Kedaulatan Rakyat, 26 April 1994: kolom 'Mister Rigen'

[Newspaper page(s) (Kedaulatan Rakyat); columns interleaved. Stories regrouped; the Gerwani mention is in the "Mister Rigen" humour column.] SELASA KLIWON 26 APRIL 1994 (15 DZULKAIDAH 1926) SIDANG KASUS PENGHINAAN PRESIDEN Gus Dur: Unjuk rasa mahasiswa cegah sikap apatisme pemuda Pandangan itu dikemukakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdurrahman Wahid dalam keterangannya sebagai saksi ahli dalam kasus unjuk rasa mahasiswa [Unreadable] pada sidang [Unreadable] (Kelompok [Unreadable]) penghinaan Presiden di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (25/4). Saksi ahli lain yang tampil, Dr Ir Sri Bintang Pamungkas. Sedang saksi yang meringankan (a de charge) H Ali Sadikin dan Sabam Siagian. Menurut Gus Dur, unjuk rasa mahasiswa merupakan hal yang wajar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi kegiatan aksi protes yang mereka lakukan itu di Gedung MPR/DPR, yang berarti tidak mengada-ada dan konstitusional. Diungkapkan, budaya unjuk rasa sudah ada sejak zaman kolonial. Contohnya, untuk menyatakan protes, rakyat dulu secara bersama-sama berjemur di alun-alun, agar protes mereka diperhatikan. "Kita seharusnya berterima kasih kepada mahasiswa yang telah melakukan unjuk rasa. Karena dengan cara itu mereka sebenarnya mencegah [Unreadable] tak diinginkan, sekaligus menangkis kekhawatiran adanya sikap apatisme di kalangan pemuda," ujar Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdurrahman Wahid. Menurut Gus Dur, terjadinya unjuk rasa disebabkan adanya pendekatan keamanan yang tidak tepat. Padahal, pengalaman yang pernah dialaminya semasa menjabat Gubernur DKI, yakni kasus "Malari", pendekatan dialogis ternyata lebih menguntungkan. Buktinya, ketika menemui Hariman Siregar (tokoh Malari — red) akhirnya mampu mengatasi situasi [Unreadable]. [Unreadable] lahirnya bentuk unjuk rasa yang [Unreadable] karena tersumbatnya komunikasi. Di samping itu mahasiswa sangat peka melihat kondisi di tengah masyarakat, terutama yang menyangkut beberapa kasus yang merugikan. "Melihat itu mahasiswa melakukan unjuk rasa dengan pertimbangan moral yang jelas, yaitu memperbaiki keadaan," ujar Gus Dur. Dari saksi yang meringankan, Ali Sadikin menuturkan, unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa ke gedung DPR-MPR merupakan cara terbaik jika dibandingkan pada tahun 1966. [Unreadable] Karena itu unjuk rasa mahasiswa ke gedung DPR-MPR adalah tepat, mengingat lembaga itu merupakan tempat penampungan aspirasi. "Jadi soal diperhatikan atau tidak atas aspirasi mahasiswa, terserah DPR," kata Bang Ali. Bukan penghinaan Dari kelompok sebelas yang sidangnya dipimpin hakim LL Hutagalung SH, menghadirkan saksi yang meringankan, Sabam Sirait. Dalam kesaksiannya itu menyebutkan, poster atau spanduk yang isinya ditujukan kepada DPR-MPR bukan sebuah penghinaan. "Tapi sebagai lecutan. Karena itu saya tak merasa terhina dengan isi poster atau spanduk," katanya. Adapun kaitannya dengan kedatangan para pengunjuk rasa ke gedung DPR-MPR, Sabam menuturkan, kalangan masyarakat boleh [datang]; "saya datang ke DPR [Unreadable]". Demikian juga unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa. Untuk itu unjuk rasa mahasiswa ke DPR-MPR adalah konstitusional. Menyinggung maksud unjuk rasa mahasiswa ke DPR-MPR disebutkan mereka ingin berdialog dengan ketua DPR-MPR. Oleh karena itu sangatlah wajar permintaan tersebut. "Soal tak terlaksana dialog itu, lain lagi," ujar Sabam. Ia juga menjelaskan, unjuk rasa terjadi sebenarnya menggambarkan adanya kehidupan demokrasi. Sayangnya, mahasiswa yang melakukan unjuk rasa ditangkapi sehingga sangat disesalkan. Padahal masa depan republik ini ada di tangan generasi muda yang ditangkap. Nada yang sama dikemukakan saksi ahli Sri Bintang Pamungkas. "Semestinya mahasiswa yang melakukan unjuk rasa tak perlu ditangkapi. Tapi dengarkan dahulu pendapat mereka, karena sesuai dengan jaminan yang diatur Undang-undang, mereka bebas berpendapat," tandasnya. (Ful/Yos) [Photo caption:] UNJUK RASA: Ribuan buruh Senin (25/4) kemarin kembali mengguncang [Unreadable] kota Semarang [Unreadable] pera penari di PT Queen [Unreadable] Setya Budi Ceramic [Unreadable] unjuk rasa menuntut [Unreadable]. SIDANG KASUS MARSINAH Mutiari: Diciduk aparat non-kepolisian SURABAYA (KR) — Sidang pembunuhan Marsinah yang berlangsung di PN Surabaya, Senin (25/4) kemarin, [Unreadable] mengajukan terdakwa BW, Way [?], dan Pyg [?]. Sidang berlangsung tidak sampai 5 menit. Pasalnya, jaksa Faried Harijanto SH MS yang mestinya membacakan replik menyatakan tidak [Unreadable] replik. Meski demikian, penasihat hukum Tjiptohadipranowo SH minta kepada majelis hakim agar diberi kesempatan mengajukan duplik. Namun, majelis hakim menolak usulan penasihat hukum Pyg. Majelis menilai apa yang diungkap jaksa bukan merupakan replik. Karena tidak ada replik, maka tidak perlu ada duplik. Untuk selanjutnya, majelis membacakan putusan, 2 Mei mendatang. Atas penolakan tersebut, penasihat hukum menyatakan agar usulannya dipikirkan oleh majelis. "Kalau memang majelis menganggap usulan pengajuan duplik kami tidak diterima, kami akan mengungkapkan dalam banding atau kasasi bahwa permohonan kami tidak mendapat perhatian dari majelis hakim," ujar Tjiptohadipranowo SH di luar sidang. Sementara itu dalam persidangan kasus yang sama, yang mengajukan terdakwa KW alias Ayp, diajukan saksi, di antaranya Mutiari SH. Dalam kesaksiannya Mutiari mengaku, saat diciduk oleh aparat ia langsung diseret menuju mobil yang kemudian mengangkutnya ke instansi non-kepolisian. Ketika ia bertanya ada apa, aparat itu hanya menjawab, "Pokoknya kamu harus ikut kami," kata Mutiari menirukan aparat yang menciduknya. Mutiari juga mengaku, saat di dalam mobil ia didudukkan dengan Ayp yang mukanya sudah berlumuran darah. Namun, lagi-lagi Mutiari tak mendapat jawaban ketika menanyakan kenapa Ayp berlumuran darah. Dalam persidangan lain yang mengajukan terdakwa YS, juga mengajukan beberapa saksi. (SO) DIY DAN TIMTIM BELUM ADA Depdikbud instruksikan setiap propinsi punya SMP Terbuka JAKARTA (KR) — Untuk mensukseskan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun yang akan dicanangkan oleh Presiden RI pada 2 Mei 1994 mendatang, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) menginstruksikan kepada setiap propinsi agar memiliki SMP Terbuka (SMPT). Diharapkan setiap propinsi memiliki satu SMPT. Bagi propinsi yang kondisi ekonomi dan keuangan memungkinkan, diharapkan mendirikan SMPT di setiap kabupaten. Instruksi itu disampaikan Kepala Pusat Teknologi dan Komunikasi Depdikbud Dr. Arief Sukadi Sadiman MSc, yang didampingi Drs. Ramijo Kepala Sub Direktorat Pembinaan Pembaharuan Pendidikan Menengah Umum, dan Irvan Abdullah Masduki, SH Kepala Biro Hukum dan Humas kepada pers di Jakarta Senin (25/4). Kebijaksanaan yang diambil Depdikbud ini merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan pemerataan kesempatan belajar dalam rangka wajib belajar pendidikan SLTP, khususnya bagi tamatan SD atau yang sederajat yang tidak berkesempatan untuk mengikuti SMP reguler. Berdasar data lapangan, banyak siswa lulusan SD/Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah yang sederajat, anak putus sekolah SMP/SLTP, Madrasah Tsanawiyah yang ingin melanjutkan ke SLTP, namun ekonomi orang tua mereka tidak mencukupi. Kondisi itulah yang mendorong Depdikbud membuka SMPT. "Kondisi ekonomi, geografis dan tempat tinggal yang jauh dari SMP sangat berpengaruh terhadap lulusan SD dan sederajat untuk mengikuti sekolah pada SMP reguler," jelasnya. Maksud dan tujuan SMP Terbuka adalah subsistem pendidikan jalur sekolah yang menggunakan prinsip belajar mandiri, dengan bantuan seminimal mungkin dari orang lain. Kesempatan ini terbuka bagi anak usia SLTP di manapun mereka berada. Waktu dan tempat belajar di SMP Terbuka disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Dimulainya SMP Terbuka menurut Arief sejak tahun 1979 di lima lokasi perintisan yakni Jateng, Jatim, NTB, Jabar dan Lampung. Sekarang SMPT telah dikembangkan menjadi 54 lokasi, terdapat di 25 propinsi; dua belum memiliki SMPT yakni DIY dan Timtim. Alasan propinsi DIY menurut Drs. Ramijo masih tertampungnya para siswa lulusan SD yang sederajat di seluruh propinsi DIY [Unreadable]. Menyinggung pertanyaan wartawan tentang kurikulum SMPT, Arief mengatakan [Unreadable], siswa mempelajari Pendidikan Agama, Keterampilan dan Kesenian, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, dan Muatan Lokal terutama Ketrampilan yang ada di lingkungan sekitarnya. Prioritas mereka yang berhak duduk di bangku SMP adalah setiap lulusan SD atau Madrasah Ibtidaiyah yang berusia 11–18 tahun. Mereka tinggal di lokasi di daerah yang sulit secara geografis atau masalah sosial ekonomi. (Ati) [Humour column with Mister Rigen — Indonesian with Javanese; the beginning of the column is missing:] [Unreadable] "[Saya] ingatkan sama kamu, itu perkara riil, Geng. Para batur di kawasan ini, yang babu dan yang jongos, sedang menyiapkan [pemogokan] besar. Mati kita, Geng. Kalau mereka jadi mogok total, kawasan kota ini akan berantakan betul. Bayangin. Kau dan aku harus cuci baju dan cuci piring, ngepel lantai dan bersihkan kakus dan kamar mandi. Bini saya yang fashion conscious itu mesti pakai baju babu, menyingsingkan lengan baju supaya kalau cuci piring dan masak tidak kecipratan macam-macam. Wah, susah, Geng." Sementara beliau berceritera itu saya sudah ikut membayangkan kerepotannya itu. Terutama Madam Lemahamba yang fashion dan make-up conscious itu. Habis semerbak beliau. Bau harum karena parfumnya yang Chanel itu menguap tersedot bau brambang bawang. Baju-baju dan slacknya yang mode masa kini terpaksa sementara digantung untuk diganti dengan short yang biasa buat jogging pagi dan kaos oblong. Memang masih trendy juga. Tetapi fungsinya tidak untuk menyaingi meprouw-meprouw yang lain. Fungsinya sekarang akan buat efisiensi gerak di dapur dan kamar mandi. Kasihan dong. Tapi kemudian saya tersentak dari lamunan membayangkan Madam Wide Ground itu. Saya tadi bertanya-tanya apa iya pemogokan itu akan terjadi betul. Kok Mister Rigen yang anggota PJJ itu dan Ms Nansiyem yang pengurus PBB itu tidak ceritera apa-apa! Apa itu semua bagian dari suatu secret dan silent operation? Untuk mensurprise kita-orang para bos dan majikan. Keterlaluan kalau itu betul. "Itu rencana apa sudah matang to, Prof.?" "Lho, lha iya. Saya sudah dapat bocorannya, Mister Rigen..." "Ya bocoran dari rencana mereka. Saya 'kan punya labor intelligence, intel buruh!" "Weh, siapa itu, Prof.?" "Ya pembantu saya sendiri yang saya tanam di PJJ dan PBB. Menurut mereka Hari H-nya pun sudah didiskusikan alternatif-alternatifnya." "We-eh. Kapan itu rencananya, Prof.?" "Soon, Geng. Soon!" Saya masih terkesima mendengar berita itu. PJJ dan PBB mau mogok. Gek yang mau dijadikan issue itu apa, lho? Wong kita-orang bos-bos dan majikan-majikan pancasilais van de Korpri itu tidak kurang-kurang bolehnya mengetrapkan prinsip-prinsip manajemen perbaturan eh, perburuhan Pancasila, lho. Kok masih ada rencana mogok. Maka saya pun ingin mengeceknya dengan Mister Rigen dan Ms Nansiyem. "Geeen, Mister Rigen. Yeeem, Messs Nansiyem." "Inggih Pak Ageng." "Huuss. Bukan kamu precil-precil. Ini rundingan gawat wong-wong tuwo." Saya dengar dari balik pintu muka-muka bedes-bedes cilik pating pringis. "Nun inggih dalem, Prof. Prof. Ada kerso apa? Tehnya dijok lagi, apa mau utusan beli bakmi Jumpa Pers?" "Hus. Ora pringisan, lho kalian! Ini Prof. Lemahamba ada kabar serius. Katanya sebentar lagi akan ada pemogokan babu-babu dan jongos-jongos yang disponsori PJJ dan PBB. Betul apa?" Prof. Lemahamba lantas juga ikut nimbrung, "Iya, Geng? Sudah ngaku saja." Mister Rigen dan istrinya pada saling memandang. Muka mereka saling bertanya. "Lho, pemogokan, Prof? Pemogokan? Oh, gek yang mau dimogokkan itu apa to, Prof, Prof." "Kamu jangan 'selak, menyangkal dan pura-pura tidak tahu lho, Gen. Saya pun ya labor intelligence yang pundata-datanya, lho." "Lho, lha mbok panjenengan mau nglabur dalem panjenengan seribu kali wong tidak ada pemogokan lho, Prof. Lha bolehnya nglabur dalem besok apa, Prof." "Oh, Geng. Wulucumbumu itu pancet, tetep saya gendengnya. Labor dikira nglabur. Nggak, Gen. Menurut laporan intel saya kalian PJJ dan PBB mau merencanakan pemogokan total. Dan sudah mateng." "Yang sudah mateng itu apanya, Prof. Wong tidak ada rencana mogok, lho. Gek intel panjenengan itu siapa?" "Ya, Gimin temenmu dari Praci itu." "Ooh, wong Gimin anak kemplu kok dipercaya lho." "Wong katanya PJJ dan PBB itu sudah kemasukan PKI dan Gerwani itu?" "PKI apa, Gerwani apa? PBB dan PJJ itu nggih, para Prof, pada tukaran bertengkar tidak akur-akur mau menetapkan Halal Bi Halal bersama. Lha, terus, pada ngambek-ngambekan, mengancam mau mogok tidak mau aktif lagi di PBB dan PJJ. Niku lho, soalnya, Prof." Kami semua jadi terdiam. Dalam hati saya mau tertawa nyekikik. Tapi tidak tega melihat wajah Prof idola saya yang agak embarassed bin klincutan. Toh Profesor idola saya itu sebelum pulang masih sempat memberi kata wejangan: "Ning ini tenan lho, Gen! Kamu tidak bohong, lho, ya? Jangan main-main kowe ya? Kalau ternyata jadi mogok kalian, sida tak plintir sampai potol lehermu." Saya kaget. Elho! Diplintir? Diplintir? Terlambat. Prof Lemahamba sudah menutup BMW-nya. Beup! Enam rumah ludes terbakar, dua wanita nyaris terpanggang SEMARANG (KR) — Dua wanita, ibu dan anak, Ny Wartini (60) dan Katiyem (45), nyaris terpanggang kobaran api, saat rumahnya terbakar, Senin (25/4) di kampung Tembangsari, Jalan Thamrin, Semarang. Kedua nyawa wanita itu terselamatkan, meski sebagian tubuhnya mengalami luka bakar, dan kini dirawat di RS dr Kariadi, Semarang. Selain rumah yang ditempati kedua korban terbakar, lima rumah milik tetangga sebelah ikut ludes terbakar. Kebakaran yang menimbulkan kerugian puluhan juta rupiah itu, api diduga bersumber dari penjual bensin eceran yang terletak di dekat rumah korban. Ketika menuangkan bensin, kebetulan ada orang mengisap rokok hingga terjadi kebakaran. Percikan bensin menyambar nyala puntung rokok, sehingga dengan cepat api membesar. Mut, penjual bensin tersebut panik dan tidak kuasa meredam. Kobaran api terjadi mulai pukul 15.30 hingga 18.30, akhirnya merembet ke rumah di dekatnya. Warga masyarakat sekitar secara bergotong royong berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, tapi api tak berhasil dikuasai. Empat unit mobil pemadam kebakaran milik Pemda Semarang segera datang ke lokasi kebakaran. Namun enam rumah tetap tidak dapat diselamatkan dan hangus tinggal puing-puing. Keenam rumah itu milik Heru Cahyono, Mutazim, juragan krupuk Sun Haji [?], Tasiwan Sumodirejo dan sebuah bangunan Yayasan Pendidikan Al Qur'an (YPA) [Unreadable]. Kedua wanita yang sebagian tubuhnya terbakar itu, semula sempat terkurung api, namun berhasil dikeluarkan oleh warga masyarakat yang menolongnya. Pihak Poltabes Semarang dibantu Polsekta Semarang Tengah kini masih mengusut penyebab terjadinya kebakaran. (Cry) [Robbery report, Surabaya (partly legible):] [Unreadable] perampok [Unreadable] dipreteli. Sementara Ayu juga dipreteli seorang lelaki di sebuah hotel. Dikira pacaran: Dalam pengusutan, YK, warga Jalan Beskalan, diprioritaskan dicari. Sebab saat merampas Jeep Jimny, ia sempat distop petugas intel. Phebe tidak mengungkapkan kejadian itu tapi malah menangis. Sementara YK mengaku bahwa Phebe pacarnya. Ketika petugas menghampiri Phebe, YK membawa kabur Jeep Jimny itu. Karena wajahnya sempat dikenal, reserse dari Unit I yang dipimpin Serma Dalijo melacaknya; Senin pagi tersangka YK tampak di Jalan Sugeng Jeroni, sehingga langsung disergap. Ketika diperiksa, tersangka mengaku pula merampok sopir taksi "Setia Kawan" dan merampas perhiasan milik Ayu. Sedang An, partnernya dalam kasus perampokan, akhirnya berhasil dibekuk pula. Beberapa barang hasil curian sudah disita, seperti pesawat komunikasi, cincin, gelang kaki dan sepeda motor Honda Astrea. Kepada penyidik, tersangka YK yang hobinya teler mengaku kapok berbuat kejahatan. Ia juga mengaku takut, seusai merampok taksi dan menjual sebagian hasil curian, bersembunyi di WC sebuah toko di Jalan A Yani hingga pukul 22.00. (Dmn/Ims/R-14/Nud) [Page 12:] "KEDAULATAN RAKYAT" HALAMAN 12 Giliran empat [Unreadable]: [Unreadable] itu tuntutan adanya cuti tahunan, cuti haid, dan kerja setengah hari pada hari Sabtu, juga dikabulkan pihak perusahaan [Unreadable]. Terjadinya gelombang unjuk rasa di Jateng menurut penilaian Ketua DPD SPSI [Unreadable] jito, karena sikap dari perusahaan bersangkutan yang tidak atau belum mau melaksanakan ketentuan UMR. Ia mengatakan, merebaknya unjuk rasa di Jateng akhir-akhir ini masih murni, tidak ditunggangi pihak ketiga. Sedang penyelesaiannya mudah, asal perusahaan memenuhi ketentuan UMR [Unreadable] upah sesuai ketentuan UMR. (KR-Husein) Sementara itu, Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan Depnaker Kotamadya Semarang, Drs Hartana mengemukakan, pengendalian unjuk rasa dan pemogokan pekerja di wilayahnya sangat tergantung seberapa jauh para pengusaha secara sadar melaksanakan UMR. Diungkapkan, selain pelaksanaan UMR yang belum dilaksanakan oleh beberapa pengusaha, suatu saat juga akan timbul masalah jika terjadi kecelakaan kerja. (Cry/Is/Sub/Tri) Pertamina pasti rugi jika tak mampu tekan biaya produksi JAKARTA (KR) — Presiden Suharto minta seluruh jajaran Dep. Pertambangan dan Energi meningkatkan rasa pengabdian kepada masyarakat. Karena masyarakat menuntut pelayanan yang makin baik, khususnya bidang perlistrikan. Bila ada keluhan masyarakat, segera diperhatikan dan layani sebaik-baiknya. Setidak-tidaknya dijelaskan duduk soalnya, ujar Presiden pada pembukaan Raker Dep. Pertambangan dan Energi beserta BUMN di lingkungannya, di Istana Negara Jakarta Senin (25/4). "Saya juga minta agar jajaran Dep. Pertambangan dan Energi terus meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas kerjanya, agar dapat memberikan sumbangan yang lebih besar lagi bagi pembangunan," ujar Kepala Negara. Menyinggung merosotnya harga minyak bumi di pasaran dunia, [Unreadable] biaya produksinya juga perlu terus ditekan. Bila Pertamina tidak mampu menekan biaya produksi, maka cepat atau lambat Pertamina akan mengalami kesulitan. Khusus dalam penyediaan produk-produk minyak, Pertamina diminta terus meningkatkan efisiensi sehingga mampu bersaing. Hal ini sangat penting mengingat Indonesia telah menjadi penandatangan GATT, yang berarti Indonesia harus membuka pasar bagi produk-produk dari luar negeri. Pada kesempatan ini, Kepala Negara menekankan pula agar pemantauan kegiatan gunung api perlu ditingkatkan melalui pembangunan pos-pos gunung api [Unreadable] bahaya. Keselamatan rakyat harus mendapatkan perhatian utama. Pemetaan geologi, khususnya di daerah-daerah gunung berapi dan rawan gempa perlu terus disempurnakan. Di samping itu perlu terus dilakukan penyuluhan kepada masyarakat di daerah rawan bencana. Apalagi akhir-akhir ini, berturut-turut kita telah dilanda berbagai bencana alam: gempa bumi, tanah longsor dan letusan gunung berapi. Kerugian materi yang ditimbulkan bencana alam cukup besar, dan termasuk jiwa yang [melayang]. Presiden juga menyatakan dalam Repelita VI, pembangunan bidang pertambangan mineral seperti batu bara, timah, nikel, tembaga, emas, bauksit dan sebagainya. Di samping itu perhatian yang lebih besar perlu dicurahkan pada pengolahan bahan galian untuk baku industri. Upaya memeratakan hasil pembangunan dan mengentaskan kemiskinan perlu mendapat perhatian sebesar-besarnya. Untuk itu perlu dilanjutkan pembinaan pertambangan rakyat. Kudeta gagal [...] Burundi, Bikomagu mengatakan, satuan-satuan dari ketentaraan yang didominasi suku Tutsi itu mencoba melancarkan kudeta, tapi satuan-satuan lain menolak bersatu dengan mereka karena takut akan terjadi perang suku Hutu-Tutsi yang banyak menumpahkan darah seperti yang terjadi di negara tetangga Rwanda. (Rtr) Hata, politikus [Unreadable] [...] memang berjiwa besar, ia tidak begitu merisaukan kritikan Murayama di masa lalu. Dengan memperhatikan keutuhan koalisi, Hata berjanji akan memberi jabatan kepada Murayama. Di bawah kepemimpinan Hosokawa, Partai Sosialis tidak diberi kursi yang cukup dalam Kabinet, meskipun partainya Murayama itu merupakan yang terbesar di dalam koalisi. (Pra) [Photo caption:] [Unreadable] Idul Adha [?] DPD Golkar DIY bersama Sudaryanto juga menyerahkan sumbangan lewat Dompet Gempa Lampung, KR kemarin. Sumbangan sebesar Rp 591.000, [Unreadable] dari spontanitas acara Syawalan kader [Golkar] [Unreadable] 1994 lalu di Gedung Pamungkas Yogya. (KR-Wijang) Dompet Gempa Lampung (sambungan hal. 1) — daftar penyumbang [Donor list, partly legible:] 3401. Adam Sukarno, Sentul 99, Sidoagung, Godean, Sleman; 3402. PKK Ngabean Wetan, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman; 3403. Ibu Maria Lingkungan Ignatius Paroki Bintaran, Yk; 3404. Kelompok PKK RT 23 Sidikan, Pandeyan [Yk]; 3405. Bapak, Ibu Guru & Murid SD Mlati I Ran. Din P & K Mlati, Sleman; 3406. Guru, Kary. & Murid SD N Rogoyudan [Unreadable]; 3407. AGP, Jl. Pugeran Timur 24 [Unreadable]; 3408. Kel. SD Purwosari Ran. Din P & K Mlati, Sleman; 3409. SD N Cebongan II Ran. Din P & K Mlati, Sleman; [3410.] Amin S, Yk; 3411. Pembaca Setia KR, Kel. Jl. Garuda 166 [Unreadable]; 3412. Prapti & Shanti, Yk; 3413. Budi & Sugeng, Yk; 3414. Paguyuban Kethoprak "Bhayangkara Waringin Budi Luhur", Polresta Yogyakarta. Amounts include Rp 2.500,00; 25.000,00; 10.000,00; 23.500,00; 35.000,00; 34.350,00; 50.000,00; 25.000,00; 31.025,00; 20.000,00. Penerimaan tgl. 25 April 94 Rp 1.382.375,00; jumlah penerimaan sampai dengan hari ini Rp 228.319.767,00 → Rp 229.702.142,00 (Dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu seratus empat puluh dua rupiah). Sumbangan berupa barang: 1 dos pakaian; 4 pt mukena; 4 pt sajadah; 2 dos pakaian. Nama-nama penyumbang yang belum tercantum pada edisi hari ini akan dimuat pada edisi berikutnya. Ir Eddi Yanto Abdullah, Sekretaris Panitia Ramadan dan [Unreadable]; Penerbit. [Unreadable: television schedules (TVRI, RCTI, SCTV, TPI, ANteve, Indosiar; programme listings for 26 April 1994), advertisements for ULTRA educational materials, and miscellaneous notices — omitted as non-article text]