Saskia Wieringa: Rezim Soeharto Sangat Militeristik, Sama dengan Sekarang (Bahaya Soeharto Jadi Pahlawan Nasional)

Perempuan asal Belanda ini khawatir langkah pemerintah memberikan gelar pahlawan kepada presiden ke-2 RI itu bakal melanggengkan kekerasan simbolik terhadap perempuan Indonesia. “Bagaimana bisa Prabowo Subianto mengangkat pelaku genosida menjadi pahlawan?” katanya saat berbincang dengan Tempo di Yogyakarta, Sabtu, 8 November 2025. Iklan Guru besar emeritus kehormatan University of Amsterdam ini dikenal lewat penelitiannya terhadap Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), organisasi perempuan progresif yang menjadi sasaran fitnah pada 1965. Dalam percakapan selama dua jam, Wieringa menjelaskan bahaya glorifikasi Suharto bagi gerakan perempuan masa kini. Untuk menjelaskan itu, kita harus mengerti apa yang betul-betul terjadi pada 1965. Gerwani difitnah dengan brutal, dituduh mencungkil mata dan memotong alat kelamin para jenderal. Kebohongan luar biasa yang hingga kini masih dipercaya sebagian masyarakat. Fitnah itu menciptakan ketakutan terhadap perempuan yang aktif dan kritis. Kini mereka berisiko kembali dicap sebagai “Gerwani baru”. Sangat hidup. Antropolog Amerika, Elizabeth F. Drexler, menyebutnya sebagai infrastructures of impunity atau infrastruktur impunitas. Fitnah dan kebencian terhadap Gerwani menjadi trauma kolektif yang terus direproduksi. Bila Suharto dijadikan pahlawan, impunitas itu kian menguat. Sangat mengerikan, khususnya bagi anggota Gerwani. Tidak masuk akal orang yang terlibat pembunuhan massal hampir sejuta orang lalu menjadi pahlawan. Bagaimana bisa Prabowo mengangkat pelaku genosida menjadi pahlawan? Suharto tidak hanya menghancurkan Gerwani, tapi juga semua gerakan perempuan yang independen. Ia mengganti organisasi perempuan yang otonom menjadi struktur hierarkis di bawah kontrol negara. Bhayangkari, Dharma Wanita, hingga kelompok PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), semua diubah menjadi alat politik domestifikasi perempuan—sekadar pendamping suami, bukan subyek perjuangan. Benar. Bhayangkari sebelum 1965 adalah organisasi perempuan yang memperjuangkan hak buruh perempuan dan cuti haid. Pemimpinnya dipilih secara demokratis. Setelah Orde Baru berkuasa, mereka berubah menjadi organisasi istri pejabat tanpa ruang kritis. Dharma Wanita dan Bhayangkari bubarkan saya. Itu sekadar organisasi serta tidak berfungsi dalam masyarakat yang bebas dan demokratis. Dari Jepang. Ia meniru Fujinkai, organisasi perempuan militeristik bentukan tentara Jepang pada 1943. Strukturnya fasis, menempatkan perempuan hanya sebagai pendukung laki-laki. Itulah model yang dijiplak Suharto. Remiliterisasi membahayakan perjuangan kesetaraan gender. Saat militer berkuasa, kekerasan meningkat dan ruang sipil menyempit. Kita melihat represi terhadap akademikus, jurnalis, dan aktivis. Dalam sistem seperti itu, perempuan makin sulit bersuara. Coba lihat realitasnya. Berapa jumlah jenderal perempuan? Berapa menteri perempuan di kabinet Prabowo? Sedikit. Itu bukan kesetaraan, melainkan hanya simbolisme. Demokrasi tanpa ruang bagi perempuan kritis hanyalah kosmetik. Ya. Dalam politik, perempuan Indonesia justru mundur. Gerakan perempuan pecah sejak 2019, terjebak dalam polarisasi politik “cebong-kampret”. Mereka melupakan substansi perjuangan: keadilan gender, bukan loyalitas politik. Saskia Eleonora Wieringa Tempat, tanggal lahir: Pendidikan: Karier: Buku: Tidak mati. Gerakan perempuan tetap hidup. Ada beberapa organisasi yang berperan penting untuk perjuangan kesetaraan gender, di antaranya Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Koalisi Perempuan Indonesia. Mereka harus bersatu kembali lintas agama dan partai, memperjuangkan isu nyata: kekerasan terhadap perempuan, kawin paksa, kematian ibu, dan diskriminasi di tempat kerja. Gerakan perempuan tidak boleh tunduk pada logika militeristik yang menekan. Dalam bidang politik, perempuan Indonesia mengalami kemunduran, bahkan lebih parah ketimbang periode pemerintahan sebelumnya. Saya khawatir terhadap kondisi demokrasi Indonesia sekarang. Dari pengalaman saya saat meneliti di bawah kepemimpinannya, rezim Suharto sangat militeristik menekan masyarakat sipil. Situasi saat ini sama. Represi menimpa kalangan universitas karena negara mengontrol akademikus, jurnalis yang bekerja secara independen mendapat ancaman, serta pemerintah menangkap dan memenjarakan aktivis. Remiliterisasi membahayakan perjuangan isu-isu gender. Indonesia mundur dalam emansipasi perempuan. Saya berharap mereka bisa bertahan. Saya kenal banyak orang yang kuat dan tidak gampang menyerah ketika mendapat intimidasi. Tapi sekarang situasinya makin sulit. Dalam pemerintahan yang militeristik, militer punya peran besar dalam berbagai kekerasan. Penelitian di mana-mana menunjukkan, saat militer berkuasa, angka kekerasan cenderung naik. Kalau tentara berkuasa, kebebasan sipil makin ditekan. Gerakan perempuan yang menentang tentara akan menghadapi bahaya. Kultur kekerasan dan maskulinitas akan makin menguat. Gerakan perempuan harus menentang budaya kekerasan dan maskulinitas yang muncul dari kalangan tentara. Tapi perjuangan itu akan makin sulit. Sekarang yang lebih penting adalah gerakan perempuan mau bergabung untuk memperjuangkan berbagai isu. Tidak peduli mereka berafiliasi dengan partai politik dan agama apa pun. Yang penting, gerakan perempuan harus memikirkan kembali perjuangan kesetaraan gender. Ya, saya masih berhubungan dengan mereka. Bagi mereka, itu sesuatu yang menyedihkan. Orang yang membunuh serta menghancurkan teman-teman dan keluarga mereka menjadi pahlawan. Mereka merasa hancur dan tidak bisa mempercayai itu. ● Shinta Maharani Lulus dari Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN Yogyakarta. Menjadi Koresponden Tempo untuk wilayah Yogyakarta sejak 2014. Meminati isu gender, keberagaman, kelompok minoritas, dan hak asasi manusia