Pengaruh Citra Gerwani terhadap Perkembangan Pergerakan Perempuan 1966-1998 (Retnoningrum, skripsi 2009)

=== [PDF page 1] === Pengaruh Citra Gerwani Terhadap Perkembangan Pergerakan Perempuan di Indonesia Tahun 1966-1998 SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Memperoleh gelar Sarjana Sastra Program Studi Ilmu Sejarah Oleh: Elisabeth Endah Retnoningrum 024314018 PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2009 === [PDF page 2] === SKRIPSI Pengaruh Citra Buruk Gerwani Terhadap Perkembangan Gerakan Perempuan di Indonesia Tahun 1966-1998 Disusun oleh Elisahcin Endah Retmoningram NIM:024314018 Telah disetujui oleh Drs. Silverjo R.L. Sampurna M. Hum Tanggal: 23 Juli 2009 === [PDF page 3] === Skripsi PENGARUH CITRA GERWANI TERHADAP PERKEMBANGAN PERGERAKAN PEREMPUAN DI INDONESIA TAHUN 1966-1993 Dipersiapkan dan ditulis oleh Elisabeth Endah Retnoningrum NIM:024314018 Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji Pada tangga! 1: Agustus 2009 Dan dinyatakan memieryhi syarat Sususan Panitia Penguji Ketua : Prsi. Dr. P.Y. Suwarno, S.H Anggota [Unreadable] Ors. Hb. Hery Sansa M.Buin. Drs. ign. Sandiwan Suharso Yogyakarta, 31 Agustus 2009 Fakultas Sastra Uniersitas Sanata Dharma Dekan, “Opa ~=-Drs,-L-Praptomo Baryadi, M Hum iii === [PDF page 4] === HALAMAN PERSEMBAHAN Skripsi ini kupersembahkan untuk: “Tuhanku Yesus Kristus” yang selalu mendampingi aku disaat sedih maupun senang. Terimakasih ya Tuhan karena kemampuanku tidak terlepas dari anugerah dan karunia yang Kau berikan padaku. Mami dan Papiku yang selalu mendampingi dan bersabar support aku. Putraku Bonaventura Fajar P.N …..my son your is my inspiration” Saudara-saudaraku yang selalu mendukung aku disaat aku rapuh dan tidak menentu, thanks to my big familiys. Teman-teman dan Jurusan ilmu sejarah Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma, thanks there give me the lot of experience n sience in this real word. Segala kepanatan, kemarahan, kesulitan, kekacauan, kekecewaan, penghianatan,kebahagian, keceriaan dan juga keramaian yang tak kunjung usai dan segala masalah yang mendera aku, thanks karena mereka juga bagian dari hidup aku yang penuh dengan konflik. Tanpa semua ini aku tidak pernah selesai. === [PDF page 5] === HALAMAN MOTTO “ Hidup Penuh Dengan Tantangan Maka Berjuanglah “ === [PDF page 6] === PERNYATAAN KEASLIAN KARYA Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian dari karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan, catatan kaki dan daftar pustaka seperti layaknya karya ilmiah. Yogyakarta, 23 Juli 2009 Penulis Elisabeth Endah Retnoningrum === [PDF page 7] === ABSTRAK Pengaruh Citra Gerwani Terhadap Perkembangan Pergerakan Perempuan di Indonesia Tahun 1966-1998 Elisabeth Endah Retnoningrum UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA Penulisan skripsi ini ditulis untuk mengetahui apa yang terjadi pada tahun 1966-1998, dimana awal peristiwa 1 Oktober merupakan awal dan suatu penghancuran PKI dan Gerwani. Hal itu digunakan untuk memberi stigma yang baik bagi perkembangan Orde Baru dan ingin mengatakan bahwa pemerintahan Suharto telah berhasil memberantas komunisme di Indonesia dan kebejatan asusila yang telah dilakukan Gerwani. Tulisan ini untuk memberi wacana baru mengenai peristiwa 1 Oktober dimana peristiwa itu memberi dampak yang buruk bagi suatu pergerakan perempuan selanjutnya. Dimana pada masa pemerintahan Suharto mulai membatasi ruang gerak organisasi perempuan karena pengaruh citra buruk yang telah dilakukan Gerwani. Hal ini dilakukan atas tinjauan kembali atas latar belakang pelaku serta rekonstruksi dan bukti atas peristiwa tersebut. Tulisan ini juga bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan posisi Gerwani pada saat peristiwa 1 Oktober itu mulai meletus sampai pada masa pemerintahan diambilalih oleh Suharto. Teori yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan teori Althuser dan teori Otoritas Birokrasi dan Korporatisme. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif-analisis. Selain memaparkan peristiwa secara mendetail juga mengkaji dan menganalisa kausalitas dan peristiwa yang terkait. Penulisan ini didasarkan pada sumber yang didapatkan melalui studi pustaka berupa buku, suratkabar, artikel dan internet. Kesimpulan yang didapat dari penulisan ini beranggapan bahwa peristiwa 1 Oktober merupakan penculikan para jenderal yang dilakukan oleh G 30 S/PKI dan dianggap bahwa Gerwani menari-nari telanjang, menyilet serta memotong penis yang dianggap sebagai tindakan asusila adalah “tidak benar”. Stigma ini diberikan untuk melegalkan pemerintahan Orde Baru. vii === [PDF page 8] === ABSTRACT The Influence of Bad Image of Gerwani to the Expansion of Indonesian Female Movement in 1966-1998 Elisabeth Endah Retnoningrum SANATA DHARMA UNIVERSITY YOGYAKARTA The minithesis process of writing weas conducted to know what happenings in 1966-1998, where in the beginning of October 1st happenings was the initial and a destruction of PKI and Gerwani. It was used for providing good stigma the development of New Order and would state that the Suharto’s administration had been successfully eliminated communism in Indonesia and the immoral depravity conducted by Gerwani. This writing was to give the new articles concerning on the happenings of October 1st, whereas this happenings gave bad impact for the further female movement. While in the era of Suharto’s administration started to limit the motional space of the female organization by reason of the influence of bad image conducted by Gerwani. It was conducted by the reviewing on the background of the perpetrator and also reconstruction and verifying material of these happenings. This writing purposed to analyze and describe the Gerwani’s position in the happenings of October 1st, from the initial explosion up to the era of government of which was handed over by Suharto. The theory used by the author was using Althuser theory and Authoritarian Bureaucracy and Corporation. The method used was descriptive analysis method. In addition of describe this happenings in detail it also purposed to study and analyze the causality and the related happenings. This writing based on the sources of which was gained from the literatures study by the shape of books, newspapers, articles, and internet. The conclusion gained from this writing considered that the happenings of October 1st was the kidnapping of the Generals of which was conducted by G 30 S/PKI and considered that Gerwani conducted nudity dance, slashing onto, and also cutting off the penis that was perceived as immoral action was “Untrue”. This stigma was given to legalize the government of New Order. viii === [PDF page 9] === LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma: Nama Nomor Mahasiswa : Elisabeth Endah Retnoningrum: 024314018 Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: “ PENGARUH CITRA GERANI TERHADAP PERKEMBANGAN PERGERAKAN PEREMPUAN DI INDONESIA TAHUN 1966-1998 “ beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di Yogyakarta Pada tanggal: 11 September 2009 Yang menyatakan ( E. Endah Retnoningrum ) === [PDF page 10] === KATA PENGANTAR Puji dan syukur atas anugerah, kasih dan karunia yang Tuhan Yesus Kristus berikan, sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan. Skripsi ini disusun sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar sarjana Sastra, Jurusan Ilmu Sejarah. Skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan dari orang-orang yang membimbing, mengarahkan, mendukung dan memberikan bantuan serta perhatian kepada penulis. Maka dari itu dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 1. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat dan anugerah yang KAU berikan kepada kami dan selalu setia mendampingi aku dalam suka dan duka. 2. Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah memberi tempat bagi penulis untuk belajar dan berkarya. 3. Bpk Drs. Hb. Hery Santosa selaku Kepala Jurusan Ilmu Sejarah, trima kasih ya pak sudah memberi support dan nasehat yang mendalam, supaya skripsi cepat diselesaikan dan mengesampingkan segala masalah. 4. Bpk Drs. Silverio R.L Aji Sampurna. M. Hum, selaku pembimbing tunggal yang telah bersedia membimbing dengan sabar membimbing penulis yang hilang dan pergi begitu saya dan muncul tiba-tiba lagi. Terima kasih atas pengarahan dan gurauan-gurauan baik berupa semangat atau saran kepada penulis untuk memberi waktu dan kesempatan kepada penulis. 5. Romo Dr. F.X. Baskara Tulus Wardaya, S.Y. yang telah mendukung pada saat seminar dan membuat proposal sehingga judul ini disetujui walau melalui proses yang lama pembuatannya. Terima kasih telah mengijinkan untuk === [PDF page 11] === maen ke Pusdep dan sarana yang telah romo berikan dalam pembuatan skripsi ini. 6. Dosen-dosen ilmu sejarah, Drs, H Purwanta, M.A, Drs. Ign. Sandiwan Suharso, Bpk (alm) G. Mujanto, Bpk. Prof. Dr.P.Y. Suwarno, S.H., Bpk Drs Manu Joyoatmojo, Bpk Drs Anton Haryono, Bpk Dr St. Sunardi, Dra Lucia Juningsih M.Hum., terima kasih telah membagikan ilmu pengetahuan kepada penulis. 7. Kedua orang tuaku, Mami Nunung dan Papi Budi, terima kasih atas doa dan cintamu. Walau dalam keadaan sakit orang tuaku selalu tetap memberikan semangat dan ingin melihat anaknya jadi sarjana. 8. Adik-adikku Dimas dan Vivi, makasih udah beri support pada penulis “kapan mbak lulusnya-lulusnya dan jangan kecewakan semua orang yang menyayangimu” terima kasih atas kata-kata yang begitu pedasnya ya he…he. 9. Putraku Bonaventura Fajar P.N, makasih ya anakku kamu menjadi bagian terindah dalam hidupku dan dan menjadi inspirasiku dan membuatku untuk menjadi seorang ibu yang tegar. 10. Tanteku Caecilia dan Budhe Endang semua yang kuanggap sebagai Ibu Angkatku telah mencurahkan waktu, tenaga, pikiran baik secara moral maupun mareriil untuk aku. Terima kasih support dan dukungannya kebaikan kalian gak aku lupakan. Tapi beri kebebasan ya te dalam bertindak karena aku dah dewasa he…he. 11. Om Desman dan Tante Wiwiek terima kasih atas bantuan dan dukungan supaya aku cepet lulus (maaf ya om, te udah repotin he..he), makasih juga untuk dek Dewi dan Dika. === [PDF page 12] === 12. Untuk Sigit Priyadi, kamu sudah pernah mencintai aku, dan terima kasih atas dukungan, kekacauan, nasehat, penghianatan yang telah kamu berikan. Akan aku tunjukan aku bisa menjadi seseorang yang dibanggakan. 13. Seluruh keluarga besar St. Muntarjo, om Menot, te Wina, om Jojon, te Hani, mb. Astrid, Susi, Rilis, Rika, Amik, (Alm) Pakde Prapto dan adik-adik sepupuku Adit, Bram, Dita, Cindy, Ivan, Nanda, Cepot, Yogi, Maya dan yang lain yang belum penulis sebutkan terima kasih atas doa dan dukungannya. 14. Sahabatku Mamik dan Yosi, terima kasih ya mik atas nasehat dan dukungan dan hari-hari saat kita kuliah, kapan kita curhat lagi mik? Dan untuk Yosi makasih atas support dan doanya sudah banyak dengar keluh kesahku yang semakin kompleks. Thanks guys. 15. Teman-temanku yang ada di Sadhar Vila, Daniel, Eva, Eka,Eko, Gusti, Yudha, Opet, Vianey, Roger, Elang, Karno dan temen-temen angkatan 2002 yang temani aku saat seminar,2003 Ndari, Qeke, Iren, thanks dah tunggu waktu pendadaran, dan juga adik-adik kelasku. Untuk Usriex dari Batam makasih juga kasih semangat aku terus ya. Thanks for their supports. Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan pernah selesai. Skripsi ini juga jauh dari sempurna dan terdapat kekurangankekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar karya ini bisa lebih baik. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan terutama bagi perkembangan sejarah Indonesia. xii === [PDF page 13] === DAFTAR ISI Halaman HALAMAN PERSETUJUAN …………………………………………… HALAMAN PENGESAHAN…………………………………………….. iii HALAMAN PERSEMBAHAN ………………………………………….. PERNYATAAN KEASLIAN KARYA …………………………………. vii viii KATA PENGANTAR …………………………………………………… xiii BAB I. PENDAHULUAN …………………………………………….. A. Latar Belakang ……………………………………………… B. Rumusan Masalah ………………………………………….. C. Tujuan Penelitian …………………………………………… D. Manfaat Penelitian ………………………………………….. E. Tinjauan Pustaka ……………………………………………. F. Landasan Teori ……………………………………………… G. Metode Penelitian …………………………………………… H. Sistematika Penulisan ……………………………………….. 10 11 12 18 BAB II. ORIENTASI GERAKAN PEREMPUAN DAN GERWANI DI INDONESIA SAMPAI TAHUN 1965 …………………………. 20 A. Embrio-embrio Gerakan Perempuan di Indonesia ………….. B. Orientasi Perkembangan Gerakan Gerwani ……………….. C. Pengaruh Gerwani Dalam Pergerakan Nasional …………… 22 24 41 xiii === [PDF page 14] === BAB III. GERWANI DAN PERJUANGAN GERAKAN ORGANISASI PEREMPUAN PADA MASAORDE BARU ……………………. A. Gerwani Masa Peralihan Kekuasaan Pemerintah Sukarno kepada Pemerintahan Suharto ……………………………. B. Upaya Pencitraan Negatif Organisasi Gerwani Dalam Gerakan Organisasi Perempuan …………………………… 55 56 67 BAB IV. GERAKAN ORGANISASI PEREMPUAN INDONESIA PADA MASA ORDE BARU …………………………………………... 81 Sistem dan Pola kebijaksanaan Orde Baru Pada Pembinaan Organisasi Perempuan di Indonesia…………….. 82 100 100 101 DAFTAR PUSTAKA xiv === [PDF page 15] === BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pergerakan perempuan Indonesia mengalami pergeseran dari yang kritis ke statis hingga dibungkam oleh kekuasaan. Tapi, gerakan perempuan terus berkembang mencari jati diri sesuai perkembangan kekuasaan dan tuntutan akan keadilan bagi perempuan. Perjuangan gerakan perempuan lebih dilandasi untuk menyikap kebenaran yang hingga sekarang diingkari, disembunyikan, diputarbalikkan dan dibusukkan oleh pemerintah yang berkuasa dari penjajahan pemerintah Belanda, pra revolusi kemerdekaan, sampai Orde Baru. 1 Embrio munculnya gerakan perempuan pada masa perintahan Belanda dipelopori oleh bangsawan perempuan yang bernama RA. Kartini. Ia seorang perempuan ningrat yang lahir pada 21 April 1879 dari seorang Bupati Jepara. Ayahnya adalah seorang yang maju sehingga ia memberi izin pada putri-purtinya masuk sekolah dasar Eropa sampai mereka berumur 12 tahun. Pendidikan mereka hanya dibatasi karena menurut adat istiadat feodal Jawa harus dipingit sampai mereka dijodohkan dan menikah. Saskia Eleonora Wieringa, 1999. Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia. Jakarta: Kalyanamitra dan Garba Budaya. Hal.66 === [PDF page 16] === Pada masa pingitan Kartini ia terus membaca dan belajar dan bukan hanya berdiam diri saya. Kartini mulai berkomunikasi dengan teman-temannya yang berada di Belanda yaitu Stella Zeehandelaar seorang sosio-feminis dan Nyonya Abendanon, istri Direktur pendidikan colonial yang berpikiran maju. 2 Komunikasi dengan temannya, pemikiran Kartini semakin maju. Namun, Kartini mengalami dilema dengan adat jawa yang patriarki. Ilmu dan pendidikannya, tidak mampu diterapkan dalam kehidupan sehar-hari terutama bagi kaum perempuan. Kartini dijodohkan oleh orang tuanya pada saat usianya masih belia harus dipingit. Ia merasakan pergolakan batin yang serius. Keputusan Kartini untuk menikah dengan.. bukan tanpa alasan tapi juga proses yang panjang. Kartini mulai menyadari, keinginan untuk memajukan kaum perempuan tidak akan tercapai kalau tidak ada yang berkuasa yang mampu menopangnya. Pernikahannya, membuat Kartini berjuang dengan mendirikan sekolah, citacita luhurnya yaitu memerdekakan perempuan dari perbudakan budaya patriarki, menjadi manusia yang merdeka untuk memperoleh pendidikan dan ketrampilan. Pendidikan akan melahirkan kaum ibu yang cakap dan pandai sehingga juga dapat membantu kemajuan rakyat secara keseluruhan. Semangat gerakan perempuan menjelang revolusi kemerdekaan tak kalah luhur dengan cita-cita RA. Kartini. Perempuan mulai menyadari akan kemerdekaan dan keikutsertaan perempuan dalam politik. Gerakan perempuan pra revolusi Ibid, Hal 99 === [PDF page 17] === kemerdekaan berkembang pesat dan mencapai puncaknya. Hal ini ditandai dengan munculnya mencapai kemerdekaan dan persamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Bahwa 200 orang wanita telah bangkit dengan semangat: kami juga hendak memenuhi kewajiban membela tanah air dan berseru kita tak hendak ketinggalan dengan kaum laki-laki. 3 Munculnya kesadaran akan kemerdekaan diawali dari munculnya organisasi perempuan yang arah orientasi kearah kegiatan politik. Seperti organisasi Putri Merdiko di Batavia (1912) tujuan dari organisasi ini yaitu mendorong emansipasi perempuan dengan cara memberikan beasiswa bagi perempuan Bumi Putra dengan harapan menikmati pendidikan. Ternyata gerakan perempuan tidak hanya berada di Batavia tetapi juga sudah masuk ke desa-desa sebut saya organisasi Pawiyata Perwita (1915) di Magelang, Wanita Hado (1915), Wanita Susila (1918) di pemalang, dan Putri Sejati di Surabaya. Pada Kongres Indonesia I, tanggal 22 desember 1928 di Yogyakarta. Salah satu hasil Kongres adalah membentuk PPI (Perserikatan Perempuan Indonesia), Kongres ke II diadakan di Jakarta tahun 1929 yang salah satu hasilnya menubah nama PPI menjadi PPII (Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia). Organisasi ini tidak berjalan seperti oraganisasi lainnya mereka memposisikan diri untuk tidak mengandalkan kedudukan suaminya. Pada tahun1930, berdirilah asosiasi perempuan Ani Widiyani Sucipto,2005. Politik Perempuan Bukan Gerhana. Jakarta: Kompas, hal XXii === [PDF page 18] === bernama Istri Sedar yang dipimpin oleh Suwani Joyoseputra. Pada pertemuan di Bandung, Istri Sedar menegaskan bahwa organisaisnya merupakan organisasi perempuan yang aktif dalam kegiatan politik. Dalam prakteknya, Istri Sedar kegiatan politiknya yaitu membuat lembaga-lembaga pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan perempuan. 4 Orientasi kegiatan gerakan perempuan yang bergerak di dalam pendidikan, politik dan sosial dalam rangka mencerdaskan perempuan bertujuan mencapai kemerdekaan. Awal abad XX muncul gerakan perempuan seperti Aisyah, Nyi Achmad Dalan dan perempuan Katolik dan Bhayangkari juga lahir. Orientasi organisasinya lebih sistematis dan mempuanyai tujuan yang tegas yakni mewujudkan cita-cita politik perempuan dan meningkatkan kesejahteraan perempuan. Aisyah merupakan organisasi perempuan non-politik, semula merupakan bagian dari Muhammadiyah tetapi bersifat otonom. Khususnya mendidik kaum wanita dan para gadis remaja menjadi wanita mislim yang sejati dan juga menggalakkan pendidikan. Aisyah memandang Kartini sebagai utusan Allah bagi perempuan Indonesia, tanpa menyebut-nyebut perjuangan Kartini tentang poligami. 5 Sedangkan Wanita Katolik merupakan organisasi perempuan kelas atas dan menengah yang aktif dalam bidang sosial dan ikut berjuang melawan feodalisme, imperialisme dan kolonialisme. Sedangkan Bhayangkari merupakan organisasi perempuan mendukung kaum kiri Ibid, Hal xxi-xxii Op cit, Hal. 260 === [PDF page 19] === dengan menjadi anggota Golkar. Tetapi mereka tetap mempertahankan sebagian agenda feminisnya tentang permaduan dikalangan perwira laki-laki. 6 Gerakan perempuan periode revolusi kemerdekaan organisasi perempuan mendeklarasikan diri bahwa peran dan posisi perempuan cukup seimbang. Berkat perjuangan perempuan sejumlah perempuan yang mengikuti pendidikan formal tahun 1950-1960 terus bertambah secara proporsional dan progresif kaum perempuan mulai terjun ke partai politik. Pada saat itu juga tanggal 4 Juni 1950 terjadi penyatuan 6 organisasi yang bernama Gerwis organisasi itu antara lain Rukun Putri Indonesia(Rupindo) dari Surabaya, Wanita Sedar dari Surabaya, Istri Sedar dari Bandung, Gerakan Wanita indonesia (Gerwindo) dari Kediri, Wanita Madura dari Madura, Perjuangan Putri Indonesia dari Pasuruan. 7 Para tokoh perempuan pendiri gerwis ini mempunyai latar belakang sosial yang berbeda-beda tetapi sama-sama terjun dalam pergerakan nasional. Pada tahun 1954 pada Kongres I Gerwis dirubah menjadi Gerwani. Hal itu dirubah karena dengan tidak adanya lagi pendirian sektarisme dari Gerwis baik didalam organisasi ataupun cara kerja, Gerwani akan mempunyai kemungkinan lebih besar lagi untuk mengemban tanggungjawabnya sebagai gerakan perempuan yang harus menggalang massa luas dan berjuang demi hak-hak perempuan dan anak-anak. 8 Gerwani mulai mengembangkan sayapnya Ibid, hal 272 Ratna Mustikasari,2007. Gerwani Stigmatissasi dan Orde Baru. Yogyakarta: Lab. Jurusan Ilmu pemerintahan Fakultas Fisipol, UGM, hal 23. Ibid, Hal 299-300 === [PDF page 20] === dengan menambah para kader-kader perempuan untuk ditempatkan pada setiap wilayah karena mempunyai target ingin menambah keanggotaanya menjadi satu juta orang. Gerwani menjadi titik nadir gerakan perempuan. Sebab, ideologisnya sebagai gerakan perempuan yang sosialis menghantarkanya pada peristiwa 1965. Namun demikian orgnanisasi seperti itu (Gerwani) biasanya disusus secara sentralisme-demokratis. Perempuan tingkat bawah tidak terlibat dalam proises pembangkitan kesadaran feminis. Terkadang mereka melaksanakan sejumlah program yang mereka setujui, tapi terkadang sekedar memenuhi sasaran yang telah ditetapkan organisasi dari atas. 9 Kekuasaan memang tidak memadang siapa melainkan bagaimana mempertahankan atas kekuasaan. Peristiwa 65. Gerwani sebagai gerakan perempuan yang membunuh jenderal dianggap sebagai pukulan berat. Hingga akhir kekuasaan Orde Baru di bawah kepemimpinan Suharto, Gerwani masih dipandang sebagai gerakan perenpuan yang kejam dan bertanggungjawab atas terbunuhnya tujuh jenderal. Gerakan perempuan menjadi lumpuh, setelah peristiwa G30S. Sistem Parlementer berjalan 1950-1957 perempuan-perempuan tergabung dalam partai-patai Islam. Orientasi kegiatan didalam pendidikan, politik dan sosial dalam rangka mencerdaskan perempuan dalam mencapai kemerdekaan. Secara umum, gerakan mereka merupakan gerakan perempuian borjuis. Anggotanya berasal dari kalangan elit dan bangsawan. Gerakan perempuan tidak dapat berkembang, sebab gerakan mereka merupakan gerakan perempuan borjuis. Anggotanya berasal Ibid. Hal 74 === [PDF page 21] === dari kalangan elit dan bangsawan yang perjuangannya hanya untuk kepentingan mereka bukan untuk memperjuangkan nasib perempuan. Masa pemerintahan Orde Baru dengan Demokrasi Pancasilanya, gerakan perempuan berangsur-angsur mengalami kelesuan yang dimulai sekitar tahun 1970. hal ini ditunjukkan kemendirian di dunia publik atau politik sangat minim. Hal ini seiring dengan sistem politik yang represif dan otoriter yang diterapkan oleh pemerintahan saat itu. Dalam konteks gerakan perempuan tahun 1999 gerakan perempuan mulai bangkit lagi di ranah politik dengan kuota 30% perempuan berada di lembaga legislatif. Yang tertuang dalam UU no 31/2002 tentang Partai politik dan UU no 12/2003 tentang Pemilu. Dari uraian diatas menunjukkan karakteristik gerakan perempuan masih didominasi oleh kaum elit atau bangsawan perempuan. Dari permasalahanpermasalahan gerakan perempuan diatas dibahas secara mendalam dalam skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Citra Gerwani Terhadap Perkembangan Pergerakan Perempuan di Indonesia Tahun 1966-1998”. B. Rumusan Masalah Untuk menganalis mendalam “Pengaruh Citra Gerwani Terhadap Perkembangan Pergerakan Perempuan di Indonesia Tahun 1966-1998”, skripsi ini membahas tiga pokok persoalan: Apa orientasi gerakan Gerwani di Indonesia? Bagaimana strategi pemerintahan Orde Baru menyebarkan citra buruk === [PDF page 22] === tentang organisasi Gerwani? Bagaimana perkembangan gerakan perempuan masa reformasi? C. Tujuan Penelitian Skrispsi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis “Pengaruh Citra Gerwani Terhadap Perkembangan Pergerakan Perempuan di Indonesia Tahun 19661998”. Dengan kata lain, penulis akan mengkaji dari dua segi yaitu tujuan akedemis dan tujuan praktis. Tujuan akademis yaitu penulis menganalisis dan mengkaji pergerakan perempuan di Indonesia dalam menghadapi hegemoni pemerintahan pada zamannya. Dengan tulisan ini, penulis berharap membuka cakrawala baru perjuangan pergerakan perempuan bagi aktivis perempuan, mahasiswa yang mendalami gerakan perempuan tentang bagaimana perempuan bangsawan dan perempuan pada umumnya memperjuangkan haknya baik dalam bidang politik, sosial, budaya, pendidikan dan ekonomi. Tujuan praktis skrispsi ini adalah bagian dari ambisi untuk mengenal perempuan memperjuangkan haknya. Dengan skripsi ini akan lebih bijaksana dalam berjuang mengahadapi realita kehidupan dan memperjuangkan kehidupan yang layak baik dari segi ekonomi, pendidikan, sosial dan politik. Dan skripsi ini berguna bagi mahasiswa sejarah dalam menambah kasanah pengetahuan akan perempuan dan perjuangannya. === [PDF page 23] === D. Manfaat Penelitian Diharapkan skripsi ini mampu menyumbangkan pemikiran dan pemahaman baru mengenai perkembangan gerakan perempuan di Indonesia. Secara akademis, gerakan perempuan berkisar tumbuh, berkembang, membela kaum perenmpuan dan berteriak diketiak kekuasaan, maka skirpsi ini menyuguhkan gerakan kaum borjuis perempuan memperjuangkan hak-hak kaum perempuan ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan. Skripsi ini juga mengupas habis, bagaimana perjuangan perempuan ditikam oleh kekuasaan yaitu stigmasi politik yang menindas, sehingga gerakan perempuan menjadi rapuh. Lihat saya, Pemerintahan Suharto membuat hegemoni hitam terhadap gerakan perempuan Gerwani dan menciptakan gerakan perempuan yang tunduk kekuasaan. Kesemuanya itu adalah bunga-bunga pergerakan perempuan. Manfaat Praktis Skripsi ini tidak terlepas dari subyektifitas penulis sebagai kaum perempuan. Namun demikian, penulis mengedepankan obyektivitas yang tinggi. Berharap, gerakan perempuan yang berkembang di masa yang akan datang tidak sebatas pada tataran perjuangan perempuan borjuis. Saatnya perempuan bergerak menjadi pembela diri sendiri yang sejati. Skripsi ini berharap, perempuan Indonesia tidak cengeng menghadapi kultural bangsa ini yang patriarki. Tapi bagaimana kaum perempuan bertahan dilemahkan kekuatan kultural. Lebih jauh, skripsi ini menjabarkan bagaimana perempuan menjadi kekuatan yang masih pada tataran kebijakan politis. Saatnya perempuan bangkit === [PDF page 24] === 10 memperjuangkan haknya bukan menangisi haknya yang hilang karena keadaan. Berjuang mempersembahkan karya, bukan air mata. Berjuang tidak harus di medan perang, berjuang dapat diwujudkan melalui pena, wiraswasta, politikus, seniman. Tinjauan Pustaka Untuk mengkaji dan menganalisis Gerwani, Gerakan Perempuan dan pemerintahan, penulis mennggunakan buku sebagai studi leraturnya. Buku pertama yang digunakan karya Saskia Eleonora Weirenga yang berjudul Penghancuran Gerakan Perempuan & Indonesia, diterbitkan oleh Garba Budaya dan Kalyanamitra. Buku ini berisi realitas sejarah yang telah ditutupi oleh Orde Baru dimana gerakan perempuan mulai dibredeli sehingga apalagi yang berhaluan dengan komunisme. Kedua, Gerakan Demokrasi di Indonesia Pasca Suharto diterbitkan oleh Demos ditulis oleh X.E. Priyono, Stanley Adi Praseryo, Olle Tornguist, tahun 2003. Buku ini berisi tentang sejumlah kajian gerakan pro demokrasi juga berisi tentang bagaimana para demokrasi berjuang terus-menerus dalam masyarakat sipil dan melawan negara dan politik, seperti di masa Suharto. Perjalanan perjuangan pergerakan perempuan sampai pada masa Suharto lengser. Ketiga, Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis, diterbitkan oleh Kanisius dan ditulis oleh Primariantari, Rika, Pratiwi, Lisa Nelwan, dan kawan-kawan talum 2000. Buku ini berisi tentang membicarakan tubuh manusia dengan maksud bukan asal gusur-menggusur berbagai mitos pernyataan masak-macak-manak sumur-dapur-kasur, yang selama ini dilekatkan para tubuh perempuan. atau === [PDF page 25] === 11 Keempat, Naiknya Para Jendral, diterbitkan oleh Sumatera Human Rights Watch Networks (SHRWN) dan ditulis oleh M.R. Siregar tahun 2000. Buku ini berisi tentang peristiwa tahun 1965 telah menjadi sejarah terpahit bangsa, Indonesia untuk mengingat begitu penting dan traumatiknya peristiwa 1965 di Indonesia. Kelima, Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia editor Fauzie Rijal, Lusi Margiyani, Agus Fahri Husein, diterbitkan Perpustakaan Yayasan Hatta, Yogyakarta, tahun 1993. Buku ini berisi tentang perjuangan perempuan untuk tampil di wilayah publik. Sejak dahulu selalu menghadapi sejumlah kendala dan dikotomi, serta menjelaskan perempuan pertama kali sampai sekarang seperti apa. Keenam, Politik Jawa dan Presiden Perempuan, diterbitkan oleh Yayasan untuk Indonesia yang ditulis oleh Darmanto tahun 1999. Buku ini berisi tentang lengser keparabonnya sang Jenderal Besar yang telah loncat sepeninggal istrinya. Bagaimanakah pula presiden baru, hasil reformasi pantas diemban perempuan yang tidak tamat perguruan tinggi, sedangkan pesaingnya seorang cendekiawan nomor satu dengan sederet gelar. Ketujuh, Perempuan dan Ketidakadilan, diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pembangunan Sosial dan jaringan mitra perempuan. Buku ini berisi tentang masalah perempuan baik di media masa, hukum pembangunan, dan juga keprihatinan perempuan yang telah terjadi. Kedelapan, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, diterbitkan oleh Pustaka baru oleh Pustaka Pelajar, ditulis oleh Mansour Fakih, 1996. Buku ini berisi tentang analisis gender yang memberi makna, konsepsi, asumsi, idiologi, dan praktik === [PDF page 26] === 12 hubungan baru antara kaum perempuan dan laki-laki serta implikasinya terhadap aspek-aspek kehidupan sosial sesungguhnya merupakan proses dekonstruksi peran gender dalam seluruh aspek kehidupan, di mana terefleksi perbedaan perbedaan gender yang telah melahirkan ketidakadilan gender. Landaasan Teori Pergerakan perempuan yang ada di Indonesia dengan dipelopori RA. Kartini. menjadi awal dimana perempuan mulai berani belajar melakukan suatu kegiatan yang bersifat pengetahuan. Kegiatan-kegiatan pergerakan perempuan mulai bermunculan. Gerakan Gerwani masih pada tataran gerakan perempuan burjuis. Orientasi gerakan lebih pada untuk memperjuangkan hak suara dan hak-hak perempuan. Dengan kata lain, gerakan yang berkembang hingga kini belum mampu menyentuh pada tataran untuk memperjuangkan dan meringankan beban perempuan pekerja. Kepeloporan RA. Kartini masih sebatas untuk menghilangkan dominasi adat patriarki, memperjuangkan pendidikan dan hak-hak perempuan belum sepenuhnya, serta perjuangan untuk membebaskan kaum perempuan tertindas secara ekonomi. Ketimpangan antara laki-laki dan perempuan jelas telihat di Indonesia. Dapat dikatakan mungkin sejarah bangsa ini pernah mengalami suatu masa dimana perempuan dipaksa tidak boleh memasuki wilayah politik. Kenyataan antara makna dan realitas dan klaim tentang kebenaran terhadap suatu pemaknaan merupakan realitas yang sangat mempengaruhi bagaimana Gerwani ditafsirkan. Gerwani adalah perempuan-perempuan yang dianggap merusak kepribadian kaum perempuan === [PDF page 27] === 13 Indonesia. Wacana itu merupakan versi dari penguasa Orde Baru yang sanggup memberikan kebenaran bagi hampir seluruh penduduk Indonesia. Penghancuran itu dilakukan secara sistematis dan teratur dengan dihadirkannya jargon-jargon anti komunis pasca G30S. penghancuran lebih jauh bukan sekedar menghilangkan terhadap suatu golongan, tetapi sebagai upaya untuk mengganti sistem lama menuju ke sistem yang baru berdasarkan pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, dengan prasyarat stabilitas politik. 10 Pergantian sistem lama yang memberi peluang kebebasan bagi gerakan perempuan berperan dalam pertarungan politik kenegaraan menuju sistem baru yang menempatkan perempuan pada wilayah domestik. Perubahan posisi perempuan disebabkan sistem baru berdasarkan pada stabilitas politik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Melalui stabilitas itulah Orde Baru menggiring seluruh kelompok kepentingan dan elemen masyarakat memasuki kehidupan yang akan diciptakannya melalui poitik termasuk didalamnya adalah golongan perempuan. Landasan teori yang dibangun untuk menganalisa suatu permasalahan telah diuraikan diatas berdasarkan pada kekuasaan Orde Baru, yang berlandaskan pada paradigma pembangunan dengan syarat stabilitas politik, mengandalkan kekuatan militer untuk mewujudkan dan melanggengkan kekuasaanya. Stabilitas politik itu ditempuh Orde Baru dengan dua cara yaitu, pertama penumbangan Orde Lama 10 Op cit Hal 10 === [PDF page 28] === 14 melalui peristiwa G30S, kedua dengan menciptakan musuh bersama terhadap pihakpihak yang dianggap terlibat peristiwa tersebut. Untuk menganalisa suatu kekuasaan itu didirikan dan dilanggengkan maka perlu adanya suatu teori. Teori yang digunakan pertama, adalah teori oleh Althuser. dalam rangka membangun kekuasaan melalui peran hakiki negara yang bersifat represif dan idiologis dan yang kedua adalah teori otoriter birokratis dan korporatisme negara sebagai upaya preventif resim dalam rangka menjaga stabilitas politik. 11 Louis Althuser adalah seorang filsuf Perancis yang lahir di Algeria pada tahun 1918. Semasa hidupnya ia lebih dikenal sebagai seorang teorisi dan kritikus marxis. Ia juga merupakan intelektual yang bergabung dengan Partai Komunis Perancis. Argumen-argumennya kebanyakan adalah tanggapan terhadap serangan-serangan yang ditujukan pada dasar-dasar ideologi partai itu. Termasuk diantaranya empirisme yang mempengaruhi tradisi demokrat yang dipandangnya sebagai sebuah ancaman yang mulai mereduksi kemurnian orientasi partai-partai komunis Eropa. Jadi, Louis Althusser dikategorikan sebagai seorang filsuf Marxis yang lebih ortodoks. Karena mencoba mempertahankan dasar-dasar pemikiran Marx dan melihatnya sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat yang harus mengikuti dasar-dasar ilmiah. Althusser mengajukan suatu konsep State Apparatus (Aparatus Negara) dan idiological State Apparatus (Aparatus Idiologi Negara). Aparatus negara memusatkan 11 Ratna Mustika sari, 2007, Gerwani Stigmatisasi Orde Baru, Yogyakarta:Lab. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Fisipol. Hal 9 === [PDF page 29] === 15 pada wilayah publik, sementara Aparatus Idiologi Negara memusatkan pengaruhnya pada wilayah dan sifatnya privat. Hal yang lebih penting bukan itu saya tapi kepada dengan cara bagaimana institusi-institusi itu berfungsi. Althusser juga mempunyai dua tesis tentang ideologi. Tesis pertamanya mengatakan bahwa ideologi adalah representasi dari hubungan imajiner antara individu dengan kondisi eksistensi nyatanya. Relasi imajiner antara individu dengan suatu keadaan dimana mereka hidup didalamnya. Tesis yang kedua menyatakan bahwa representasi gagasan yang membentuk ideologi itu tidak hanya mempunyai eksistensi spiritual, tetapi juga material. Jadi bisa dikatakan bahwa aparatus ideoligis negara adalah realisasi dari ideologi tertentu. Ideologi selalu eksis dalam bentuk aparatus. Eksistensi yang bersifat material dijelaskan sebagai berikut: kepercayaan seseorang atau ideologi seseorang terhadap hal-hal tertentu akan diturunkan dalam bentuk-bentuk material yang secara natural akan diikuti oleh orang tersebut. Misalnya jika kita percaya keadilan maka kita akan tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Orang yang percaya akan keadilan maka yang bersangkutan akan tunduk pada aturan hukum yang diyakini mencerminkan rasa keadilan, sebaliknya akan protes jika ketidakadilan menimpa pada orang itu. Teori Althuser menganalisa bahwa cikal bakal bangunan kekuasaan Orde Baru terbentuk dari unsur-unsur yang melibatkan peran hakiki negara sebagai agen ideologisasi dan agen represif melalui stigmatisasi terhadap kelompok tertentu. Politik ini merupakan salah satu cara untuk memberikan cap atau tanda baik bagi perorangan atau institusi tertentu yang memiliki konsekwensi politik dan menjadi === [PDF page 30] === 16 fase awal dalam kekuasaan yang dibangun. Hal itu dilakukan melalui berbagai bentuk rekayasa sosial lainnya untuk mendeskriditkan seseorang atau sekelompok orang dalam kehidupan bernegara. Teori otoriter birokratis muncul akibat terjadinya krisis ekonomi. Masuknya modal asing dan teknologi menjadi prasyarat hadirnya stabilitas politik dan mantap. Tindakan pemerintah yang secara terus menerus menolak tuntutan politik dari para pemimpin masyarakat, yang berasal dari kelas bawah dan menyingkirkan pemimpin rakyat dari kedudukan politik yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan dalam negara. 12 Korporatisme adalah suatu sistem perwakilan kepentingan unit-unit membentuknya diatur dalam organisasi-organisasi yang jumlahnya terbatas dan bersifat tunggal, tidak saling bersaing, diatur secara hierarkis yaitu diakui dan sesuai izin oleh negara. Mereka diberi hak monopoli untuk mewakili kepentingannya dalam bidangnya sendiri dan masing-masing akan diberi imbalan karena mematuhi peraturan yang ada. Hal itu bertujuan untuk menindas konflik kelas dan kelompok demi kepentingan serta menciptakan keselarasan, kesetiakawanan, dan kerjasama dalam hubungan anrata negara dan masyarakat. 13 Perpaduan beberapa teori diatas didasarkan pada keyakinan bahwa penciptaan sebuah realitas yang diyakini bersama oleh penguasa menjadi faktor-faktor penting 12 Ibid Hal 12 13 Ibid, Hal 16 === [PDF page 31] === 17 dalam penyusunan perangkat politis guna membangun dan melanggengkan kekuasaan. Metode Penelitian Metode penelitian sejarah adalah suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Hal ini bermanfaat bagi sejarawan untuk merekontruksi masa lampau secara imajinatif berdasarkan fakta - fakta yang diperoleh melalui proses historiografi. Sejarah menjadi sangat penting karena studi gender yang mengharuskan seseorang untak melihat "naskah" atau script sosial budaya yang ada Naskah itu paling tersedia dalam studi sejarah meskipun penelitian sosial budaya juga dapat mencapainya. Dalam hal ini penelitian sejarah dan penelitian sosial budaya tetap ada bedanya. "Naskah" penelitian sejarah menjangkau naskah-naskah lama, dan bahan-bahan arsip, sedangkan penelitian social budaya secara formal tidak dituntut sampai kesana. Penelitian sejarah dan penelitian sosial budaya dapat tumpuk atau bertemu misalnya dalam penelitian arsip kontemporer, tradisi lisan dan penggunaan metode lisan yang dalam penelitian budaya disebut metode interview. Metode penelitian sejarah mempunyai 4 tahap yaitu: heuristik, kritik sumber, interprestasi dan historiografi. 14 Tahap pertama yaitu, heuristik atau suatu proses pengumpulan data untuk kepentingan subyek yang diteliti. Sedangkan menurut 14 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, terjemahan, (Jakarta: Yayasan Univeritas Indonesia 1975), Hal 32 === [PDF page 32] === 18 bentuknya, sumber sejarah dibedakan menjadi 3 yaitu: sumber tertulis, sumber benda dan sumber lisan. Dalam penelitian ini, data ditulis dari sumber tertulis. Sumber tertulis berupa buku-buku pustaka, dokumen-dokumen resmi, majalah dan lain-lain. Sumber data tertulis diperoleh dan literatur perpustakaan Sanata Dharma, perpustakaan perpustakaan daerah dan di toko-toko berapa buku-buku pustaka, dokumen resmi dan majalah. Kedua adalah kritik sumber yang merupakan tahap penelitan selanjutnya setelah pengumpulan data. Kritik bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kredibilitas dan otentitas sumber. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kritik adalah uji terhadap data yang terdapat pada penelitian sejarah. Kritik sumber dalam penelitian sejarah merupakan sesuatu yang harus dilakukan, hal itu untuk menghindari adanya kepalsuan dan keberpihakan suatu sumber. Data yang diseleksi dan diuji kebenarannya kemudian dianalisis. Hasil dari anatisis ini menunjukkan tingkat keberhasilan suatu penelitian sehingga dapat mendekati keadaan yang sebenarnya. Pengolahan data secara cermat diharapkan mampu mengurangi subyektifitas yang biasanya muncul dari sebuah historiografi, sebab sejarah dalam arti obyektif jika diamati dalam pikiran subyektif tidak akan pernah murni tetapi telah diberi warna sesuai kacamata subyek. Tahap terakhir adalah histonografi yaitu suatu proses penulisan kembali runtutan peristiwa masa lampau berdasarkan data-data yang diperoleh dan diuji kebenarannya. Proses histonografi dikatakan berhasil apabila mampu menghasilkan sintesis dan tesis dan antitesis yang telah diolah. === [PDF page 33] === 19 Sintesis dalam hal ini adalah kemampuan untuk menghasilkan unsur baru yang belum pernah diungkapkan dalam karya ilmiah terdahulu. Sistematika Penulisan Tulisan ini dibagi-bagi dalam lima bab. Tiap bab memuat beberapa sub bab. Adapun pembagiannya adalah BAB I berisikan Pendahuluan, antara lain sub babnya berisi, latar belakang masalah, identiftasi dan pembatasan masalah, perunumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. BAB II berisikan tentang Awal Pergerakan Perempuan masa Pra Revolusi, meliputi munculnya embrio-embrio gerakan perempuan menuntut hak memperoleh pendidikan bagi perempuan, munculnya gerakan perempuan Gerwani yang berhaluan sosialis dan sepak terjang. Dan bagaimana Gerwani bergerak dalam politik. BAB III berisikan tentang Gerwani, Gerakan Perempuan di bawah pemerintahan Orde Baru. Bab ini membahas politik stigmasi politik Gerwani dan organisasi perempuan yang lainnya pada pemerintahan Suharto. BAB IV membahas tentang pergerakan perempuan masa Orde Baru dimana masa pemerintahan itu mulai membentuk pergerakan perempuan sendiri yaitu Dharma Wanita dan PKK. Membatasi ruang gerak perempuan yang lain. Bab V merupakan penutup yang membahas kesimpulan pergerakan perempuan. === [PDF page 34] === BAB II ORIENTASI GERAKAN PEREMPUAN DAN GERWANI DI INDONESIA TAHUN 1966-1968 Perkumpulan-perkumpulan perempuan Indonesia pada mulanya bersifat apolitis, yaitu tidak mencampuri soal politik, dan bersifat ekonomi. Akan tetapi, pada perkembangan selanjutnya gerakan mereka dilakukan atas dasar kesadaran nasional dikalangan sendiri. Perkumpulan perempuan pertama didirikan di Jakarta dengan menggunakan nama Putri Merdika. Perkumpulan itu bertujuan memajukan pendidikan anak-anak perempuan. Kemudian menyusul berbagai perkumpulan perempuan lainnya. Diantaranya terdapat perkumpulan perempuan yang berdiri sendiri dan ada perkumpulan perempuan yang menjadi bagian dari partai politik atau perkumpulan lainnya yang anggotanya kaum laki-laki. Perkumpulan perempuan yang selanjutnya adalah Partai Sarekat Islam bagian perempuan, Jong Islamiten Bond bagian perempuan, Jong Java bagian perempuan, Muhamaddyah bagian perempuan (Aisyah). Aliran politik dengan sendirinya akan sama dengan aliran politik kelompok induknya. Meskipun demikian sifat sosial ekonomis akan lambat laun hilang setelah perkumpulan perempuan menjadi bagian dari gerakan nasional. Semula perkumpulan-perkumpulan itu juga membicarakan masalah sosial. Hal itu terjadi pada perkumpulan seperti Perkumpulan Wanita Katolik, Aisiyah,Wanita Utomo, dan lain-lain. Perkumpulan Wanita Katolik, banyak di bahas soal-soal sumbangan 20 === [PDF page 35] === 21 kaum perempuan terhadap gereja, perkumpulan derma, usaha mengadakan pasar amal dan lain-lain. Itulah yang menjadi perhatian perkumpulan-perkumpulan perempuan. Sejak timbulnya gagasan kulit berwarna untuk dihadapkan pada pemerintahan kolonial sifat perkumpulan perempuan ikut berubah. Perkumpulan perempuan ikut terbawa arus politik. 1 Pada tanggal 22 Desember perkumpulan-perkumpulan berkumpul dalam satu badan federatif yang bernama Perserikatan Perempuan Indonesia. Sejak tahun 1929 nama Perserikatan Perempuan Indonesia diganti dengan Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia. Kongres pertama diselenggarakan pada tanggal 2225 Desember 1928 di kota Yogyakarta. Penyelenggaranya adalah Wanito Utomo, Putri Indonesia, Wanita Katolik, Aisyah, Wanito Mulyo, Sarekat Islam Bagian perempuan, Jong Islamieten Bond, Jong Java bagian perempuan dan Wanita Taman Siswa. Tanggal 22 Desember merupakan tanggal fusi perkumpulan perempuan seluruh Indonesia, kemudian setelah Indonesia merdeka dijadikan hari Ibu. Pada hakikatnya, tanggal 22 Desember 1928 adalah hari kelahiran kesadaran nasional dalam perkumpulan kaum perempuan. Dua tahun kemudian dalam Kongres tahun 1930 diputuskam bahwa gerakan perempuan merupakan bagaian dari gerakan nasional. Sesuai bakat dan kemampuannya masing-masing, kaum perempuan wajib ikut serta memperjuangkan martabat nusa dan bangsa. Keputusan ini bagi beberapa perkumpulan perempuan seperti, Serikat Islam bagian perempuan Prof. Dr Slamet Muljana, 2008. Kesadaran Nasional Dari Kolonialis Sampai Kemerdekaan. Jakarta: LKIS Pelangi Aksara. Hal. 311 === [PDF page 36] === 22 merupakan sesuatu yang baru. Serikat Islam bagian perempuan sudah bagian dari partai politik. Sedangkan perkumpulan perempuan yang bergerak dibidang sosial, keputusan itu merupakan hal yang baru. Dalam perjuangan nasional, perempuan wajib membantu laki-laki untuk mengakat martabat nusa dan bangsa. Gerakan perempuan wajib menjadi bagian dari gerakan nasional. Dalam hal ini gerakan perempuan sudah berorientasi untuk perbaikan kehidupan ke masyarakat Pada tahun 1938, gerakan perempuan mulai aktif dalam bidang politik yang dipelopori oleh Pasundan Istri yang diketuai Ny. Puradireja. Pada saat itu Pasundan Istri menuntut agar kaum perempuan diberi hak dalam pemilihan anggota dewan baik hak memilih dan hak dipilih. Tuntutan ini terbukti dikabulkan. Dalam tahun itu telah ada perempuan-perempuan Indonesia yang terpilih sebagai anggota dewan. Embrio-embrio Gerakan Perempuan di Indonesia. Organisasi formal perempuan pertama pada masa pra kemerdekaan ialah Puteri Mahardika, yang didirikan di Jakarta pada Tahun 1912. Organisasi perempuan ini memperjuangkan pendidikan untuk perempuan, mendorong perempuan agar tampil didepan umum, membuat rasa takut, dan mengangkat perempuan pada kedudukan yang sama seperti laki – laki 2. Organisasi perempuan Islam pada Tahun 1930an yang berdasarkan pada keagamaan telah mengalami kemajuan. Diantaranya adalah organisasi perempuan Weiringa Saskia Eleonora, 1999. Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia.Jakarta: Garba Budaya. Hal 104. === [PDF page 37] === 23 yang bernama “Aisyah”, yang didirikan pada Tahun 1917. Ketuanya yang pertama adalah bernama Nyai Ahmad Dahlan dari sejak awal yang menjadi tujuan pokok organisasi perempuan Aisyah adalah untuk menyebarluaskan Islam dikalangan kaum perempuan, yaitu untuk memimpin, menjaga dan menuntun anggota perempuan dalam Muhammadiyah hingga mereka mampu membimbing perempuan Indonesia pada umumnya untuk mempunyai keinsyafan terhadap agama dan hidup berorganisasi. Organisasi perempuan Aisyah mempunyai aturan–aturan yang memperlihatkan adanya jarak yang penting antara kepentingan gender menurut organisasi perempuan yang independen dengan kepentingan gender menurut Aisyah. Aturan-aturan tersebut pada pokoknya agar para anggota Aisyah taat “melaksankan perintah – perintah Allah”. Pada Tahun 1918, berdiri pula organisasi bagian kewanitaan Sarikat Islam I Garut. Kemudian pada Tahun 1920 di Yogyakarta juga didirikan organisasi perempuan yang bernama Wanudyo Utomo (wanita utama) selanjutnya tidak diketahui kapan waktunya, kedua organisasi tersebut berfusi kedalam Sarekat Putri Islam atau Sarekat Perempuan Indonesia. Di Indonesia juga muncul organisasi perempuan yang bersifat sosialis, yang bernama Sarekat Rakyat. Organisasi perempuan ini melebarkan sayap merahnya Sarekat Islam dan banyak diantara para anggota Sarekat Rakyat yang dikemudian hari masuk kedalam organisasi Partai Komunis Indonesia. Menurut Saskia Eleonora Wieringa, pada bulan Juni 1924 PKI mangadakan Kongres sehari penuh untuk membahas masalah gerakan perempuan, membahas tugas – tugas === [PDF page 38] === 24 perempuan dalam perjuangan melawan Kapitalis dan Kolonialisme, dan dalam Kongres ini juga dihadiri oleh dua orang anggota perempuan Sarekat Rakyat, yaitu Raden Sukaesih dan Munapsiah 3. Pada Tahun 1924 di Yogyakarta telah didirikan pula organisasi perempuan yang bernama “Wanita Katolik” yang merupakan organisasi perempuan Katolik Eropa dan Indonesia. Organisasi perempuan ini bergerak dibidang sosial, terutama yang berkaitan denagn kondisi kerja bagi para gadis dan perempuan yang bekerja di Pabrik Rokok di Yogyakarta. Dari berbagai organisasi perempuan yang ada pada era pra kemerdekaan telah mencapai puncaknya pada fase Tahun 1920 – 1930, dimana pada saat itu pada kaum perempuan Indonesia telah timbul rasa nasionalisme didalam kehidupan gerakan organisasi perempuan, ini ditandai dengan adanya Kongres Wanita Indonesia pada Tahun 1928, yang mengawali adanya suatu tradisi kerjasama antara berbagai organisasi perempuan yang tetap hidup sampai dengan sekarang. Orientasi Perkembangan Gerakan Gerwani Mengenai apa dan bagaimana pergerakan organisasi Gerwani ini harus dilihat sebagai proses kelanjutan dari pergerakan organisasi Gerwis. Sebab adanya Gerwani karena kuputasan Kongres Gerwis yang ke I pada bulan Desember 1951. Dimuka telah disebutkan, bahwa keberadaan Gerwis merupakan fusi dari enam Ibid. Hal 108. === [PDF page 39] === 25 organisasi perempuan pada tanggal 4 Juni 1950. Keenam organisasi perempuan tersebut adalah Rukun Putri Nasional (Rupindo), Persatuan Wanita Sedar, Isteri Sedar, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwindo), Wanita Madura, dan Perjuangan Putri Republik Indonesia. Para tokoh dari keenam organisasi perempuan itu meskipun berbeda latar belakang sosial, tetapi mereka mempunyai kesamaan yaitu pernah aktif dalam pergerakan kemerdekaan nasional. Tokoh – tokohnya antara lain SK Trimurti, Salawati Daud, serta tokoh – tokoh muda lainnya seperti Sujinah dan Sulami. Bagaimana setelah bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Saskia Eleonora Wieringa, periode setelah bangsa Indonesia merdeka telah terjadi persaingan antara kaum laki – laki dan perempuan, bahkan kaum laki – laki menganggap perempuan sebagai pesaing yang harus ditakuti. Oleh karena kaum perempuan telah mampu menangani secara baik urusan umum maupun urusan sendiri 4. Adanya keadaan tersebut telah menjadikan konfigurasi politik Indonesia mengalami perubahan dan memberikan dampak kepada sejumlah organisasi perempuan non-komunis. Perjuangan untuk reform perkawinan pada masa sebelum kemerdekaan telah menimbulkan konflik sejumlah kepentingan gender, namun pada saat terjadinya perang kemerekaan konflik itu dapat ditekan, kemudian menjadi terbuka lagi setelah kemerdekaan dapat dicapai. Konflik antara kaum laki-laki dan perempuan telah terjadi selama 15 tahun dan merupakan Ibid. Hal 222. === [PDF page 40] === 26 konflik yang paling sengit sepanjang abad ke XX. Yaitu pada masa periode 19451950, para aktifis perempuan yang berjiwa revolusiner tidak puas dengan organisasi-organisasi perempuan seperti Perwari, Organisasi Perempuan Sosialis, Aisiyah, Muslimat MU. Musuh bersama mereka sudah tidak ada lagi disini kaum laki-laki mengaku lahan bidang politik merupakan lahannya kaum laki-laki, dan lahan kaum perempuan adalah urusan sosial. Organisasi perempuan yang bercorak keagamaan pada umumnya dapat menerima pembagian kerja tersebut karena telah dianggap oleh organisasi perempuan ini sesuai dengan kodratnya. Satu-satunya organisasi perempuan yang berani mengatakan bahwa lahan politik pada umumnya adalah lahan yang sah untuk perempuan, adalah organisasi perempuan Gerwani. Karena telah terjadi konflik antara laki-laki dan perempuan selama 15 tahun, yaitu sejak Indonesia merdeka, maka pada tanggal 4 Juni 1950 muncul organisasi perempuan yang bernama Gerwis. Sebagaimana yang telah disebutkan dimuka Gerwis ini berubah menjadi Gerwani berdasarkan keputusan Kongres I Gerwis pada bulan Desember 1951. Pada bulan Maret 1954, Gerwis menyelenggarakan Kongres II di Jakarta, jumlah anggotanya saat itu mencapai 80.000 orang dan mempunyai 830 cabang. Kongres II Gerwis ini merealisasikan dan menindak lanjuti keputusan Kongres I, yaitu melaksanakan perubahan nama organisasi menjadi Gerwani. Perubahan nama ini dimaksudkan untuik menghilangkan karakteristik sempit dari Gerwis. Organisasi perempuan ini yang sebelumnya sebagai organisasi kader diubah menjadi organisasi massa. Ketua Gerwani yang pertama adalah Umi Sarjono. === [PDF page 41] === 27 Dalam kongres ini Umi Sarjono mengatakan bahwa dengan tidak adanya lagi pendirian sektarisme baik didalam organisasi maupun didalam cara kerja Gerwani akan mempunyai kemungkinan lebih besar lagi untuk mengemban tanggung jawabnya sebagai gerakan perempuan, yang harus menggalang massa luas dan berjuang demi hak-hak perempuan dan anak-anak. Dalam laporan Suwarti didepan Kongres II ini telah memberikan gambaran menarik tentang kepentingan Gerwani yang diperjuangkan sejak awal dan tentang bagaimana organisasi mengaitkan kedua urusannya, yaitu sosialisme dan feminisme. Posisi ideologi Gerwani dapat dilihat dari hasil Kongres II tahun 1954, yang dapat disimpulkan diantaranya adalah keputusan untuk menjadi organisasi massa. Juga dari anggaran organisasinya yang menyatakan bahwa: a. Bahwa Gerwani adalah organisasi untuk pendidikan dan perjuangan, tidak menjadi bagian dari partai politik apapun. b. Bahwa keanggotaan Gerwani terbuka untuk semua perempuan Indonesia yang telah berumur 16 tahun atau lebih (kecuali telah bersuami). c. Bahwa keanggotaan rangkap diperbolehkan. 5 Dari uraian tersebut dapat dikatakan, bahwa Gerwani telah menggabungkan antara alasan-alasan esensialisme dan kontruktifvisme, yaitu dengan memberi tekanan pada persaudaraan. Selanjutnya menurut pandangan Gerwani pada hakekatnya perempuan adalah manusia, sehingga harus berjuang Ibid. Hal 303. === [PDF page 42] === 28 bersama laki-laki melawan imperialisme. Di samping itu harus menyadari hakekatnya sebagai perempuan, jadi sepantasnya memprotes adanya pencabulan dan penyalahgunaan terhadap Lembaga Perkawinan. Pendidikan kader-kader Gerwani terhadap semua aktivis harus menginformasikan mengenai apa yang menjadi posisi ideologi organisasi, pernyataan-pernyataan penting dalam anggaran dasar organisasi serta alasanalasan apa yang penting dalam organisasi itu. Salah satu tujuan yang utama dalam organisasi perempuan Gerwani adalah menjadikannya sebagai suatu gerakan massa yang sebenar-benarnya dengan sasaran keanggotaan mencapai satu juta orang per akhir 1955. Mengenai perkembangan keanggotaan Gerwani ini pada bulan April 1955 tercatat 400.000 anggota, pertengahan 1956 tercatat 640.460 anggota. Pada bulan Desember 1957 ketika berlangsungnya Kongres III organisasi Gerwani menyatakan beranggota 663.740 orang. 6 Target yang dicanangkan oleh organisasi Gerwani ini tidak memenuhi angka yang ditetapkan. Oleh karena itu disini perlu pendidikan kader yang menjadi prioritas utama. Sehubungan dengan kendala keuangan kursus-kursus kader tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dan sebagai gantinya pimpinan Gerwani menyebarkan garis-garis pedoman untuk kader-kadernya, yaitu setiap kader wajib mempelajari kondisi daerah dan kebudayaan penduduk diwilayahnya. Informasi ini diperlukan untuk menyusun program kerja, Penjelasan tentang tujuan dan sifat organisasi, Dibentuk kelompok-kelompok kecil. Dari sinilah kaum perempuan didorong agar menjadi Ibid, Hal 304. === [PDF page 43] === 29 lebih aktif dan disadarkan tentang hak-hak kaum perempuan, seperti mengenai perkawinan. Cara-cara pendekatan terhadap anggota baru Gerwani dapat diketahui melalui sebuah kisah sebagai berikut: “sebagai seorang kader di Semarang, saya harus turun ke massa. Kegiatan utama kami pada tingkat kerumahtanggaan, misalnya mengadakan arisan, membantu mendistribusikan beras, mengunjungi kelahiran dan kematian, membantu anak-anak cacat, mengadakan penitipan anak-anak di kampong, dengan imbalan sesuai kemampuannya. Membantu pekerjaan kaum perempuan, membantu memperbaiki rumah tinggal seorang janda yang tidak mampu. Berusaha menyelesaikan soal-soal perkawinan, melakukan komunikasi dengan banyak pihak. Bila terjadi pemukulanm terhadap seorang perempuan, kami mendatangi dan berbicara dengan suaminya dan jika tidak mau menghentikan perbuatan menyakiti terhadap istrinya, kami akan membantu istri untuk bercerai dengan suaminya.” 7 Para kader yang bekerja ditengah masyarakat, dimana kaum perempuan memandang tidak senang terhadap perempuan yang melepaskan diri apa yang dianggap sebagai kodrat atau sifat kewanitaan maka si kader menganjurkan kewajiban rumah tangga tidak boleh dikalahkan oleh perjuanggan didalam organisasi. Para kader Gerwani sering menghadapi kendala seperti agama, kebudayaan, sikap feodal pada umumnya dan ketidakpercayaan yang disebabkan karena hubungan mereka dengan politik komunis. Kepada para kader didorong agar setia, cinta kerja, dan bertanggung jawab. Disisi lain para kader Gerwani diberitahu untuk berusaha tidak cekcok dengan suami, mengatur waktu secara Ibid, Hal. 305 === [PDF page 44] === 30 berimbang sehubungan adanya peranan rangkap, dan bila dimungkinkan mengajak suami untuk ikut terlibat dalam pekerjaan istri sebagai kader Gerwani. Pada tahun 1956 setelah pemilihan umum, Umi Sarjono melaporkan kepada Sidang Pleno DPP Gerwani tentang banyaknya persoalan yang dihadapi kader Gerwani dilapangan. Diantaranya adalah, adanya provokasi, adanya fitnah, adanya ancaman, adanya perceraian, karena perbedaan pendirian politik antara suami dan istri, adanya beban rangkap rangkap tanggung jawab organisasi dan rumah tangga, pandangan rendah dari masyarakat, serangan dari suami sendiri8. Sidang Pleno, Umi Sarjono memperingatkan untuk dapat membantu kaum perempuan agar kegiatannya dalam organisasi jangan sampai mengabaikan tugas – tugas perempuan dalam rumah tangga, atau mencegah terjadinya erosi cinta untuk keluarga dan tetangga. Olehnya ditegaskan, bahwa aktifis Gerwani harus menghargai “sifat kewanitaan” yang menuntut kecintaan pada suami dan anak, tanggung jawab pada tugas rumah tangga, pakaian sederhana dan sopan dan berjuang demi hak – hak perempuan dan anak – anak 9. Pada Tahun 1957, diselenggarakan Kongres III Gerwani dimana Umi Sarjono menamakan Kongres III ini adalah “Kongres Konsolidasi”. Umi Sarjono dalam pidato pembukaannya merumuskan sendiri arah organisasi Gerwani. Ada 22 butir program perjuangan baru antara lain: tentang persamaan hak perempuan dalam perkawinan, hukum adat, dan perburuhan, mengenai pelayan sosial seperti sekolahan, penitipan anak dan pelayanan kesehatan, adanya larangan film porno, Ibid. Hal 307. Ibid. Hal 307. === [PDF page 45] === 31 pencabutan IGO/B, masalah pedesaan yang berkaitan dengan bagi hasil, riba, pajak tinggi, kenaikan harga bahan pokok, pembasmian gerombolan subversive, dan menuntut agar percobaan nuklir semata –mata demi tujuan perdamaian. Kongres juga telah menetapkan resolusi– resolusi mengenai pembebasan Irian Barat dan tuntutan adanya undang – undang perkawinan yang demokratis, pengadaan buku sekolah dengan harga murah, kesetiaan pada Pancasila memberikan hukuman yang berat untuk pemerkosa, usaha mengatasi kenakalan anak – anak, merubah peraturan – peraturan yang diskriminatif. Resolusi Kongres III Gerwani dapat diketahui, bahwa organisasi perempuan Gerwani semakin mengarah kedalam persoalan politik nasional mengenai demokrasi terpimpin. Keadaan semacam ini berlangsung sampai Kongres IV. Pendirian Gerwani tentang politik nasional semakin sesuai dengan retorika populis Sukarno, meskipun Gerwani pada bulan Oktober 1958 pada konferensi kerjanya menyatakan keprihatinannya dengan ditundanya pemilu 1959. Berselang sebulan setelah itu pimpinan Gerwani menyatakan bahwa Gerwani mendukung adanya Demokrasi Terpimpin. Keadaan ini ditandai adanya kecenderungan kearah Sukarno dan adanya perhatian yang besar terhadap masalah politik nasional. Hal ini dikatakan oleh pimpinan Gerwani pada peringatan hari Kartini Tahun 1961, bahwa gerakan perempuan harus menjadi “gerakan revolusioner yang sejati” dan mengenai emansipasi itu harus dihubungkan dengan perjuangan melawan imperalisme. === [PDF page 46] === 32 Dukungan organisasi perempuan Gerwani mengenai rencana 8 tahun pemerintah Sukarno. Ini disampaikan dalam pidato pimpinan Gerwani pada bulan Maret 1961. Isinya adalah menyatakan partisipasinya dalam usaha meningkatkan produksi pangan dan sandang dan juga pembentukan koperasi namun menurut Gerwani rencana Pemerintah itu akan terwujud bila pemerintah harus diritul seperti yang ditetapkan oleh manipol. Jika rakyat diberi pengertian, harga distabilkan dan korupsi diberantas, maka organisasi Gerwani memberi dukungan kepada Pemerintah Sukarno karena sejalan dengan harapan kaum perempuan, dilaksanakan menurut cara yang anti kolonial dan anti feodal. Organisasi perempuan Gerwani pada Tahun 1961 ini orientasi perjuangannya telah mengabaikan masalah feminis, seperti penyalahgunaan perkawinan dan perkosaan seksual. Pada bulan April 1961 telah diselenggarakan sidang pleno DPP Gerwani dengan mencatat sejumlah sukses yaitu terselenggaranya seminar perempuan tani dan intensifikasi pekerjaan dikalangan perempuan tani pada umumnya, Gerwani telah berusaha keras menunaikan tugas nasionalnya dalam perjuangan untuk Irian Barat dan membentuk Front Persatuan Perempuan, dengan diterimanya manipol oleh MPRS sebagai garis haluan negara, dimana Gerwani telah bekerja keras untuk usaha ini, dan telah mengadakan berbagai tempat penitipan anak, karena tanpa ini perempuan tidak mungkin ikut serta dalam semua tugas nasional. 10 10 Hikmah Diniah, 2007. Gerwani Bukan PKI Sebuah Gerakan Feminisme Terbesar di Indonesia. Yogyakarta: CarasvatiBooks. Hal 139 === [PDF page 47] === 33 Sidang pleno tersebut telah dikemukakan perlunya diadakan kegiatankegiatan mendesak, yaitu menyelenggarakan pendidikan lebih lanjut, membentuk biro konsultasi nasional untuk membantu para kader diluar Jawa. Juga membantu kader – kader yang giat dalam masalah perkawinan dan perceraian dan menarik lebih banyak lagi kaum ibu rumah tangga. 11 Kongres IV Gerwani pada Desember 1951 telah disimpulkan adanya pelaksanaan program – program yang sukses dan ada juga yang belum berhasil, seperti: masyarakat Indonesia masih setengah feodal, peraturan IGO/B belum dicabut parlemen belum memutuskan adanya undang–undang perkawinan. Pada Kongres ini Presiden Sukarno ikut meyampaikan pidato pembukaan yang isinya menekankan agar organisasi perempuan Gerwani mempunyai peranan dalam melaksanakan persatuan mutlak seluruh bangsa berdasarkan Nasakom dan ketidaksukaannya pada “ladies movement”, mengenai emansipasi perempuan dan perlunya reform perkawinan, harga – harga yang membumbung yang sangat dirasakan oleh kaum perempuan. Tetapi ini menurut Sukarno merupakan bagian penting dari perjuangan untuk membebaskan Irian Barat. 12 Resolusi yang ditetapkan oleh Kongres IV Gerwani adalah mengenai Irian Barat, membantu pelaksanaan land reform, undang – undang perkawinan yang demokratis, keamanan nasional, penurunan harga dan perdamaian. Pada Kongres IV ini tidak terjadi perubahan penting dalam pimpinan organisasi 11 12 Ibid. Hal 309 Saskia Eleonora Wieringa,1999. Penghancuran Gerakan perempuan di Indonesia. Jakarta:Garba Budaya. Hal.314 === [PDF page 48] === 34 perempuan Gerwani. Disisi lain terjadi amademen peraturan dasar, yaitu menambahkan dengan pernyataan kesetiaan pada Manipol didalam mukadimah. 13 Program perjuangan yang ditetapkan oleh Kongres meliputi masalah – masalah perempuan, hak anak – anak, demokrasi dan keamanan, kemerdekaan dan perdamaian. Dalam program perjuangan yang pertama adalah mengenai hak – hak perempuan yang tercakub didalamnya kesamaan hak dalam perkawinan dan pekerjaan, kegiatan dalam berpolitik, kesamaan hak atas tanah. Yang kedua Gerwani ikut bersama perempuan tani untuk mengatasi masalah – masalah terkait. Yang ketiga mencantumkan perjuangan untuk penurunan harga dan diperbanyaknya balai kesehatan. Menurut Saskia Eleonora Wieringa didalam bukunya menyebutkan: “Gerwani tidak pernah menukar perjuangannya untuk hak – hak perempuan dengan partisipasi politik sepenuhnya didalam poros Sukarno – PKI. Ideologi resmi Gerwani selama ini ialah: “Perjuangan demi hak – hak perempuan tidak dapat dipisahkan dari perjuangan demi masyarakat sosialis, atau perjuangan melawan imperalisme, maka dari itu Gerwani harus mengambil bagian dalam perjuangan untuk land reform dan konfrontasi dengan Malaysia.” 14 13 Ratna Mustika Sari,2007. Gerwani Stigmatisasi Orde Baru. Yogyakarta: Lab. Jurusan ilmu pemerintahan Fakultas Fisipol UGM, Hal 31. 14 op cit. Hal. 329. === [PDF page 49] === 35 Oleh karena itu dapat diketahui, sesudah Kongres IV pada Tahun 1961 kegiatan politik Gerwani berangsur – angsur disesuaikan dengan perkembangan politik pemerintah Sukarno yang semakin menjadi kiri. Ini terlihat dari kegiatan – kegiatan politik Gerwani yang berkobar – kobar, seperti kegiatan yang berhubungan dengan Dwikora, yaitu konfrontasi dengan Malaysia, aksi – aksi menentang Amerika Serikat. Suasana politik anti imperalisme melawan Amerika Serikat itu menyebabkan kekuatan – kekuatan kanan pro imperalis menjadi semakin kalab. Organisasi perempuan Gerwani mempunyai keyakinan, bahwa perempuan Indonesia harus berjuang demi mencapai Indonesia yang sosialis, dan harus mendukung Manipol, meskipun menurut anggaran dasar organisasi Gerwani tetap merupakan merupakan organisasi pendidikan, dan berjuang tanpa mengikatkan diri pada sesuatu partai politik manapun. Organisasi Gerwani tidak pernah mengidentifikasi diri dengan PKI sepenuhnya, dan sampai saatnya yang terakhir mempunyai anggota baik yang berasal dari komunis maupun nonkomunis. Pimpinan organisasi Gerwani merasa bahwa langkahnya itu akan memperluas peranan sosial dan politik perempuan dengan memperlihatkan perempuan tidak sekedar sebagai istri dan ibu rumah tangga, tapi juga sebagai pejuang, perempuan bersemangat Srikandi. Organisasi Gerwani yakin, jika kaum perempuan mengambil langkah militan dan gagah berani demi kehormatan === [PDF page 50] === 36 nasional dan tidak ketinggalan dari perjuangan umum, maka kaum laki – laki tidak akan dapat terus - menerus mengingkari hak – hak penuh perempuan. 15 Pandangan tersebut diatas lahir karena faktor latar belakang pimpinan Gerwani yang pada periode Tahun 1945 – 1950 yang terlibat langsung dalam peran keerdekaan nasional, disamping itu mereka adalah para tokoh nasionalis yang militan. Kegiatan terpenting organisasi Gerwani sepanjang Tahun 1962 sampai Oktober 1965 dikuasai oleh persoalan – persoalan yang berhubungan dengan politik nasional, walau sejumlah persoalan feminis tetap diperhatikan. Bentuk kongkrit usaha perempuan Gerwani dalam mewujudkan peran politik perempuannya, yaitu dengan mengusahakan melatih sukarelawati, tentu saya ini tidak perlu menimbulkan ketakutan pada organisasi – organisasi perempuan atau golongan masyarakat lainnya. Berikutnya pada bulan September 1962, organisasi perempuan Gerwani membuka pusat latihan Trikora yang pertama. Dalam kegiatan ini perempuan dilatih bagaimana menggunakan senjata dan pertahanan rakyat. Kepada peserta latihan juga diberikan ceramah – ceramah yang berkaitan dengan materi Manipol, Front nasional, Land reform, pemberantasan butu huruf, Irian Barat, pengetahuan umum. 15 Ibid. Hal. 332. === [PDF page 51] === 37 Adanya pusat – pusat kelatihan kemiliteran yang dibangun organisasi Gerwani inilah yang telah menimbulkan ketakutan pada organisasi masyarakat lainnya dengan tuduhan Gerwani hendak membentuk angkatan V. Sehubungan pada Tahun 1963 keadaan ekonomi Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Sukarno sudah memasuki masa sulit, maka pimpinan Gerwani memfokuskan perhatiannya kepada permasalahan ekonomi. Organisasi Gerwani telah mencanangkan dengan semboyannya ialah: dengan Manipol memperkuat front persatuan perempuan untuk demokrasi, emansipasi pangan dan sandang. Terhadap adanya semboyan tersebut dapat terlihat masih adanya orientasi perjuangan untuk kepentingan hak – hak perempuan. Pada saat dicanangkan semboyan tersebut organisasi Gerwani menyatakan telah beranggotakan 1.750.000 orang dan berkehendak mencapai 3000.000 orang pada akhir Tahun 1965. Demikian juga dalam Rapat Pleno DPP Gerwani pada tahun 1964, dimana Umi Sarjono menghimbau organisasi agar berjuang menuju integrasi total dengan perempuan pekerja dan tani. Aksi – aksi politik yang dibahas termasuk tuntutan mengenai hak – hak perempuan dan persyaratan hidup yang lebih baik, nasionalisasi semua perusahaan milik Inggris, land reform dan mendesak peraturan 26 Mei, serta pembenahan kabinet Nasakom. Pada tanggal 8 Maret 1964 organisasi perempuan Gerwani pada saat memperingati hari perempuan internasional bertema konfrontasi Malaysia dan tuntutan cukup pangan. Pada saat itu Gerwani menyatakan telah beranggotakan === [PDF page 52] === 38 1.750.000 orang dan menghendaki mencapai 3.000.000 orang pada akhir Tahun 1965. Selanjutnya pada bulan Maret 1964 itu juga Gerwani menginstruksikan pada anggotanya untuk mendaftarkan diri sebagai sukarelawati dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia. Pada kesempatan itu Gerwani dalam perjuangannya tetap memberi tekanan kepada kepentingan – kepentingan perempuan pada saat Presiden Sukarno telah memberikan amanatnya pada Hari wanita internasional tersebut, dimana Presiden dengan tegas mengencam kekuatan – kekuatan imperalisme. Sehari berselang kemudian istana tempat kediaman Sukarno dibom orang. Selanjutnya pada saat memperingati hari Kartini pada tanggal 21 April 1964 organisasi Gerwani menuntut agar pendidikan dan kebudayaan untuk kaum perempuan agar lebih mendapat perhatian. Pada bulan September 1964 organisasi Gerwani membuka lagi pusat latihan untuk sukarelawati Dwikora. Pusat latihan dinamakan Training Center Tavip dan pada November 1964 organisasi Gerwani menyelenggarakan seminar ibu – ibu rumah tangga. Pada bulan Januari 1965 organisasi perempuan Gerwani menyelenggarakan sidang pleno DPP Gerwani. Dalam sidang pleno tersebut termasuk juga dibicarakan tentang Dwikora, peningkatan produksi, dukungan program ekonomi Presiden Sukarno dan land reform, Nasakomisasi masyarakat. Dalam situasi kehidupan politik Indonesia pada saat itu dimana semua ormas harus bergabung dengan salah satu partai dalam Nasakom. Hal ini disebabkan pada Tahun 1964 pemerintah telah menginstruksikan semua ormas untuk mencari gandulan masing – masing suatu parpol. Tidak satu pun organisasi === [PDF page 53] === 39 terluput dari sikap pemihakan, juga termasuk organisasi Gerwani tak terkecuali. Sikap organisasi Gerwani yang selalu mengikuti dan mendukung politik nasional Sukarno, berakibat Gerwani mandapat tuduhan tidak konsekwen lagi memperjuangkan kepentingan perempuan. Persoalan inilah yang melatarbelakangi penolakan Gerwani untuk bekerja sama dengan organisasi perempuan Perwari, yang sudah sejak lama melawan Sukarno. Gerwani menilai Perwari tidak secara aktif membela hak – hak perempuan miskin didesa. Karena adanya keharusan untuk memilih partai ini, maka menurut Saskia Eleonora Wieringa, organisasi perempuan Gerwani merasa sudah dekat dengan PKI maka diambil keputusan untuk secara resminya yaitu nanti pada Kongres V Gerwani bulan Desember 1965 menyatukan diri dengan Partai Komunis Indonesia 16. Melalui Umi Sarjono pada sidang pleno bulan januari 1965 tersebut, sidang pleno memutuskan perubahan status organisasi, dari organisasi nonpolitik atas dasar pendidikan dan perjuangan, menjadi organisasi massa perempuan komunis dan nonkomunis progesif. Lebih lanjut sidang pleno memutuskan menjadikan marxisme sebagai pelajaran dasar dalm sejumlah sekolah Gerwani. Keadaan ini menunjukkan bahwa pada organisasi perempuan Gerwani pada sayap feminis telah kalah sama sekali. Sejak itu SK Trimurti meninggalkan organisasi Gerwani, dengan mengatakan bahwa ia tidak bisa mengayuh dua perahu dan ingin membantu suaminya yang terlibat dalam gerakan Badan Pendukung Sukarnoisme yang anti komunis 17. 16 Ibid. Hal 341. 17 Ibid. Hal. 341. === [PDF page 54] === 40 Pada bulan Juni 1965, pada saat organisasi Gerwani memperingati hari ulang tahunnya yang ke-15, disini permasalahan perempuan hampir menghilang dan tidak dibicarakan sebagai prioritas, karena peringatan itu lebih ditujukan untuk masalah Dwikora, Malaysia dan soal – soal anti imperalis dan mengenai berbagai masalah politik kiri nasional. Pada bulan Agustus 1965 para anggota Gerwani juga turut serta ambil bagian dalam berbagai demonstrasi massa terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Marshall Green. Disisi lain organisasi perempuan Gerwani tetap mempersiapkan pelaksanaan Kongres V pada bulan Desember 1965. Dikota Surabaya pada akhir bulan September 1965 itu terjadi demonstrasi besar – besaran yang diikuti oleh ribuan kaum perempuan yang menuntut penurunan harga. Pada tanggal 1 Oktober 1965 terjadilah peristiwa penculikan dan pembunuhan sejumlah Jenderal TNI-AD yang dilakukan oleh G 30 S (Gerakan 30 September) yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, dan sejak tanggal itulah perjalanan sejarah yang panjang dari organisasi perempuan Gerwani akhirnya terhenti karena dituduh oleh rezim Orde Baru pimpinan Suharto terlibat didalam G 30 S tersebut. === [PDF page 55] === 41 C. Pengaruh Gerwani dalam Pergerakan Nasional Organisasi perempuan Gerwani sejak kelahirannya telah berkembang dan mempunyai peran yang cukup besar baik dalam bidang feminis, bidang sosial, dan bidang politik nasional dan internasional. Pengaruh dari keberadaan organisasi Gerwani dapat dirasakan oleh organisasi perempuan lainnya, ormas-ormas lain dalam perjuangan pergerakan perempuan Indonesia dari keberadaannya hingga terjadinya peristiwa 1 Oktober 1965. Gerwani merupakan organisasi perempuan yang berpengaruh dan menonjol di zamannya 18. Organisasi Gerwani ini tadinya bernama Gerwis. Para tokoh Gerwis pada waktu itu mempunyai peran yang berarti dalam perang kemerdekaan, karena mereka terlibat secara fisik dalam satuan gerilya melawan tentara Jepang dan Belanda. Ada juga yang berperan aktif dalam gerakan dibawah tanah, seperti Umi Sarjono yang menyamar dengan cara membuka warung didepan kesatriaan PETA (Pembela Tanah Air), yang digunakan sebagai pos penghubung antara aktifis di kesatriaan dengan anggota gerakan bawah tanah. Juga S.k. Trimurti selama perang kemerdekaan pada zaman kolonial pernah dipenjara karena ia berperan pula menyebarkan selebaran-selebaran yang anti kolonial. Ada tokoh Gerwis yang lain yang bernama Salawati Daud yang berperan sebagai walikota Makasar harus berhadapan dengan Kapten Raymon T. Westerling, adalah seorang tokoh yang paling jahat dalam perang kemerdekaan. Kapten Westerling ini harus bertanggung jawab terhadap pembunuhan ribuan 18 A.E Priyono, dkk, 2003. Suharto. Jakarta: Demos. Hal 391. Gerakan Demokrasi di Indonesia Pasca === [PDF page 56] === 42 pemuda pejuang di Sulawesi Selatan pada bulan Januari 1950. Organisasi Gerwis berkembang dengan cepat dimana pada tahun 1952 masuklah istri buruh kereta api, berikut dengan 10 cabang-cabangnya yang beranggotakan 4000 orang. Kemudian pada tahun 1953 masuk pula Organisasi Perwin (Persatuan Wanita Indonesia, dari Manado). Sehingga dapat dikatakan dalam bulan-bulan pertama sejak berdirinya Gerwis para anggotanya telah berperan aktif dalam perang kemerdekaan. Organisasi Gerwis ini telah berperan aktif pula dalam melawan daya upaya Belanda untuk menguasai bagian wilayah negara Indonesia, dengan cara membuat aksi-aksi yang menetang adanya Konfrensi Meja Bundar. Dalam pandangan Gerwis KMB hanya akan mendorong kembalinya modal asing ke Indonesia. Organisasi Gerwis menilai organisasi perempuan lainnya yang ada terlalu enggan berbicara persoalan politik, karena membatasi diri pada persoalan sosial, misalnya masalah pendidikan. Meskipun aktif dalam memperjuangkan reform Undang-undang Perkawinan, fakta dilapangan organisasi perempuan ini kurang berani melawan secara terang-terangan mengenai perkosaan, pemaduan, dan perkawinan anak-anak. Dan tidak mau berjuang demi perempuan miskin dan perempuan desa. Pada lahan yang tidak dijamah oleh organisasi perempuan ini, tampilah peran organisasi Gerwis yang menonjol dan terkemuka. Oleh karena itu sebelum Gerwis menjadi Gerwani giat dan berperan dalam tiga front yaitu pada front politik yang melawan kelompok reaksioner (peran aktif Gerwis menentang unsur-unsur reaksioner yang telah mengorganisir “peristiw 17 Oktober 1952”), front feminis; yaitu melawan adanya PP. No.19 === [PDF page 57] === 43 tahun 1974 dan mendukung perjuangan untuk undang-undang perkawinan yang demokratis, dan front sosial; yaitu peran anggota Gerwis dalam gerakan Tani yang melawan usaha pemerintah yang akan menggusur mereka dari bekas tanah perkebunan yang telah digarapnya dalam waktu lama. Jadi dapat diketahui bahwa organisasi perempuan Gerwis sejak awal berdirinya telah berperan aktif dalam politik anti Imperialisme. Dalam bukunya Saskia Eleonora Wieringa disebutkan organisasi Gerwis ini berpendapat, bahwa pemerintah Sukarno yang dikuasai oleh PNI, Masyumi, dan PSI terlalu bersikap lunak terhadap modal asing dan imperialisme dengan membiarkannya kembali pemilik perkebunan asing melalui KMB. 19 Para aktifis Gerwis sering melibatkan diri dan berperan aktif dalam kegiaatan di desa-desa untuk mendukung buruh dan tani, termasuk adanya perjuangan berdarah pada tahun 1951, yang dilakukan oleh kelompok tani bersama Panitia Penghapusan Tanah Partikulir di daerah Semarang yang ditujukan kepada orang-orang Tiongha pemilik tanah seluas sekitar 115,6 ha yang akan didistribusikan. Dan juga peran aktif Gerwis melawan orang-orang Belanda pemilik tanah di Kendal. 20 Setelah Gerwis berubah nama menjadi Gerwani maka organisasi perempuan ini semula merupakan organisasi kader kemudian berubah menjadi organisasi massa, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. 19 Ibid. Hal. 294-295 20 Ibid. Hal. 296. === [PDF page 58] === 44 Pada peringatan Hari Perempuan Sedunia pada tanggal 8 Maret 1954, organisasi perempuan Gerwani ini telah berperan aktif untuk mengajak organisasi-organisasi perempuan lainnya untuk merayakan peringatan tersebut. Pada peringatan itu pengeksposan masalah feminis kelihatan sangat menonjol yaitu seperti penegasan tuntutan hak-hak perempuan dalam perkawinan, masalah kesusilaan dan lain-lain. Namun Gerwani berperan lebih dari itu yaitu juga mengekspos dan memberikan perhatian mengenai persoalan penurunan harga bahan kebutuhan pokok. Peran dan penampilan yang berbeda dari organisasi Gerwani ini yang membuat lebih menonjol dari organisasi perempuan lainnya. Jadi peran organisasi Gerwani tidak hanya terbatas masalah feminis saya juga mengenai masalah sosialisme yang merupakan kepentingan-kepentingan organisasi yang harus diperjuangkan dan dipertautkan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana tersebut dalam laporan Suwarti didepan Kongres II, meskipun perempuan mempunyai hak-hak yang sama, namun pada prakteknya perempuan yang hamil tetap dipecat. 21 Pimpinan Gerwani pada tahapan periode ini, telah menekankan arti pentingnya kerja sama dengan berbagai organisasi perempuan lain atas dasa menghormati perbedaan yang ada. Walaupun pendapat organisasi dan agama berbeda tetapi masalah perempuan mempunyai kepentingan yang sama untuk menjamin hak-hak kaum perempuan, pekerja perempuan dan juga sebagai warga 21 Ibid. Hal. 300. === [PDF page 59] === 45 negara baik di hadapan undang-undang maupun dalam praktek sehari-hari. Persatuan kaum perempuan tidak bisa hanya dalam tingkat formal saya, tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Posisi ideologi Gerwani sebagai organisasi massa, dimana salah satu tujuannya yang paling diutamakan adalah untuk menjadi suatu gerakan massa yang sebenar-benarnya dengan sasaran keanggotaan mencapai satu juta orang pada akhir tahun 1955. Peningkatan jumlah anggota tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan peran organisasi melalui kegiatan peningkatan kadernya. Meskipun didalam pelaksanaannya ada kendala masalah keuangan. Dan sebagai penggantinya kepada kader-kader didaerah disebarkan garis-garis pedoman berorganisasi. Untuk menyongsong pelaksanaan Pemilu 1955 organisasi Gerwani berperan aktif memberikan penerangan tentang hak-hak politik dan jalannya Pemilu. Wujud nyata peran Organisasi Gerwani ini adalah dengan mengerahkan sekitar 23.480 orang anggota Gerwani untuk ikut dalam kegiatan kampanye. 22 Disamping giat memberikan penerangan tentang hak-hak politik, juga dalam kampanye tersebut dilakukan penuntutan pencabutan Undang-undang IGO/B (Undang-undang Pemerintah Kolonial tentang pemerintahan desa).23 Seperti yang dilaporkan Umi Sarjono tahun 1956, peran kader Gerwani yang menghadapai beratus-ratus kasus tentang diabaikannya hak-hak perempuan 22 Saskia Eleonora Wieringa,1999. Penghancuran Gerakan perempuan di Indonesia. Jakarta:Garba Budaya. Hal. 308 23 Ibid. Hal. 318 === [PDF page 60] === 46 dalam perkawinan, seperti meninggalkan keluarga tanpa alasan, pergundikan, perselisihan harta waris. Untuk mengatasi permasalahan ini peran kader Gerwani didaerah sangat berarti, para kader ini mengajak para pihak suami dan istri ini untuk berunding. Jika mediasi ini gagal maka para kader mencari bantuan petugas kantor urusan agama dalam usaha untuk mendapatkan jaminan atas terjadinya perceraian bagi istri dan anak-anaknya. Peran serta Gerwani dalam arti yang lebih strategis pernah dilakukan dengan berbagai organisasi perempuan lainnya yang tergabung dalam komisi perkawinan. Tapi hubungan organisasi Gerwani dengan organisasi – organisasi perempuan lainnya dalam komisi perkawinan menjadi putus tidak berlanjut, ketika terjadi peristiwa kawin madunya Sukarno dengan Hartini. Dalam konfllik ini organisasi perempuan Gerwani menuduh sejumlah organisasi perempuan lainnya memecah belah persatuan, dengan meributkan perkawinan Presiden Sukarno dengan Hartini yang menurut pandangan Gerwani itu hanya persoalan kecil, disisi lain berjuta – juta kaum perempuan sedang menunggu kehadiran undang – undang perkawinan yang demokratis. Peran organisasi perempuan Gerwani yang telah membela Presiden Sukarno ini dalam perkawinannya dengan Hartini telah memposisikan organisasi Gerwani dikucilkan dan berdiri sendirian dalam dua kasus lainnya, yaitu dalam perkara Attamimi (kasus perkosaan dan pembunuhan) dan perkara Maisuri (kawin paksa). Kader organisasi Gerwani berperan aktif dalam penyelesaian kasus Attamimi. Dalam kasus ini menyangkut seorang gadis miskin di Malang, pada Tahun 1956 yang diperkosa dan dibunug oleh Attamimi, seorang pedagang Arab === [PDF page 61] === 47 yang kaya. Dalam sidang pleno organisasi Gerwani menuntut hukuman mati bagi Attamimi. Tuntutan hukuman mati dikampanyekan oleh Gerwani secara besar – besaran. Sebagai tindak lanjut dari adanya tuntutan tersebut maka dikirimkan delegasi Gerwani yang dipimpin oleh Ny Mudigdo ke kota Besuki, Jawa Timur tempat perkara itu disidangkan. Kota Besuki sebagai daerah Islam yang kuat ini, delegasi disambut dengan rasa kebencian. Pada saat melalui jalan dikampung orang – orang perempuan tidak memperlihatkan sikap yang bersahabat. Disini orang – orang Gerwani dipandang sebagai anti Islam, terutama menyangkut pandangan Gerwani mengenai anti poligami. Demikian pula peran organisasi Gerwani dalam perkara Maisuri, dimana dalam kasus ini Gerwani mengecam kawin paksa yang menimpa gadis kecil Maisuri dengan laki – laki yang jauh lebih tua, sudah beranak dua belas orang dan sudah mempunyai tiga istri. Gadis Maisuri dalam hal ini belum pernah dipertemukan sama sekali dengan laki – laki itu, hanya diberitahu tentang perkawinannya setelah mendapat persetujuan dari ayahnya. Maisuri akhirnya melarikan diri dengan kekasih pilihannya dan berhasil kawin dengan bantuan pamannya. Suami istri yang baru kawin ini akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara 6 bulan 24. Setelah Kongres III Gerwani Tahun 1957, peran organisasi Gerwani lebih cenderung memperhatikan persoalan politik nasional berkaitan dengan Demokrasi Terpimpin yang berlangsung sampai diadakannya Kongres Gerwani 24 Ibid. Hal 311 – 312. === [PDF page 62] === 48 IV. Organisasi dan para kader telah terjebak dalam retorika sosialisme, khususnya perjuangan melawan Belanda di Irian Barat. Pendirian Gerwani ini semakin sesuai dengan retorika populis Presiden Sukarno. Berikutnya pada Tahun 1958 pimpinan Gerwani mendukung Demokrasi Terpimpin dan menentang persaingan bebas liberalisme. Peran pimpinan Gerwani pada peringatan hari Kartini pada Tahun 1961 yang mengarahkan perhatian politik Gerwani kepada masalah politik nasional dengan menjadikan gerakan perempuan, harus menjadi “gerakan revolusioner yang sejati” dan emansipasi harus dihubungkan perjuangan melawan imperalisme. Pada saat membuat pernyataan tahun baru tahun 1961, organisasi Gerwani tidak lagi membicarakan masalah perkawinan, namun lebih menitik beratkan pada persoalan penurunan harga dan perdamaian. Pada saat itu organisasi Gerwani melakukan perannya dengan mengirimkan delegasi ke pemerintah untuk menuntut penurunan harga yang terjadi pada bulan September tahun 1958 dan pada bulan Maret 1959 menjelang hari Raya Idul Fitri. Delegasi yang telah dikirimkan oleh Organisasi Gerwani ternyata tidak berhasil mengemban misinya, karena senyatanya rakyat tidak mampu merayakan hari raya tersebut, karena kesulitan ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut organisasi Gerwani telah mengirimkan demonstrans yang jumlahnya jauh lebih banyak dan juga diikuti oleh perempuan anggota SOBSI dan Kowani. Karena aksi tersebut telah membuat Menteri Perdagangan Arifin menjadi marah dan tidak mau menerima utusan delegasi tersebut. === [PDF page 63] === 49 Organisasi Gerwani mempunyai peran yang besar pada saat Rancangan Undang-undang Perkawinan diajukan kepada Parlemen pada tanggal 5 Maret 1958, yaitu karena adanya hubungan yang baik antara organisasi Gerwani dengan Gerakan Wanita Demokratis Sedunia (GWDS), yaitu dengan cara menyajikan masalah itu dalam Information Buletin. 25 Oleh karena itu organisasi perempuan Gerwani menjuluki dirinya sebagai telah berperanan besar atau merupakan pelaku utama dalam reform perkawinan. Sepak terjang organisasi Gerwani ini membuat jengkel dan marah organisasi perempuan Indonesia lainnya yaitu Kongres Wanita, Perwari dan organisasi perempuan – perempuan lainnya, padahal mereka juga ikut memperjuangkannya. Organisasi Gerwani memang menggunakan GWDS untuk menampilkan dirinya di gelanggang internasional, karena senyatanya satu – satunya wakil gerakan perempuan Indonesia di GWDS adalah organisasi perempuan Gerwani. Usaha dan peran organisasi Gerwani untuk dapat mempengaruhi gerakan perempuan lainnya dilandasi oleh tiga tujuan yang saling terkait: pertama, organisasi Gerwani ingin memimpin gerakan yang lebih luas. Organisasi Gerwani yakin sikap pengutamaannya pada kepentingan perempuan Indonesia merupakan pendirian yang benar. Kedua, Gerwani ingin menjadi gerakan massa. Ketiga, Gerwani menghendaki agar gerakan perempuan memainkan peranannya dalam politik nasional. 25 Ibid. Hal. 318. === [PDF page 64] === 50 Peran lain yang dilakukan oleh organisasi Gerwani melalui GWDS, agar Gerwani tampil sebagai pemimpin gerakan perempuan Indonesia yaitu permintaan dan kehendak agar Indonesia dapat merayakan peringatan setiap tanggal 8 Maret sebagai hari perempuan sedunia. Dan juga tuntutan untuk dapat merayakan hari anak –anak internasional setiap tahunnya. Kedua peringatan tersebut merupakan hari raya sosialis, yang semestinya mendapat dukungan kuat dari GWDS. Pada sidang pleno DPP Gerwani pada bulan April 1961, telah dicatat adanya peran sukses dari para kader Gerwani yang meliputi: suksesnya pelaksanaan seminar perempuan tani dan intensifikasi pekerjaan dikalangan perempuan tani, juga Gerwani telah berusaha keras menunaikan tugas nasionalnya dalam konteks perjuangan untuk Irian Barat dan membentuk Front Persatuan Perempuan, juga telah diterimanya manipol oleh MPRS berkat peran dan usaha organisasi Gerwani, juga telah mengadakan berbagai tempat penitipan anak yang penting untuk pelaksanaan tugas nasional itu. Sejak Tahun 1962 dan berikutnya Gerwani berperan dan berusaha mendaftar para kaum perempuan muda dalam rangka kampanye nasional untuk pembebasan Irian Barat. Gerwani ingin mendukung Presiden Sukarno dengan membuktikan kepada Presiden Sukarno, bahwa organisasi Gerwani bukanlah suatu “ladies movement”. Pimpinan Gerwani merasa langkahnya untuk mendaftar kaum perempuan itu tidak lain untuk memperluas areal peranan sosial dan politiknya. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak sekedar sebagai istri dan ibu rumah tangga, tetapi berperan sebagai pejuang. === [PDF page 65] === 51 Pimpinan Gerwani juga mempunyai keyakinan, jika kaum perempuan mengambil langkah dan berperan lebih militan dan gagah berani demi kehormatan nasional dan tidak ketinggalan dari perjuangan umum, maka laki – laki tidak akan terus – menerus mengingkari hak – hak formal perempuan. Dengan semangat tinggi dari kaum perempuan dimasa Trikora ini tidak akan ada seorang pun yang mengatakan perempuan sebagai makhluk lemah. Selama periode Tahun 1962 tersebut Gerwani telah berperan mengorganisasi aksi – aksi imperalis. Aksi – aksi itu mempunyai sasaran terhadap imperalisme Belanda dalam konteks perjuangan Trikora untuk membebaskan Irian Barat, dan pada Inggris yang berkaitan konfrontasi Malaysia. Bentuk aksi – aksi yang dilakukan organisasi Gerwani bermacam – macam. Misalnya peran aksi organisasi mendukung nasionalisasi perusahaan minyak Inggris. Peran organisasi Gerwani bersama SOBSI dalam mengorganisasi aksi pemboikotan para pelayan yang mogok masak dan mogok membersihkan rumah milik majikan asing. Aksi – aksi ini meluas sampai tidak dilayaninya orang asing direstoran dan toko – toko. Jadi dapat dirasakan dalam melaksanakan aksi – aksi ini telah terjadi adanya pengorbanan yang bersifat pribadi dari para aktifis organisasi. Peran aktifis perempuan ini dalam aksi politiknya dan adanya penuntutan hak – hak perempuan, maka tidak jarang para suami dan keluarga para aktifis perempuan itu untuk melarang mereka aktif, karena akibat perannya itu aktifis berhari – hari tidak berada dirumah atau sering pulang larut malam. Peran anggota organisasi Gerwani didaerah yang membina kerjasama dengan organisasi === [PDF page 66] === 52 perempuan lain telah berjalan dengan baik, karena organisasi KWI telah bergeser kekiri dan ketua KWInya adalah Ny Subandrio yang merupakan sahabat Gerwani. Oleh karena organisasi Gerwani berhasil menduduki kursi pimpinan KWI pada tahu 1957 telah mempunyai konsekuensi adanya pengaruh Gerwani semakin besar. Ini terjadi ketika susunan pengurus KWI pada Kongres ke XX Tahun 1961 di Jakarta mengalami perubahan. Pada periode 1961 – 1965 mengenai gerakan perempuannya Gerwani telah tersisihkan dan Gerwani berubah menjadi alat revolusi. Pada tanggal 8 Maret 1964, pada saat memperingati hari perempuan sedunia, pimpinan organisasi Gerwani menyatakan telah mempunyai anggota 1.750.000 orang dan menghendaki untuk mencapai 3.000.000 orang pada akhir Tahun 1965. Anggota Gerwani tersebut diinstruksikan untuk mendaftarkan diri sebagai sukarelawati, sesuai tema peringatannya adalah konfrontasi Malaysia. Sehubungan adanya peran politik Gerwani yang semakin menonjol dan menyesuaikan dengan politik pemerintah Sukarno, maka pada bulan September 1964 dibuka lagi pusat latihan untuk sukarelawati Dwikora dan bulan November 1964 dilanjutkan dengan pelaksanaan seminar ibu – ibu rumah tangga. Dari uraian tersebut diatas dapat dikatakan peran organisasi perempuan Gerwani sampai akhir 1964 masih intens partisipasinya untuk perjuangan bagi kepentingan kaum perempuan, memang porsi untuk perjuangan pada kancah politik nasional lebih menonjol, seperti adanya peran kongkrit organisasi Gerwani dengan instruksi kepada anggotanya untuk mendaftarkan diri sebagai sukarelawati menghadapi Belanda dan menghadapi Malaysia. === [PDF page 67] === 53 Perjuangan untuk menghadapi Malaysia ini ditegaskan kembali pada saat diadakannya sidang pleno DPP Gerwani pada bulan Januari 1965 juga adanya dukungan Gerwani terhadap program ekonomi Presiden Sukarno dan Land Reform serta Nasakomisasi. Dalam kancah kehidupan politik pada saat itu sebagaimana dikehendaki oleh Presiden Sukarno supaya semua ormas mencari gandulan masing – masing pada salah satu partai seperti yang telah disebut oleh Siska Eleonora Wieringa, adalah karena Gerwani merasa sudah dekat dengan PKI, maka diambil keputusan untuk secara resmi pada kongres Gerwani yang kan datang, Desember 1965 menyatukan diri dengan PKI 26. Sejak putusan Sidang Pleno Januari 1965 tersebut dimana Umi Sarjono dalam kapasitas sebagai ketua Gerwani memutuskan adanya perubahan status organisasi, dari organisasi nonpolitik atas dasar pendidikan dan perjuangan berubah menjadi organisasi massa perempuan komunis dan nonkomunis progesif. Keputusan itu merupakan kekalahan total sayap feminis, ini ditandai dengan pengunduran diri SK Trimurti sebagai anggota Gerwani. Pada saat organisasi perempuan Gerwani merayakan ulang tahunnya ke15 pada bulan Juli 1965, semboyan peringatan sudah tidak ditujukan lagi pada soal reform perkawinan sebagai soal pokok sebagaimana diperjuangkan pada tahun 1950 – an. 26 Ibid. Hal. 341. === [PDF page 68] === 54 Peran organisasi perempuan Gerwani berakhir dalam perjalanan sejarahnya yang cukup panjang dan sehari setelah terjadinya demonstrasi besar – besaran yang diikuti ribuan perempuan dikota Surabaya yang menuntut penurunan harga, kemudian meletus peristiwa 1 Oktober 1965 yang dilakukan oleh G 30 S pimpinan Letnan Kolonel Untung. Oleh rezim Orde Baru organisasi Gerwani dituduh terlibat dalam G 30 S yang telah membunuh sejumlah tujuh Jenderal dan seorang Perwira pertama TNI AD di Lubang Buaya. === [PDF page 69] === BAB III GERWANI DAN PERJUANGAN GERAKAN ORGANISASI PEREMPUAN AWAL ORDE BARU Perjuangan kaum perempuan Indonesia memperjuangkan keadilan selalu mengalami gelombang pasang surut. Sebab, kaum perempuan harus menghadapi badai kekuasaan politik dan budaya patriarki yang tidak lenyap dari bumi pertiwi yang bernama Indonesia. Untuk memperjuangkan nasibnya itu, gerakan perempuan harus melawan derasnya kekuatan terutama saat peralihan kekuasaan pemerintah Sukarno kepada pemerintahan Suharto. Pergantian kekuasaan tidak cukup menghabisi gerakan gerakan perempuan, Pemerintahan Suharto membungkam perjuangan perempuan yang dirintis oleh RA. Kartini harus tiarap untuk waktu yang cukup lama sampai reformasi 1998. Sistem dan pola kebijaksanaan pemerintahan Orde Baru mampu mengkooptasi seluruh perjuangan perempuan untuk merdeka, memperjuangkan nasip pendidikan, ekonomi, hingga kedudukan sosial politik sebagai warga negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Kenyataanya, gerakan perempuan seperti anggota Gerwani yang harus tertindas dan mengubur kemerdekaannya karena pemerintahan tangan besi Suharto. 55 === [PDF page 70] === 56 A. Gerwani Masa Peralihan kekuasaan Pemerintahan Sukarno Kepada Pemerintahan Suharto. Kondisi Indonesia tahun 1960-an merupakan masa yang kritis baik dari segi politik, ekonomi, dan sosial. Krisis politik ditandai dengan kebijakan politik pemerintahan Sukarno yang pro Soviet membuat Amerika Serikat habis-habisan intervensi di wilayah Republik Indonesia. Tindakan tersebut sebagai upaya mempertahankan kepentingan ekonomi dan geopolitiknya, karena kekayaan sumber daya alam Indonesia. Indonesia menempati urutan ke lima di dunia. Selain karena kepantingan ekonomi, posisi Indonesia yang strategis di jalur palayaran internasional menjadi penting bagi geopolitik Amerika Serikat. Vietnam dan negara tetangganya tahun itu arah orientasinya lebih ke Soviet dan menganut asas komunis, namun Indonesia dipertahankan sebagai negara demokrasi seperti yang kembangkan Amerika. Kondisi Indonesia yang orientasinya ke Soviet, membuat Amerika melalui agen CIA-nya membangun kekuatan di Seskoad. Amerika membantu program pendidikan Amerika Serikat bagi Perwira Angkatan Darat secara besar-besaran. Menjelang tahun 1965 Kurang lebih dua sampai tiga perwira menengah dan Perwira Tinggi Angkatan Darat pernah dididik di Amerika Serikat. Hal itu dalam rangka untuk mendogma sistem liberalisme dalam tubuh Angkatan Darat sesuai dengan === [PDF page 71] === 57 dogma yang ada di Amerika Serikat. Strategi Amerika mendidik Seskoad merupakan cadangan kekuatan untuk mengantisipasi kebijakan Surkano yang sewaktu-waktu merugikan kepentingannya. Dengan menguasai militer di Indonesia, Amerika mampu mengontrol politik Indonesia. Kerena paska kemerdekaan militer merupakan lembaga yang siap untuk mengatur negara ini. Apalagi sistem Demokrasi Terpimpin porsi kekuatan Angkatan Darat makin besar sebagai golongan fungsional dan kini mereka berhak mempunyai wakil dipemerintahan. Bahkan kekuasaanya tidak tertandingi. Disisi lain Januari 1965 kabut menyelimuti Jakarta, bahan-bahan pokok lenyap dipasaran setiap harinya dan rakyat harus sabar berdiri dalam antrian, pedagang harus menukarkan kupon pemerintah dengan minyak goreng, beras, teh dan kebutuhan yang lainnya. Bahkan rupiah nyaris tidak ada nilainya, dan juga banyaknya pengemis-pengemis berharap orang lain mengasihinya. Keadaan semakin terpuruk dengan adanya masalah yang mendera bangsa Indonesia. Inilah kondisi Indonesia yang tercabik-cabik dalam perang saudara sejak pengakuan kedaulatan nyaris tidak ada hari tanpa konflik. Belum lagi terjadi Pembrontakan DI/TII yang dihadapi kemudian muncul lagi PRRI dan Permesta. Ketika gerakan pembrontakan mulai bisa dipatahkan Indonesia terseret dalm konfrontasi merebut Papua Barat yang kemudian diberi nama Irian Jaya. Kemudian lahir pula konfrontasi menetang pembentukan federasi Malaysia tahun 1963. Semua masalah itu menguras energi nasional. Dan === [PDF page 72] === 58 pada saat itu pembangunan ekonomi terbelengkalai dan kehidupan di berbagai sektor morat-marit. Hal itu sangat menguntungkan bagi Angkatan Darat dan membuka peluang untuk bangkit di kancah publik. Mereka Mentrasformasikan organisasinya menjadi kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Sukarno tidak mampu mengimbangi permainan Angkatan Darat yang bergerak secara sistematis dengan roda organisasinya. Dari sini terlihat bahwa Amerika Serikat lihai memainkan perannya lewat militerisasi. Militer dapat memainkan perannya dalam segala bidang dan ketakutan Amerika Serikat mulai agak mereda karena militer disini mampu diajak kerjasama. Setelah Sukarno melihat sepak terjang yang dilakukan oleh militer, Sukarno mulai terlihat ada kekawatiran maka Sukarno berusaha menggandeng PKI. PKI merupakan komunis ketiga terbesar di dunia dalam jumlah anggota dan dapat dipakai untuk mencegah subversi imperialis dan sekutu-sekutu melalui solodaritas negaranegara sosialis. Di satu sisi PKI merasa aman dibawah payung kekuasaan Sukarno. Sebagai balas budi PKI merapatkan barisan dengan mendukung kepamimpinan Sukarno sebagai Presiden karena militer tidak mungkin berani langsung merongrong PKI. Kedekatan Sukarno dengan PKI menimbulkan kejengkelan dikalangan Angkatan Darat. Hal ini dapat dilihat dari sisi lain dalam konteks Perang Dingin sedang === [PDF page 73] === 59 mencapai titik didih. Di mana sikap Sukarno dipandang Presiden Eisenhower membahayakan kepentingan Amerika Serikat di wilayah Asia Tenggara terlebih disaat PKI mendapatkan suara keempat di Pemilu. Terlihat pula pada kebijakan politik Sukarno yang menggunakan politik bebas aktif. Pada saat itu konsep tersebut adalah perwujutan penolakan terhadap ideologi kiri komunis yang berkiblat ke Uni Soviet dan penarikan pengaruh liberalis kapitalis yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Hal itu menjadi lebih menguntungkan bagi Uni Soviet yang pada waktu itu menjadi musuh besar Amerika Serikat. Prestasi Indonesia pada saat itu adalah memimpin dan menginspirasi negaranegara ketiga atau negara yang baru merdeka untuk bersikap netral terhadap berbagai bahaya yang akan mengancam keutuhan negaranya. Hal itu terlihat bahwa di bawah Sukarno ketegasan dalam bersikap menghadapi arogansi Amerika dan memanfaatkan kekuatan Soviet untuk menciptakan Poros Jakarta-Peking. Melalui semangat yang bersifat nasionalisme dan kecerdikan demokrasi sehingga Sukarno juga berhasil mempermainkan Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam kasus pembebasan Irian Barat dari penjajahan Belanda. Berlalunya masa perang dingin dengan ini ditandai runtuhnya kekuatan Uni Soviet semakin menguatkan Amerika Serikat sebagai satu-satunya kekuatan dunia sebagai Negara tirai besi. Kekuatan itu meliputi berbagai bidang sosial, ekonomi, politik dan bahkan keamanan bahkan memasuki berbagai invasi militer. === [PDF page 74] === 60 Mulailah Suharto menguasai karena sudah didukung Amrika Serikat dari belakang dengan diberinya bantuan alat-alat militer serta dukungan yang lainnya. Mulai saat itu hubungan luar negeri mulai berubah. Dengan alasan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi ikut berubah maka Indonesia mulai mendekati lembaga harus donor untuk membiayai pembangunan Indonesia dengan pola pinjaman. Tentu saya pemberian kredit ini harus dibayar mahal dengan tergadainya aset-aset strategis bangsa terhadap kepentingan asing yang merupakan konsekwensipemberian tersebut. Hal itu merupakan kegagalan sehingga Indonesia harus merummuskan pola hubungan luar negeri bebas aktif yang sesuai demi kepantingan ideologi, politik, ekonomi dan harga diri bangsa. Diplomasipun belum tentu menuruti kepentingan masyarakat internasional, seolah-olah kepentingan ideologi dan kepentingan semua bangsa adalah seragam. Ada kalanya kita harus galak dan cerdik seperti yang ditunjukkan Indonesia pada awal kemerdekaan hingga kita bisa terlepas dari hegemoni dan kekuatan Amerika Serikat. Hal itu yang membuat arah kebijakan Sukarno yang condong ke Soviet menguntungkan perkembangan komunis di Indonesia. Sehingga gerakan perempuan Gerwani mendukung kebijaksanaan politik Sukarno terutama masalah kebijakan politik. Hal ini ditandai dengan hubungan antara Gerwani dengan pihak-pihak yang mendominasi jalannya percaturan politik saat itu. Mengingat bahwa Presiden Sukarno mendukung gerakan Gerwani-PKI pada waktu itu. Gerwani sangat === [PDF page 75] === 61 berpedoman pada garis-garis yang ditetapkan dalam peraturan dasar yaitu berjuang untuk hak-hak demokrasi, kemerdekaan nasional yang penuh dengan terciptanya perdamaian seutuhnya. Yang membedakan Gerwani dengan gerakan perempuan yang lain adalah, Gerwani tidak segan-segan memasuki wilayah isu-isu sosial politik. Hal ini bersumber pada pendirian Gerwani “kita semua ini manusia”, dengan fokusnya manusia sebagai buruh tani dan rakyat kecil. Gerwani juga mengambil sikap sebagai perempuan yaitu “Bahwa kita semua adalah ibu dan istri”, sehingga terkait dengan soal-soal susila, anak dan pangan. Perkembangan yang terjadi didalam percaturan politik nasional di Indonesia juga mempengaruhi arah perjuangan Gerwani di bidang politik, dengan ikut terlibat dalam pemilihan konstitusi. Seperti adanya hal dipilik dam memilih kaum perempuan. Adanya pelaksanaan Pemilu telah memasukkan anggota MPRS dan DPRGR. Gerwani juga ikut terlibat aktif dalam mendukung tercapainya kemerdekaan Indonesia seutuhnya, mereka juga mendukung dalam perjuangan pembebasan Irian Barat serta pemulihan keadaan kekuasaan Republik Indonesia. Untuk masalah perdamaian Gerwani juga ikut memperjuangkan dilaksanakannya kerangka Manipol yaitu, melalui persahabatan dan solidaritas internasional dan saling menghormati bekerjasama untuk melawan persiapan-persiapan perang. Guna membentuk satu dunia yang baru yang bersih dari imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme untuk === [PDF page 76] === 62 mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Hal itu mendukung adanya sistem bebas aktif dari Presiden Sukarno. Untuk bidang sosial Gerwani lebih membela hak-hak perempuan, seperti kasus perkosaan, atau masalah perkawinan. Seperti menentang praktek–praktek poligami. Bahkan untuk membantu para anggotanya tak segan-segan menjadi pihak ketiga dalam suatu permasalahan rumah tangga. Menurut mereka, perempuan harus dibantu untuk menentang kesewenang-wenangan yang terjadi atas diri mereka sendiri akibat dari situasi adat dan sosial. Dalam bidang ekonomi program perjuangan yang dampaknya sangat berhubungan langsung dengan masyarakat setempat. Wujudnya membantu kaum tani dan nelayan dan pedagang kecil dengan memberikan bantuan kredit, Pajak-pajak Negara supaya diringankan, melaksanakan program sandang pangan dengan diadakannya pengendalian harga-harga barang kebutuhan pokok. Gerwani juga ikut aksi-aksi sepihak dalam Land Reform, yang pada saat itu menyatakan bahwa pemilih tanah yang mempunyai lahan berlebihan harus memberikan lahannya sebagian kepada para petani penggarap, namun jalan pelaksanaan evakuasi tidak berjalan mulus. Melalui aksi sepihak ini maka Gerwani harus sering berhadapan dengan beberapa Kyai-kyai yang memiliki tanah luas. Mungkin karena kejadian-kejadian ini muncul anggapan bahwa Gerwani-PKI seringkali berhadapan dengan kaum agamawan seperti Kyai-kyai yang memiliki tanah yang luas. Mungkin dari kejadian- === [PDF page 77] === 63 kejadian ini muncul anggapan bahwa Gerwani-PKI adalah orang-orang yang tidak ber-Tuhan hal ini dikarenakan menentang kaum agamawan. Dari berbagai sepak terjang yang dilakukan oleh Gerwani sudah nampak jelas dan terlihat bagaimana perjuangannya dalam berbagai kesempatan. Angkatan Darat merasa terancam dengan kehadiran gerakan perempuan yang sangat militant itu. Maka bagaiman caranya Militer mulai mendominasi berbagai hal dengan menjatuhkan bahkan membantai dan menghabisi berbagai oknum yang dianggap telah mengganggu jalannya sistem pemerintahan yang akan dibuat oleh Suharto. Peristiwa G30S telah digunakan secara maksimal oleh Suharto untuk menggoyang kedudukan Sukarno. Ia juga mengarahkan mahasiswa untuk berdemonstrasi menentang pemerintahan Sukarno. Lewat Tritura yang disuarakan para mahasiswa, Suharto berusaha tetap menekan Sukarno untuk tetap membubarkan PKI. Isi dari Tritura itu antara lain: Turunkan harga dan tarif, bubarkan PKI serta ormas-ormasnya, bubarkan kabinet bentuk yang baru. Tekanan secara terus-menerus itu membuat presiden Sukarno tidak mempunyai pilihan yaitu membubarkan kabinetnya. Pada tanggal 21 Februari 1966, Persiden mengumumkan susunan Kabinet Dwikora Yang Telah Disempurnakan yang disebut juga Kabinet 100 Menteri. Namun pergantian itu bukannya meredakan demonstrasi yang digelar mahasiswa malah membuat semakin menghebat. Mengingat bahwa nama-nama yang lama masih berada di kabinet, maka nama-nama baru tidak layak berada dalam kabinet. === [PDF page 78] === 64 Saat Kabinet 100 Menteri itu dilantik pada tanggal 24 februari 1966, mahasiswa yang tergabung dengan KAMI/KAPPI yang didukung oleh Kostrad dan RPKAD memblokir dan menutup jalan masuk ke Istana, menghentikan mobil-mobil dan menggemboskan ban-bannya. Untuk mengatasi situasi yang tidak menentu itu dalam undangan yang dikirimkan kepada para menteri, ada permintaan untuk berkumpul di Istana Guest Haouse Istana pada tanggal 10 Maret 1966. Seperti yang telah diduga, pada hari itu ribuan mahasiswa dan pelajar menutup jalan-jalan yang menuju ke Istana, mereka ingin bermaksud membatalkan Sidang Paripurna. Sidang itu berlangsung pukul 10.00, semua Menteri hadir kecuali Men/Pangad Lecen Suharto yang tidak hadir dengan alasan menderita flu, tapi dia juga menitipkan pesan kepada Sukarno dalam pesannya mengatakan bahwa, “apabila ia diberi kepercayaan, maka ia bisa mengatasi keadaan” Saat sidang itu dimulai istana mulai dikepung oleh mahasiswa dan ditengah mahasiswa juga terdapat pasukan RPKAD yang telah dikenal oleh beberapa anggota yang menjaga Istana. Di Istana Bogor Mayjen Basuki Rachmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud yang tiba dengan helikopter bertemu oleh Presiden Sukarno dan membahas pesan yang telah disampaikan oleh Men/Pangad Lecen Suharto. Setelah beberapa lama ketiga jenderal itu dan Presiden yang didampingi Wakil Perdana Menteri I Dr. Subandrio, Wakil Perdana Menteri II, Johannes Laemena, Wakil Perdana Menteri III Chairulm Saleh menyetujui untuk mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966. Isi === [PDF page 79] === 65 surat itu antara lain Presiden Sukarno memberikan kekuasaan kepada Lecen Suharto untuk dan atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Panglima Besar Revolusi mengambil tindakan yang dianggap perlu demi demi terjaminnya keamanan, ketenangan dan kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden serta demi keutuhan bangsa dannn Negara RI dan melaksanakan dengan pasti ajaran-ajaran panglima Besar Revolusi. Lecen Suharto tidak membuang-buang waktu, begitu memegang Surat Perintah itu langkah pertama yang dilakukan adalah membubarkan PKI. Pada 12 organisasi massanya serta menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Langkah Suharto dipersoalkan oleh Presiden Sukarno, karena menurut Sukarno seoharto tidak berhak melakukan itu. Maka pada tanggal 13 Maret 1966 Presiden meminta pertanggungjawaban Suharto karena telah menyalahi wewenang yang diberikan, tetapi hal itu tidak digubris oleh Suharto. Jalan Suharto menuju kursi Presiden terbentang lebar ketika MPRS melalui Sidang Umum MPRS 20 Juni-5 Juli 1966 secara terang-terangan memojokkan Sukarno. Dengan ditingkatkannya Supersemar 1966 menjadi ketetapan MPRS, berarti Presiden Sukarno sebagai pemberi Surat perintah tersebut tidak dapat menarik kembali surat tersebut tanpa persetujuan MPRS. Mengingat bahwa MPRS yang berhak membatalkan Ketetapan MPRS. Keputusan Supersemar 1966 menjadi === [PDF page 80] === 66 ketetapan MPRS sudah memperlihatkan bahwa sejak permulaan MPRS sudah berniat mengalihkan kekuasaan eksekutif dari Sukarno ke Suharto. Pada tanggal 20 Februari Sukarno mengajukan surat pengunduran diri dan menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Suharto. Surat itu kemudian diproses dalam Sidang Istimewa selambat-lambatnya bulan Maret 1967. Dalam Sidang Istimewa itu dikeluarkan Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Sukarno. Ketetapan MPRS itu memutuskan untuk mencabut kekuasaan pemerintahan dari Presiden Sukarno, berlaku mulai 22 Februari 1967, dan mengangkat Jenderal Suharto sebagai Pejabat Presiden. Runtutan peristiwa itu terlihat jelas bahwa Suharto sebenarnya dari awal menginginkan Sukarno tidak menjadi Presiden lagi. Uniknya Suharto memotong pilar-pilar kekuasaan Sukarno tidak secara cepat tetapi dengan cara yang halus. Seolah-olah ia tetap menghormati Sukarno sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam berbagai kesempatan Suharto selalu menyebut bahwa Presiden Sukarno tetap pada fungsinya sebagai Presiden/ Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS. Suharto berbuat seperti itu seolag-olah dia mendukung apa yang diperintahkan oleh Sukarno dengan cara yang halus. Sedangkan Gerwani sebagai elemen gerakan perempuan yang mendukung kebijakan Sukarno juga disingkirkan melalui stigmanasi politik. Sebab, Gerwani === [PDF page 81] === 67 dipandang membahayakan bagi stabilitas politik bagi pemerintahan baru di bawah pemerintahan Suharto. B. Upaya Pencitraan Negatif Organisasi Gerwani Dalam Gerakan Organisasi Perempuan Selama Orde Baru pemberdayaan perempuan diwarnai dengan pembisuan dan kooptasi organisasi-organisasi perempuan seluruh organisasi independen lainnya. Bercokolnya lembaga Dharma Wanita atau PKK yang mengkoordir karya perempuan pada masa Orde Baru menjadi saksi adanya kooptasi rezim Orde Baru dalam melanggengkangkan domestifikasi perempuan. Perihal pencitraan negatif terhadap organisasi perempuan Gerwani oleh rezim Orde Baru ini tidak terlepas dari keinginan rezim Orde Baru untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan Ir. Sukarno dan membangun kekuasaan Orde Baru itu dengan mendapatkan citra yang baik bersamaan dengan tindakan menghancurkan dan memberikan citra yang buruk serta memberikan stigma yang negatif kepada organisasi Gerwani, selanjutnya menjadikan organisasi Gerwani sebagai musuh bangsa Indonesia. Sebagai gambaran awal harus menggali dan mengingat kembali secara sekilas proses kelahiran dan peran apa yang telah dilakukan oleh organisasi Gerwani itu hingga terjadinya peristiwa 1 Oktober 1965. === [PDF page 82] === 68 Organisasi Gerwani dalam perjalanan sejarahnya telah banyak berperan dalam kancah perjuangan dibidang feminis, dibidang sosial dan juga dibidang politik. Sebagaimana telah banyak diurai dalam bab sebelumnya harus diakui personal pimpinan Gerwani yang kebanyakan adalah mantan pejuang yang aktif dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan yang mempunyai karakter yang revolusioner, yang progresif dan yang radikal. Karena perannya yang menonjol dan cenderung ingin memimpin dalam sesama organisasi perempuan lainnya juga ormas pada umumnya menyebabkan timbulnya konsekwensi di benci dan tidak disenangi oleh organisasi perempuan lainnya dan juga ormas lainnya yang tidak menyukai perjuangan garis politik Sukarno. Seperti telah ditulis dalam bab sebelumnya bahwa menjelang meletusnya peristiwa 1 Oktober 1965, hubungan organisasi perempuan Gerwani dengan presiden Sukarno terlihat sangat erat dan dekat. Lahirnya Gerwani sebagai oranisasi besar berbasis massa tidak terlepas dari lahirnya berbagai organisasi perempuan dengan berbagai warna ideologi, yaitu nasionalis, agama, dan komunis yang menjadi tiga kekuatan dominan dalam mempengaruhi corak gerakan perempuan di Indonesia pada masa itu. Organisasi perempuan Gerwani setelah adanya peristiwa 1 Oktober 1965, oleh rezim Orde Baru dijadikan salah satu sasaran obyek yang harus dihancurkan dan dimusnahkan, karena merupakan organisasi yang dikhawatirkan akan menjadi penghalang yang potensial bagi rezim Orde Baru sebagai penguasa baru di Indonesia. === [PDF page 83] === 69 Organisasi perempuan Gerwani dituduh terlibat dalam G 30 S. Dengan segala propaganda dan rekayasa sejarah dan sosial telah memojokkan posisi organisasi Gerwani di lingkungan masyarakat Indonesia. Tuduhan yang ditujukan pada Gerwani ini mendapat dukungan dari organisasi – organisasi perempuan yang menjadi saingannya selama ini,terutama organisasi perempuan yang beraliran agamis dan nasionalis yang sejak lama memang tidak suka kepada eksistensi dan perjuangan organisasi Gerwani tersebut. Sejarah hitam yang telah diciptakan oleh Orde Baru selama lebih dari 32 tahun telah membuat masyarakat Indonesia terhegomoni dengan apa yang telah di tulis dalam buku – buku sejarah SD, SLTP, SLTA/SMK tentang betapa kejam dan jahatnya organisasi perempuan Gerwani tersebut. Materi dari buku sejarah tersebut bersumberkan dari Buku Putih yang diterbitkan oleh Sekertariat Negara. Tuduhan yang ditujukan kepada organisasi Gerwani, bahwa pada tanggal 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya telah terjadi pembunuhan terhadap sejumlah jenderal TNI AD dan tempat itu anggota – anggota Gerwani telah menari – nari seksual dengan telanjang, dan telah melakukan perbuatan penganiayaan dengan cara memotong – motong kemaluan para korban serta telah mencungkil matanya. Selanjutnya surat kabar militer pada saat itu mulai mengedarkan cerita – cerita tentang tarian – tarian dan tingkah laku seksual yang tidak senonoh tersebut dan adanya cerita – cerita tentang pemotongan kemaluan. Kejadian itu sebagaimana juga telah dikemukakan dalam === [PDF page 84] === 70 makalah Stanly mengenai Gerwani, maka pers tentara yang pertama mengungkapkan “kebiadaban aktivis PKI dan Gerwani yang diluar perikemanusiaan”. Hal tersebut juga disiarkan tayangan – tayangan gambar dan berita – berita mengerikan melalui televisi – televisi Indonesia yang disebut – sebut telah terjadi di Lubang Buaya. Seluruh rakyat Indonesia juga telah menyaksikan film Penghianatan G 30 S, karya Arifin C. Nur yang diputar setiap tahunnya pada tanggal 30 September dan pemutaran itu baru berakhir pada saat jatuhnya kepemimpinan Orde Baru pada tahun 1998. Menurut penuturan Sulami anggota Gerwani, pada bulan September 1965 tersebut DPP Gerwani masih sempat bersidang tiga kali. Sama sekali tidak pernah membicarakan akan terjadinya G 30 S / PKI. Demikian juga tidak pernah ada surat instruksi apapun yang ditujukan kedaerah, misalnya instruksi untuk mengikuti latihan sukarelawati guna ikut serta dalam gerakan itu. Jadi organisasi kami tidak ada sangkut pautnya dengan G 30 S / PKI, semua kegiatan organisasi waktu itu tertuju pada persiapan kongres. Pada tanggal 30 September 1965 tersebut secara tiba – tiba Suharti Suwarto, yang jabatannya adalah wakil ketua DPP Gerwani ( juga seorang CC PKI ) datang ke kantor DPP Gerwani dengan mengatakan kepada yang hadir di kantor pada saat itu, bahwa diperlukan beberapa orang untuk latihan Dwikora di Lubang Buaya. Para anggota Gerwani yang ada pada saat itu merasa heran, karena cara itu bukanlah === [PDF page 85] === 71 menjadi kebiasaan dalam organisasi Gerwani,karena sebelumnya tidak pernah diungkapkan dalam rapat. Para anggota Gerwani tetap ada yang menerima tugas tersebut. Ternyata dilokasi tersebut hanya bertugas menyiapkan konsumsi dan menyiapkan dapur umum. Memang tidak aneh jika suatu saat partai memerlukan beberapa tenaga untuk kepentingannya. Menurut keterangan salah seorang istri prajurit Cakrabirawa, bahwa Gerwani dan sukarelawati yang ada di Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober 1965 tidak pernah melakukan apa – apa dalam peristiwa tersebut seperti yang dituduhkan oleh rezim Suharto dan militernya. Cerita istri prajurit Cakrabirawa itu selanjutnya: “Beberapa hari sebelum kup, saya dijemput dan menjadi sukarelawan di Halim. Sampai disana saya diminta menjahit pita warna – warni pada pakaian – pakaian seragam, sebagai pembeda antara kawan dan lawan. Pekerjaan itu banyak sekali sehingga kami mengerjakannya sampai larut malam. Sampai akhirnya kami terbangun oleh bunyi tembak – tembakan. Diluar pada itu masih gelap dan kami semua menjadi ketakutan, lalu lari kelapangan, disana kami melihat beberapa tentara menggiring jenderal-jenderal itu. Jenderal – jenderal itu dipukuli dan akhirnya mereka ditembak mati dan dimasukkan kedalam sumur. Begitu marah para tentara saat itu, sehingga peluru dihamburkan ketubuh korban, walaupun mereka sudah mati. Dengan penuh ketakutan baru kami pergi kesumur. Saya tidak tahu harus berbuat apa sesudah tentara itu pergi. Akhirnya beberapa diantara kami ada yang pergi kekantor === [PDF page 86] === 72 Gerwani, ada yang lari pulang dan menyembunyikan seragam mereka. Belakangan mereka menyiapkan cerita – cerita tentang tari – tarian, perbuatan seks yang tidak normal, memotong kemaluan. “Semua itu bohong…..”. Jenderal – jenderal pada saat itu sangat ketakutan sehingga untuk berdiri saya tidak bisa. Pemudi – pemudi sukarelawan itu juga sangat ketakutan, sehingga mereka bersembunyi berdesak – berdesakan disudut karena takut.” Perlu juga disimak dan diperhatikan dari hasil wawancara antara H.D Haryo Sasongko dengan Sujinah pada bulan Desember Tahun 2000. Dari hasil wawancara tersebut disebutkan, bahwa Sujinah adalah tokoh Gerwis dan Gerwani. Yang aktif ikut bergerilya membantu Tentara Pelajar dan laskar – laskar lainnya yang berniat mengusir penjajah.dari bumi Indonesia. Sujinah ini aktif dalam clash 1 dan 2, dan terakhir aktif sebagai anggota Gerwani. Namun karena adanya tragedi 1965 telah menyeretnya masuk penjara selama 16 tahun. Sujinah dihukum penjara bukan karena menjadi anggota Gerwani tetapi karena terbukti menerbitkan buletin PKPS (Pendukung Komando Presiden Sukarno). Disini siapa saya yang mendukung Presiden Sukarno ditangkap. Menurut Sujinah menjelang terjadinya peristiwa 1 Oktober 1965 pada saat itu semua anggota Gerwani sedang sibuk mempersiapkan kongres yang akan diselenggarakan pada bulan Desember 1965. Sujinah merasa kaget ketika siang hari pada tanggal 1 Oktober 1965 mendengar tentang telah terjadinya pembunuhan sejumlah jenderal di Lubang Buaya. Sujinah ini ditangkap pada tanggal === [PDF page 87] === 73 17 Februari 1967 dirumah seorang kawannya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sewaktu ditahan di penjara wanita Bukit Duri ini Sujinah telah bertemu dengan sejumlah sesama anggota Gerwani, baik itu pimpinan, aktivis, hingga anggota biasa dan simpatisan. Ditempat inilah Sujinah bertemu dengan anak – anak perempuan muda yang ditangkap di Lubang Buaya. Menurut Sujinah, perempuan – perempuan tersebut berusia sekitar 14 tahun. Sehingga menurut Sujinah dapat dipastikan mereka itu “bukanlah anggota Gerwani”, karena batas minimal usia agar bisa menjadi anggota Gerwani adalah 18 tahun. Dari perempuan – perempuan itulah Sujinah “mendapat kepastian”, bahwa tidak ada adegan mencukil mata, apalagi memotong alat kelamin para jenderal. Keberadaan para perempuan itu disana karena ikut latihan sukarelawan Dwikora dari elemen Pemuda Rakyat dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia. Justru merekalah ketika ditangkap malah diperkosa oleh aparat yang menangkapnya dan dipaksa untuk mengaku sebagai anggota Gerwani. Apa yang dikisahkan oleh Sujinah sejalan dengan keterangan saksi lain bernama Yanti. Sebelum ditulis apa yang menjadikan kesaksian Yanti perlu dikenal siapa Yanti itu. Yanti ini ketika ditangkap berumur 14 tahun dan masih bersekolah di SMP. Yanti lahir pada tahun 1951 disebuah kampung di Jakarta Timur. Diluar sekolah, Yanti telah masuk organisasi massa Pemuda Rakyat. Yanti juga suka menari. Oleh karena itu ia mengikuti latihan menari yang diadakan organisasi ini sekali dalam dua minggu. Pada suatu hari diajak temannya untuk bersama – sama === [PDF page 88] === 74 mengikuti latihan sukarelawan di kampung Lubang Buaya Jakarta Timur. Latihan sukarelawan ini diadakan sebagai jawaban terhadap seruan Bung Karno pada rakyat Indonesia yang diberikan dalam bentuk perintah atau komando. Selama latihan kami tinggal dibarak – barak. Pada suatu hari, pada waktu pagi buta, ketika kami semua masih tidur, sepasukan tentara bersenjata serentak menggerebek barak – barak penginapan kami. Suara teriakan dan tembakan gencar dan membabi buta dihamburkan kelangit. Singkat cerita pada suatu hari saya seorang diri dibawa kesebuah ruangan lain kemudian diperkosa beramai – ramai. Setelah itu dibawa kesuatu ruangan, ketika saya masuk ternyata sudah ada menunggu banyak wartawan. Disana ada tiga orang algojo yang sudah berkali – kali memeriksa dan memperkosa saya, dan memerintahkan agar saya menjawab semua pertanyaan wartawan dengan “ya”. Algojo tersebut telah mengancam apabila saya tidak melaksanakan perintahnya. Selain wartawan diruangan itu sudah ada dua orang tukang potret. Mereka bertanya beramai – ramai, apakah benar saya ikut menari – nari tarian “harum bunga” sambil telanjang didepan para jenderal, apakah benar kami sukwan dan sukwati yang berpesta didepan para jenderal dan sebagainya. Menurut Yanti hal – hal itu tidak pernah dilakukannya, tetapi harus dijawab “ya” dan”ya”. Yanti akhirnya suatu saat dipindahkan kepenjara Bukit Duri di bilangan Jakarta Timur. Kasus Yanti ini tidak pernah disidangkan ke pengadilan. Kemudian Yanti tahu nama dan potretnya telah beredar diluar, seolah – olah Yanti telah bercerita kepada seluruh masyarakat === [PDF page 89] === 75 Indonesia, dan bahkan keseluruh dunia, bahwa Yanti adalah salah seorang diantara banyak orang yang telah menyiksa jenderal – jenderal AD, dan menyayat – nyayat kemaluannya. Akhirnya Yanti pada tahun 1977 dibebaskan. Menurut hasil penelitian Saskia Eleonora Wieringa yang menyebutkan, sejumlah perempuan Pemuda Rakyat dan Gerwani memang berada dipusat latihan disana. Tapi dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa sebagai organisasi Gerwani tidak terlibat dalam putsch. Walau pada saat – saat itu benar Gerwani sudah sangat dekat dengan PKI, namun bersifat perseorangan, khususnya melalui anggota PKI yang juga Gerwani. Selain dari bukti-bukti kesaksian tersebut diatas terdapat bukti lain,yaitu bukti surat berupa dokumen dari hasil otopsi para korban. Pada tanggal 4 Oktober 1965 sore, panglima Kostrad Mayor Jendral Suharto selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban telah mengintruksikan Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) melalui Surat No. Print-03/10/65 untuk melakukan visum et repertum terhadap jenasah para jendral. Kemudian dibentuklah tim dokter yang terdiri dari Brigadir Jendral dr. Rubiono Kertopati dan Kolonel dr. Frans Pattiasina dari RSPAD, serta 3 ahli forensic dari Universitas Indonesia, yaitu Prof. dr Sutomo Cokronegoro, dr Liauw Yan Siang dan dr. Lim Yu Thay (Prof. dr Arif Budianto). Tim dokter itu bekerja secara maraton pada tanggal 4 oktober 1965 dari pukul 16.30 sampai tanggal 5 Oktober 1965 pukul 00.30 dinihari. Dari hasil visum dapat diketahui === [PDF page 90] === 76 , bahwa luka-luka berat dan ringan pada jasad para jendral yang bukan diakibatkan oleh tembakan, terjadi karena benturan benda tumpul, seperti akibat pukulan senapan atau membentur pinggiran sumur saat jenasah dilemparkan ke dalam sumur tua yang dalamnya 12 meter itu, juga disebutkan bahwa alat kelamin para jendral itu masih utuh ditempatnya, tidak ada korban yang matanya dicungkil, dan tidak ada pula bekas irisan silet atau pisau kecil. Hasil visum et repertum dari tiap tiap jenasah itu ditandatangani oleh kelima dokter tersebut ditambah dengan tandatangan Kapten Corps Hukum (CHK) Hamzil Ruslidan Lettu Udara CHK Sudarso. Dalam dua tahun sesudah berhasil menghancurkan usaha kudeta, Jenderal Suharto menegakkan kekuasaan militer sepenuhnya, dan ia sendiri tampil sebagai presiden. Di bawah “Orde Baru”-nya (untuk dipertentangkan dengan “Orde Lama” masa Presiden Sukarno), semua organisasi massa dikekang sedang partai-partai politik disingkirkan atau dibikin tidak berdaya. Dengan memanfaatkan ketakutan rakyat yang telah tertanam melalui pembantaian besar-besaran terhadap kekuatan kiri yang terus berkepanjangan sampai tahun 1968, Suharto berhasil menjalankan rencana-rencananya tanpa ada perlawanan yang berarti. Pada pertengahan dasa-warsa 1970-an proses ini telah diselesaikan, dan masyarakat telah berhasil dibersihkan sama sekali dari “unsur-unsur kiri. Tidak berarti bahwa sekarang Angkatan Darat menikmati kekuasaan. Sebaliknya, Angkata Darat masih harus menggigit jari, dan === [PDF page 91] === 77 Orde Baru bahkan menyusun partai politiknya sendiri, GOLKAR, sebuah gabungan dari berbagai golongan fungsional. Militer menguasai seluruh sektor masyarakat, termasuk di bidang ekonomi. Pada akhirnya, yang disingkirkan itu bukan hanya golongan kiri, tetapi perlahan-lahan juga kekuatan tengah. Pada saat sekarang mereka tidak hanya menganggap komunisme sebagai ajaran yang bertentangan bagi bangsa Indonesia, tetapi juga liberalisme. Untuk bisa mengerahkan dukungan massa guna kepentingan mengubah pemerintahan, Jenderal Suharto mengadakan rapat-rapat umum pemuda, pelajar, dan juga kaum perempuan, KAWI, yang,sudah saya sebut di atas. Hampir semua musuh GERWANI tergabung di dalamnya. Seperti dikatakan oleh Ibu Baroroh Baried, Ketua Aisyah, kepada saya: “Kami telah terlalu lama mendapat lampu merah. Dalam Orde Baru kami akhirnya kembali mendapat lampu hijau.” Hanya PERWARI yang tetap mempertahankan posisinya sebagi “satu-satunya” organisasi perempuan. Organisasi ini selalu berusaha mengelak dari masalah politik nasional. Sungguh menarik bahwa tidak ada satu organisasi perempuan pun yang secara terbuka mencela pembunuhan kejam orang-orang GERWANI, yang selama sepuluh sampai lima-belas tahun terakhir bekerja-sama dengan mereka. Beberapa tahun kemudian Wanita Katolik adalah organisasi yang pertama mengulurkan bantuan kemanusiaan kepada, orang-orang GERWANI yang masih hidup dalam tahanan. Mereka mengunjungi tempat-tempat penahanan, membantu kehidupan para tahanan dan para korban. === [PDF page 92] === 78 Dalam tahun-tahun pertama sesudah kudeta, organisasi-organisasi perempuan telah dibersihkan dari “unsur-unsur kiri.” Misalnya, PERWARI, yang pada tahuntahun terakhir menjelang kudeta menghadapi banyak kesulitan, menarik sejumlah istri pejabat tinggi tokoh nasional kiri dari kedudukannya sebagai anggota pengurus. Dalam tahun 1966 mereka dipaksa keluar atau mengundurkan diri dari organisasi. Demikian juga berangsung-angsur PERWARI harus meninggalkan kegiatannya yang berhubungan dengan kepentingan kaum perempuan miskin. Selama dua puluh tahun terakhir ini organisasi-organisasi yang semula menyambut “Orde Baru” pun menjadi kecewa. Lampu hijau bagi organisasiorganisasi Islam segera berubah menjadi selalu kemerah-merahan. Mereka boleh menyelenggarakan pertemuan-pertemuan pengajian, boleh menjalankan “kegiatan amal” untuk perempuan miskin, bahkan di tengah-tengah perempuan desa (dan hanya merekalah organisasi perempuan yang bisa berbuat demikian selain organisasiorganisasi yang didirikan pemerintah.) Tetapi mereka tidak boleh mengungkapkan hal-hal yang tidak adil yang terjadi di masa pemerintah sekarang. Pada tahun 1978 PERWARI pun dipaksa untuk bergabung dengan resmi pada partai pemerintah GOLKAR. Semua organisasi perempuan yang menyimpang dari garis-garis yang telah dijabarkan oleh Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita, Departemen Sosial atau Departemen Dalam Negeri, menghadapi risiko besar. Organisasi-organisasi === [PDF page 93] === 79 perempuan yang “independen” telah kehilangan sebagian besar, jika tidak seluruh, kekuatan mereka. Pemerintah telah menciptakan organisasi-organisasi perempuan yang baru, salah satunya adalah pengelompokan berbagai organisasi perempuan istri pegawai negeri, yang dikenal dengan nama Dharma Wanita (bagi istri pegawai negeri sipil) dan Dharma Pertiwi (bagi istri yang suaminya bekerja di salah satu cabang angkatan bersenjata). Satu organisasi lagi adalah untuk program kesejahteraan keluarga, yaitu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga). Kaum perempuan sekarang diharuskan menjadi istri yang baik dan penurut, yang mengasuh anak-anak yang taat. Kaum perempuan masa sekarang tidak perlu menjalankan peran penting dalam birokrasi, atau dalam proses “pembangunan.” Oleh karena para pejabat laki-laki sudah menjalankannya, dan pengangguran laki-laki pun meningkat jumlahnya. Tidak ada perlunya perempuan membantu politik kiri yang tertuju kepada kaum miskin, karena semua kegiatan diarahkan untuk mendukung birokrasi militer yang gigih menjalankan politik kapitalis. Akan tetapi karena secara tradisional kaum perempuan Indonesia itu aktif, tidak seorang pun bisa membungkamnya begitu saya. Maka lebih baik membuat mereka sibuk dengan urusan bunga, salad buah, sambil mengukuhkan kedudukan subordinasinya dalam masyarakat. Dari sudut politik, organisasi-organisasi perempuan, seperti halnya semua organisasi masa, telah kehilangan kekuatan atau === [PDF page 94] === 80 pengaruhnya yang pernah dimiliki selama periode perjuangan kernerdekaan nasional atau selama tahun-tahun pertama republik merdeka di bawah pemerintahan Presiden Sukarno. Hilangnya pengaruh ini terjadi ketika perjuangan kemerdekaan nasional akhirnya selesai, dan partai-partai besar di Indonesia berhasil memperoleh kekuasaan politik di negeri ini. Untuk sementara waktu Indonesia pernah sangat radikal, tetapi terutama dalam politik internasional anti-imperialisnya, bukannya politik nasional dalam negeri. Dalam hal ini Angkatan Darat dan partai-partai Islam reaksioner berhasil menggagalkan setiap usaha untuk memperluas pembebasan atau emansipasi golongan-golongan lain selain kaum laki-laki yang berkuasa. Sesudah perebutan kekuasaan tahun 1965, ditegakkanlah suatu pemerintahan birokratik-militer yang kuat, yang dengan efektif menindas dan menghancurkan semua gerakan kiri, termasuk organisasi massa perempuan, GERWANI. Dewasa ini organisasi perempuan diawasi dengan ketat, dan mutlak harus menjalankan politik pemerintah. === [PDF page 95] === 81 BAB IV GERAKAN ORGANISASI PEREMPUAN MASA ORDE BARU Sistem dan Pola Kebijaksanaan Pemerintah Orde Baru Pada Pembinaan Organisasi perempuan di Indonesia. Sekarang ini telah terjadi pengidentikan bahwa Orde Lama sebagai orde yang tidak menjalankan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekwen. Kemudian Orde Baru membangun dan bangkit untuk memberantas sisa – sisa kekuasaan Orde Lama dengan semboyan demi menegakkan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Paradigma inilah yang menjadi “roh” bagi sistem pendidikan di Indonesia sejak Orde Baru itu lahir. Dimasa pemerintahan Suharto ini telah dilakukan “penanaman nilai”, bahwa Orde Baru merupakan penyelamat Pancasila, sedangkan Orde Lama adalah rezim yang telah melakukan perbuatan penyimpangan dalam pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Inilah nilai yang dijadikan pegangan untuk memperkuat bangunan kekuasaan rezim Orde Baru. Penanaman nilai tersebut dipersiapkan dan dilaksanakan dengan suatu perangkat sistem yang dinamakan sistem nasional berdasarkan Pancasila. Adanya dikotomi atas dua rezim ini merupakan upaya untuk menciptakan musuh bersama pada rezim Orde Baru dengan tujuan untuk mengubah tatanan lama yang lebih menonjolkan warna politik dan ideologis yang kemudian menuju tatanan baru yang mengutamakan kemakmuran secara ekonomi. Konsekwensi atas terjadinya === [PDF page 96] === 82 perubahan tatanan ini yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi setinggi – tingginya dengan mensyaratkan adanya stabilitas politik, yang artinya harus dapat menciptakan kehidupan yang bebas konflik. Untuk menciptakan suatu struktur politik yang stabil, dimana terbebas dari oposisi politik maka perlu diciptakan suatu kondisi untuk “menjadikan komunis” sebagai musuh bersama oleh rezim Orde Baru. Adanya suatu upaya yang bersifat pencegahan dari rezim Orde Baru dalam menghadapi kekuatan yang akan melahirkan adanya kekacauan politik maka diprioritaskan untuk mendapatkan perhatian, pembinaan yang terkontrol oleh pemerintahan yang berkuasa yaitu komponen pendidikan, media massa serta organisasi perempuan agar tercipta stabilitas politik yang dikehendaki. Dalam melestarikan kekuasaannya ini, rezim Orde Baru sangat berperan disektor pendidikan dengan cara memberikan dan menyebarkan stigma negatif dan buruk kepada PKI dan Gerwani melalui transformasi nilai kebenaran versi wacana penguasa Orde Baru yang harus diyakini kebenarannya tentang apa yang telah dilakukan oleh PKI dan organisasi perempuan Gerwani di Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober 1965. Perlunya transformasi ideologis terhadap generasi penerus bangsa ini dilakukan melalui media pendidikan formal dan informal. Pendidikan telah digunakan sebagai alat ideologisasi dalam memperkuat susunan politik yang baru dan juga sekaligus sebagai alat legitimasi bagi segala perbuatan penguasa Orde Baru. Melalui pendidikan inilah ditanamkan adanya citra bahwa elit–elit politik sebagai penggagas rezim Orde Baru adalah orang–orang yang telah menyelamatkan bangsa dari kudeta === [PDF page 97] === 83 kaum komunis, yang ini harus terus – menerus dipelihara dan direproduksi baru sampai kegenerasi – generasi berikutnya. Salah satunya terlihat cara yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru dengan menerbitkan buku – buku sejarah dari tingkat SD, SLTP, SLTA, SMK (sekolah menengah kejuruan) dan mengajarkannya di sekolah – sekolah yang telah lama berlangsung yang waktunya hampir sama dengan masa kekuasaan Orde Baru itu sendiri, yaitu selama 32 tahun dan berakhir pada tahun 1998. Rezim pemerintahan Orde Baru kenyataannya memang telah mampu dan berhasil melestarikan suatu keyakinan akan kebenaran adanya Gerakan 30 September yang didalangi oleh PKI dan Gerwani sebagai pelaku penganiayaan dan pelaku perbuatan asusila di Lubang Buaya sesuai dengan versi penguasa Orde Baru itu sendiri. Dalam tataran pendidikan merupakan stigmatisasi dalam satu kesatuan sistem pendidikan. Maksudnya adalah pendidikan yang tidak hanya dimaknai sebagai pendidikan yang terdiri dari guru, murid, kurikulum, buku – buku sumber pengajaran serta adanya media yang lain yang dapat digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan rezim Orde Baru itu dalam rangka mencapai keinginan nilai – nilai yang harus tertanam. Jadi disini jelas merupakan suatu kesatuan perangkat yang tidak bisa terlepas dari paradigma besar yang sengaja dibuat untuk itu. Orde Baru disini telah dmaknai sebagai suatu masa, dimana ada sistem baru yang lain yaitu sistem yang sengaja dibangun diatas pondasi yang baru, tentunya untuk menyingkirkan sistem yang lama. Pemberian makna, bahwa baru itu lebih baik dari yang lama, yang dalam pendidikan nasional disimbolkan telah adanya Gerakan 30 September yang anti Pancasila dan UUD 45. === [PDF page 98] === 84 Pemerintahan Orde Baru menurut UUD 45 mempunyai wewenang untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pengajaran, yang pengaturannya adalah melalui undang-undang. Untuk operasionalnya lembaga tertinggi negara yaitu MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) telah mengeluarkan Tap MPR No X/MPR/1973 tentang pelimpahan tugas dan kewenangan Presiden/Mandataris MPR untuk melaksanakan tugas – tugas pembangunan, salah satunya dinyatakan bahwa: “Memberi kewenangan kepada Presiden/Mandataris MPR untuk mengambil langkah – langkah yang perlu demi penyelamatan dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta tercegahnya bahaya terulang G30S PKI yang pada hakekatnya adalah penyelamatan pembangunan nasional, kehidupan Demokrasi Pancasila serta penyelamatan landasan – landasan Pancasila dan UUD 45”. Rezim pemerintahan Orde Baru didalam rangka menanamkan nilai – nilai yang dikendakinya itu tidak hanya pada generasi muda pada umumnya saya tetapi juga mengarah kepada sasaran lain yaitu calon pegawai negeri sipil. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Tap MPR No X/MPR/1973 yaitu untuk pengawasan dan pembinaannya dibuatlah UU No 8 Tahun 1974 tentang kepegawaian. Setiap calon pegawai negeri sipil pada saat pemerintahan Orde Baru harus melalui tahapan yang namanya “prajabatan”. Pada tahap prajabatan ini juga ditanamkan nilai – nilai yang tidak terlepas dengan paradigma besar yang telah dibuat oleh penggagas Orde Baru sebagaimana telah disebutkan diatas. Disisi lain rezim Orde Baru telah melakukan kontrol ketat terhadap berita – berita pada media pers, maka dalam hal tersebut pemerintahan Orde Baru untuk mewujudkan maksud dan tujuannya agar tidak keluar dari paradigma yang telah === [PDF page 99] === 85 digariskan, maka pada waktu itu dibentuklah UU No 11 Tahun 1966 dan UU No 21 Tahun 1982 Tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pers. Dari kedua UU ini lah diatur bagaimana akibatnya bila ada penerbitan pers yang bertentangan dengan Pancasila. Seperti halnya berita yang bertitik tolak dari faham komunisme/marxisme/leninisme, karena ini sangat dilarang dan tidak dikehendaki oleh rezim Orde Baru. Ketentuan ini terlihat pada pasal 2 ayat 1 nya yang mengatakan, bahwa “wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana serta mempertimbangkan perlu tidaknya suatu berita, tulisan, gambar, karikatur, dan lain sebagainya untuk disiarkan”. Disini dapat dilihat bahwa rezim Orde Baru memiliki wewenang yang besar untuk mengawasi ataupun mengontrol adanya opini publik melalui pendekatan adanya “musuh bersama”, yaitu komunisme. Jadi rezim Orde Baru ini sangat keras sekali, segala persoalan yang berbau faham komunis harus disingkirkan dan tidak boleh dimuat serta harus dihilangkan dalam pemberitaan dimedia pers. Hal ini dilakukan oleh rezim Orde Baru secara langsung ataupun tidak langsung adalah untuk mencegah tumbuhnya faham komunisme/marxisme/leninisme. Kontrol yang ketat dari rezim orde Baru tersebut dapat dilihat pada tulisan ini: “Tri Sutrisno pada saat itu berposisi sebagai Pangkopkamtibda Jaya yang memiliki wewenang mengeluarkan penjelasan resmi kepada wartawan tentang kasus–kasus nasional terpenting (seperti invasi ke Timtim, mengenai status tahanan politik, dan pemilihan umum), memperlihatkan adanya kontrol yang ketat dari militer dalam mengendalikan informasi sebagai bagian tugas pengamanan nasional”. Akibat adanya penyimpangan ataupun pelanggaran ketentuan yang telah === [PDF page 100] === 86 digariskan dalam aturan tentang pers Pancasila, maka terhadapnya diberikan sanksi secara bertingkat, tingkat pertama peringatan biasa, tingkat kedua peringatan keras dan yang terakhir pencabutan surat izin terbit yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Penerangan, Menteri Pertahanan – Keamanan, Pangkopkamtib Dewan Harian Pers, ketua pelaksanaan persatuan wartawan Indonesia. Kontrol yang ketat dari rezim Orde Baru terhadap media pers melalui pencabutan surat izin terbit atas dasar untuk kepentingan nasional, ketertiban dan stabilitas nasional sangat besar manfaatnya adanya ketentuan anti komunis. Salah satu cara merealisasikan sistem dan pola pembinaan terhadap organisasi perempuan, yang tingkat jumlah kehadiran anggotanya pada saat itu mencapai 30.000 orang perempuan.Dihadapan mereka itu Mayor Jenderal Suharto telah berpidato, yang kutipannya adalah sebagai berikut: “Tanpa kaum wanita keselamatan bangsa tidak dapat dijamin. Agar kaum perempuan jangan meniru perbuatan Gerwani yang telah merusak kepribadian kaum perempuan Indonesia, dan karena kaum perempuan sebagai ibu mempunyai peran khusus untuk pendidikan anak – anak generasi muda kita harus diselamatkan agar tidak ikut terjerumus dalam penyelewengan kaum kontra revolusioner, mereka harus didik agar menjadi patriot – patriot Indonesia yang taat kepada Tuhan”. Jadi rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Suharto melalui pidato itu “telah menjadikan organisasi perempuan Gerwani sebagai musuh rezim Orde Baru”, terutama untuk musuh kaum perempuan. Disini rezim Orde Baru memposisikan gerakan perempuan Indonesia yang harus memformulasikan ulang konsep === [PDF page 101] === 87 keperempuannya. Pembangunan konsep baru tentang perempuan Indonesia, harus berangkat dari trauma rezim Orde Baru pada masa lalu, dimana mereka telah melihat adanya perempuan yang telah mampu menjadi kekuatan pokok dalam perjuangan bangsa, yaitu organisasi perempuan Gerwani. Adanya rasa kecemasan ataupun ketakutan dari pemerintahan Orde Baru maka dilakukanlah upaya pencegahan negara, yang salah satunya caranya dengan melakukan upaya korporatisasi terhadap PKK dan Dharma Wanita. Organisasi PKK ini adalah organisasi perempuan bentukkan Pemerintah Orde Baru Untuk lembaga PKK ini merupakan tempat pengendalian dan sekaligus pembinaan bagi perempuan biasa. Dalam Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ini yang namanya. “keluarga” merupakan unit terkecil dalam kehidupan bernegara. Jadi keluarga ini sebagai tempat awal dalam penanaman nilai – nilai kehidupan yang bisa diandalkan sebagai harapan bagi keberhasilan sebuah negara. Melalui lembaga keluarga ini, negara bisa bergerak dalam berbagai wilayah kehidupan. Misalnya diwilayah ekonomi negara bisa menjadikan keluarga sebagai sasaran konsumsi masyarakat. Diwilayah biososial, negara mengatur hubungan biologis antara ayah, ibu dan anak berdasarkan konstruksi sosial yang telah dibentuk oleh rezim Orde Baru. Sedangkan diwilyah idiologi, negara melakukan transformasi idiologis yang berkaitan dengan sistem nilai, kepercayaan religi tradisi sosial dan budaya. Dalam rangka mengefektifkan peran negara dalam ketiga wilayah tersebut, maka negara melalui rezim Orde Baru melakukan perubahan terhadap organisasi perempuan yang keberadaannya sebenarnya telah ada sejak Orde Lama, namun difungsikan kembali menurut kepentingan militer dan rezim Orde Baru saat itu, yaitu PKK. Pembinaan === [PDF page 102] === 88 Kesejahteraan Keluarga ini semula bernama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, yang didirikan pada tahun 1957. Kemudian melalui seminar mengenai ekonomi rumah tangga di Bogor, telah melahirkan “Sepuluh Program PKK” yang direkomendasikan sebagai bagian dari sistem pendidikan. Adanya bibit korporatis mulai terlihat pada akhir tahun 1971, yaitu dalam pertemuan seluruh Gubernur di Indonesia.Dalam pertemuan ini Negeri mengistruksikan supaya PKK dibentuk diseluruh Menteri Dalam Indonesia. Pada perkembangan berikutnya lembaga PKK ini selanjutnya menjadi program utama Lembaga Sosial Desa (LSD). Pada tahun 1980 LSD ini berubah menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), yang tadinya posisi LSD berada dibawah Departemen Sosial, sedangkan pada saat bernama LKMD posisinya berada dibawah Departemen Dalam Negeri. Pada saat posisi PKK berada dibawah Departemen Dalam Negeri maka PKK dijadikan sebagai salah satu lembaga penerima pembagian anggaran Woment In Development (WID) di desa – desa melalui Instruksi Presiden. Pada tahun 1982, PKK hanya bagian program LKMD, bertepatan dengan perubahan struktur dalam tubuh LKMD yang diketuai oleh kepala desa sendiri. Sedangkan PKK menjadi bagian kesepuluh seksi LKMD. Posisi ketua PKK dipegang oleh istri kepala desa. Adanya perubahan peran PKK itu secara substansi sangat signifikan, karena: 1. PKK yang tadinya hanya sebuah program, kini menjadi lembaga yang harus membuat program sendiri. 2. PKK tadinya hanya menjadi salah satu pendidikan tentang kesejahteraan === [PDF page 103] === 89 keluarga berubah menjadi lembaga yang berada dibawah kendali Pemerintah Orde Baru melalui LKMD. Pola pembinaan perempuan – perempuan di Indonesia melalui posisi PKK yang sebagai organisasi berada dibawah pemerintah Orde Baru.Program dari PKK ini diperuntukkan bagi kepentingan hidup perempuan Indonesia, yang telah disusun dan dirumuskan berdasarkan kebutuhan dari perempuan, namun lucunya PKK ini justru berada dibawah kendali birokrasi pemerintahan Orde Baru dari tingkat pusat sampai desa. PKK adalah organisasi perempuan bentukan Pemerintah Orde Baru. Birokrasi pemerintahan itu adalah Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati, Camat sampai Kepala Desa “semuanya mengontrol aktivitas perempuan” dengan posisinya sebagai Pembina PKK. Kontrol terhadap aktivitas perempuan-perempuan melalui organisasi PKK ini juga dilakukan melalui “Tim Penasihat PKK”. Karena sebenarnya cukup dapat direkomendasikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Tingkat Pusat, yaitu istri Menteri Dalam Negeri. Namun dalam prakteknya harus tetap disetujui oleh Menteri Dalam Negeri. Adanya kegiatan peresmian organisasi PKK ditingkat pusat secara otomatis juga telah meresmikan pula level yang ada ditingkat bawahnya. Jadi control terhadap perempuan–perempuan di Indonesia dipertegas lagi dengan adanya posisi Ketua PKK. Untuk setiap tingkat wilayah keberadaan PKK, maka harus istri dari Kepala Daerah, baik itu Daerah Tk I/Propinsi, Daerah Tk II/Kabupaten, Kotamadya dan Kecamatan serta Desa yang bersangkutan, otomatis menjadi Ketua PKK pada levelnya. Idealisnya PKK ini merupakan Seksi Perempuan dibawah LKMD, yang === [PDF page 104] === 90 mestinya menjadi milik seluruh perempuan, namun kenyatannya hanya sebagai milik pejabat birokrat. Melihat dari struktur PKK dengan model seperti yang terlihat pada gambar A, menunjukkan bahwa “ Gerakan perempuan di Indonesia telah didudukkan sebagai pihak yang dikendalikan oleh struktur yang bersifat maskulin” Fenomena ini terlihat jelas dalam struktur organisasi Tim Penggerak PKK disemua level didesa. === [PDF page 105] === 91 Gambar A: Struktur Tim Pembina PKK === [PDF page 106] === 92 Gambar B Jadi melalui Kepala Desa, Ketua LKMD, dan Ketua PKK, program PKK === [PDF page 107] === 93 diturunkan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Melalui program PKK ini Pemerintahan Orde Baru berupaya menanamkan nilai-nilai idiologi yang dikehandakinya, yaitu melalui Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Di sini Pemerintahan Orde Baru telah melakukan dua macam aktivitas,yaitu untuk kesejahteraan keluarga dan aktivitas untuk ideologis di tingkat masyarakat bawah.Yaitu melalui kontrak negara dengan hierarki formal. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas kesejahteraan keluarga itu dirancang untuk menyatukan ideologi Pancasila dan pemusatan administrasi melalui sumber daya birokrasi. Oleh karena itu secara jelas dapat dikatakan bahwa PKK ditingkat desa mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan dan membina masyarakat perempuan supaya berperilaku dan bertindak sesuai intruksi Pemerintah Orde Baru. Aktivitas kesejahteraan keluarga yang harus direalisasikan oleh PKK dengan tujuan melibatkan perempuan dalam pembangunan ekonomi nasional dengan berpegang teguh pada Panca Dharma Wanita. Melalui landasan itulah sebenarnya Rezim Orde Baru telah memberikan standarisasi istri Indonesia yang ideal, yaitu istri yang wajib untuk mendampingi suami, melahirkan dan merawat anak, mengatur keuangan rumah tangga. Perempuan Indonesia boleh bekerja asal hanya mencari nafkah tambahan, juga boleh berorganisasi asalkan organisasi itu bersifat sosial. Selain organisasi perempuan PKK yang mendapat perhatian dan pembinaan dari Rezim Orde Baru, terdapat juga Dharma Wanita. Dharma Pertiwi, Himpunan Wanita Karya dan Kowani. Melalui organisasi - organisasi perempuan inilah, terutama PKK dan Dharma Wanita Pemerintahan Orde Baru “melakukan kontrol” === [PDF page 108] === 94 atas semua aktivitas perempuan yang harus selaras dengan kebijaksanaan nasional yang telah digariskan oleh Rezim Orde Baru. Disamping itu control juga dilakukan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No.32 Tahun 1981 tentang “ Pembinaan dan pengawasan eks-tapol/tapol G30S/PKI, yang melarang para eks-tapol/tapol itu bekerja sebagai ABRI atau PNS (termasuk di BUMN dan sebagai guru), menjadi anggota parpol,Golkar, Pers, Dalang, Lurah, LBH, dan Pendeta. Mengenai organisasi perempuan Dharma Wanita ini keanggotaannya itu meliputi dari: 1. Istri-istri Pegawai Negeri Sipil, baik dari intansi Departemen Pemerintah maupun non-departemen pemerintah, istri-istri pegawai Badan Usaha Milik Negara(BUMN), PNS perempuan itu sendiri. 2. Istri-istri dari PNS yang sudah dipensiunkan. Disamping telah diuraikan mengenai organisasi perempuan PKK sebagai organisasi korporatis negara, maka dalam kesempatan ini secara garis besar perlu pula dikemukakan organisasi perempuan lain yang juga sebagai organisasi perempuan korporatis negara, yaitu organisasi perempuan Dharma Wanita Tujuan Dharma Wanita itu adalah: Mempromosikan aktivitas istri-istri PNS dengan tujuan mengembangkan kesadaran dan kepedulian terhadap negara atau bangsa. Untuk mempromosikan rasa solidaritas dan kepentingan umum === [PDF page 109] === 95 utuk meningkatkan kebersamaan diantara istri-istri PNS. Untuk mengintegrasikan aktivitas istri-istri PNS dalam satu garis kesepakatan dan dalam satu kesepahaman dengan tugas dari PNS sebagai aparatur dan pelayan negara. Untuk menerapkan tugas perempuan Indonesia dalam berbagai sektor kenegaraan dan kehidupan sosial. Untuk menerapkan tujuan tersebut Dharma Wanita telah menerapkan: Untuk mengawal dan mengembangkan potensi istri dan PNS dalam partisipasinya guna menyukseskan Pembangunan Nasional menurut kodratnya, sebab status perempuan sebagai istri dan ibu rumah tangga. Untuk mengawal dan menyumbangkan pemahaman rasa persatuan istri-istri PNS termasuk rasa kepedulian sosial. Melakukan aktivitas pendidikan untuk istri-istri PNS dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka dan rasa kepedulian terhadap negara dalam koridor atau garis kebijakan pemerintah. Dari apa yang dilihat dari tujuan organisasi perempuan Dharma Wanita diatas terlihat disini bahwa organisasi ini didirikan hanya semata-mata sebagai “pelayan negara” dengan bentuk kebijaksanan yang bersifat top-down, dan hanya berhubungan dengan wilayah domestik. Dalam pelaksanan pelayanan tersebut, negara telah memberikan stigma dalam bentuk kodrat perempuan, bahwa status perempuan hanya === [PDF page 110] === 96 sebagai perempuan dan ibu rumah tangga. Jadi tugas utama perempuan adalah sebagai istri dan ibu rumah tangga tersebut hanyalah sebatas untuk mendukung tugas suaminya, menciptakan suasana yang harmonis, menghindari adanya sikap anti Pancasila untuk menciptakan kinerja kenegaraan yang otoritatif dan bersih. Tugas seperti itulah pembentukan organisasi perempuan Dharma Wanita telah dipahami, dicocokkan dan dirancang seperti pelengkap negara “untuk mengontrol” aktivitas istri-istri PNS yang pada akhirnya juga untuk mengontrol terhadap PNS itu sendiri, dan dalam skala yang lebih besar adalah untuk mewujudkan stabilitas politik. === [PDF page 111] === 97 Gambar C Organisasi Dharma Wanita dalam tingkat pusat dipimpin oleh Presidium yang diketuai oleh Presiden. Ketua dan wakil ketua dipilih dari lima orang anggota terpilih Presidium Dharma Wanita dan yang disahkan oleh Dewan Pembina Presidium, yang dinamakan KORPRI. Jadi Dharma Wanita adalah organisasi perempuan bagian dari KORPRI, yang posisinya bukanlah sekedar struktur organisasi perempuan biasa, tetapi memiliki fungsi secara idiologis, politis, dan sosial bagi kehidupan perempuan. Secara ideologis perempuan dijadikan sebagai model negara ibu, yang menjadi inti dalam menciptakan keluarga ideal dan budaya ikut suami. Sedangkan secara politis Dharma === [PDF page 112] === 98 Wanita berperan dalam pilihan yang terikat. Secara sosial perempuan diposisikan sebagai pelengkap negara dan menjadi sukarelawan untuk mendukung aktivitas negara. Sistem dan pola kebijaksanaan pemerintahan Orde Baru terhadap adanya pembinaan pada organisasi perempuan tidak terlepas dari apa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Untuk yang berkaitan dengan pembinaan organisasi perempuan setelah adanya Orde Baru juga diperlukan untuk penciptaan struktur dan praktek politik yang dapat memberikan transformasi ekonomi bersamaan adanya kemampuan untuk mengendalikan akibat – akibat yang timbul, seperti kemampuan untuk menjinakkan oposisi dan mencegah pihak tersebut agar tidak menggangu program ekonomi pemerintah. Untuk itu dibentuklah organisasi korporatis negara. Tujuan pokok adanya korporatisasi adalah untuk mengendalikan perwakilan kepentingan kelompok supaya tidak menimbulkan konflik sosial yang selanjutnya mengancam kekuasaan pemerintahan Orde Baru. Korporatisasi ini penting bagi pemerintahan Orde Baru karena dalam “upaya mengendalikan kelompok dalam masyarakat” itu. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru adalah melalui pembentukan organisasi perempuan korporatis negara. Mengapa organisasi perempuan yang dipilih, karena pilihan organisasi perempuan merupakan upaya pencegahan, yang akan dijadikan organisasi perempuan sebagai counter terhadap kemungkinan timbulnya kembali organisasi perempuan seperti dimasa Orde Lama, yaitu organisasi Gerwani yang terbukti telah mampu berperan dalam pentas politik yang berskala nasional. === [PDF page 113] === 99 Strategi untuk menciptakan organisasi perempuan yang berada dalam satu barisan dengan kebijakan pemerintah dan dibawah pengendaliannya ditempuh melalui stigmanisasi terlebih dahulu terhadap organisasi perempuan independen pada masa Orde Lama. Hal ini dilakukan untuk menciptakan musuh bersama bagi organisasi perempuan yang akan mempermudah pemerintahan yang baru. Adanya trauma masa lalu, yaitu ketakutan rezim dengan gerakan perempuan radikal seperti Gerwani bukanlah pada Gerwani semata-mata. Namun hal itu ketakutan rezim pada instabilitas politik yang disebabkan Penciptaan struktur dan partai politik yang dapat memberikan transformasi ekonomi disertai dengan pengendalian terutama menjinakkan oposisi dan mencegah mereka agar tidak mengganggu program ekonomi pemerintah, dilakukan melalui pembentukan organisasi korporatis negara. Tujuan korporatisasi adalah untuk mengendalikan perwakilan kepentingan kelompok oleh hadirnya gerakan perempuan yang tidak terkendali. Kontrol terhadap gerakan yang dimaknai lebih sebagai upaya preventive resim dalam mengendalikan potensi oposisi yang akan mengancam kekuasaanya. Maka pemerintahan yang baru yaitu atas dasar pembangunan membuat konsep baru tentang perempuan karena perempuan mampu menjadi kekuatan pokok dalam perjuangan bangsa. Indonesia dewasa ini gerakan perempuan masih terbatas pada lapisan menengah dan atas masyarakat. Kalau pun perempuan miskin terkait di sana, mereka umumnya sebagai obyek politik tertentu belaka, seperti misalnya dalam program keluarga berencana, dan tidak menjadi peserta yang berperan aktif. Keluh-kesah apapun yang diungkapkan sehubungan dengan situasi sosial dan ekonomi yang sulit, dan terutama === [PDF page 114] === 100 mengenai bagaimana hubungannya dengan subordinasi kaum perempuan, akan dicap sebagai berpolitik. Keluh kesah demikian berimplikasi semangat kiri, dan “kiri” dalam hubungan dengan “kaum perempuan” akan menimbulkan berbagai kesulitan yang disangkutpautkan dengan pesta-pora seks dan upacara pembunuhan. Demikianlah rezim militer menggunakan simbol-simbol tersebut untuk menciptakan pembenaran bagi kelangsungan tindakan represinya, tidak saya terhadap kaum perempuan tetapi juga terhadap golongan tertindas lainnya. === [PDF page 115] === BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Pergerakan perempuan sejak RA. Kartini sampai pada masa Orde Baru stagnan pada perjuangan perbaikan ekonomi, kedudukan yang sederajad dengan kaum laki-laki, persamaan hak untuk memperoleh pendidikan dan politik serta kebijakan menentang undang-undang poligami. RA. Kartini yang perjuangannya tergugah oleh budaya Patriarki dimana menempatkan perempuan pada posisi selayaknya pembantu, begitu juga dengan pergerakan perempuan dari tahun 1900-an hingga tahun 1998. Dengan kata lain, pergerakan perempuan Indonesia mengalami stagnasi. Lebih parah lagi, Gerakan perempuan Indonesia mengalami titik paling rendah paska peristiwa 30 September 1965. Gerakan perempuan yang mengambil garis politik seperti Gerwani dikooptasi oleh pemerintahan Suharto dengan politik stagnasi. Akibatnya, gerakan perempuan paska politik stagnasi Gerwani yang kritis terhadap kebijakan pemerintah hilang begitu saya. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pergerakan perempuan pada masa Orde Baru mengalami pengekangan. Pemerintah Orde baru membentuk pergerakan sendiri yang diatur dalam suatu sistem pemerintahan dari pusat sampai pada tingkat desa dan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk membatasi ruang gerak perempuan sehingga para perempuan tidak bisa membentuk organisasi secara bebas lagi. Gerwani disini dijadikan sebagai momok atau kiblat yang buruk untuk pergerakan perempuan dan Orde Baru tidak mau lagi terulang pembentukan 101 === [PDF page 116] === 102 organisasi perempuan yang dianggap melenceng dari norma-norma hukum yang ada. Apalagi Gerwani dianggap sebagai underbouw dari PKI. B. Saran Meskipun banyak penulisan sejarah tentang Gerwani, namun tidak selalu ada jaminan kebebasan dalam penulisan sejarah itu, karena masih terdapatnya campur tangan dari penguasa dalam penulisan sejarah idealisnya tidak tergantung kepada penguasa negara, sehingga tidak terjadi lagi rekayasa sejarah melalui proses pencitraan buruk terhadap pihak yang tidak disenanginya atau sebaliknya. Seperti perlakukan Rezim Suharto kepada organisasi Gerwani yang memberikan stigma buruk, ternyata stigma buruk itu bohong belaka. Sehingga dalam sejarah itu sudah tidak obyektif lagi,artinya rezim Orde Baru itu telah berhasil membohongi dan bersikap tidak jujur kepada rakyat Indonesia yang telah berlangsung selama 32 tahun. Bagi penguasa baru di Era sekarang ini hendaknya dapat bersikap jujur kepada rakyat Indonesia dan memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk meninjau ulang suatu peristiwa sejarah dan melakukan pelurusan faktafakta sejarah yang terlanjur diyakini sebagai yang benar oleh masyarakat Indonesia. Terutama masa reformasi karena zaman sudah semakin maju maka perempuan juga harus tetap berjuang yang salah satunya sekarang ini perempuan ada di kursi parlemen. Hal ini terlihat sebagaimana adanya stigma negatif kepada Gerwani yang masih melekat sampai dengan sekarang, padahal itu bohong belaka. Maka kita sebagai seorang sejarawan dan generasi penerus lainnya yang harus meluruskannya. === [PDF page 117] === DAFTAR PUSTAKA Adam, Aswi Warman, Seoharto File Sisi Gelap Sejarah Indonesia, (Yogyakarta: Ombak, 2006) Anderson, Benedict dkk, Mencari Demokrasi, (Jakarta: Pt. Midas Surya Grafindo,1999) Center for Information Analysis, Gerakan 30 September Antara Fakta dan Rekayasa, Hikmah Diniah, Gerwani Bukan PKI, (Yogyakarta: Carasvati Books,2007) DR. Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2006) Juli Hananto, Bermuka Dua, Kebijaksanaan Suharto Terhadap Sukarno Beserta Keluarganya, (Yogyakarta: Penerbit Ombak,2005) Sartono Kartodirjo, Pendekatan ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1992) James Luhulima, Menyikap Dua Hari Tergelap Di Tahun 1965, (Jakarta: Kompas, 2006) Ratna Sari Mustika, Gerwani Stigmatisasi dan Orde Baru, (Yogyakarta:Lab. JIP Fak. Sospol,2007) Dr. AH Nasution, ABRI Penegak Demokrasi UUD 1945, (Jakarta: Penerbit Seruling Masa,1966) F Ita nadia, Suara Perempuan Korban Tragedy 1965, (Yogyakarta: Percetakan Galangpress,2007) Fauzie Rijal dkk, Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1993) MR. Siregar Naiknya Para Jenderal, (Medan: Sumatra Human Rights Watah Network,2000) Fransiska Ria Susanti, Kembang-kembang Genjer, (Yogyakarta: Jejak,2007) Maria Ulfah Subandrio, S.H, KOWANI Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,1978) Wieringa, Saskia Eleonora, Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, (Jakarta: Garba Budaya Kalyanamitra,1999) === [PDF page 118] === Wieringa, Saskia Eleonora, Kuntilanak Wangi: Organisasi Perempuan Indonesia Sesudah 1950, (Jakarta: Kalyanamitra,1999). Diakses dari Ykm@Indo.Net.Id Mestika Zed, Sejarah dan Teori Sosial, (Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia,2003)