Berita Yudha, 9 November 1994: Buku Putih G30S (bagian 26)

TAJUK RENCANA RAB NOPEMBER 1994 Bintang Mahaputera Untuk Ibu Fatmawati Sukarno Hari ini (9/11) Presiden Suharto menganugerahkan Bintang Mahaputera Utama untuk Almarhumah Ibu Fatmawati Sukarno, isteri Presiden RI pertama Sukarno. Upacaran penyematan pada Almarhumah yang akan diwakili oleh putera pertama Guntur Sukarnoputera itu akan berlangsung di Istana Jakarta. Bangsa Indonesia pasti mengenal siapa Ibu Fatmawati Sukarno, Ibu Negara RI pertama, dalam masa perang kemerdekaan dan dalam masa pengisian kemerdekaan. P. Sebagai isteri seorang pemimpin bangsa yang paling menonjol saat penjajahan dan saat-saat berat dalam masa perang kemerdekaan, Ibu Fatmawati telah menempatkan diri sebagai seorang yang memiliki semangat berjuang dan semangat berkorban. Almarhumah menunjukkan keteladanan dengan keteguhan sikapnya. Ibu Fatmawati bertemu dengan Bung Karno saat pemimpin pergerakan kemerdekaan ini dibuang penjajah Belanda ke Bengkulu. Sebelum itu Bung Karno dibuang ke Ende dan sebelumnya pernah pula mendekam dalam penjara Sukamiskin Bandung. Semua orang ketika itu mengetahui, bahwa menjadi isteri seorang pemimpin pergerakan kemerdekaan mempunyai risiko besar. Dan beliau dengan penuh kesadaran siap untuk menerima semua itu. Ibu Fat merupakan salah seorang yang hadir saat Proklamasi Kemerdekaan RI dibacakan oleh Bung Karno pada hari 17 Agustus 1945 itu. Dan malam sebelumnya, beliau ikut pula bersama Bung Karno dan Bung Hatta dibawa para pemuda ke Rengasdengklok. Pembacaan Proklamasi yang ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta itu diteruskan dengan pengibaran Sang Saka Merah Putih. Bendera itulah yang kita kenal sekarang sebagai Bendera Pusaka. Ibu Fatmawati-lah yang menjahit bendera yangamat bersejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia itu. Pada masa awal perang kemerdekaan, Ibu Fat sudah harus mendampingi Bung Karno yang terpilih menjadi Presiden RI pertama disamping Bung Hatta sebagai Wakil Presiden. Masa itu keadaan masih penuh dengan berbagai ancaman dan mara bahaya. Terutama yang datang dari penjajah Belanda yang ingin kembali ke Indonesia dengan mendompleng pada tentara Sekutu yang menang dalam perang dunia kedua. Ancaman dan bahaya sedemikian besarnya, sehingga Presiden dan Wakil Presiden beserta sejumlah menteri harus pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Di kota perjuangan yang menjadi ibukota RI selama perang kemerdekaan inipun pemerintah RI, termasuk Presiden Sukarno menghadapi berbagai ujian, ancaman dan tantangan. Tentara Belanda terus melakukan aksi-aksi militernya untuk menguasai sebanyak mungkin wilayah RI. Aksi militer Belanda yang pertama tahun 1947 telah memperkecil wilayah RI di Jawa dan pulau-pulau lainnya. Dan mereka masih terus berusaha untuk melakukan pukulan-pukulan terhadap RI. Tetapi didalam tubuh RI sendiri ada anasir-anasir yang ingin mengambil alih kekuasaan. Puncaknya adalah pemberontakan PKI Madiun bulan September 1948. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden/Perdana Menteri Hatta harus mengatasi pengkhianatan PK I itu. Dan berhasil. Tetapi pada bulan Desember 1948 tentara Belanda melakukan serangan kedua kalinya. Ibukota RI Yogyakarta mereka rebut, Presiden, Wakil Presiden dan sejumlah menteri ditawan. Kemudian dibuang ke Prapat dan akhirnya ke Bangka. Dalam keadaan penuh perjuangan, penderitaan dan cobaan itu, Ibu Fatmawati tetap teguh dan tabah menjadi isteri dan pendamping Bung Karno. Ibu Fat menolak tawaran kemudahan dan keserbacukupan dari Belanda. Beliau memilih hidup serba kurang di sebuah rumah sederhana di Yogyakarta bersama puteraputerinya. Ketika sejumlah pejuang gerilya dari pasukan pengawal Presiden berada di kediaman beliau, tentara Belanda menggerebek rumah itu. Ibu Fat berhasil menyembunyikan dan menyelamatkan para pejuang gerilyawan itu. Perang kemerdekaan menghasilkan pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Bung Karno dan Bung Hatta dikembalikan ke Yogyakarta. Kemudian kembali ke Jakarta. Akhirnya terbentuk Republik Indonesia Serikat dipimpinPresiden Sukarno dan Wakil Presiden Muhamad Hatta. RIS dibubarkan untuk diganti dengan Negara Kesatuan RI. Masa-masa cerahpun meliputi kehidupan Ibu Fatmawati, Ibu Negara yang dicintai rakyat karena kesediaannya untuk ikut berjuang dan berkorban bagi kemerdekaan bangsanya. Tiga tahun kemudian terjadilah peristiwa yang membuatkesedihan mendalam bangsa Indonesia. Ibu Fatmawati meninggalkan Istana, karena tidak dapat menerima Bung Karno menikah lagi dengan wanita lain. Berbagai tokoh dan pemimpin Indonesia, organisasi-organisasi dan perkumpulan berusaha untuk memulihkan hubungan antara Bung Karno dan Ibu Fat. Tetapi Ibu Fat tetap konsekwen dengan pendiriannya. Bila kita ikuti alur sejarah hidup Ibu Fatmawati Sukarno, maka kita dapat melihat bukan saya riwayat seorang Ibu Negara, isteri Presiden, tetapi terutama sejarah perjuangan seorang wanita Indonesia utama. Ibu Fat tetap dicintai dan mendapat tempat khusus dalam hati sanubarinya rakyat Indonesia. Bila hari ini kepada Almarhumah dianugerahkan bintang kehormatan tertinggi pemerintah kita, Bintang Mahaputera Utama, maka hal itu memang sudah sepantasnya. Kita ikut merasa bahagia seraya mengenang akan segala perjuangan dan pengorbanan Ibu Fatmawati Sukarno. Semoga semua itu dapat menjadi suri tauladan bagi bangsa Indonesia, khususnya kaum wanitanya. Dan kita menyampaikan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar arwah Almarhumah mendapatkan tempat layak disisi-Nya. Amin.*** TETAP TERBIT Menpen Harmoko menegaskan, suratkabar tetap terbit pada tan 14 dan 15 November 1994.? g = 3 - Lha kalau tidak terbit, informasi tentang APEC kurang meluas. KREDIT MACET Depkeu mengakui adanya kredit macet di pabrik tekstil Sritex. - Lho? Kan Direksinya membantah? KOLUSI Prof. Sumitro mengatakan, tak seorangpun membenarkan adanya kolusi. - Yang membenarkan, ya mereka yang berkolusi! Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Kcamanan (DK) PBB mendapat sambutan hangat bangsa Indonesia dengan harapan negara ini mampu menunjukkan kepeduliannya terhadap berbagai persoalan nasional, regional dan internasional kepada masyarakat dunia. "Dengan rasa gembira, kita menyambut terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 1995-1996, yang akan berlaku efektif mulai Januari 1995," kata Ketua DPRMMPR H. Wahono ketika membuka masa persidangan kedua tahun sidang 1994- 1995 dalam rapat paripurna Dewan, 31 Oktober. "Hal ini membuktikan pengakuan dunia internasional terhadap peran diplomasi Indonesia di forum-forum internasional, khususnya di PBB," lanjut Wahono. Ia menegaskan, Pimpinan Dewan berharap terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB itu dapat digunakan secara efektif untuk turut mengembangkan kerjasama dalam memajukan kepentingan Asia, Gerakan Non-Blok (GNB) dan kepentingan nasional, di samping memajukan perdamaian dan keamanan internasional serta umat manusia. Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaannya antara lain menegaskan bahwa Indonesia "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." Sumbangan konstruktif Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengatakan, dengan terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap di DK PBB, maka Indonesia berkomitmen un- Tantangan Dan Harapan Indonesia Sebaga Anggota Dewan Keamanan PBB Tidak Teta tuk menyumbangkan secara konstruktif dan konkrit pada agenda DK PBB untuk turut menciptakan perdamaian dunia yang lebih adil. "Indonesia berketetapan hati untuk menyumbang secara konstruktif dan konkrit pada agenda DK PBB dalam situasi dunia yang masih penuh permasalahan dan diwarnai oleh pe- Tubahan-perubahan yang sangat mendasar serta cepat ini," kata Menlu. Namun, anggota Komisi I DPR, Marcel Beding, berpendapat terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB memang menggembirakan, tapi hendaknya tidak diharapkan terlalu banyak, sebab kedudukan anggota tidak tetap DK PBB sebenarnya tak lebih hanya merupakan "prestise." "Boleh saya anggota DK PBB mengusulkan macam-macam, tetapi selama usulannya itu tidak sejalan dengan kebijakan negara-negara anggota tetap PBB pemegang veto, bisa dipastikan usulan itu pun kandas," ujarnya. DK PBB beranggotakan 15 negara terdiri atas lima anggota tetap yang mempunyai hak veto, yakni Amerika Serikat, China, Rusia, Inggris dan Perancis, serta 10 lainnya anggota tidak tetap yang dipilih berdasarkan perwakilan geografis. Banyak pengamat mengatakan, era sekarang memang lebih berpeluang untuk memperjuangkan suatu pembaharuan atau perbaikan (restrukturisasi) atas sejumlah ketentuan PBB yang mulai dianggap usang. Namun, itu memerlukan proses panjang mengingat pembaruan belum menjadi satu kata di kalangan para anggota. "Seperti selama ini, anggota tetap DK PBB bisa saya menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan suatu usulan yang tidak menguntungkan (merugikan) dirinya," katanya. Pengamat masalah internasional Sujati Jiwandono juga berpendapat sama. Kedudukan sebagai anggota tidak tetap PBB, katanya, tidak akan membawa dampak besar bagi Indonesia di mata internasional. "Sebenarnya tidak menghasilkan dampak apa-apa, tapi mungkin hanya masalah 'prestise’ sebagai wakil wilayah Asia yang duduk di DK PBB," ujarnya. Indonesia sebelumnya juga pernah terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB, yaitu pada tahun 1973-1974. Namun, pada waktu itu peran DK PBB bagi terciptanya keamanan dan perdamaian internasional sangat minim, sehingga peran Indonesia pun tidak menonjol. Ketika itu, di tengah berkecamuknya perang dingin, perundingan di DK PBB terhadap penyelesaian suatu permasalahan internasional sering diwarnai perang veto, schingga keputusannya sering berlarut-larut dan atau bahkan gagal. Karena itu hak veto yang ada sekarang dianggap usang dan tidak "fair". Banyak suara yang menginginkan hak veto itu dihapus dan pengambilan keputusan direstrukturisasi sesuai dengan perkembangan alam demokrasi. Usulan demikian juga muncul dari forum KTT X Gerakan Non-Blok (GNB) di Jakarta tahun 1992. Prestise atau prestasi Berlainan dengan era dua dasawarsa lalu itu, Duber RI untuk PBB Nugroho Wisnumurti berpendapat, sekarang Indonesia akan terus turut mengembangkan suasana yang efektif tersebut dalam upaya memajukan kepentingan kelompok Asia, GNB dan kepentingan nasional, di samping memajukan perdamaian dan keamanan internasional. Guru Besar Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia Prof. Dr. Yuwono Sudarsono mengatakan, ada empat hal yang bisa dilakukan Indonesia untuk memperjuangkan kepedulian GNB di PBB, di antaranya ikut andil mengurangi kesepihakan AS negara-negara Barat mengenai (dominasi-kedudukan mereka di DK PBB. Selain itu, Indonesia juga bisa ikut andil dalam mencoba membuat prosedur di DK PBB sedemikian rupa sehingga lebih memperhatikan keinginan Sekretaris Jenderal, mekanisme penyelesaian masalah tidak hanya mencerminkan kepentingan negara Barat tapi juga kawasan lain, dan harus memperjuangkan penambahan biaya untuk kepentingan "peace keeping”. Untuk memperjuangkan keempat hal itu, menurut Yuwono, Indonesia selaku Ketua GNB bisa menggunakan kata kunci "Pesan Jakarta” hasil KTT X GNB lalu, yaitu "kemitraan dan kerjasama". "Itu artinya, selaku Ketua GNB Indonesia bermitra dan bekerjasama dengan PBB," katanya. Bagaimanapun, harapan bangsa tentunya adalah kedudukan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB nantinya bukan hanya sekedar "prestite" tapi justru mencuatkan "prestasi" di forum internasional. (Ant). Konferensi Casablanca Tegaskan Peran Maroko Dalam Upaya Perdamaian Tim-Teng Maroko agaknya kembali ingin menegaskan perannya dalam upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah dengan penyelenggaraan konferensi internasional untuk pembangunan ekonomi di Timur Tengah dan Afrika Utara di kota wisata dan ekonominya, Casablanca. Konferensi tiga hari itu (30 Oktober - 1 Nopember) menandai pertemuan pertama para pemimpin ekonomi dan politik dunia demi pembangunan kedua kawasan yang sebelumnya cuma terkenal dengan citra pergolakannya. Mengapa konferensi seperti itu diadakan di Maroko? Menjawab pertanyaan tersebut, Pemerintah Maroko dalam suatu siaran persnya baru-baru ini menyatakan bahwa semua berakar dari keyakinan Maroko, bangsa-bangsa di kedua kawasan tersebut juga mampu bergandeng tangan dan mengerahkan segala daya yang ada untuk me! pembangunan ekonomi "Kami yakin mereka tak ingin terjebak dalam konflik politik dan ambisi yang berkelanjutan," demikian siaran pers itu Dari kacamata poltik dalam negeri Meroko, para pengamat sepakat menyatakan bahwa Konferensi Casablanca juga merupakan bukti stabilitas Maroko, suatu monarki di mana beragam budaya hidup berdampingan secara damai "Konferensi Casablanca agaknya juga merupakan kelanyutan dari rasa percaya masyarakat internasional terhadap Maroko yang April lalu sukses menyelenggarakan Konferensi Oleh: Riris Irawati GATT (Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan) di Marrakesh,’ kata mereka. Maroko, konon adalah salah satu dari sejumlah negara yang konsisten menyerukan penting-. nya perundingan damai bagi penyelesaian konflik Timur Tengah Negara tersebut juga selalu mengecam penggunaan senjata karena percaya upaya-upaya semacam itu cuma akan memperlebar jurang yang ada di antara kelompok-kelompok Arab dan Yahudi. Kesempatan unik Tentang Konferensi Casablanca sendiri, Pemerintah Maroko berkeyakinan bahwa peristiwa itu akan menyediakan ke-sempatan yang unik bagi para pemimpin politik dan ekonomi dunia guna mengiden-tifikasi sektor-sektor yang mungkin digarap sebagai bisnis yang menguntungkan demi kesejahteraan rakyat kedua kawasan. Pendapat itu tak berlebihan “karena Menteri Luar Negeri AS Warren Christopher di hadapan sekitar 2.500 tokoh yang menghadiri pembukaan konferensi tersebut Minggu (30/10) mengatakan, "Dari Cacablanca telah dikirim pesan yang sangat jelas ke seluruh dunia: kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara kini terbuka lebar bagi kegiatan bisnis." Ia juga menyerukan penghentian aksi boikot atas Timur Tengah dan Afrika Utara yang selama ini telan membuat banyak investor segan melakukan kegiatan di.kedua kawasan dimaksud, Laporan kantor-kantor berita transnasional menyebutkan bahwa berbagai proyek yang berprospek di kedua kawasan itu bernilai tak kurang dari 25 miliar dolar AS. Yasser Arafat Bagaimanapun, Pemimpin Palestina Yasser Arafat lebih memilih untuk bersikap hati-hati dalam menanggapi Konferensi Casablanca. Ia mengatakan bahwa Bangsa Palestina tak selayaknya jadi fihak yang dirugikan sematamata karena semua orang menginginkan perdamaian "Yang penting sekarang, masyarakat internasional harus menepati janjinya untuk membantu terwujudnya otonomi yang lebih besar bagi Palestina," katanya. Arafat juga menegaskan bahwa "sangat tak dapat diterima" sikap yang membiarkan Bangsa Palestina menjadi fihak yang harus "membayar" harga perdamaian sementara fihak-fihak lainlah yang berkesempatan menangguk banyak keuntungan. Selama konferensi berlangsung, ratusan wartawan dalam dan luar negeri berkumpul di Casablanca sehingga masalahmasalah Timur Tengah dan Afrika Utara - terutama yang berkaitan dengan isu pembangunan, ekonomi dan perdagangan - diharapkan akan menyita perhatian dunia. Namun, dari berbagai pernyataan yang dikeluarkan Pemerintah Maroko, terlihat bahwa Bangsa Palestina adalah "titik pusat” Konferensi Casablanca. A Siaran pers Pemerintah Maroko bahkan menyebutkan negara itu berharap Bangsa Palestina akan memiliki masa depan lebih cerah menyusul Konferensi Casablanca karena kondisi ekonomi mereka memang "babak belur" dalam masa pendudukan Israel yang teramat panjang. f Melihat panjangnya daftar "pendukung" Konferensi Casablanca - AS, Rusia, Palestina, Mesir, Israel, Uni Emirat Arab (UAE), Jordania, Jerman (sebagai ketua Uni Eropa, UE), Komisi Eropa (European Commission) dan Maroko sebagai tuan rumah - harapan itu tampaknya memiliki prospek untuk terwujud. setidaknya, pada akhir konferensi Maroko berharap sejumlah rencana tentang pembentukan organisasi-organisasi regional untuk memperlancar kegiatan investasi dan perdagangan dapat diumumkan Termasuk dalam organisasiorganisasi dimaksud adalah Bank Pembangunan Timur Tengah (Middle East Development Bank), Dewan Bisnis Sektor Swasta (Prinate Tourism Business Council) dan Badan Pariwisata Regional (Regional Toursm Board). Jika semua itu dapat terwujud, Maroko dalam upaya per- Baba di Timur Tengah dan Afrika Utara tampaknya akan aman terekam dalam sejarah. Konga XIV Bantu Proses Perdamaian Di Kroatia Dengan "Senyum" Oleh: Nanang Sunarto Kontingen pasukan Garuda XIV yang dikirim ke Kroatia memang bukan untuk bertempur, melainkan untuk membantu proses perdamaian dan meringankan penderitaan warga di wilayah sengketa antar etnis di negara sempalan Yugoslaviaitu. arena itu, 30 perwira pengamat (militery observer) 219 anggota Batalion Kesehatan (Yonkes) Kontingen Garuda XIV hanya dibekali pistol, sebagian lagi dengan senapan laras IC untuk membela dini, sedang senjata utama mereka adalah "senyum". "Walaupun tetap waspada, jangan pelit-pelit melemparkan senyum dan -tegur dengan rekan-rekan dari kontigen negara lainnya atau ditemui," kata Dan Pe Konga XIV, Letkol CKM Dr. Heri MSc, mengemukakan kiatnya. Pesan yang disampaikan Heridasi pada anak buahnya ternyata memang terbukti ampuh untuk menarik simpati warga dan kontingen Pasukan Pelindung PBB (UNPROFOR) dari negara lain yang ditugaskan mengawasi perdamaian di Kroatia/Bosnia-Herzegovina. Kesulitan bahasa - terutama misalnya pasukan Argentina g berbahasa Spanyol, juga ka halangan untuk menjalin persahabatan. Dengan "bahasa tarzan", kedua kontingen sudah dapat Pengadaan untuk bermain sepak bola. Seperti diungkapkan Asisten Operasi Mabes ABRI, Mayjen Sofyan Effendi saat meninjau markas Yonkes Konga XIV di Daruyar baru-baru ini, keberhasilan konsep Pembinaan Teritorial (Binter) ABRI dalam nar-: ee pea bd peni ontingen ruda pee misalnya di fa dan budaya yang menjadi gian dari budaya Eropa. "Memang di sini ee situasinya, tetapi saya in, anak-anak akan mampu mengatasinya,” kata Letkol Heridadi, Optimis mengenai kemampuan anak-buahnya. Lebih lengka, Panpian KE makan ae nyadari benar misi internasional yang diemban Konga XIV, khususnya untuk Yonkes, dengan sar) i dan pantera rlengkapan yang mema gi tugas-tugas mereka di la- Selain memperoleh pendidikan pratugas selama dua bulan Kongo, Sinai, Ratibo} atau Somalia, m Indonesia berhasil menarik simpati warga setempat. Namun kondisi di wil sengketa Kroatia/ Nosnia-Herzegovina sangat berbeda. Budaya masyarakat dan alam yan; dihadapi kan perda- Na Indones Jadi Af ika dan negara Asia lainnya mirip-miri| dengan lndonesia PP Sementara di Bosnia pasukan perdamaian dan Indonesia harus at tieetiat ieee 12 Been Berta i unit perawatan darurat. suai den, misi yang diberikan UNPROFOR, Yonkes Konga XIV menangani korban-korban pertolongan Tingkat Dua. Re enurut Letkol Heridadi, tugas-tugas medis yang ditanganinya mulai dari menghentikan pendarahan, memberang kontigen negara tidak berbahasa ingens menghadapi iklim daratan Erosihkan luka-luka, memberikan infus, sampai merawat korban sehingga kondisinya stabil. "A esa g ma nyebutkan pasul 1 beries di "Lime dua" (di belakang front pertempuran), padahal kami juga dapat mengambil korban langsung dari garis depan," ujarnya. Von es Konga XIV dengan 219 anggotanya termasuk 23 dokter, ditempatkan di empat sektor-sektor utara di Topusko, timurdi Erdut, selatan di Gracak dan markas batalion di Daruvar -, semua di wilayah Kroatia. Di markas batalion di Daruvar sedang dibangun rumah sakit darurat yang di 1 ber. bagai pelayanan kesehatan mulai bedahan semi definitif, per- Prana anastesi, kesehatan lingkungan, rawat gigi dan ruang rawat-inap. Namun sejak cmpatan mereka di awal ober 1994, Yonkes Konga XIV berada di kecmj diwi Kroatia tersebut Se en ban ecuali rapa korban kecelakaan biasa. Khusus di sektor ses latan Kroatia, unit Konga XIV ikut pula menangani kesehatan pengungsi yang berdatangan Ke Halaman XI 1) bahwa di daerah-daerah tingkat II (kabupaten) di Jawa Tengah telah dilancarkan gerakan pembersihan terhadap pengikut-pengikut gerakan dan simpatisan-simpatisan "Dewan Jenderal”, begitu juga di Daerah Istimewa Yo " 2) bahwa kejahatan-kejahatan “'Dewan Jenderal" yang mematuhi perintah-perintah Badan Intelijen Amerika (CIA) dan tingkah laku mereka yang suka hidup mewah dan berfoya-foya di atas penderitaan rakyat telah membangkitkan rasa jijik dan kemarahan di kalangan massa tamtama, bintara, dan perwira yang sangat meluas dalam jajaran Kodam VII/Diponegoro dan masyarakat pada umumnya. 3) bahwa sejak beberapa lama pengikut-pengikut ‘Dewan Jenderal" telah menyatukan kegiatan-kegiatan mereka dengan anasir-anasir kontrarevolusioner lainnya di Jawa Tengah dan memadukan kegiatan teror dengan pengacau ekonomi dalam rangka persiapan untuk melancarkan kudeta kontra-revolusioner secara nasional 4) Bahwa langkah-langkah yang diputuskan oleh komando Gerakan 30 September Pusat untuk memberikan kenaikan pangkat secara menyeluruh kepada para tamtama dan bintara, serta penyederhanaan tingkat kepangkatan dalam TNI- AD telah mendapat sambutan hangat dari seluruh anggota Kodam VII/Diponegoro, dan 5) atas dasar instruksi Komando Gerakan 30 September Pusat itu, di Jawa Tengah dinyatakan berlakunya kenaikan pangkat tersebut sejak dikeluarkannya instruksi komando Gerakan 30 September Pusat. b. di Surakarta dan Wonogiri Pada tanggal 1 Oktober 1965 pagi hari, Joseph Rabidi alias Tobing -Kepala Biro Khusus PK I'kota Sali- bersama rekannya dar Semarang, bernama Darsono menemui Mayor Inf. Kaderi, seoang perwira yang telah dibina oleh Slamet Giri alias Sorojudo dan oleh Joyo Pracedo, Kepala Biro Khusus PKI untuk daerah Surakarta. Darsono membawa surat dari Kepala Biro Khusus Jawa Tengah Sudarmo yang berisi permintaan kepada Mayor Inf. Kaderi, Dan Yon “K”, Brigif-6 Sala gar membawa pasukan ke Semarang. Sepanjang hari itu Joseph Rabidi alias Tobing bersama scorang anak buahnya yang bernama Kirman alias Kirmani alias Ting Lie mendatangi perwira-perwira lainnya yang telah dibinanya. Joseph Rabidi membawa surat dari Joyo Pracedo yang isinya mendesak perwira-perwira yang telah dibinanya itu untuk mendukung Gerakan 30 September dengan suatu gerakan di Sala. Para perwira tersebut pada prinsipnya setuju. Akan tetapi, pada waktu Joseph Rabidi menyodorkan kepada mereka konsep dokumen yang isinya mendukung Gerakan 30 September di Sala dan meminta supaya mereka menandatanganinya, tak seorang pun yang berani mengambil tanggung jawab. Letkol Inf. Iskandar, seorang Pamen Kodam IL/Bukit Barisan, yang menjelang | Oktober 1965 kembali ke Sala dengan alasan cuti, bersedia menandatangani dokumen tersebut. Pernyataan dukungan terhadap Gerakan 30 September tersebut kemudian disiarkan melalui RRI Sala. Dalam pada itu, Walikota Sala, Utomo Ramelan, seorang tokoh PKI mengumumkan dukungannya kepada Gerakan 30 September dalam kedudukannya sebagai Ketua Front Nasional Sala. Pengumuman dukungan tersebut juga ditandatangani oleh Sekretaris Front Nasional Sala, S.K. Wirjono yang menjadi anggota PKI. Sementara itu, di Wonogiri pertemuan organisasi-organsiasi massa PKI, seperti SOBSI, BTI, Gerwani, PR, dan Lekra mengeluarkan resolusi mendukung Gerakan 30 September dan Dewan Revolusi. Pada hari itu di rumah Bupati Wonogiri, en diadakan rapat Front ional yang dipimpin oleh Bupati sendiri dan dhadin membentuk Dewan Revolusi dengan Mayor Inf. Suroso, sebagai Ketuanya, dan Bupati sebagai Wakil Ketua, sedangkan peserta rapat lainnya sebagai i 4 Oktober 1965 pimpinan PKI Sala pertemuan dengan dua orang anggota CDB Jawa Tengah, pea ced juga oleh Utomo amelan, untuk membentuk Komando sah (Kowil). Menurut mereka komando tersebut harus terbentuk juga di dacrah lain. Setiap Kowil memiliki suatu task yang Latar Belakang, Aksi Dan Penumpasannya (26) dinamakan Kelompok Kerja Inti (KKI). Rapat juga memutuskan agar Suranto, Ketua PR Sala" mempersiapkan para anggota PR agar setiap saat dapat dikerahkan. PR mempunyai pasu- " kan inti yang dinamakan Regu © Kerja Pemuda (RKP). Pada tanggal 21 Oktober 1965 8 yaitu sehari setelah dibekukannya PKI oleh Pangdam VII/ 8 Diponegoro, SOBSI melakukan pemogokan di pabrik tembakay Klaten. Hari-hari berikutnya pengikut-pengikut PKI menempatkan rintangan-rintangan di sepanjang jalan dari Tegalrejo ke» Delanggu dan beberapa jalan © lainnya di sekitar Gondangwinangun, Sukoharjo, dan © Boyolali. Mereka juga melucuti " senjata polisi di Pos Polisi Manisrenggo Pada tanggal 23 Oktober 1965, PKI mulai melakukan teror dan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh golongan nasionalis dan agama, baik yang $ berada di dalam maupun di sekitar kota Sala. Kawat-kawat telepon, antara Boyolali, Sala, Wonogiri, dan Tawangmangu mereka putuskan. Namun, karena rakyat ternyata tidak mendukung PKI, akhirnya PKI sama sekali tidak mampu untuk melakukan perlawanan. 4. di Daerah Istimewa Yogyakarta Pada tanggal 1 Oktober 1965 pagi, setelah mendengar pengumuman dari Gerakan 30 September melalui RRI Jakarta, Dan Rem 072/Pamungkas, Kolonel Inf. Katamso, segera mengumumkan stafnya dan memberikan pengarahan tentang situasi. Dalam pengarahannya yang dilakukan sekitar pukul 09.00 itu, Kolonel Inf. Katamso menyatakan bahwa ia tidak mau percaya kepada apa yang dikatakan oleh Gerakan 30 September dan komandonya akan tetap loyal kepada Presiden::/ Sukarno. Kolonel Inf. Katamso juga melarang pers dan radio menyiarkan informasi-informasi yang bersumber dari gerakan tersebut. Pada siang harinya Kolonel Inf. Katamso mendengarkan pengumuman Gerakan 30 September Jawa Tengah dari RRI Semarang. Setelah itu ia mengumpulkan stafnya sekitar pukul 14.00 untuk menyampaikan apa yang diketahuinya mengenai perkembangan keadaan di Jakarta dan Semarang, yaitu bahwa Gerakan 30 September telah membentuk Dewan Revolusi. Kolonel Inf. Katamso sekali lagi menegaskan pendiriannya bahwa gerakan di Jakarta dan Semarang itu merupakan pemberontakan. Oleh karena itu, ia tidak mau berhubungan dengan mereka. Perkembangan situasi benikutnya ialah bahwa Wirjomartono kemudian mendesak Mayor Inf. Mulyono untuk segera membentuk Dewan Revolusi di Daerah Revolusi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengangkat dirinya sebagai Ketua. Untuk melakukan ini Mayor Inf Mogjono harus segera menyingkirkan Dan Rem 072/Pamungkas, Kolonel Inf. Katamso Pada tanggal 1 Oktober 1965 sekitar pukul 18.00 Mayor Inf. Winuraji memerintahkan anak buahnya, Peltu Sumardi, untuk menculik Kolonel Inf. Katamso dari kediamannya dan juga mengambil Kepala Stafnya, Letkol Inf. Sugiyono, dari Markas Korem 072/Pamungkas. Kedua orang tersebut dibawa ke Kentungan. Pada tanggal 2 Oktober 1965 sekitar pukul 02.00 dini hari, kedua i tersebut dibawa ke sebuah lubang yang sudah disiapkan» — dan para pembunuh telah siap menunggu. Kedua perwira tersebut dijerat dengan kawat dan kemudian di kepalanya dengan kaki mortir. Keduanya kemudian dikubur $ bersama dalam satu | > pe Pada 1 Oktober 1965 malam hari, Worjomartono mengadakan rapat dengan kawan-kawannya bertempat di Markas Korem yang telah mereka kuasai. Rapat ini dihadiri oleh Mayor Inf. Muyong Mayor Inf. Wisnuraji. Selaku Pemimpin Biro Khusus PKI Yogyakarta Wirjomartono meniwaperistiwa yang terjadi di Jakarta dan tindakan-tindakan kan apa yang ee ee Selesai rapat, Mayor Inf. Mulyono ceandatangentl pengumuman pertama Gerakan 30 September di Yog- 30 anes kepada fay at bahwa Dewan Revolusi telah terben tub, BEE RRI Yog Na ang telah 0) a yi Ee Keren na "i Vays