Peran Gerwani dalam Tri Komando Rakyat (Trikora) 1961-1963 (Kurnia dan Miftahuddin, 2019)

PERAN GERWANI DALAM TRI KOMANDO RAKYAT (TRIKORA) 1961-1963 Dimas Dwi Kurnia dan Miftahuddin Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta miftahuddin@uny.ac.id Abstrak Kemunculan Trikora berkaitan erat dengan permasalahan Irian Barat. Sebagai jawaban atas tidak kunjung selesainya masalah Irian Barat, pada tahun 1961 Sukarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora) di Yogyakarta. Sementara itu, sejak awal tahun 1962, politik Gerwani banyak diarahkan ke masalah Irian Barat. Gerwani mengajak kaum wanita muda untuk berpartisipasi dalam kampanye nasional pembebasan Irian Barat. Gerwani kemudian terlibat dalam aksi-aksi demonstrasi menentang kolonialisme Belanda di Irian Barat. Berdasarkan rapat kerja aktivitas Gerwani yang diadakan pada September 1962, para anggota Gerwani diminta mendaftarkan diri sebagai sukarelawati untuk pembebasan Irian Barat dengan mengirimkan bantuan ke garis depan dan membantu keluarga sukarelawati di garis belakang. Kata Kunci: Gerwani, Trikora, dan 1961-1963. Abstract The emergence of Trikora was closely related to the problems of West Irian. In response to the unresolved problem of West Irian, in 1961 Sukarno announced the Three People's Command (Trikora) in Yogyakarta. Meanwhile, since the beginning of 1962, Gerwani's politics have been directed towards the West Irian problem. Gerwani invited young women to participate in the national campaign for the liberation of West Irian. Gerwani then became involved in demonstrations against Dutch colonialism in West Irian. Based on the Gerwani activity work meeting held in September 1962, Gerwani members were asked to register themselves as volunteers for the liberation of West Irian by sending aid to the front lines and helping the volunteer families in the back lines. Keyword: Gerwani, Trikora, and 1961-1963 PENDAHULUAN Perjanjian Konfrensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949 merupakan pertama kalinya masalah Irian Barat dibahas antara Indonesia dan Belanda. Perundingan ini menjadi awal pemicu permasalahan Irian Barat untuk beberapa tahun kedepannya. Perbedaan pandangan dalam masalah Irian Barat menjadi faktor utama perseteruan kedua negara. Indonesia berpendapat bahwa wilayah kedaulatan Indonesia mencapai seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, sedangkan Belanda mempunyai pandangan lain yaitu mencoba memberi status khusus yang terpisah dari bekas Hindia Belanda. Sesuai dengan isi perjanjian KMB, pada tahun 1950 Indonesia berusaha mencari jalan keluar dalam permasalahan Irian Barat. Pada saat itu diadakanlah konferensi kedua negara melalui hubungan Uni Indonesia-Belanda. Konferensi itu memutuskan dibentuknya Komisi Gabungan untuk penyelesaian masalah Irian Barat. Tugas utama Komisi Gabungan ini adalah melakukan peninjauan langsung ke wilayah Irian Barat kemudian melakukan penyelidikan tentang kondisi penduduk dan kegiatan pemerintah Belanda di Irian Barat. Pihak Indonesia mengajukan bahwa Indonesia-lah yang mempunyai alasan mengenai haknya atas Irian Barat. Tuntutan ini terutama lebih ditujukan untuk kepentingan penduduk Irian Barat sendiri, sedangkan kekuasaan Belanda atas wilayah tersebut merupakan kekuasaan kolonial yang dilaksanakan semata-mata untuk kepentingan Belanda sendiri dan tidak untuk kepentingan rakyat Irian Barat. Sedangkan Belanda menganggap Irian Barat berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya. Selama lebih sepuluh tahun sejak tahun 1950 delapan kabinet RI secara berturut-turut dalam program kerjanya selalu mencantumkan masalah Irian Barat. Berbagai jalur perundingan diplomasi telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna mengembalikan Irian Barat kembali ke pangkuan Indonesia. Indonesia juga gagal membawa masalah Irian Barat melalui PBB. Indonesia berusaha lebih keras dalam menanggapi masalah Irian Barat dengan melakukan konfrontasi ekonomi dan politik bahkan militer. Pada tahun 1959 Presiden Sukarno mengumumkan Dekrit Presiden, ini menjadi awal dimulainya Demokrasi Terpimpin menggantikan Demokrasi Liberal yang selalu gagal menyelesaikan masalah Irian Barat. Sebagai jawaban atas tidak kunjung selesainya masalah Irian Barat, pada tahun 1961 Sukarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora) di Yogyakarta. Pengaruh politik Sukarno setelah Demokrasi Terpimpin semakin kuat, kekuasaan politik Sukarno hampir tidak memiliki batas. Politik Sukarno pada saat itu berfokus seputar masalah Irian Barat dan anti imperialisme. Sukarno mencoba menghimpun seluruh potensi nasionalnya termasuk dari kalangan organisasi. Kedekatan Gerwani sebagai sebuah organisasi dengan penguasa saat itu membuat Gerwani turut terlibat dalam pusaran masalah Irian Barat. Setelah diumumkannya Trikora pada tahun 1961, seluruh kekuatan nasional berusaha dihimpun Sukarno dalam Nasakom dan ide persatuan nasionalnya. Pada tahun tersebut politik Gerwani perlahan-lahan disesuaikan dengan arah politik Sukarno. Sebelumnya pada tahun 1959 telah dibentuk wadah perjuangan dalam membebaskan Irian Barat yaitu Front Nasional menggantikan Front Nasional Pembebasan Irian Barat bentukan tentara. Gerwani turut berperan aktif dalam wadah perjuangan ini. Gerwani yang sangat aktif menyuarakan anti imperialisme dalam bentuk apapun semakin mendapat momentumnya ketika diumumkannya Trikora. METODE PENELITIAN Metode sejarah merupakan petunjuk teknis mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam pengkajian sejarh. Terdapat empat tahapan yang dilakukan dalam kajian ini, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Heuristik merupakan tahapan dalam pengumpulan sumber-sumber yang berkaitan dengan objek penelitian, terutama bahan berupa tulisan yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam proses historiografi. Pengumpulan sumber penelitian dilakukan di Arsip Nasional Indonesia (ANRI). Setelah proses heuristik selesai, langkah berikutnya adalah kritik sumber atau verifikasi. Kritik sumber adalah usaha mengolah dan menyaring sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Melalui proses kritik sumber, dipilih data-data yang sekiranya relevan dengan penelitian yang akan ditulis untuk kemudian dijadikan sumber penelitian yang valid. Tahap selanjutnya adalah melakukan interpretasi. Interpretasi merupakan kemampuan dalam menafsirkan fakta-fakta sejarah. Interpretasi berfungsi untuk mencari hal-hal yang saling berkaitan antara satu fakta dengan fakta lainnya sehingga menjadi serangkaian fakta yang logis. Langkah berikutnya adalah penulisan sejarah. Penulisan sejarah atau historiografi merupakan tahap terakhir dalam penelitian sejarah untuk menghasilkan sebuah karya yang mendekati kejadian sebenarnya. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Terbentuknya Tri Komando Rakyat Permasalahan Irian Barat pertama kali dibahas antara Indonesia dan Belanda pada perjanjian KMB (Konferensi Meja Bundar). Pada perjanjian tersebut disepakati bahwa Belanda akan membahas kembali masalah Irian Barat satu tahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada tanggal 2 November 1949. Sesuai dengan pernjanjian Konferensi Meja Bundar, pada tahun 1950 dilakukan perundingan tentang Irian Barat. Pada perundingan tersebut kemudian dibentuk Komisi Gabungan yang membuat laporan dalam waktu 3 bulan. Hasil laporan dari Komisi Gabungan tersebut kemudian diserahkan pada Agustus 1950. Dalam laporan tersebut terdapat perbedaan pandangan antara kedua negara. Pada tanggal 4 November 1950, dalam konferensi Uni Indonesia Belanda, pihak Indonesia mengajukan kepada Belanda untuk mengakui secara de jure wilayah Irian Barat sebagai wilayah Indonesia. Akan tetapi, usulan tersebut ditolak mentah-mentah oleh pihak Belanda karena mereka beranggapan secara wilayah dan penduduk, Irian Barat serta masyarakat yang tinggal di Irian Barat bukanlah bagian dari Indonesia. Selain wilayah yang sangat jauh di timur, masyarakat Irian Barat juga sangat berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Pernyataan ini juga yang digunakan oleh pihak Belanda pada KMB tahun 1949, untuk tidak menyerahkan wilayah Irian Barat kepada Indonesia. Belanda juga mendapatkan dukungan dari masyarakat Belanda, terutama golongan Indo-Eropa, karena ada perasaan ketika kehilangan daerah jajahan lama, dan ingin membentuk misi moral yang baru di Irian Barat. Pada tahun 1952 pemerintah Kolonial Belanda sengaja mengabaikan hasil KMB. Dengan mengubah Undang-Undang Dasar Belanda, Irian Jaya dinyatakan digabungkan dengan kerajaan Belanda bersama-sama Suriname dan Kepulauan Antillen Belanda. Pemerintah Indonesia berusaha memperjuangkan masalah Irian Barat melalui diplomasi tingkat internasional, seperti yang dilakukan oleh Presiden Sukarno pada sidang Majelis Umum PBB tahun 1954. Presiden mengajak para negara-negara anggota sidang untuk mendesak Belanda agar mengakui wilayah Irian Barat sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Namun, usaha pemerintah ditingkat PBB juga mengalami kegagalan, Indonesia tidak bisa membuat 2/3 anggota sidang untuk mendesak Belanda dalam masalah Irian Barat. Indonesia secara berturut turut mengajukan lagi sengketa Irian Barat dalam Majelis Umum X tahun 1955, Majelis Umum XI tahun 1956, dan Majelis Umum XII tahun 1957, tetapi hasil pemungutan suara yang diperoleh tidak sampai 2/3 suara yang diperlukan untuk mengajukan masalah Irian Barat dalam sidang PBB, sehingga PBB menolak permohoan Indonesia tersebut. Selain lewat sidang Majelis Umum PBB, usaha-usaha diplomasi Indonesia untuk memperjuangkan Irian Barat juga dilakukan di tingkat regional, yaitu melalui Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 dengan dihadiri oleh 29 negara-negara di kawasan Asia Afrika. Negara-negara yang ikut konferensi ini sepakat untuk mendukung penuh atas usaha-usaha Indonesia memperjuangkan wilayah Irian Barat dari tangan Belanda, namun pada tingkat internasional di PBB, negara-negara ini juga tidak membantu banyak Indonesia dalam mendapatkan 2/3 suara anggota Majelis Umum PBB. Sikap Belanda terhadap permasalahan Irian Barat menimbulkan reaksi masyarakat Indonesia. Tuntutan-tuntutan diajukan kepada Pemerintah Indonesia untuk segera melakukan pemboikotan ekonomi dan perdagangan dari perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Melalui Undang-undang No. 86 tahun 1958, seluruh modal dan perusahaan Belanda di Indonesia kemudian di nasionalisasi lebih kurang 700 perusahaan Belanda dengan nilai 1500 Dollar Amerika Serikat. Pada bidang politik, Pemerintah Indonesia kemudian membentuk Provinsi Irian Barat yang beribukota di Soasiu pada tahun 1956. Pada bulan September 1956, Sultan Tidore Zainal Abidin Syah menjadi Gubernur Provinsi Irian Barat yang pertama. Pada tahun 1959, Presiden Sukarno mengumumkan Dekrit Presiden yang kemudian menjadi awal Demokrasi Terpimpin. Masa Demokrasi Terpimpin, pengaruh politik Presiden Sukarno semakin kuat, kekuasaan Presiden Sukarno hampir tidak memiliki batas. Presiden Sukarno menjadi tokoh sentral dalam perpolitikan Indonesia. Kemudian pada tahun yang sama Presiden Sukarno membentuk Front Nasional yang menjadi wadah perjuangan nasional untuk melawan Belanda. Front Nasional bertugas untuk menghimpun dan mempersatukankekuatan revolusioner di masyarakat serta memimpin gerakan masyarakat. Kondisi hubungan antara Indonesia dengan Belanda di akhir tahun 1961 semakin panas setelah Indonesia terus melakukan aksi-aksi konfrontasi dibidang ekonomi maupun politik, dan pihak Belanda juga tidak pernah menyinggung masalah Irian Barat ini dengan pihak Indonesia. Tindakan konfrontasi politik dan ekonomi yang dilancarkan oleh Indonesia ternyata belum mampu memaksa Belanda untuk menyerahkan Irian Barat. Pada bulan April 1961 Belanda membentuk Dewan Papua, bahkan dalam Sidang umum PBB September 1961, Belanda mengumumkan berdirinya Negara Papua. Pemutusan hubungan diplomatik ini membawa kedua belah pihak menuju konfrontasi fisik. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Sukarno membacakan hal-hal yang dirumuskan oleh Dewan Pertahanan Nasional, yaitu Tri Komando Rakyat atau Trikora di alun-alun Yogyakarta. Terdapat tiga hal pokok isi dari pelaksaan Trikora. Pertama, gagalkanlah pembentukan “Negara Boneka Papua” buatan Belanda kolonial. Kedua, kibarkanlah Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia. Ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa. Sebagai tindak lanjut dari Trikora, pemerintah mengambil langkah-langkah seperti membentuk Provinsi Irian Barat gaya baru dengan ibukota Kota Baru. Kemudian membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 13 Januari 1962. Sebagai Panglima Komando Mandala ditunjuk Mayjen Suharto. Markasnya berada di Makasar. Selanjutnya menciptakan daerah bebas secara de facto atau mendudukkan unsur kekuasaan RI di Irian Barat. Keterlibatan Gerwani dalam Konflik Trikora dengan Belanda Sejak awal tahun 1962, politik Gerwani banyak diarahkan ke masalah Irian Barat. Gerwani mengajak kaum wanita muda untuk berpartisipasi dalam kampanye nasional pembebasan Irian Barat. Gerwani kemudian terlibat dalam aksi-aksi demonstrasi menentang kolonialisme Belanda di Irian Barat. Berdasarkan rapat kerja aktivitas Gerwani yang diadakan pada September 1962, para anggota Gerwani diminta mendaftarkan diri sebagai sukarelawati untuk pembebasan Irian Barat dengan mengirimkan bantuan ke garis depan dan membantu keluarga sukarelawati di garis belakang. Selama periode perjuangan Trikora, Gerwani mengoordinasi aksi-aksi anti-imperialis. Aksi-aksi itu ditujukan kepada imperialisme Belanda selama perjuangan Trikora untuk Irian Barat. Bentuk aksi dilakukan dengan berbagai kegiatan, misalnya mendukung aksi nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Gerwani dan SOBSI bersama-sama mengoordinasi untuk melakukan aksi pemboikotan para pelayan agar mogok masak dan membersihkan rumah majikan mereka yang terdiri dari warga asing. Aksi meluas hingga ke restoran dan toko yang menolak melayani orang asing. Setelah dikumandangkannya Trikora pada tahun 1961, Front Nasional kemudian menghimpun kekuatan dari organisasi massa di Indonesia tak hanya terbatas kepada organisasi politik saya. Sehubungan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 658 tahun 1961 yang menyatakan tentang keanggotaan Front Nasional, Gerwani sebagai organisasi wanita yang sejak awal menyetujui dasar dan tujuan Front Nasional merupakan bagian dari organisasi tersebut. Tanggal 17 Januari 1962 Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerwani menyatakan diri menjadi anggota Front Nasional melalui Surat dari Sekretariat DPP Gerwani No. 035/Org/D.P.P/I/62, beserta segenap anggota dan organisasi tingkat Pusat-Daerah, Cabang, Anak Cabang, dan Ranting-Rantingnya yang meliputi 1.125 juta anggota. Satu delegasi Gerwani yang diketuai oleh Sulami kemudian menghadap Sekjen Front Nasional, Menteri Sudibyo. Selain menyatakan masuk ke dalam anggota Front Nasional, delegasi Gerwani juga meminta agar anggota-anggotanya mendaftarkan diri sebagai sukarelawati dan bersedia dilatih. Pada tanggal 15 Januari 1962 diadakan pertemuan bagi kader-kader beserta simpatisan Gerwani yang telah mendaftarkan diri di sekretariat DPP Gerwani di Jalan Matraman Raya Nomor 51. Gerwani kemudian menyerahkan daftar sukarelawati sebanyak 250 orang. Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 1962 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerwani Jakarta Raya kembali menyerahkan daftar susulan sukarelawati Gerwani untuk pembebasan Irian Barat sebanyak 135 orang yang terdiri dari 113 anggota dan simpatisan Gerwani dan 22 orang yang terdiri dari anak laki-laki anggota Gerwani. Pada tanggal 28-29 Juli 1962, DPP Gerwani mengadakan rapat kerja diseluruh Jawa. Rapat kerja yang diadakan Gerwani berhubungan dengan mensukseskan Trikora beserta menyambut Hari Nasional 17 Agustus dan penyelenggaraan Asian Games. Saat perayaan Hari Nasional 17 Agustus 1962, Gerwani kembali mengeluarkan seruan yang ditujukan kepada kader-kader mereka agar terlibat aktif sebagai sukarelawati dan melaksanakan program-program yang dijalankan oleh Front Nasional. Selain mengeluarkan seruan, sukarelawati Gerwani saat perayaan Hari Nasional 17 Agustus menitikberatkan kepada kegiatan untuk mengumpulkan bingkisan-bingkisan beserta surat-surat untuk sukarelawan dan gerilyawan yang dikirim di garis depan. Usaha Gerwani dalam memberikan pelatihan kepada sukarelawati mereka hampir tidak menimbulkan ketakutan terhadap organisasi perempuan lainnya. Pertama, walaupun Gerwani bergabung dengan Front Nasional mereka tetap harus membiayai dirinya sendiri. Gerwani hanya mampu membiayai 50 sampai 70 sukarelawati. Kedua, porsi pelatihan lebih banyak ditujukan untuk tugas-tugas garis belakang. Selain itu Gerwani juga telah mendapatkan izin dari Kongres Wanita Indonesia atau Kowani. Pada tanggal 31 Agustus sampai 1 September 1962 diadakan musyawarah Wanita Pengurus Besar Front Nasional. Dalam musyawarah tersebut didapatkan kesimpulan mengenai tugas sukarelawati Trikora. Peranan sukarelawati terbagi atas dua yaitu Usaha Garis Depan dan Usaha Garis Belakang. Dukungan Gerwani terhadap manuver politik Sukarno atas Irian Barat tidak hanya dilakukan dengan setengah hati saya. Untuk meningkatkan sumbangan wanita dalam melaksanakan Trikora, DPP Gerwani kemudian membuka Training Center yang diikuti oleh kader-kader Gerwani dari daerah-daerah provinsi di seluruh Indonesia. Gerwani merasa perlu untuk membuka Training Center sendiri bagi kader mereka selain pelatihan-pelatihan yang diadakan diluar organisasi mereka. Training Center kemudian dilakukan selama satu bulan yang diadakan di Jakarta dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Oktober 1962. Pada tanggal 1 Oktober 1962, Training Center yang diadakan oleh Gerwani kemudian resmi dibuka di Jakarta. Penyelenggaraan Training Center ini sendiri mempunyai tujuan untuk menyiapkan tenaga-tenaga pembangunan, terutama untuk pembangunan setelah Irian Barat diserahkan ke Indonesia.Training Center ini juga melatih kesiagaan bagi kader-kader Gerwani yang telah dididik selama satu bulan penuh. Disamping itu, kader-kader Gerwani yang telah lulus Training Center dapat menjadi pendidik dari pelatihan-pelatihan di daerah mereka masing-masing. Kader-kader Gerwani yang kembali ke daerah masing-masing kemudian membuka Training Center untuk tingkat daerah. Dalam Training Center tersebut diberikan materi pelajaran mengenai teori persenjataan dan pertahanan sipil yang diajarkan oleh Komando Pertahanan Sipil SUAD V. Selain materi kemiliteran dasar, Training Center Gerwani juga mendapatkan materi-materi lain seperti indoktrinasi Manipol dan Front Nasional oleh Sekjen Front Nasional Menteri Sudibyo, soal peningkatan produksi pertanian dan landreform oleh Departemen Agraria dan Menteri Produksi, Pemberantasan Buta Huruf (PBH) oleh Pendidikan Masyarakat, Pengetahuan umum seputar perjuangan Irian Barat dan Organisasi oleh Gerwani dan terakhir adalah materi PPPK (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) yang diberikan oleh PMI. Setelah berlangsungnya Training Center Gerwani selama satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 1962, tanggal 1 November 1962 dilaksanakan acara penutupan Training Center Gerwani. Setelah berakhirnya Training Center, 4 orang sukarelawati kemudian dikirim ke Irian Barat. Keempat sukarelawati tersebut berasal dari beberapa daerah. satu orang dari Sumatera Utara, dua orang dari Jawa Tengah, dan satu orang dari Jakarta, mereka akan berangkat ke Irian Barat bersama dengan Brigade Pembangunan yang dikirim oleh Front Nasional. Keempat orang tersebut dikirim ke daerah perbatasan Irian Barat dan ditampung di pusat-pusat penampungan sukarelawati. Mereka mendapatkan pelatihan dan pendidikan tambahan sebelum dikirim langsung ke daratan Irian Barat. Selama berada di daratan Irian Barat, mereka ditugaskan dalam sebuah tim pembangunan dan tim bantuan. KESIMPULAN Selama lebih sepuluh tahun sejak tahun 1950 delapan kabinet RI secara berturut-turut dalam program kerjanya selalu mencantumkan masalah Irian Barat. Berbagai jalur perundingan diplomasi telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna mengembalikan Irian Barat kembali ke pangkuan Indonesia. Indonesia juga gagal membawa masalah Irian Barat melalui PBB. Indonesia berusaha lebih keras dalam menanggapi masalah Irian Barat dengan melakukan konfrontasi ekonomi dan politik bahkan militer. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Sukarno membacakan hal-hal yang dirumuskan oleh Dewan Pertahanan Nasional, yaitu pembentukan Tri Komando Rakyat atau Trikora di alun-alun Yogyakarta. Sementara itu, sejak tahun 1962, politik Gerwani banyak diarahkan ke masalah Irian Barat. Gerwani mengajak kaum wanita muda untuk berpartisipasi dalam kampanye nasional pembebasan Irian Barat. Gerwani kemudian terlibat dalam aksi-aksi demonstrasi menentang kolonialisme Belanda di Irian Barat. Gerwani juga mendukung politik Sukarno mengenai Irian Barat. Berdasarkan rapat kerja aktivitas Gerwani yang diadakan pada September 1962, para anggota Gerwani diminta mendaftarkan diri sebagai sukarelawati untuk pembebasan Irian Barat dengan mengirimkan bantuan ke garis depan dan membantu keluarga sukarelawati di garis belakang, serta membuka training center. Selain itu, beberapa anggota Gerwani juga turut bergabung dalam Front Nasional untuk dikirim ke Irian Barat. Dengan menerima Trikora, Gerwani kemudian dituntut untuk mengubah ideologi yang semula menjunjung prinsip-prinsip perdamaian tanpa syarat kemudian menerima perang dengan hati-hati. Hal ini diperlukan untuk melandasi keinginan Gerwani untuk menyediakan sukarelawati yang akan dilatih dan dikirim ke Irian Barat. Gerwani menyerukan mobilisasi membebaskan Irian Barat. dalam hal ini Gerwani menggunakan pandangan pasifis Bertha von Suttner dalam bukunya Die Waffen Nieder untuk menjelaskan dengan rinci sikap baru Gerwani tentang perdamaian. Sejak terlibat dalam permasalahan Trikora, Gerwani menjadi pendukung utama manuver politik Presiden Sukarno dengan membuktikan kepada Presiden Sukarno, bahwa organisasi Gerwani bukanlah suatu gerakan perempuan ‘nyonya besar’. Pimpinan Gerwani merasa langkahnya untuk mendaftar kaum perempuan itu tidak lain untuk memperluas areal peranan sosial dan politiknya. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak sekedar sebagai istri dan ibu rumah tangga, tetapi berperan sebagai pejuang. Gerwani meyakini, jika kaum perempuan mengambil langkah dan berperan lebih militan dan gagah berani demi kehormatan nasional dan tidak ketinggalan dari perjuangan umum, maka laki-laki tidak akan terus mengingkari hak-hak formal perempuan. Dengan semangat tinggi dari kaum perempuan di masa Trikora ini tidak akan ada seorang pun yang mengatakan perempuan hanya berperan dalam mengasuh anak saya. DAFTAR PUSTAKA Buku dan Jurnal Adang S. 1985. Operasi Trikora. Jakarta: Rosda Jayaputra Amin S. M. 1967. Indonesia di Bawah Demokrasi terpimpin. Jakarta: Bulan Bintang Bima Tri Pradicta. “Peran Kapal Selam Pasopati 410 Dalam Satuan Korps Hiu Kencana Pada Saat Operasi Trikora Merebut Irian Jaya 1961-1963”. E-Jurnal. Diakses dari http;/jurnalmahasiswa.unesa.ac.id. Daliman. 2012. Metode Penelitian Sejarah. Yogyakarta: Penerbit Ombak John Patiara, dkk. 1983. Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Irian Jaya, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Marwati Juned Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto (ed). 1984. Sejarah Nasional Indonesia VI, Jakarta: Balai Pustaka Muhammad Cholil. Sejarah Operasi-Operasi Pembebasan Irian Barat, Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan Pusat Sejarah ABRI,1971. Panitia Buku Kenangan. 1963. Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, Makasar: Panitia Buku Kenangan. Nugroho Notokusumo. 1991. Pejuang dan Prajurit. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Ross Garnaut dan Chris Maning. 1979. Perubahan Sosial-Ekonomi di Irian Jaya, (penerjemah. M. Saleh Arief, Peter Hagul). Jakarta: Gramedia Sartono Kartodirjo. 1982. Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Saskia Eleonora Wieringa. 2010. Penghancuran Gerakan Perempuan, Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI. Yogyakarta: Galang Press Arsip ANRI, Front Nasional No. 115 berisi tentang Tri Komando Rakyat tahun 1961. ANRI, Front Nasional No. 126 berisi tentang kesimpulan Musyawarah Wanita Pengurus Besar Front Nasional tahun 1962. ANRI, Komando OperasiTertinggi (KOTI) No. 707 berisi tentang pernyataan bergabungnya Gerwani kedalam Front Nasional dan penyerahan daftar sukarelawati pada tahun 1962. ANRI, Komando Operasi Tertinggi (KOTI) Nomor 713, Surat Seruan Untuk Mendaftarkan Diri Sebagai Sukarelawati tahun 1962. ANRI, Front Nasional No. 724 berisi tentang rapat kerja Gerwani Jakarta dalam mendukung Amanat Presiden tahun 1962. ANRI, Komando Operasi Tertinggi (KOTI) No. 727 berisi Surat DPD Gerwani Jakarta Raya untuk Mengikuti dan Mengirimkan Sumbangan Garam untuk Keperluan Dapur Training Center Kader dalam Rangka Perjuangan Irian Barat tanggal 30 September 1962 Surat Kabar. Bintang Timur, 19 Januari 1962 Bintang Timur, 31 Juli 1962 Harian Rakyat, 29 September 1962 Harian Rakyat, 2 November 1962