN PLANET HOLLYWOOD Sabtu malam, diresmikan Planet Hollywood di Jakarta dengan dihadiri bintangbin tang Hollywood dan bintang film lokal. - Di Jakarta tempo hari juga pernah ada Planet Senen. Hanya saya sekarang tinggal kenangan..... Anh JEMBATAN Di Korea Selatan, jembatan beton jalan tol telah ambruk dengan menelan 20 orang é korban tewas dan beberapa orang luka-luka. - Teknologi konstruksi jembatan di Korea yang begitu maju bisa ambruk. Tidak ada salahnya ahli konstruksi kita mulai meneliti ulang jalan layang dan jembatan yang ada di Indonesia. nae LISTRIK Terhitung tanggal 1 November tarif listrik naik. - Semen naik, listrik naik, siapa menyusul? BERITA YUDHA - SENIN, 24 OKTOBER 1994 HALAMAN IV Uji Coba Lima Hari Sekolah Dan Pelaksanaannya Uji coba lima hari sekolah per minggu yang menjadi agenda baru dunia pendidikan mulai tahun ajaran 1994/95, dalam pelaksanaan di lapangan ternyata menghadapi sejumlah kendala dengan hadirnya sorotan dari berbagai pihak Sistem lima hari sekolah yang terkait dengan kebijakan pemerintah menerapkan lima hari kerja menjadi tidak mudah diterapkan, karena dunia pendidikan ternyata memiliki berbagai kekhususan Kebidanan itu umumnya menyangkut kondisi persekolahan di berbagai daerah serta sejumlah kendala lainnya yang bersifat sosio-kultural Pada awalnya, sorotan yang muncul menyangkut pelaksanaan lima hari sekolah lebih terkait dengan kondisi persekolahan itu sendiri Berbagai daerah secara terbuka menyatakan keberatan melaksanakan sistem tersebut, karena banyak sekolah dipakai gi dan siang hari (double shift) Karena keterbatasan sarana Dalam kondisi tersebut, pclaksanaan lima hari sekolah akan sulit, karena murid yang masuk sore akan belajar sampai malam hari, sehingga mustahil dilaksanakan Selain itu, banyak sekolah swasta yang masih meminjam ruang milik sekolah-sekolah negeri untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Guru-guru di lapangan pun menghadapi tantangan yang tidak mudah. Karena terbatasnya kesejahteraan mereka, banyak guru terpaksa mengajar rangkap di beberapa sekolah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari Peluang memperoleh nafkah tambahan yang sesungguhnya sangat logis itu pun tentu akan hilang jika mereka hanya berkonstrasi mengajar di satu sekolah saya. Sekolah agama Namun, yang juga perlu diperhatikan adalah kekhawatiran kalangan agamanya terhadap kemungkinan berkurangnya eksistensi sekolah-sekolah agama (madrasah diniyah) di berbagai daerah. Sebagaimana diketahui, di | berbagai dacrah yang masya- | rakatnya dikenal religius, seperti Madura misalnya, masyarakat H banyak yang menyekolahkan $ anaknya di sekolah umum dan Di waktu pagi, anak-anak | belajar di sekolah umum, kemudian pada sore harinya dilanjutkan-dengan belajar di H sekolah agama. Oleh: Rachmat H.Cahyono Menyimak kekhawatiran masyarakat terhadan kemunokinan berkurangnya peran sekolah agama dengan diberlakukannya sekolah lima hari, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mewakili aspirasi masyarakat luas telah menyampaikan pandangannya mengenai masalah tersebut Ketua Umum MUI, KH Hasan Basri, dalam satu pertemuan silaturahmi dengan Menteri P dan K Wardiman Joyonegoro telah menyampaikan kekhawatiran yang sangat mendalam mengenai kemungkinan timbulnya dampak negatif dari pelaksanaan gagasan sekolah lima hari Dampak negatif yang dikhawatirkan tersebut khususnya menyangkut eksistensi pendidikan agama dan lembagalembaga pendidikan keagamaan seperti TK/Taman Pendidikan Alguran dan madrasah diniyah Pemerintah sendiri sebenarnya belum menetapkan sistem lima hari sekolah dalam sepekan sebagai satu kebijakan nasional Menanggapi keberatan masyarakat terhadap sekolah lima hari, Menteri P dan K, Wardiman Joyonegoro, berulang kali menyatakan sekolah lima hari per minggu masih merupakan uji coba yang hasilnya akan dievaluasi, karena langkahlangkah dalam dunia pendidikan harus diambil secara hari-hati Edaran kepada Kanwil dan Kandep Departemen P dan K mengenai uji coba sekolah lima hari sudah diberikan sejak Agutus 1994, tetapi tetap berpatokan kepada kondisi daerah, sedangkan hasil evaluasi uji coba sekolah lima hari akan diumumkan pada Februari 1995. Wardiman bahkan mencgaskan pemerintah akan meniadakan ketentuan sekolah lima hari jika dalam pelaksanaannya, berdasarkan hasil uji coba, memang terbukti lebih banyak merugikan “Uji coba yang dilakukan saat ini di berbagai daerah hanya untuk mengetahui kemungkinan sekolah lima hari dapat dilaksanakah atau tidak. Jika memang lebih banyak merugikan, ya tidak perlu diteruskan,” katanya seusai pertemuan silaturahmi dengan MUI (18/10) Wardiman didampingi KH Hasan Basri, ketika menyampaikan hasil pertemuan silaturahmi tersebut, mengungkapkan terima kasih dan penghargaannya kepada MUI dan semua pihak yang telah menyampaikan pandangan dan aspirasinya Ia menyanyikan akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh semua aspirasi tersebut dalam penilaian akhir uji coba sekolah lima hari yang sedang dilaksanakan, Bukan paksaan Ia juga menegaskan uji coba sekolah lima hari tidak akan dipaksakan pelaksanaannya bagi sekolah-sekolah dan dacrahdacrah yang tidak siap melaksanakannya “Bahkan di beberapa daerah, seperti di Banda, Maluku, misalnya, tidak diadakan uji coba karena terbukti sekolah lima hari tidak mungkin dilaksanakan di daerah tersebut," katanya MUI, sebagaimana diakui KH Hasan Basri, dapat memahami penjelasan Menteri P. dan K mengenai kebijakan sekolah lima hari, dan mengharapkan Menteri P dan K dapat bersikap arif dalam menetapkan hasil evaluasi uji coba sekolah lima hari Wardiman menjamin pemerintah akan tetap menjaga eksistensi sekolah-sekolah agama yang keberadaannya memang sangat dibutuhkan masyarakat Bagi Wardiman, sorotan yang muncul dari masyarakat terhadap pelaksanaan uji coba sekolah lima hari bersumber dari "kesenjangan informasi" (information gap) yang mengakibatkan masyarakat menaruh kekhawatiran terhadap ekses-ckses yang mungkin timbul dari pelaksanaan sekolah lima hari "Harus dibedakan dengan uji coba kebijakan yang lain, karena uji coba sekolah lima hari benarbenar dimaksudkan untuk mengevaluasi kemungkinan dapat tidaknya kebijakan tersebut dilaksanakan, sama sekali tidak terkait dengan kepastian pelaksanaannya,” katanya. Pemerintah agaknya menyadari berbagai faktor yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaan sekolah lima hari, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis Faktor yang bersifat teknis antara lain mencakup terbatasnya prasarana dan sarana pendidikan, seperti jumlah guru yang masih kurang dan banyaknya sekolah yang “double shift” karena kekurangan lokal Sementara faktor non-teknis antara lain faktor geografis, kelangsungan lembu slembaga pendidikan termasuk madrasah diniyah dan pendidikan agama, faktor peran anak dalam membantu ekonomi keluarga, dan faktor-faktor lainnya sebagai. mana disampaikan masyarakat luas Selaku Bae teknis terkait, Dirjen Dikdasmen Departemen Pdan K, Zainal Arifin Achmady, telah menetapkan agar dalam polkas Uji coba sekolah ima hari di lapangan, berbagai pihak terkait tidak menetapkan peraturan baru yang justru memberatkan siswa Baginya, selama masih banyak sekolah di daerah tertentu yang "double shifP”' tentu sulit melaksanakan sekolah lima hari Dalam keadaan semacam itu, dacrah tentunya harus menentukan pilihan, sekolah lima hari Atau tetap enam hari per minggu, karena apa pun pilihannya, masing-masing memiliki masalah sendiri-sendiri yang harus | ditangani secara optimal Di Sumber misalnya, semua SMA masih "double shift", schingga jelas tidak bisa melaksanakan sekolah lima hari Bagi Achmady sendiri, masalah sekolah lima hari sesungguhnya merupakan pilihan sederhana, karena itu diserahkannya sepenuhnya kepada kemampuan sekolah dan daerah dalam melaksanakannya la secara khusus mengharapkan pelaksanaan sekolah lima di daerah tidak terkesan dipaksakan, karena mungkin sebagai bawahan, para pelaksana di daerah terkondisi untuk melaksanakan saya anjuran dari pusat tanpa mengkaji kesiapan mereka sendiri Dalam pandangannya, banyak sekali faktor yang harus diperhatikan pihak sekolah scbelum memberlakukan sekolah lima hari Misalnya dalam kebijakan menyiapkan makan siang bagi siswa di sekolah, orang tua jangan dipaksakan menyiapkan dana dalam jumlah tertentu, karena sebaiknya diserahkan saya kepada pilihan masingmasing orang tua murid Agaknya jelas kini bagi masyarakat, bahwa sekolah lima hari tampaknya belum met masuki keputusan final Yang dapat dilakukan masyarakat saat ini, berbekal realitas yang ditemui di lapangan, kiranya sesuai dengan imbauan MUI dan Menteri P dan K semua pihak mau memberikan masukanmasukan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan uji coba sekolah lima hari tersebut. Pertanyaan Timbul Setelah "Banteng" IPKI Keluar Kandang Oleh: M.Gunadi Henoch Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPK1) awal | pekan ini memutuskan untuk | "kembali ke'khittah' tahun 1954" | selakuorganisasi kemasyarakatan biasa yang independen, nonpolitik, nonafiliasi, dan nonpolitik praktis. Sikap yang disuarakan Ketua Umum IPKI periode 1994- 1999 Lecen (purn) R. Suprapto di Jakarta Selasa (11/10) itu" membawa konsekuensi organisasi tersebut keluar dari "partai banteng" PDI, tempatnya berfusi sejak 1973. Menurut dia, keputusan"kembali ke jatidirinya" tersebut merupakan kesepakatan bersama organisasi sebagaimana hasil kongresnya yang terakhir di Bekasi pekan lalu. Pada kongres keenam itu, juga diputuskan beberapa hal lain scperti pemilihan mantan Wakil Ketua MPR 1987-1992 danmantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai pemimpin baru menggantikan H. Andi P. Tantri, Suprapto mengatakan, keputusan IPKI untuk "kembali ke khittah" didasarkan pada pertimbangan bahwa organisasi itu selama ini mengalami kesulitan karena harus selalu membawabawa bendera PDI. "Untuk bisa berkembang, satu-satunya jalan bagi IPKI adalah kembali kepadajati dirinya," katanya. Menanggapi perkembangan itu, Ketua Umum DPP PDI Megawati Sukarnoputri menyatadan Ketua Gabungan Kepala Staf, Kolonel (nonaktif) AH Nasution, dan perwira AD lain, Kolonel Gatot Subroto — yang Juga nonaktif — dengan maksud praktis-politis untuk menghambat perkembangan PKI Status "nonaktif" Nasutionitu — dan juga Gatot Subroto — seperti disebutnya sendiri dalam buku karangannya, "Memenuhi Panggilan Tugas" (MPT) Jilid IN Bab VII, merupakan akibat lanjutan dari insiden 17 Oktober 1952, saat sejumlah tank mengacungkan meriamnya ke arah istana, "Saudara AH Nasution, yang pada waktu adalah seorang kolonel non-aktif, telah dipilih untuk calon utama nasional IPKI untuk pemilu,....," demikian bunyi salah satu kalimat dalam buku peringatan tujuh tahun IP- KI, seperti dikutip oleh Nasution sendi Pada bagian lain buku itu, Nasution mengatakan, "Sebagai perwira yang belum pensiun, walaupun sudah non-aktif, saya tidak bisa langsung memimpinnya." Sekalipun hanya meraih satu kursi di Jawa Tengah dan tiga di Jawa Barat, pada saatitu IPK termasuk sepuluh partai terbesardan terkuat di antara puluhan partai lain, terbukti ketika diadakan penciutan jumlah partai oleh Presiden Sukarno sesu- IPK l itu sebagai reaksi ketidakpuasanatas kondisi ideologi saat itu yang tidak memungkinkan adanya penyatuan kekuatan serta potensi bangsa. "Pemilu dan sistem konstitusi kita tahun 50-an adalah merintangi pencapaian 'slogordening' (pengikatan persatuan scmua kekuatan) dan kepemimpinan yang demikian," katanya. Di samping itu, katanya, sistem saat itu memberikan peluang bagi setiap kelompok dan tokoh untuk melaksanakan kepentingannya masing-masing yang sempit. "Tidak mungkin tertegak suatu 'granstrategi', suatu strategi besar dengan kepemimpinan yang bukan sekadar politikus, tapi mestinya kepemimpinan yang bernilai kenegarawanan, tulis Nasution.. Menunu istilah tentara, sistem saat itu terlalu memusatkan diri pada sasaran "taktis dan teknis" dan bukannyastrategis, katanya. Untuk mewujudkan cita-citanya kembali ke ideologi mendasar, yakni UUD 1945, ia menyatakan dirinya tidak bisa bergabung dengan partai lain seperti PNI (Partai Nasional Indonesia), Masyumi, NU (Nahdlatul Ulama), ataupun PSI (Partai Sosialis Indonesia). Alasannya, karena partai-partai mapan seperti itu telah memiliki konsep pokok dan tidak 1966 tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan yang mengamanatkan penyederhanaan jumlah partai, dan disahkan melalui UU nomor3 tahun 1985, IPKI berfusi ke dalam PDI. Masalah fusi itu memancing masalah tersendiri karena, menurut Mega, hal itu rancu Dengan ditetapkannya UU nomor 3/1985 maka meleburnya IPKI kedalam PDI sudah diakui rakyat banyak sebagaimana tercermin melalui wakil mereka di DPR. "Kita patut pertanyakan kenapa ada pernyataan dari ketua umum IPKI yang baru itu karena fusi sudah sah dan dilindungi dalam UU, sementara terbentuknya UU melalui DPR sehingga proses itu telah diakui bersama," kata Mega. Ditanyaapakah dengan demikian keluarnya IPKI dari PDI harus disahkan melalui UU kembali, Mega tertawa dan menyatakan dirinya juga sedang mcmpertanyakan kemungkinan itu "Patut dipertanyakan bagaimana mekanismenya selanyutnya," katanya Dengan demikian, pasca-peristiwa "IPKI kembali ke khittah" itu —lepas dari kontroversi setuju dan tidak setuju — seara konstitusional tampaknya perlu ada pengajian sendiri atas masalah ini untuk menghindari preseden serupa di kemudian hari. Yang pertama, a pembubaran salah satu unsur fusi memerlukan UU baru sebab pensahan fusi itu sendiri pun Organisasi Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) sebagai organisasi pelajar yang terbesar di Indonesia juga disusupi dan dipecah dari dalam. Dalam bulan Juni 1961, Pimpinan Pengurus Besar IPPI di Yogyakarta telah diteror dan dipaksa menyerahkan kantor dan peralatannya kepada kelompok IPPI yang berhaluan komunis di bawah pimpinan Robby Sumolang dan Ainy Suteja Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) juga hendak dikuasai, namun tidak berhasil oleh karena kegigihan Ketua PGRI Subiadinata, Sebagai reaksi, PKI mendirikan organisasinya sendiri dengan nama PGRI Non Vak Sentral di bawah pimpinan Subandri E. Tuntutan Partai Komunis Indonesia Untuk Membentuk Dan Mempersenjatai Angkatan Ke V Sesuai dengan konsep PKI "'JalanDemokrasi Rakyat Bagi Indonesia” yang dianut oleh D.N. Aidit sejak tahun 1953, PKI menerapkan sekaligus jalan revolusioner di samping jalan parlementer sebagai upaya untuk mewujudkan kekuatan komunis di Indonesia Untuk mendukung konsep jalan revolusi itu, PKI memerlukan kekuatan bersenjata di samping kekuatan politik Upaya PKI untuk mempunyai kekuatan bersenjata dilaksanakan dengan cara membentuk kekuatan-kekuatan bersenjata di luar ABRI yang berintikan kekuatan Buruh dan Tani Cara ini secara jelas tergambar di dalam metode pertama dan kedua dari MKTBP yang menekankan perjuangan gerilya di desa yang terdiri atas kaum buruh tani dan tani miskin, serta perjuangan revolusioner kaum buruh di kota-kota terutama kaum buruh angkutan Upaya PKI mewujudkan kekuatan bersenjata di luar ABRI tersebut di atas diuntungkan oleh situasi konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Secara politis situasi konfrontasi tersebut telah dimanfaatkan untuk meningkatkan situ asi revolusioner dengan memperhebat agitasi propaganda anti Nekolim. Secara fisik militer pembentukan sukarelawansukarelawati (sukwan-sukwati) Dwikora telah memberi peluang kepada PKI untuk juga membentuk sukwan-sukwati dari kalangan Pemuda Rakyat, Gerwani, dan unsur-unsur buruh yang tersebar di dalam satuansatuan sukwan-sukwati Gagasan PKI untuk mempunyai kekuatan bersenjata yang dapat dikendalikannya sendiri, memperoleh wujud nyata dalam konsep "Angkatan V” yang disampaikan oleh Perdana Menteri Republik Rakyat Cina Chou En Lai kepada Presiden Sukarno, sewaktu yang bersangkutan berkunjung ke Jakarta dalam bulan April 1965, Konsep Chou En Lai tersebut dimanfaatkan lebih lanjut oleh D.N Aidit dengan menuntut Presiden Sukarno untuk segera mempersenyatai buruh dan tani Konsep Chou En Lai dan tuntutan D.N. Aidit tersebut diajukan oleh Presiden Sukarno kepada para Menteri Panglima Angkatan. Dari empat Menteri/Panglima Angkatan, Menteri Panglima Angkatan Darat Lecen TNI A. Yani dengan tegas menolak, sedangkan Menteri/Panglima Angkatan Udara Laksdya Udara Omar Dhani menyetujuinya BAB IV PERSIAPAN PEREBUTAN KEKUASAAN/PEM- BERONTAKAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA MELALUI GERAKAN 30 SEPTEMBER Gerakan 30 Septem Pemberontakan P Komunis Indonesia Latar Belakang, Aksi Dan Penumpasannya oleh Serikat Buruh Kereta Api Tindakan sabotase yang dilakukan kaum komunis terhada sarana-sarana vital Pemerint, mulai terlihat sejak bulan Januari 1964, Pada tanggal 11 Januari 1964 rangkaian kereta api rute selatan melanggar sinyal dan langsung masuk stasiun Purwokerto, Jawa Tengah sehingga menabrak rangkaian gerbong yang berhenti di stasiun tersebut Kemudian, pada tanggal 6 Februari 1964, kasus tabrakan antara dua rangkaian kereta api juga terjadi di Kaliyasa, Sala, Jawa Tengah. Pada tanggal 30 April 1964, peristiwa yang sama terjadi pula di Kroya, Jawa Tengah, tanggal 14 Mei 1964 di Cirebon dan Semarang, serta tanggal 6 Juli 1964 di Cipapar, Jawa Barat Menyusul kemudian kasuskasus lepas dan larinya gerbonggerbong dari rangkaian lokomotifnya di Tanah Abang tanggal 18 Agustus 1964, di Bandung tanggal 31 Agustus 1964, dan di Tasikmalaya tanggal 11 Oktober 1964. Seminggu kemudian, yaitu pada tanggal 18 Oktober 1964 di daerah yang sama (Tasikmalaya) terjadi kasus kecelakaan yang menimpa 20 rangkaian gerbong kereta api yang mengangkut peralatan militer. Hasil interogasi oleh aparat keamanan menunjukkan bahwa kasus-kasus kecelakaan seperti tersebut di atas merupakan tindakan kesengajaan (sabotase) yang bertendensi politik. Para pelaku adalah anggota Serikat Buruh Kereta Api (SBKA) yang merupakan organisasi yang berada di bawah naungan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) b. Aksi-Aksi Sepihak BTI (Barisan Tani Indonesia) Setelah kegiatan HUT ke-44 PKI yang diadakan di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 23 Mei 1964, Ketua CC PKI D.N. Aidit disertai $8 tokoh PKI, termasuk di dalamnya anggota Himpunan Sarjana Indonesia (HSI) yang berailiasi dengan PKI, mengadakan gerakan "'turun ke bawah” (turba) yang sekaligus melakukan penelitian. Tujuan penelitian itu adalah untuk membuktikan bahwa petani di daerah Jawa sangat miskin dan sangat potensial untuk digerakkan mendukung program PKI melalui aksi-aksi melawan tuan tanah di desa-desa Untuk dapat mempengaruhi kelompok petani miskin tersebut, PKI menggunakan dalih membela mereka, melakukan kampanye yang menuntut dilaksanakannya Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian, yaitu Undang- Undang No. 2/1960, dan Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang No.5/ 1960. Sejalan dengan kampanye tersebut, untuk mempertajam pertentangan kelas sesuai doktrin Marxisme-Leninisme, PKI mengkampanyekan pula sikap anti “Tujuh Setan Desa”. Adapun yang dimaksud PKI dengan sebutan “Tujuh Setan Desa" adalah: tuan tanah, lintah darat, tengkulak, tukang ijo, kapitalis birokrat (kabir), bandit desa, dan pemungut/pengumpul zakat. Dalam melaksanakan kampanye melawan apa yang mereka sebut “Tujuh Setan Desa", PKI dengan gencar melakukan aksi massa dan aksi sepihak secara sistematis dan terencana sebagai berikut. 1) Aksi Massa BTI di Jawa Tengah Meskipun di daerah Kabupaten Klaten tidak terdapat orang kaya yang dapat digolongkan tuan tanah, PKI memutuskan aksi-aksi massa BTI dimulai dari daerah ini. Keputusan politik ini ditetapkan dalam Konferensi BTI Cabang Klaten yang berlangsung kanrasaherannyakarena menu- dahpemilu 1955,IPKI termasuk — memberikanpeluangbagiperu- — #ejalui UU? | PKI Melaksanakan Apa Pisa tanggal 11-13 Maret 1964, rutdinsebenarnyaeksistensiIP- — yang tidak diciutkan. bahan yang cukup fundamen- Suprapto pada kesempatan ee Mereka Sebut “Pening- eee ae Ag By Kl suah tidak adalagisejakpe- — pemilihan kota Bekasi seba- lal, katanya. 3 menjelaskan posisi politik baru | katan Situasi Ofensif Revo- adalah t 7 du ati fisik ristiwa fusi PDI tahun 1973. gailokasikongreskeenamIPKI "Walaupun cukup baik hu- (PKI itu sama sekali tidak me- | tusioner”, Tahun 1964-1965 na en) 1 ah 1.000 orang Saya merasa agakaneh kare- pekan lalu itutampaknya bukan bungan saya dengan tokoh par- nyinggung sisi legal dari peris- Setelah penyusupan kader- sesama petanidi desa Ki na bagaimana pun juga dalam tanpakesengajaankarenasecara itertentu, yangdapat saya gu- (Wa itu, bahkan untuk "pamit" | kader PKI ke dalam tubuh apa- Kecamatan Wonosari, Kabupaseyarah PDI, IPKI menyatakan © (radisional pada Pemilu 1955, nakan untuk ikut menjadi ca- kepada pengayomnya pun, yakni | ratur negara, termasuk ABRI, oy aten pada tanggal 26 pada waktu itu bersama dengan tiga kabupaten di sekeliling Ya- — on, akan tetapi partaiitu tidak — pp PDI, ta menyatakan tidak | organisasi politik, dan organisasi Maret 1964. Atas hasutan tokohpartai-partailainuntukmemfu- — karta (Bekasi, Bogor, dan Ta- — mungkin menampung Cita-cita perlu karena posisi IPKI sudah | kemasyarakatan mencapai taraf MAh PKI setempat ratusan sikan diri," katanya ketika di- ngerang) menyumbangkan sua. — kembali ke UUD 45," katanya. — independen. yang oleh PKI dinilai cukup raxsa anggota BTI melakukan jumpai ANTARAsebelumacara —rg terbesar bagi IPKI, Kerancauan? Yang kedua, apakah partai | kuat, maka PKI mulai Toga pengeroyokan terhadap sorang kesenian berlangsung di Kedu” Menjelang fusi 1973, IPKI — MenurutmantanSekjenIPKI politik yang berfusi pada 1973 | sanakan kegiatan yang dise- Fani bemama Panosookardis taan Besar Spanyol di Jakarta, — termasuk "papan bawah" dari Mustafa Supangat, saat per- secaraotomatis berubah menjadi pu Bee ae tt isls sehubungan dengan urusan Selasa malam (11/10). 10 partai karena relevansi pem- tama kali didirikan, IPK! aa organisasi massa yang nonpoli- Ae Gere An sewa-menyewadengan Karto- KUN, a ela bentukannya dalam menentang — bentukorganisasisosial politik, tis dan Barjo Sa pa; sir dL decane adi ngan (ike ar PKI dirasakan sudah, kurang bukan partai politik. partai, sepertidikatakan Mustafa | 1 & hotase, Aksi Sepihak, dan SN kannya UU Nomor3 tahun 1985 cocok lagi dengan perkemba- Traraformiel IPKI menjadi — Supangat?; us Teror Ae eee aan Kanaan, aa tentang partai politik. ngan zaman, di samping faktor partai politik terjadi tahun 1959 Yang ketiga, seperti dikata- Upaya PKI untuk ment eave 3 aot Menurut saya, hal itu anch terbentuknyaSekrclariat Bersa-‘ketika keluar Penetapan Presi- kan Mega, apakah partai-partai | pavs¥"vns revolusioner selain Ae Sen Peni Ae PAR karena IPKI sudah tidak eksis, mp (Sekber) Golongan Karya dennomor 5 tahun 1959 dan Pe- g berfusi itu secara otomatis | dilakukan melalui kegiatan- il Ta peta dna dan fusi itu sudah disahkan me- pada tahun 1964. raturan Presiden nomor 13 tanun Tanya okatatentinya bogiti at kegiatan politik yang menghe- Pa Dan AL at lalui UU," katanya lagi, TurutberfusikePDI bersama 1960 dan IPKI pun berubah “terjadi? 6 bat juga melalui kegiatan: Kecdiralan Mori tie Pee 5 IPK pada tahun 1973 itucmpat — namamenjadi"Partai IPKI", ka- Bagaimanapun juga, fusi | kegiatan sabotase, aksi sepihak, banan, Kabupaten Klaten pada Sejarah awal IPKI partai lain: PNI, Murba, Par- — taSupangat yangsaatini men- — yang dilaksanakan 1973 itu ter- | dan aksi teror. Kegiatan-kegia- awal Juli 1 Yati semuanya IPKI didirikan 20 Mei 1954 — kindo, dan Partai Katolik. jabat salah satu ketua. nyata meninggalkan" pekerjaan | tan tersebut antara lain adalah: didalangi oleh BT. menjelang pemilu pertama 1955 Dalam bukunya, Nasution Setelah itu, melalui Keteta- — rumah" yang mungkin tidak ter- 2. Tindakan Sabotase terhadap olehantara lain mantan KSAD menyebutalasan pembentukan pan MPRS nomor 2/MPRS/ duga sebelumnya. Transportasi Umum Kereta Api Bersambung