Komunisme di Indonesia, Jilid IV: Pemberontakan G30S/PKI dan Penumpasannya (1960-1965)

=== [Page 1] === Title: Pusyarah TNI - Komunisme di Indonesia Jilid IV (Suwardiningsih in Palembang 1965) [archive.org] Source: Internet Archive, https://archive.org/details/komunisme-di-indonesia-jilid-iv Date retrieved: 2026-10-19 OCR text (_jvu.txt) KOMUNISME DI INDONESIA JILID IV PEMBERONTAKAN G. 30 S / PKI DAN PENUMPASANNYA PUSYARAH TNI BEKERJASAMA DENGAN YAYASAN KAJIAN CITRA BANGSA (YKCB) Jakarta 2009 KOMUNISME DI INDONESIA JILID IV DAN PENUMPASANNYA JAKARTA 2009 TIM PENULIS BUKU Editor: Saleh As'ad Jamhari Penulis - Saleh As'ad Jamhari - Artinur Setiawati - Suparmo - Sutrisminingsih - Variani - Sri Suyanti - Yusmar Basri - A. Yusuf - Ariwiadi - M. Adiono - G. Ambar Wulan - A. Rusli - Agus Sosro - Konsuwensih - I Gde Putu Gunawan - Syafril Lubis - Syarif Rahmadi - YP. Tarigan - P. Hasibuan - Purwanto - Arief Sulistyo Disusun Oleh: Pusyarah TNI Diterbitkan Oleh: Pusyarah TNI, bekerjasama dengan: Yayasan Kajian Citra Bangsa (YKCB) Desain Visual & Tata Letak (Materi Siap Cetak): Sidisi, Jakarta No ISBN: 978-602-95565-2-0 khkk PANGLIMA TNI SAMBUTAN TERTULIS PANGLIMA TNI PADA BUKU “KOMUNISME DI INDONESIA” PUSAT SEJARAH DAN TRADISI (PUSYARAH) TNI Dengan mempersembahkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, selaku Panglima TNI dan pribadi saya menyambut gembira, terbitnya buku “Komunisme di Indonesia”yang diterbitkan oleh Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, sebagai hasil revisi atas buku “Bahaya Laten Komunisme di Indonesia”, yang diterbitkan oleh Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI. Pada hemat saya buku ini merupakan hasil refleksi atau perenungan kembali atas “sepenggal” perjalanan sejarah TNI. Sudah barang tentu, sebagai bagian dari mata rantai peristiwa ~ walaupun hanya ”sepenggal” ~ tetap saya menjadi bagian dari rangkaian perjalanan sejarah secara utuh menyeluruh. Namun demikian, di atas segala-galanya, hikmah terpenting dari setiap “episoda” sejarah, adalah sampai sejauh mana setiap pelaku sejarah ~ dalam konteks ini TNI ~ dapat memetik “hikmah dan pelajaran” dari setiap peristiwa sejarah itu sendiri. Sampai di sini, apa yang disebut sebagai “obyektivitas” dan/atau “kebenaran” sejarah, menjadi sangat relatifs dan dapat diperdebatkan, karena sifatnya yang dinamis namun setting peristiwanya di batasi oleh dinding ruang dan waktu ~ kapan peristiwa itu terjadi. Pertanyaannya sekarang, apa “hikmah dan pelajaran” yang dapat dipetik oleh TNI, atas sepenggal sejarah nasional dan/atau sejarah TNI yang berkenaan dengan Komunisme di Indonesia? Atas pertanyaan kritis tersebut, mari kita renungkan kembali beberapa pelajaran berharga berikut ini, agar setiap peristiwa sejarah tidak semakin memperlemah melainkan justru semakin mendorong dan memperkuat motivasi pengabdian serta kohesi persatuan dan kesatuan yang semakin kuat dan kokoh. Pertama, Di depan pimpinan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) pada tanggal 5 Oktober 1949, Panglima Besar Sudirman ketika hendak meninggalkan Yogyakarta menuju Magelang karena sakit yang semakin serius, beliau memberi amanat: “pelihara TNI, pelihara Angkatan Perang kita, jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga'. (Pusat Sejarah TNI, 2004:50). Kedua, Panglima Besar Jenderal Besar Sudirman, pada tanggal 12 Nopember 1945, di depan konverensi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), memberi amanat: tentara tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang siapapun juga” (Pusat Sejarah TNI, 2004:32). Ketiga, Amanat dalam rangka pengumuman Markas Besar Tentara di Yogyakarta, tanggal 4 Juli 1946, Jenderal Besar Sudirman mengatakan: “supaya memegang teguh disiplin tentara, dan jangan sekali-kali tentara kita mendengarkan dan atau menjalankan perintah dari siapapun juga, kecuali perintah dari pimpinan tentara sendiri’. (Pusat Sejarah TNI, 2004). Keempat, Dengan amat lugas dalam buku War and Management, Sun Tzu mengatakan: para Jenderal (militer) adalah kaum pengabdi bangsa. Bila pengabdiannya utuh, negara kukuh. Bila pengabdiannnya cacat, negara runtuh’. (Budidharmo, 1993:106). Oleh sebab itu menurut pandangan saya, hikmah dan pelajaran berharga yang dapat kita peroleh dari tragedi komunisme di Indonesia, adalah: Pertama, jangan pernah lagi terjebak dalam perangkap “politik Praktis” yang sangat merugikan pembinaan profesionalisme keprajuritan. Kedua, jangan pernah lagi mempertaruhkan “loyalitas” militer selain hanya kepada bangsa dan negara atau loyalitas “tegak lurus” demi “soliditas” militer dan “integritas” nasional. Dalam kerangka itu semua, tentunya TNI tidak ingin mengulangi sejarah masa lalu yang cukup memprihatinkan berkenaan dengan Komunisme di Indonesia yang telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semoga buku sejarah ini bermanfaat terutama bagi kader pimpinan dan generasi penerus TNI, maupun setiap warga negara Republik Indonesia khususnya bagi generasi muda pewaris masa depan bangsa dalam melanjutkan perjuangan demi tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sekian dan terima kasih. September 2009 gntara Nasional Indonesia Ta Jenderal TNI KATA PENGANTAR KEPALA PUSAT SEJARAH TNI Apabila kita simak proses perubahan dalam era informasi dewasa ini, nampak adanya perubahan struktur peta politik dunia secara total. Memasuki abad 21, isu ideologi telah terdesak isu global yakni demokratisasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Begitu kuatnya perhatian masyarakat dunia terhadap isu global dewasa ini menyebabkan masalah ideologi tergeser dan menjadi tidak populer lagi. Bagi negara-negara maju dengan masyarakatnya sudah dewasa barangkali ideologi politik bukan lagi menjadi masalah yang perlu dipertimbangkan. Bahkan sejak berakhirnya perang dingin di kawasan Asia Tenggara pada sebagian masyarakat telah terbentuk opini bahwa bahaya laten komunisme tidak perlu dirisaukan lagi. Berbeda dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia, ideologi masih menjadi persoalan bangsa. Ideologi bahkan kadang diperalat sebagai kendaraan untuk meraih kepentingan dan tujuan politik tertentu. Oleh karena itu adanya opini bahwa kita tidak lagi perlu mencemaskan bahaya laten komunis bagi masyarakat Indonesia, khususnya TNI tentu patut dipertanyakan karena bagaimanapun, kapanpun dan dimanapun TNI bersama Rakyat dituntut untuk selalu memelihara dan meningkatkan kewaspadaan terhadap ideologi komunisme yang mengancam ideologi Pancasila serta kelangsungan hidup negara dan bangsa. Sikap waspada itu perlu dimiliki oleh setiap individu, perlu dibina serta ditingkatkan demi terwujudnya ketahanan nasional yang mantap. Dengan terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh, kita harapkan mampu meredam berbagai bentuk ancaman terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan selalu berorientasi kepada kewaspadaan nasional dan ketahanan nasional kita akan lebih peka menghadapi timbulnya setiap gejolak serta mencegah kemungkinan terulangnya peristiwa kelam yang pernah menjadi mala petaka bangsa kita. Salah satu tragedi akibat dari kekurangwaspadaan kita terhadap ideologi dan gerakan komunis adalah peristiwa pemberontakan kedua kalinya yang dilancarkan oleh PKI pada tahun 1965 atau dikenal dengan G. 30 S/PKI. Dengan merenungkan dan mengambil hikmah serta pelajaran dari rangkaian peristiwa pengkhianatan PKI sejak awal kemerdekaan pada tahun 1945 dan Pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, yang kemudian terulang kembali pada tahun 1965, mudahmudahan bisa semakin menyadarkan masyarakat Indonesia, khususnya segenap anggota TNI bahwa sampai kini ideologi komunisme terus berkembang, dengan gaya barunya (Neo Komunisme). Khusus bagi generasi muda yang tidak mengalami kedua peristiwa yang tragis tersebut, perlu memahami sejarah tingkah laku politik PKI dan pengkhianatan PKI dari masa pergerakan nasional hingga tahun 1965 agar lebih peka sehingga mampu mendeteksi setiap gejala awal munculnya bahaya laten komunisme. Dengan memahami berbagai sepak terjang tingkah laku politik PKI, yang diungkapkan dalam buku ini, diharapkan kita dapat lebih memahami perjalanan sejarah bahwa TNI pernah dimainkan oleh politik, sehingga dalam catatan sejarah TNI pernah terjadi berbagai peristiwa tragis karena adanya intervensi partai Komunis Indonesia. Mudah-mudahan tingkat kepekaan masyarakat Indonesia khususnya anggota TNI terhadap bahaya laten komunis tidak akan pernah lekang dimakan jaman. Kehadiran kembali buku Komunisme di Indonesia yang merupakan revisi dan cetak ulang terdiri dari lima jilid, buku sejarah ini mengungkapkan adanya upaya-upaya komunis dalam melakukan infiltrasi agar berpihak kepadanya. Adapun judul buku yang direvisi dan cetak ulang tersebut adalah sebagai berikut: Jilid I: Komunisme di Indonesia, Perkembangan Gerakan dan Pengkhianatan Komunisme di Indonesia (1913-1948) Jilid II: Komunisme di Indonesia, Penumpasan Pemberontakan PKI (1948) Jilid III: Komunisme di Indonesia, Konsolidasi dan infiltrasi Jilid IV: Komunisme di Indonesia, Pemberontakan G. 30 S/PKI dan Penumpasannya (1960 - 1965). Jilid V: Komunisme di Indonesia, Penumpasan Pemberontakan PKI dan Sisa-sisanya (1965 - 1981). Kami menyadari bahwa tidak ada satupun karya dari tangan manusia yang lahir dalam keadaan sempurna, dan sudah barang tentu, buku “Komunisme di Indonesia" yang telah direvisi dan dicetak ulang ini masih banyak kekurangannya. Untuk menjadi kewajiban kita bersama untuk menyempurnakannya apabila masih ditemui kekurangankekurangan. Mudah-mudahan buku ini memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Jakarta, September 2009 epala Pusat Sejarah TNI Pamujo Brigadir Jenderal TNI DARI PENERBIT Berbicara mengenai sejarah politik Indonesia, tentu kita tidak bias melupakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Partai mengusung ideologi. komunis ini, sepak-terjangnya telah “menghujamkan luka” yang sangat dalam melalui aksi pemberontakannya, Yakni, Pemberontakan PKI Madiun 1948 dan Gerakan 30 September 1965/PKI-dengan tujuan mendirikan Republik Indonesia yang berazaskan Komunisme dan mengganti Dasar Negara Pancasila. Dokumentasi tertulis dan kesaksian-kesaksian atas gerakan PKI di Indonesia pada saat ini banyak tersedia di banyak pusatpusat dokumentasi, buku-buku terbitan tokoh-tokoh yang terlibat dan mengetahui peristiwa tersebut, merupakan bagian penting bukti perjalanan sejarah politik Indonesia. Sebab itu, ketika Tim Penulis Pusat Sejarah TNI berkeinginan menerbitkan buku Komunis Di Indonesia melalui Yayasan Kajian Citra Bangsa (YKCB), kami menyambut gembira rencana tersebut. Mengingat buku berjudul Komunisme Di Indonesia yang terdiri dari lima jilid, mampu menghadirkan sejarah Komunisme dengan bukti-bukti otentik sebagai salah satu syarat penulisan sejarah yang obyektif. Buku ini menjadi sangat penting bagi pemahaman sejarah secara utuh pada masa kini dan masa mendatang. Karena, generasi muda yang memiliki jarak waktu dengan aksi-aksi PKI dan perkembangan Komunisme di Indonesia, akan bisa memahami secara komprehensip, bahwa ideologi komunis, Marxisme/ Leninisme memang tidak bisa diterapkan di Indonesia, yang prulalis namun juga religius. Seperti diketahui, pada masa sekarang banyak tokoh yang terlibat dalam PKI, pemerhati sejarah dan generasi muda, bergerak untuk menghidupkan kembali Komunisme di Indonesia. Secara khusus kami haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Panglima TNI Jenderal TNI Joko Santoso yang telah meluangkan waktu menulis Kata Sambutan, Tim Penulis Pusat Sejarah TNI dan Bapak Hutomo Mandala Putra (Tommy Suharto) yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku Komunisme Di Indonesia ini. Semoga dengan terbitnya buku Komunisme Di Indonesia, bisa bermanfaat untuk pembangunan bangsa dan negara di masa depan. Jakarta, September 2009 Yayasan Kajian Citra Bangsa (YKCB) DAFTAR ISI SAMBUTAN PANGLIMA TNI KATA PENGANTAR KAPUSYARAH TNI DARI PENERBIT PENDAHULUAN teman ABU 1 BABI PKI DAN KONSEPSI DEMOKRASI TERPIMPIN.......... 7 1. Konsepsi Presiden dan Mengubah Imbangan Kekuatan.... 7 2. Kabinet Karya dan Dewan Nasional................................ 12 3, Kembali Ke UUD 1945. sensor nia DB BAB II OFENSIF MANIPOLIS PKI DI PELBAGAI BIDANG... 29 Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) Ofensif Manipolis Di Bidang Politik Ofensif Manipolis Terhadap Badan-Badan Pembentuk Opini Publik.... Ofensif Manipolis Terhadap Pendidikan 5. Ofensif Manipolis di Bidang Budaya. 60 6. Ofensif Manipolis Dalam Bidang Ekonomi..62 BAB III OFENSIF REVOLUSIONER 1. Ofensif Revolusioner dan Sasarannya Ofensif Revolusioner Terhadap Partai Murba Ofensif Revolusioner Terhadap Partai Nasional Indonesia (PNI) Ofensif Revolusioner Terhadap ABRI Ofensif Revolusioner di Bidang Budaya Aksi-Aksi Massa Ofensif Revolusioner. m Gerakan Turun Ke Bawah (TURBA) Tokoh-Tokoh PKI... 137 | Komunisme di Indonesia - JILID IV BAB IV LAWAN OFENSIF REVOLUSIONER PKI... 1. Di Bidang Budaya.. 2. Di Bidang Pers 3. TNI-AD Melawan Ofensif Revolusioner: a a AEE A EEEE A NAN aa 163 4 Kekuatan Massa 5. Di Bidang Ideologi BAB V PERENCAAN KUDETA PKI 1965 1. Situasi Yang Mendukung 2. Kronologi Persiapan Kudeta dan Kegiatan Biro Chusus PKI.. as eg 3. Rapat-Rapat Biro Chusus Pusat dan Daerah... kisa 02, BAB VI PEREBUTAN KEKUASAAN OLEH PKI PADA TANGGAL 1 OKTOBER 1965... 1. Persiapan Kudeta di Jakarta.. 2. Penculikan dan Pembunuhan Pejabat TNI-AD. 3. Kegiatan Para Pemimpin G30S/PKI... BAB VII PRESIDEN Sukarno PADA TANGGAL 1 OKTOBER 1965 1. Gagalnya Sebuah Skenario ` 2. Presiden Sukarno di Pangkalan Udara Utama Halim... 225 3. Presiden Sukarno Menuju Bogor................................. 228 BAB VIII KUDETA DI LUAR JAKARTA 1. Jawa Barat...... 2. Jawa Tengah... Komunisme di Indonesia - JILID IV | XI Jawa Timur.. Bali ramen Sumatera Utara . Kalimantan Selatan dan Barat. . Nusa Tenggara Timur...................... . Sumatera Selatan, Lampung, dan Bengkulu. . Sumatera Barat dan Riau SENIN BAB IX PENUMPASAN GERAKAN 30 SEPTEMBER/PKI. 1. Penumpasan G30S/PKI di Jakarta... 2. Penumpasan G30S/PKI di Jawa Tengah... 3. Penumpasan G30S/PKI di Daerah Lain.. DAFTAR SUMBER. INDEKS.. XI Komunisme di Indonesia - JILID IV PENDAHULUAN Buku Jilid IV A ini, memfokuskan uraiannya tentang tingkah laku politik PKI pada era Demokrasi Terpimpin. Sejak tahun 1959, bangsa Indonesia memasuki era baru yang disebut dengan masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967). Ide Demokrasi Terpimpin ini sudah dilontarkan dua tahun sebelumnya melalui Konsepsi Presiden pada bulan Februari 1957, karena sistem demokrasi parlementer (liberal) yang dianut dirasakan lebih banyak negatifnya daripada positifnya bagi bangsa Indonesia. Puncak krisis sistem demokrasi parlementer ini adalah lahirnya perpecahan nasional yang berupa pemberontakan PRRI/ Permesta. Pemberontakan ini berhasil ditumpas, dengan mengerahkan seluruh dana dan tenaga. Jatuh ribuan korban, baik prajurit maupun masyarakat. Petualangan pimpinan politik dan militer daerah apapun dalihnya, menimbulkan pengalaman yang traumatis bagi rakyat. Peristiwa itu menyadarkan pimpinan nasional untuk mencari jawabannya, mengapa peristiwa ini bisa terjadi. Pada tahun 1957, Presiden Sukarno mengajukan konsep tentang sistem demokrasi terpimpin sebagai pengganti sistem demokrasi parlementer. Tahap demi tahap Presiden Sukarno meyakinkan semua pihak akan kebenaran sistem demokrasi terpimpin ini. Melalui Undang-Undang Keadaan Bahaya 1957. Presiden Sukarno merintis jalan ke arah sistem demokrasi baru ini dengan menciptakan konsep golongan fungsional dengan wadah Dewan Nasional guna meminimalisasi kegiatan partai-partai politik, yang pada saat itu dinilai negatif. Institusi Dewan Nasional dibentuk, fungsinya sebagai penasehat Kabinet Dewan Nasional yang dipimpin sendiri oleh Presiden Sukarno. Anggota-anggota institusi baru adalah golongan fungsional yang terdiri atas Angkatan 45, alim ulama, buruh, tani, nelayan, seniman, wartawan, dan Angkatan Bersenjata. Sementara itu, Dewan Konstituante yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar baru banyak menemui kesulitan karena perbedaan pendapat yang prinsip mengenai dasar negara. Komunisme di Indonesia - JILID IV | 1 Angkatan Bersenjata menyadari bahwa masalah dasar negara erat kaitannya dengan falsafah negara dan bangsa, yang berarti pula menyangkut kelangsungan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia. Bagi Angkatan Bersenjata tidak ada altematif lain untuk dasar negara. selain Pancasila yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan para pendiri negara. Pada 1959 kepada Presiden dan Pemerintah, ABRI mengusulkan agar bangsa Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar Proklamasi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. ABRI berpendapat bahwa dengan kembali ke UUD 1945 konflik politik dapat diatasi dan persatuan dapat dipulihkan kembali. Usul ABRI ini didukung oleh beberapa partai lain, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI). Dalam proses tidak terlalu lama, usul ini diterima oleh Presiden dan Pemerintah. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekrit pembubaran Konstituante dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Penegasan mengenai mengapa bangsa Indonesia harus kembali ke UUD 1945, disampaikan oleh Presiden Sukarno dalam pidato kenegaraannya tanggal 17 Agustus 1959, yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Kembali ke UUD “45 diartikan bangsa Indonesia telah “menemukan kembali revolusinya”. Bangsa Indonesia mengharapkan pulihnya persatuan dan kesatuan akan tercipta pemerintahan baru yang stabil berdasarkan UUD 1945, dengan Demokrasi Terpimpin. Kehidupan politik dan kenegaraan ditata kembali berdasarkan pada UUD 1945 dalam kerangka Demokrasi Terpimpin. Sistem Demokrasi Terpimpin didukung oleh semua pihak, karena konsepnya mencerminkan aspirasi rakyat. Namun, dalam prakteknya temyata berbeda. Demokrasi Terpimpin mengarah kepada sentralisme demokrasi, suatu sistem demokrasi yang dianut oleh beberapa negara komunis. Sentralisme demokrasi yang menciptakan kultus individu, diambil alih begitu saya oleh Demokrasi Terpimpin. Akibatnya yang menonjol bukan demokrasinya tetapi pemimpinnya. Kembali ke UUD 1945, yang ditafsirkan sebagai “menemukan kembali revolusi” terbukti menyesatkan. Konsep revolusi itu sendiri 2 | Komunisme di Indonesia - JILID IV tidak jelas, karena bangsa Indonesia tidak pemah kehilangan revolusinya. Yang kehilangan dan ditinggalkan oleh revolusi adalah PKI. Perubahan politik yang mendasar ini dijadikan peluang untuk menciptakan apa yang dinamakan revolusi. Konsep revolusi komunis dimasukkan dan menjadi Konsep Revolusi Indonesia (yang baru ditemukan atau baru diciptakan) itu. Di bawah naungan UUD “45 dan Demokrasi Terpimpin, revolusi “ciptaan baru” dikampanyekan secara besar-besaran. Revolusi dipuyipuyi dijunjung tinggi, melebihi Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan Proklamasi. Bahkan revolusi dijadikan sumber hukum dari segala hukum dan menciptakan hukum-hukum revolusi. Misalnya, Revolusi mengenal kawan dan lawan, revolusi adalah destruksi dan konstruksi, revolusi dimulai dari tahap nasional demokratis ke tahap sosialis, revolusi dimulai dari program yang jelas yaitu Manipol, dan revolusi mempunyai sokoguru yaitu buruh dan tani. Revolusi berasal dari rakyat, bukan revolusi Pemimpin. Dari hukum-hukum revolusi itu lahir siapa kawan siapa lawan. Situasi konflik dan kontradiksi dilemparkan ke masyarakat. Kelompok progresif revolusioner adalah kawan dan kelompok kontra revolusioner adalah lawan. Masyarakat dibujuk, diberi harapan, didorong-dorong, dan dipacu agar menjadi revolusioner. Persatuan hanyalah untuk kelompok yang revolusioner (samenbundeling van alle revolutionaire krachten) yang terdiri atas golongan nasionalis, agama, dan komunis (Nasakom). Semangat “yor-joran” atau berkompetisi antar golongan itu untuk menjadi yang paling revolusioner, dihalalkan. Terciptanya revolusi baru ini, paling tidak bangsa Indonesia terjebak oleh strategi PKI. Dengan dalih revolusi, PKI dengan aman menghantam lawan-Iawan politiknya dan sasaran-sasaran strategis. Karena perlindungan Presiden, di mana Presiden Sukarno menganggap PKI adalah kekuatan revolusioner yang bisa memenuhi selera “revolusioner”nya berakibat sebaliknya. PKI pun menganggap hanya Sukarno yang bisa melindungi semua kepentingan program politiknya, baik yang minimum maupun yang maksimum. Sasaransasaran strategis untuk mencapai tujuan programnya itu antara lain Komunisme di Indonesia -JLIDIV | 3 Presiden Sukarno sendiri. Presiden Sukarno dikultus individukan dan dipuja sebagai Pemimpin Besar Revolusi. Karya-karya dan buah pikiran Ir. Sukarno pada masa perjuangan pergerakan nasional serta pidato-pidato Presiden dihimpun menjadi buku, dan diangkat sebagai Ajaran Pemimpin Besar Revolusi. Surat kabar, majalah, media massa wajib memuat Ajaran Pemimpin Besar Revolusi. Pengangkatan Presiden seumur hidup merupakan bagian dari kultus individu produk Demokrasi Terpimpin itu. Sasaran selanjutnya adalah dasar negara, pandangan hidup bangsa Pancasila. Sekalipun dalam sidang Konstituate, PKI menyatakan mendukung Pancasila dan UUD 1945 tetapi yang tercantum dan tertulis dalam Konstitusi PKI bukanlah Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam statement politiknya, CC PKI menyatakan hanya kenal Pancasila yang diucapkan Ir. Sukarno tanggal 1 Juni 1945. Oleh karena itu, pada tahun 1965 PKI berani menyatakan Pancasila hanyalah alat pemersatu. “Keberanian” PKI menggugat Pancasila ini menimbulkan reaksi keras dari golongan masyarakat yang anti komunis. Ternyata mayoritas masyarakat tetap Pancasilais dan secara cermat mewaspadai tingkah laku politik PKI yang menggunakan label revolusi. Sasaran strategis selanjutnya adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. PKI melakukan infiltrasi dan membina Angkatan Bersenjata agar berpihak kepadanya. “Revolusi itu lahir dari laras bedil”, itulah ajaran Mao Ze Dong yang diterapkan oleh PKI terhadap Angkatan Bersenjata. Semua Angkatan Bersenjata diinfiltrasi, diadu domba secara ideologis, politis, mental, dan fisik. Bagi perwira yang berhasil digarap mereka, disebut sebagai “perwira yang berpikiran maju”. Perwira ini kemudian didorong untuk tidak mempercayai atasannya. Akibatnya timbul situasi saling curiga antara Angkatan, kesatuan, korps maupun antar pribadi. Situasi yang demikian ini dianggap situasi revolusioner dalam ABRI. Sementara itu para Pemimpin TNI-AD, dari pelbagai eselon dikecam dan dituduh phobi terhadap PKI, baik melalui media PKI maupun lewat pidato kenegaraan. Namun, pimpinan TNI-AD telah 4 | Komunisme di Indonesia - JILID IV berpengalaman terhadap sepak terjang PKI sejak awal pembentukan TNI pada 1945. Jadi, sulit untuk dikatakan tidak phobi terhadap PKI yang melakukan pemberontakan dan pembantaian terhadap prayuritprayurit utama TNI yang setia kepada Pimpinan Nasional, cinta terhadap bangsa serta mengabdi tanpa pamrih. Sebaliknya, PKI pun phobi terhadap pimpinan TNI-AD itu, sehingga dengan segala cara berusaha untuk disingkirkan. Usaha terakhir PKI adalah memfitnah pimpinan TNI-AD. Mereka difitnah membentuk Dewan Jenderal yang menilai kebijakan Presiden. Fitnah ini disebarkan begitu rupa sehingga Presiden Sukarno sendiri marah. Setelah fitnah tersebar, Pimpinan TNI-AD dibunuh oleh suatu persekongkolan antara oknum TNI-AD dan PKI yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Dari pengalaman sejarah tersebut kita bisa menyimpulkan, bahwa “penemuan kembali revolusi” itulah pangkal dari segala penyimpangan dan penyelewengan, krisis politik, ideologi, dan keretakan kepemimpinan Angkatan Bersenjata. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ikhlas melepaskan kenyataan yang pahit itu dengan bijak tetapi tanggap serta waspada terhadap setiap gejala yang akan memecah persatuan dan kesatuan bangsa, serta menyimpangkan Pancasila dan UUD 1945 di masa kini dan masa yang akan datang. Komunisme di Indonesia - JILID IV | 5 BABI PKI DAN KONSEPSI DEMOKRASI TERPIMPIN 1. Konsepsi Presiden dan Mengubah Imbangan Kekuatan. Pada tanggal 20 Februari 1957, sehari sebelum Presiden Sukarno mengumumkan konsepsinya, Politbiro CC PKI melangsungkan rapatnya di Jakarta. Dalam rapat yang diperluas dengan anggota-anggota Central Comite itu. Politbiro membahas situasi politik yang sedang berkembang di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan Konsepsi Presiden Sukarno. Rapat ini menghasilkan sejumlah keputusan penting. Salah satu di antaranya adalah Politbiro menyatakan mendukung sepenuhnya Konsepsi Presiden Sukarno. Keputusan itu diambil, karena menurut penilaian Politbiro, konsepsi tersebut sebagai suatu sumbangan yang penting dalam menggalang Front Persatuan Nasional, yang dapat menjawab persoalan-persoalan politik yang urgen, yang sedang dihadapi oleh Pemerintah dan Rakyat Indonesia.' Hasil-hasil keputusan rapat itu kemudian disampaikan oleh D.N. Aidit, dalam bentuk Laporan Umum yang diberi judul “Ubah Imbangan Kekuatan Untuk Melaksanakan Konsepsi Presiden Sukarno Seratus Persen”. D.N. Aidit atas nama Politbiro secara resmi melaporkan keputusan tersebut kepada Sidang Pleno V CC PKI yang berlangsung pada bulan Juli 1957 di Jakarta. Sesudah laporan umum tersebut didiskusikan secara mendalam, sidang pleno mengambil kesimpulan, bahwa garis politik yang dijalankan Politbiro mendukung Konsepsi Presiden adalah tepat. Karena itu sidang Pleno V CC PKI memutuskan, laporan umum Politbiro diterima dan disahkan sebagai Resolusi Sidang Pleno V CC PKI. . Laporan Umum kepada Sidang Pleno ke-V CC PKI; Ubah Imbangan Kekuatan untuk Melaksanakan Konsepsi Presiden Sukarno 100 96, Harian Rakyat (Lembaran Extra), tanggal 5 Juli 1957. 2. “Resolusi Sidang Pleno ke-V CC PKI tentang Laporan Umum", Harian Rakyat tanggal 12 Juli 1957. Komunisme di Indonesia - JILID IV | 7 Selain itu, dalam sidang pleno tersebut juga telah didiskusikan secara mendalam tulisan berjudul “Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia” atau “MIRI”, yaitu sebuah dokumen mengenai “Soal-soal Pokok Revolusi Indonesia”, yang disusun oleh D.N. Aidit. Sidang Pleno menilai dokumen yang disusun oleh Aidit tersebut telah memenuhi kebutuhan Sekolah-sekolah Partai. Karena itu Sidang Pleno V CC PKI memutuskan, menerima sepenuhnya tulisan tersebut dan disahkan sebagai bahan pelajaran pada Sekolah-sekolah Partai. Konsepsi Presiden yang dimaksud di atas adalah pidato Presiden Sukarno berjudul “Menyelamatkan Republik Proklamasi” pada tanggal 21 Februari 1957. Presiden Sukarno menghendaki dilaksanakannya Demokrasi Terpimpin di Indonesia, sebagai pengganti sistem demokrasi liberal yang berlaku. Untuk melaksanakan konsepsi itu, Presiden Sukarno mengusulkan dua syarat pokok utama, yaitu: Pertama: Pembentukan Kabinet Gotong Royong yang terdiri atas semua fraksi yang ada di DPR, termasuk PKI, untuk mewakili partai- partai politik. Kedua —: Pembentukan Dewan Nasional sebagai pendamping dan penasehat tertinggi kabinet yang terdiri atas wakil-wakil golongan fungsional yang ada dalam masyarakat. Konsepsi Presiden mendapat tanggapan luas dari berbagai golongan masyarakat, terutama dari Partai-partai politik dalam DPR. PKI dan ormas-ormasnya menyambut konsepsi itu secara besar-besaran dan melakukan kampanye “Pro Konsepsi Presiden”. Konsepsi Presiden adalah merupakan suatu kemenangan bagi PKI, dan menyebutnya sebagai suatu kekuatan yang sangat membantu dalam mencegah pergeseran ke kanan. 3. Ibid 4. Harian Rakyat, tanggal 5 Juli 1957 8 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Sebaliknya Partai Masyumi dan Partai Katholik menolak gagasan itu dengan tegas. Sementara partai-partai politik seperti PSI, NU, PSII, IPKI, dan Parkindo menolak dengan sikap “wait and see”. Karena dengan dibentuknya Kabinet Gotong Royong yang bertumpu pada “kaki empat” (yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI), berarti PKI masuk dalam kabinet. Adapun yang menyetujui konsepsi tersebut selain PKI, antara lain Murba, sebagian PNI, PRN, Persatuan Pegawai Polisi, PRI, Baperki, dan partai-partai nasionalis kecil lainnya. Karena merasa diuntungkan, PKI menjadi pendukung yang paling kuat dan gigih terhadap Konsepsi Presiden. Dukungan PKI terhadap gagasan Sukarno tersebut, melebihi dari kelompok politik baru yang non-partai yang dibentuk oleh Sukarno sendiri untuk menjadi pendukungnya, yaitu Angkatan “45 dan golongan Pemuda, yang masing-masing dipimpin oleh Chairul Saleh dan Achmadi.” Bagi PKI, Konsepsi Presiden adalah rasional, adil, dan demokratis. Oleh Aidit dikatakan, jiwa Kabinet Gotong Royong yang terkandung dalam konsepsi itu adalah sesuai dengan program PKI tatkala menghadapi pemilihan umum DPR tahun 1955, yang dirumuskan dengan Pemerintahan Persatuan Nasional atau Pemerintahan Koalisi Nasional. Pembentukan pemerintahan koalisi, sudah menjadi suatu tuntutan politik PKI sejak Sidang Pleno IV CC PKI tahun 1956. Menurut PKI, pembentukan pemerintahan oalisi nasional adalah sebagai syarat untuk mempersatukan seluruh ekuatan nasional agar kekuatan tersebut dapat dimobilisasi secara maksimal. PKI dan ormas-ormasnya gigih membela dan menjadi pendukung utama Konsepsi Presiden, karena konsepsi tersebut membuka peluang seluas-luasnya bagi PKI untuk memasuki segala aspek kehidupan pemerintahan dan kenegaraan. Tentang perlunya PKI duduk dalam pemerintahan. Presiden Sukarno dalam pidatonya dengan jelas menyebutkan, bahwa “tidak dapat terus- 5. Ibid Komunisme di Indonesia - JILID IV | 9 menerus mengabaikan suatu golongan yang dalam pemilihan umum mempunyai 6 juta manusia”, dan adalah suatu kenyataan, bahwa “PKI mempunyai banyak pengikut di kalangan kaum buruh” yang sangat penting untuk pembangunan.” Begitu juga pada peringatan Sumpah Pemuda di Istana Negara pada tanggal 27 Oktober 1957 malam. Presiden Sukarno menegaskan, bahwa konsepsi Presiden adalah satu-satunya jalan ke luar dari keadaan kemelut. Kemudian Presiden Sukarno menyimpulkan aliran-aliran Islam, Nasional, dan Komunis harus bersatu dalam Nasakom.? Sebaliknya partai-partai politik yang non dan anti komunis bersikap dan tetap berpendirian menolak, karena tidak mungkin mempersatukan Islam dan Nasionalis dengan Komunis yang atheis dan Marxis yang terkait dengan Komintem. Pendiri partai-partai politik yang menolak itu disebut oleh PKI sebagai “kepala batu”. Partai-partai itu merumuskan penolakannya dengan kalimat, “setuju konsepsi Bung Karno, tetapi tanpa PKT” atau “setuju konsepsi Bung Karno, tetapi Bung Hatta harus menjadi Perdana Menteri”. Kedua perumusan itu pada hakekatnya menolak konsepsi, tegasnya menolak PKI masuk ke dalam kabinet. Begitu juga syarat supaya Bung Hatta menjadi Perdana Menteri, berarti menolak PKI duduk dalam kabinet, karena Bung Hatta dengan tegas menolak PKI. Dengan demikian gagasan Kabinet Gotong Royong yang disebut oleh PKI “sebagai kehendak dan tuntutan rakyat dalam memberi corak demokrasi bagi masyarakat Indonesia”, pada kenyataannya menghadapi sikap pro dan kontra yang justru bisa membawa bangsa Indonesia ke arah perpecahan. Untuk terlaksananya Konsepsi Presiden Sukarno seratus persen, bagi PKI, mengubah imbangan kekuatan adalah kuncinya. PKI berpendapat Konsepsi Presiden tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, bukan karena konsepsinya yang tidak baik, tetapi karena rintangan dari kaum reaksioner serta imbangan kekuatan 6“Laporan Umum kepada Sidang Pleno ke-V CC PKI...”, Harian Rakyat (Lembaran Extra), Tanggal 5 Juli 1957 7.Ibid, tanggal 28 Oktober 1957 10 | Komunisme di Indonesia - JILID IV belum cukup matang untuk mewujudkannya. Untuk mengubah imbangan kekuatan itu, PKI melakukan berbagai upaya. Antara lain membangkitkan, memobilisasi, dan mengorganisasi massa, terutama kaum buruh dan tani. PKI menyebut kaum tani adalah sekutu yang paling terpercaya dari klas buruh Indonesia." Dalam rangka mencapai tujuannya itu, PKI lebih menggiatkan berbagai pendidikan, seperti pendidikan ideologi, politik dan organisasi kepada kader-kademya yang bekerja pada organisasiorganisasi massa yang berada di bawah pengaruh dan pengawasan PKI.’ Dengan digiatkannya pendidikan itu, PKI mengharapkan akan dapat mengembangkan pekerjaan massa, membesarkan kekuatan progresif dan memperluas tersebarnya partai ke seluruh negeri. Dengan demikian akan mengubah imbangan kekuatan, dan konsepsi akan terlaksana sepenuhnya. Upaya lain yang dilakukan oleh PKI adalah menarik apa yang mereka namakan kekuatan “tengah” kedalam front persatuan, sehingga kekuatan “progresif” menjadi lebih besar dan akhirnya dapat mengubah imbangan kekuatan. Untuk mengubah imbangan kekuatan, PKI menempuh berbagai cara. Suatu cara lain yang dilakukan adalah menghidupkan groupgroup. Dalam menghidupkan group-eroup itu, PKI menekankan agar group-group tersebut secara berangsur-angsur mengambil bagian yang aktif dalam aksi-aksi massa di tempat masing-masing, dan ditingkatkan sehingga mampu mengambil inisiatif untuk menggerakkan massa di lingkungannya. Massa yang sudah berhasil digerakkan, selanjutnya di arahkan untuk memperbesar kekuatan progresif. Sementara itu di kalangan politisi timbul anggapan, bahwa konsepsi Presiden Sukarno merupakan kemenangan bagi PKI. PKI yang telah melakukan pengkhianatan dengan pemberontakannya di Madiun tahun 1948, bangkit kembali dan semakin mendekati puncak kekuasaan negara. Dengan mendekati Sukarno, PKI 8. Harian Rakyat, tanggal 12 Juli 1957 9. Ibid Komunisme di Indonesia - JILID IV | 11 mendapat perlindungan dan kesempatan lebih luas untuk memasuki segala bidang kehidupan politik dan kenegaraan, yang tidak mungkin dicapai oleh PKI dengan kemampuan sendiri. Satu-satunya yang menjadi penghambat bagi PKI untuk memasuki kekuasaan pemerintahan adalah Angkatan Darat. Begitu juga di daerah-daerah bergolak di Sumatera dan Sulawesi, Konsepsi Presiden ditanggapi dengan tindakan-tindakan semakin keras menentang pemerintah pusat. Sejak Konsepsi Presiden dipropagandakan untuk dilaksanakan, suasana tegang antara daerah dan pusat semakin meluas. Begitu juga di ibukota, suasana politik makin tegang dan menghangat. Kabinet Ali Sastroamijoyo II tidak mampu lagi menghadapi tuntutan yang satu dengan lainnya saling bertentangan dan mempunyai bobot yang sama beratnya, yaitu antara pengembalian Dwi Tunggal Sukarno - Hatta dan pelaksanaan Konsepsi Sukarno. Oleh karena tuntutan daerah terhadap pemerintah pusat tidak dapat lagi dikompromikan, akhirnya pada tanggal 14 Maret 1957 Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo mengembalikan mandatnya kepada Presiden, dan sejak itu Kabinet Ali II demisioner. Keadaan negara sudah tidak stabil lagi. Karena itu beberapa waktu sebelum mengembalikan mandatnya, Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo menandatangani sebuah dekrit, yang menyatakan Indonesia dalam keadaan darurat dan bahaya perang. Setengah jam setelah menerima mandat tersebut, Presiden Sukarno mengumumkan seluruh wilayah Republik Indonesia dalam keadaan SOB (Staat van Oorlog en Beleg - Negara dalam Keadaan Darurat dan Bahaya perang). 2. Kabinet Karya dan Dewan Nasional Untuk menggantikan Kabinet Ali II, Presiden menunjuk Ketua Umum PNI Suwiryo sebagai formatur kabinet. Presiden Sukarno menjelaskan, tugas formatur yaitu menyusun suatu Zaken Kabinet yang dapat bertindak tegas, cepat, dan aman dalam mengatasi keadaan serta membangun suatu Dewan Nasional yang sesuai dengan 12 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Konsepsi Presiden. Suwiryo dua kali berturut-turut ditugasi sebagai formatur, namun segala upayanya mengalami kegagalan. Sesudah usaha Suwiryo menemui kegagalan, Presiden Sukarno berusaha membentuk kabinet baru pengganti Kabinet Ali Sastroamijoyo II, yang jatuh tidak karena mosi parlemen. Sebagai langkah pertama yang dilakukannya adalah mengadakan pertemuan di Istana Negara, dengan mengundang 69 tokoh politik, 30 wakil APRI dan 10 wakil kepolisian serta kejaksaan Agung." Presiden Sukarno meminta kesediaan mereka ikut dalam kabinet yang akan dibentuknya. Presiden dengan alasan SOB, menunjuk warga negara Ir. Sukarno menjadi formatur guna membentuk suatu Zaken Kabinet Darurat Extra Parlementer, “yang akan bertindak dengan tegas, tepat, dan cepat mengatasi keadaan”. Selain itu, kabinet juga akan membentuk Dewan Nasional sesuai tuntutan Konsepsi Presiden. Dalam pertemuan itu, Presiden mengajukan pertanyaan kepada hadirin, apakah mereka bersedia menerimanya. Sebagian besar dari tokoh-tokoh tersebut secara diam-diam menyatakan persetujuannya, kecuali pemimpin Partai Masyumi, Moh. Natsir yang berani dan tegas menyatakan “tidak bersedia”. Pada bulan April 1957, Presiden Sukarno berhasil membentuk kabinet, tetapi tidak disertai wakil-wakil PKI, meskipun dua menterinya berasal dari organisasi anak PKI. Ir. Juanda Kartawijaya diangkat sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan. Kabinet ini diberi nama Kabinet Karya, dilantik tanggal 9 April 1957. Menteri-menterinya sebagian adalah anggota partai politik, yang dipilih dan bersedia memangku jabatannya secara pribadi. Dengan kata lain, kebijaksanaan politik pemerintah tidak tergantung pada kepentingan partai. Namun, kabinet ini belum memenuhi tuntutan Konsepsi Presiden, yang menginginkan dibentuknya Kabinet Gotong Royong yang bertumpu pada 4 partai besar (“kabinet kaki empat”), yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI. 10. Iwa Kusuma Sumantri, SH., Prof., Sejarah Revolusi Indonesia Masa Mempertahankan Keutuhan Negara. Jilid III, (tanpa penerbit), Jakarta 1985, hal. 89 11. Ibid Komunisme di Indonesia - JILID IV | 13 Inti Kabinet Karya adalah PNI dan NU, yang masing-masing menyertakan empat menteri. Masyumi yang bersimpati kepada Dewan-dewan Daerah (PRRI/Permesta), menolak anggotaanggotanya didudukkan dalam kabinet, dan akan memecat apabila ada yang menerimanya. Sebaliknya PKI yang telah tersisih dari kekuasaan pemerintahan sejak peristiwa Madiun tahun 1948, sangat berambisi menduduki jabatan menteri, tetapi tidak diberi tempat dalam kabinet. Namun di antara menteri-menteri kabinet itu, yakni Sujarwo SH (BTI) adalah simpatisan PKI. Sementara itu APRI menyertakan tiga anggotanya untuk menduduki jabatan menteri. Kabinet Karya tersebut belum mencerminkan semua fraksi yang telah mencapai perimbangan di parlemen. Dengan demikian, pembentukan Kabinet Gotong Royong dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, sebagaimana yang diinginkan oleh Konsepsi Presiden, belum menjadi kenyataan. Menurut PKI, Kabinet Gotong Royong belum berhasil dibentuk adalah disebabkan sikap Masyumi, yang disebut PKI sebagai kepala batu dan sikap NU yang ragu-ragu. Namun, yang terpenting bagi PKI ialah PNI secara tegas menyokong Konsepsi Presiden, dan pembentukan apa yang mereka isyukan “kabinet reaksioner” yang akan dipimpin oleh Bung Hatta dapat dicegah serta Masyumi terisolir. Terisolirnya Masyumi dari pemerintahan, sangat menguntungkan bagi PKI dalam upayanya mengubah imbangan kekuatan. Sesudah Kabinet Karya dilantik, Pemerintah Juanda dengan kekuatan SOB segera melaksanakan programnya. Prioritas pertama yang dikerjakan adalah membentuk Dewan Nasional, yang diinginkan oleh Presiden Sukarno. Pada bulan Mei 1957, Pemerintah Juanda telah berhasil membentuk Dewan Nasional dengan ketuanya Presiden Sukarno. Pembentukan Dewan Nasional disahkan dengan Undang- Undang Darurat No.7 tahun 1957 tanggal 6 Mei 1957 tentang Dewan Nasional.” Dewan ini selain akan berfungsi mendampingi dan memberi kewibawaan kabinet, juga sebagai jembatan antara 12. Kitab Himpunan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia, Kementerian Penerangan, Jakarta. 14 | Komunisme di Indonesia - JILID IV masyarakat dengan pemerintah. Tugas Dewan Nasional adalah memberikan nasehat kepada pemerintah mengenai soal-soal pokok kenegaraan dan kemasyarakatan, baik atas permintaan pemerintah maupun atas inisiatif sendiri, guna melancarkan jalannya roda pemerintahan dan menjaga stabilitas politik menuju pembangunan negara. Dewan Nasional dibentuk untuk menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat, yang kemudian dikenal dengan golongan fungsional atau karya. Mengenai kedudukan Dewan Nasional, Presiden Sukarno menjelaskan kedudukannya lebih tinggi dari pada kabinet. Kedudukan tersebut diberikan, menurut Presiden, karena Dewan Nasional mencerminkan seluruh bangsa, sedang kabinet hanya mencerminkan parlemen saya. Pembentukan Dewan Nasional! disetujui dan didukung oleh PKI, karena Dewan Nasional merupakan alat politik baru bagi rakyat. Dengan adanya Dewan tersebut, Presiden akan dapat mendengar secara langsung perasaan, pikiran, dan keingihan rakyat serta membicarakannya secara kolektif. Selain itu, juga akan sangat membantu pekerjaan pemerintah, terutama dalam menjaga agar garis pokok mengenai politik anti kolonialisme, politik meluaskan demokrasi, dan membela perdamaian dunia tidak menjadi kabur, karena tenggelam dalam detail pekerjaan-pekerjaan eksekutif." Pada tanggal 14 Juni 1957, kabinet melangsungkan sidangnya, dihadiri oleh Presiden Sukarno, untuk merampungkan pembentukan Dewan Nasional. Dalam sidang yang berlangsung sejak pagi hari hingga pukul 01.30 dinihari itu, telah berhasil disusun komposisi anggota dewan, kecuali beberapa kursi yang masih kosong untuk sementara. Dewan Nasional diketuai oleh Presiden Sukarno, dan Ruslan Abdulgani sebagai Wakil Ketua merangkap Sekretaris Jenderal. Dewan Nasional beranggotakan 43 orang, termasuk ketua dan wakil ketuanya. Selanjutnya pada sidang kabinet tanggal 10 Juli 1957, anggota Dewan Nasional telah tersusun seluruhnya. 13.“Laporan Umum kepada Sidang Pleno ke-V CC PKI...dst”, Harian Rakyat (lembaran extra), tanggal 5 Juli 1957. Komunisme di Indonesia - JILID IV | 15 Pengangkatan anggota Dewan Nasional ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 158 tahun 1957, yang mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 1957. Susunan anggota Dewan Nasional tersebut antara lain: Ruslan Abdulgani, sebagai Wakil Ketua Wakil Perdana Menteri, sebagai Anggota Kepala Staf Angkatan Darat, sebagai Anggota Kepala Staf Angkatan Laut, sebagai Anggota Kepala Staf Angkatan Udara, sebagai Anggota Jaksa Agung, sebagai Anggota . Kepala Kepolisian Negara, sebagai Anggota. Dalam Dewan Nasional itu, wakil-wakil APRI dan Polisi duduk sebagai anggota ex-officio (belum sebagai golongan fungsional), yaitu Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal AH. Nasution, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya Subijakto, Kepala Staf Angkatan Udara Komodor Suryadi Suryadarma, dan Kepala Kepolisian Negara Sukanto. Begitu juga Jaksa Agung Suprapto serta seorang Wakil Perdana Menteri yang akan dijabat oleh ketiga Wakil Perdana Menteri secara bergiliran,” kedudukanya sama dengan wakil-wakil APRI. Anggotaanggota Dewan Nasional diumumkan dan dilantik secara resmi oleh Presiden Sukarno pada tanggal 12 Juli 1957 di Istana Negara. Terbentuknya Dewan Nasional, tidak hanya memperkuat otoritas Presiden Sukarno (karena telah mempunyai saluran dengan kabinet), tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai forum atau pendukung terhadap segala ide-ide dan konsepsinya. Dewan Nasional juga dimaksudkan untuk menyaingi partai politik dan parlemen serta menjadi kekuasaan alternatif, karena pembentukan dewan itu didasarkan pada penggolongan dalam masyarakat, yaitu golongan fungsional. Keinginan Presiden Sukarno memfungsionalkan masyarakat dilatarbelakangi oleh jatuh bangunnya kabinet yang berdasarkan pada sistem demokrasi parlementer. NAN 14. Kabinet Karya, Triwulan 111957, Kementerian Penerangan Republik Indonesia, Jakarta, hal. 203-204. 15. Harian, Rakyat, 17 Juni 1987 16 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Meskipun Dewan Nasional hanya berfungsi sebagai dewan penasehat, tetapi karena ketuanya Presiden/Panglima Tertinggi yang menyampaikan nasehat-nasehat dewan kepada pemerintah, pengaruh dewan sangat besar terhadap pemerintah. Dalam perkembangan dewan itu kemudian, kedudukan Sukarno selaku ketua Dewan Nasional dimanfaatkan untuk melicinkan jalan dalam menggeser kekuasaan dari kabinet kepada Sukarno selaku presiden. Kabinet Karya di bawah Perdana Menteri Juanda, ternyata belum memenuhi keinginan Sukarno, karena belum sesuai dengan yang dituntut oleh konsepsinya. Kabinet Gotong Royong yang seharusnya PKI ikut serta, belum terlaksana. Mengenai perlunya PKI duduk dalam kabinet, karena Konsepsi Presiden Sukarno menghendakinya, “bahwa tidak dapat. terus-menerus mengabaikan suatu golongan yang dalam pemilihan umum mempunyai suara 6 juta manusia”. PKI mempunyai banyak pengikut kaum buruh (golongan fungsional), yang penting untuk pembangunan." Untuk melaksanakan konsepsi itu sepenuhnya, Presiden Sukarno berusaha mengerahkan dukungan rakyat, dengan melancarkan apa yang dinamakannya Gerakan Hidup Baru (GHB - New Life Movement). Gerakan ini bertujuan melaksanakan revolusi mental, dengan merombak cara berpikir, cara bekerja, cara berjuang, dan cara hidup rakyat. Menurut Bung Karno, Gerakan Hidup Baru sangat diperlukan sebagai persiapan dalam membangun masyarakat yang dicita-citakan oleh Proklamasi “45. Namun, GHB tersebut tidak mendapat sambutan yang antusias dari rakyat. Karena itu Presiden mengangkatnya menjadi usul Dewan Nasional untuk diselenggarakan oleh pemerintah. Ternyata anjuran Presiden itu hanya didukung oleh PKI dan ormas-ormasnya." 16. “Laporan Umum kepada Sidang Pleno ke-V CC PKI...", Harian Rakyat (Lembaran Extra), tanggal 5 Juli 1957 17. Keputusan Sidang II Dewan Nasional tanggal 13 Juli 1957 18. “Luaskan Aksi-aksi Kaum Tani untuk mengembangkan kekuatan Progresif”, Suara Tani, Th. VIII, No. 10/11, Oktober 1957, hal. 15 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 17 Masuknya PKI ke dalam Dewan Nasional, sangat tidak disetujui oleh partai-partai politik non dan anti komunis. Namun, Sukarno memihak PKI dan mengadakan pendekatan terhadap partai-partai politik itu, dengan mempergunakan pengaruh dan kewibawaannya. Upaya Sukarno berhasil, meskipun partai-partai menerima PKI dengan terpaksa dan dengan segala keberatan-keberatannya. Sementara itu pergolakan daerah terus berlangsung dan semakin kuat. Keadaan ekonomi dan keuangan menjadi kacau, sebagai akibat situasi politik yang tidak stabil tersebut. Pemerintah Juanda berusaha mengatasi dua persoalan pokok yang sedang dihadapi, yaitu menormalisasi hubungan pusat daerah dan ekoriomi keuangan, dan mengutuhkan perpecahan Angkatan Darat yang telah membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Atas usul Dewan Nasional, Kabinet Juanda mengadakan Musyawarah Nasional (Munas), sebagai upaya menghindarkan perpecahan nasional dan menyelesaikan masalah pertentangan antara daerah-daerah yang bergolak dengan pemerintah pusat secara damai. Munas ini berlangsung pada tanggal 9 - 14 September 1957 di Jakarta. Munas tidak berhasil menciptakan kerukunan nasional, karena wakil-wakil daerah lebih menekankan pada masalah pemulihan kepemimpinan Dwi Tunggal Sukarno-Hatta. Namun, seluruh upaya itu sia-sia, karena perbedaan pandangan dan sikap antara kedua pemimpin itu sudah terlalu jauh dan tidak dapat dipertemukan lagi. PKI menolak dikembalikannya kerjasama antara Bung Karno dan Hatta, dan menolak kembalinya Bung Hatta dalam pemerintahan. PKI menuduh Hatta sebagai otak reaksioner Indonesia. PKI yang telah mendapat “pengawalan” dari Bung Karno, mulai melancarkan fitnah terhadap lawan-lawan politiknya. Untuk mencapai tujuan dan tuntutan politiknya, PKI melakukan politik “belah bambu”,” yaitu menjunjung Bung Karno tetapi menginjak Bung Hatta (termasuk tokoh-tokoh Masyumi dan PSI). 19. Arti sebenarnya, satu kaki meningjak belahan bambu, dua tangan mengangkat belahan yang lain 18 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Sikap PKI tersebut dapat dipahami, karena dengan kembalinya Hatta dalam pucuk tertinggi pemerintahan, kesempatan bagi orang-orang komunis untuk menyusup ke dalam badan-badan pemerintahan akan sangat terbatas, bahkan dapat dikatakan tertutup. Bagi PKI, kesempatan terbaik untuk memasuki bidang pemerintahan dan kenegaraan yang seluas-luasnya adalah berlindung dan memanfaatkan pengaruh serta kewibawaan Presiden Sukarno. Untuk melicinkan jalan mencapai tujuannya, PKI mengadakan kerjasama dengan kekuatan-kekuatan politik yang tidak anti PKI, dengan memanipulasi semboyan “persatuan nasional di atas segalagalanya”. Menurut PKI, dalam masyarakat Indonesia terdapat tiga kekuatan pokok, yaitu kekuatan kaum kepala batu, kekuatan kaum progresif, dan kekuatan kaum lemah. Ketiga kekuatan itu, antara satu dengan yang lainnya juga terdapat pertentangan yang tajam. Dalam menghadapi pertentangan-pertentangan itu, PKI mengembangkan kekuatan kaum progresif dan bekerja sama memencilkan kekuatan kaum kepala batu (maksudnya Masyumi dan PSI). Garis politik ini dengan tegas dipegang oleh PKI sejak Sidang Pleno IV CC PKI bulan Juli 1956, terutama menyingkirkan Masyumi dan PSI. Sesudah Munas gagal menciptakan kerukunan persatuan nasional, Presiden melalui Dewan Nasional mengusulkan kepada kabinet untuk mengadakan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pada tanggal 25 November 1957 Musyawarah Nasional Pembangunan dilangsungkan di Jakarta, dihadiri oleh tokoh-tokoh politik, militer, dan daerah. Namun, di tengah berlangsungnya musyawarah, pada tanggal 30 November 1957 terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno, yang terkenal dengan Peristiwa Cikini. Meskipun terjadi peristiwa itu, Munap tetap dilanjutkan. Namun, peristiwa itu telah mendorong Sukarno untuk menempuh jalan sendiri. Wakil-wakil daerah kembali mendesak agar kerjasama Dwi Tunggal Sukarno-Hatta dilaksanakan dalam satu kabinet presidensial atau zaken kabinet dengan Bung Hatta sebagai perdana menterinya. Desakan ini gagal mendapat dukungan suara bulat. Musyawarah Nasional Pembangunan yang ditutup Komunisme di Indonesia - JILID IV | 19 pada tanggal 4 Desember 1957, juga gagal menciptakan kerukunan persatuan nasional sebagaimana yang diidamkan oleh rakyat. Dalam suasana politik yang makin memburuk itu, Dewan Nasional mengusulkan kepada kabinet untuk memperpanjang berlakunya keadaan darurat perang, sebagai upaya mengatasi situasi kemelut politik dan keamanan. Usul Dewan disetujui dan diterima oleh kabinet. Pada tanggal 18 Desember 1957 Presiden Sukarno mengumumkan berlakunya Undang-Undang No. 74 tahun 1957, yang menyatakan seluruh wilayah Republik Indonesia dalam keadaan darurat dan bahaya perang (SOB). Pengumuman negara dalam bahaya, tidak hanya memberi peluang bagi tujuan-tujuan politik AD, tetapi juga sebagai langkah pertama bagi Sukarno membina kekuasaan pribadinya.” Memasuki tahun 1958, suasana politik sudah makin memburuk. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia makin terancam ke arah perpecahan. Gagalnya Munas dan Munap telah mendorong beberapa pemimpin militer daerah dan tokoh-tokoh politik pusat dan daerah yang beroposisi makin menentang pemerintah pusat. Pada tanggal 10 Februari 1958, tokoh Dewan Banteng Letnan Kolonel Achmad Husein mengeluarkan ultimatum kepada Pemerintah Pusat, agar Kabinet Juanda dibubarkan dalam 5 x 24 jam, dan menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden. Sebagai pengganti Kabinet Juanda segera dibentuk kabinet yang kuat dan berwibawa di bawah pimpinan Dwi Tunggal Sukarno-Hatta. Apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi, sebuah pemerintahan baru akan dibentuk di Padang. Pemerintah Juanda tidak ingin tunduk kepada ancaman itu dan memberi jawaban tegas, ultimatum ditolak. Tindakan tegas pemerintah di jawab oleh Dewan Banteng dengan tantangan yang lebih keras. pada tanggal 15 Februari 1958 petang, Kolonel Achmad Husein melalui radio mengumumkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang, dengan tokoh 20. pne sgid igno Sebuah Biografi Politik, Sinar Harapan, Cetakan Pertama, 20 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Masyumi Syafrudin Prawiranegara sebagai perdana menterinya. Pada tanggal 17 Februari 1958, dua hari setelah berdirinya PRRI, Komandan Komando Daerah Militer Sulawesi Utara Letnan Kolonel D.J. Somba di Manado menyatakan memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat, dan mendukung PRRI. Selain itu diumumkan bahwa Dewan Manguni dan Perjuangan Semesta (Permesta) diaktifkan kembali. Untuk menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari perpecahan dan kehancuran, maka pemerintah Juanda melakukan tindakan tegas terhadap PRRI/Permesta. Pada bulan Maret 1958 Pemerintah telah memutuskan, bahwa dalam menghadapi pemberontakan itu tidak ada jalan lain, selain memakai kekerasan. Pemerintah kemudian melancarkan operasi-operasi militer terhadap PRRI/Permesta, karena mereka telah menutup upaya-upaya damai. PKI mendukung keputusan tersebut dan menyambutnya sebagai kemenangan, karena tokohtokoh pendukung pemberontakan itu adalah lawan-Iawan politik mereka. Masyumi dan PSI sejak beberapa tahun itu telah lebih banyak melakukan politik oposisi terhadap Presiden Sukarno. Hampir seluruh kebijaksanaan Presiden Sukarno hanya dinilai dari segi negatifnya saya. Kedua partai ini secara frontal menyerang kebijaksanaan-kebijaksanaan, pribadi dan kehidupan harian, bahkan hal-hal yang menyangkut rumah tangga Presiden Sukarno. Serangan-serangan itu hampir tidak ada hentinya, baik secara organisasi melalui DPR maupun melalui pers dan ceramahceramah.” Berbeda dengan kedua partai itu, PKI senantiasa berlindung kepada Sukarno, baik sebagai Presiden maupun selaku pribadi. Siapa yang menyerang Sukarno, PKI akan “nimbrung” membalas serangan-serangan itu. PKI selalu “mengipas-ngipas” dan 21. Prof. Syaifuddin Zuhri, Berangkat dari Pesantren, Gunung Agung, Cetatakn Pertama, Jakarta MCMLXXXVII 989), hal. 525-526 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 21 “membakar-bakar” serta membela Bung Karno. PKI melihat suatu peluang emas, yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sebagai manusia, apalagi sebagai penguasa, Presiden Sukarno tidak senang dan tidak sanggup melawan serangan dari musuh-musuhnya secara terus-menerus.” Permusuhan yang dilakukan oleh partai-partai oposisi itu, mendorong Presiden Sukarno mencari sekutu untuk mendukung ide-ide dan konsepsinya, dan juga untuk menghadapi lawan-lawan politiknya. Satu-satunya kekuatan yang dilihat oleh Sukarno yang dapat diandalkan menjadi pendukung dan pembela segala gagasan politiknya adalah PKI. Sukarno dan PKI sama membenci Masyumi dan PSI, meskipun berbeda yang menjadi latar belakangnya. Dalam situasi yang demikian, PKI yang ideologinya lebih jahat dari pada pihak oposisi, dapat bermain sandiwara dengan bersikap hipokrit (munafik), berpura-pura sebagai sekutu yang terpercaya. PKI kemudian bertingkah laku bagaikan musang berbulu ayam, karena falsafah perjuangannya ialah “tujuan menghalalkan cara”.” PKI menggunakan peluang yang terbuka untuk melikuidasi Masyumi dan PSI, dengan tujuan menggeser kedudukan dan mengubah imbangan kekuatan. Sejak awal tahun 1958, Sukarno mulai mengembangkan persekutuannya dengan PKI. Sementara itu persekutuan dengan TNI-AD tetap dipelihara dan dipertahankan, karena keduanya saling membutuhkan. TNI membutuhkan hak kekuasaan Presiden yang dapat memberikan kepada TNI peranan politik, sebaliknya Presiden Sukarno juga membutuhkan dukungan TNI,” terutama dalam upaya-upaya merealisasi konsepsi dan gagasan demokrasi terpimpinnya. Namun, tidak dapat dipungkiri, pengembangan persekutuan dengan PKI juga dimaksudkan oleh Sukarno untuk mengimbangi TNI, yang telah tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan utama politik di Indonesia. Meskipun TNI tidak radikal, 22. Ibid 23. Ibid 24. John D. Legge, Op.Cif, hal. 341-342 22 | Komunisme di Indonesia - JILID IV tetapi Sukarno sangat mengkhawatirkan TNI yang mungkin akan menghapuskan kebebasannya. Sukarno melihat, persekutuannya dengan TNI dalam banyak hal tidak mantap. Dalam beberapa persoalan kenegaraan yang sangat penting, Presiden Sukarno dan TNI kuat sependapat dan bersatu. Namun, dalam beberapa persoalan politik, antara Sukarno dan TNI terdapat pertentangan yang tajam. Sebaliknya TNI khususnya pimpinan AD sangat khawatir terhadap kecenderungan Sukarno kepada PKI. 3. Kembali ke UUD 1945 Pada pertengahan tahun 1958, Presiden Sukarno telah mempunyai gambaran yang lebih jelas tentang bentuk perubahan onstitusi yang diinginkannya. Masalah mendasar yang dilihat oleh Sukarno dalam perubahan konstitusi itu adalah prinsip perwakilan kekaryaan dalam parlemen. Sejak pertengahan tahun 1958 itu, dalam Dewan Nasional telah mulai dibahas tentang pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, yang sesuai dengan yang diinginkan oleh konsepsi Presiden. Baik Presiden Sukarno maupun tokoh-tokoh politik non partai, pada mulanya menginginkan agar seluruh canggotaan DPR terdiri atas perwakilan golongan fungsional.” Ketika masalah tersebut dibicarakan dalam sidang Dewan Nasional, ternyata wakil-wakil partai politik hanya dapat menyetujui 5096 eanggotaan DPR itu wakil-wakil golongan fungsional. Keputusan sidang Dewan Nasional pada bulan Agustus 1958 menyatakan Dewan Nasional mengusulkan kepada pemerintah, bahwa 5096 keanggotaan DPR terdiri atas wakil-wakil golongan fungsional. Usul Dewan Nasional diterima dan disetujui oleh pemerintah. Namun untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin itu, Sukarno membutuhkan dukungan pemimpin-pemimpin partai politik. Untuk mendapat dukungan tersebut, ternyata Sukarno mengalami kesulitan. Karena partai-partai politik, terutama PKI, 25. Dr. A.H. Nasution, Memenubi Panggilan Tugas, Jilid 4, Cetakan Pertama, Gunung Agung, Jakarta, MCMLXXXIV, hal. 279 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 23 menginginkan wakil-wakil golongan fungsional itu hanya sepertiga dari jumlah keseluruhan anggota DPR, dan itupun harus dipilih melalui pemilihan umum? Oleh karena adanya oposisi dari partaipartai politik itu, Presiden Sukarno mundur dari keputusan Dewan Nasional dan menyetujui hanya sepertiga anggota DPR berasal dari golongan fungsional. Sementara itu Dewan Nasional membentuk suatu panitia perumus, yang ditugasi merumuskan sebuah konsep dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Panitia perumus ini diketuai oleh Ruslan Abdulgani, dengan anggota antara lain Mayor Jenderal AH. Nasution. Pada bulan Agustus itu juga, panitia telah berhasil merumuskan suatu rancangan Rencana Usul Dewan Nasional kepada Kabinet Juanda, yang berisi tentang tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai terlaksananya Demokrasi Terpimpin tersebut.” Perlu diketahui, masalah yang dibicarakan dalam panitia perumus Dewan Nasional tersebut adalah sistematisasi konsep golongan fungsional, cara perwakilan di DPR, dan badan-badan lainnya. Pembicaraan kemudian meningkat kepada soal Undang- Undang Dasar yang cocok bagi RI, yaitu apakah UUDS 1950 dengan sistem parlementer atau UUD 1945 dengan sistem presidensial. Partai-partai politik dan ormas-ormasnya cenderung mempertahankan UUDS 1950. Sebaliknya, KSAD menghendaki UUD 1945 diberlakukan kembali. Menjelang HUT Proklamsi RI tahun 1958, KSAD Mayjen AH. Nasution yang juga mewakili APRI dalam (panitia perumus) Dewan Nasional, secara resmi mengajukan usul tertulis kepada Dewan Nasional, dan Pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nasution berpendapat, UUD 1945 merupakan kerangka yang cocok bagi Demokrasi Terpimpin. Namun, Presiden Sukarno dan 26. John D. Legge, Op. Cit, hal. 342-343 27. Dr. A.H. Nasution, Op. Cit, hal. 279 28. Dr. A.H. Nasution, Op. Cig Jilid 4, hal, 303 24 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Kabinet Juanda masih ragu-ragu untuk menerima usul pimpinan Angkatan Darat itu.” Sementara itu terjadi perkembangan politik, karena di Dewan Nasional terjadi perubahan imbangan keanggotaan. Perubahan imbangan kekuatan ini adalah konsekuensi dari masuknya golongan fungsional yang berafiliasi dengan partai-partai politik. Dalam suasana yang demikian, pada tanggal 21 - 23 Oktober 1958 Dewan Nasional melangsungkan sidang-sidangnya untuk merumuskan Demokrasi Terpimpin. Dalam rangka melaksanakan Demokrasi Terpimpim tersebut, pada sidang Dewan Nasional ke-11 tanggal 22 Oktober 1958 tercapai konsensus tentang penyederhanaan kepartaian, perubahan Undang-Undang Pemilihan Umum, dan pembentukan Front Nasional (baru). Perubahan Undang-Undang Pemilihan Umum dimaksudkan untuk menyempurnakan perwakilan di dalam DPR. Dengan demikian, keanggotaan DPR selain terdiri atas wakil-wakil partai politik, juga terdiri atas wakil-wakil golongan fungsional. Perubahan Undang-Undang Pemilu disesuaikan dengan sistem “dwita pilih”, yaitu kepada setiap pemilih diberikan hak suara dua kali (sekali untuk memilih calon wakil partai dan sekali lagi untuk memilih calon wakil golongan fungsional). Dengan menggunakan sistem “dwita pilih” ini, seperdua dari jumlah anggota DPR yang ditetapkan akan mewakili golongan fungsional. Dengan adanya situasi baru itu, Dewan Nasional memutuskan bahwa sebagai alat demokrasi adalah: a. Partai - partai politik yang sudah disederhanakan. b. Golongan fungsional, dan c. Front Nasional (yang akan dibentuk) Namun, Front Nasional yang akan dibentuk itu sudah barang tentu bukan Front Nasional yang terdiri atas golongan fungsional, karena Front Nasional itu merupakan hasil kompromi dari wakil-wakil golongan fungsional di Dewan Nasional, yang sebagian besar berasal dari partai-partai politik. Adapun perincian golongan fungsional dalam Komunisme di Indonesia - JILID IV | 25 masyarakat yang diusulkan oleh Dewan Nasional kepada pemerintah, dirinci dalam tujuh angkatan fungsional sebagai berikut: Angkatan Buruh/Pegawai Angkatan Tani Angkatan Pengusaha Nasional Angkatan Bersenjata yaitu: 1) Angkatan Darat 2) Angkatan Laut 3) Angkatan Udara 4) Polisi 5) Veteran, OPR dan OKD Angkatan Alim-Ulama yaitu: 1) Agama Islam 2) Agama Kristen Protestan 3) Agama Katholik 4) Agama Hindu Bali 5) Agama Budha Angkatan Proklamasi 17 Agustus 1945 Angkatan Muda yaitu: 1) Cendekiawan 2) Guru dan Pendidik 3) Seniman 4) Wartawan 5) Daerah-daerah 6) Pemuda 7) Wanita 8) Warga Negara Peranakan.” Sampai menjelang akhir Oktober 1958, usul resmi pimpinan Angkatan Darat belum mendapat tanggapan dari Presiden maupun dari pemerintah. Karena itu pada peringatan Hari Sumpah Pemuda 29. Keputusan Sidang XII Dewan Nasional tanggal 19-21 November 1958 (Lampiran Surat Ketua Dewan Nasional No. 1422/DN/58 tanggal 21 November 1958 kepada Perdana Menteri RI, Ir. Juanda, hal. 2 26 | Komunisme di Indonesia - JILID IV tanggal 28 Oktober 1958, Mayor Jenderal A.H. Nasution melalui dua menteri wakil APRI dalam kabinet, yaitu Menteri Pelayaran Kolonel Mohammad Nazir dan Menteri Negara Urusan Stabilisasi Ekonomi Kolonel Suprayogi, meminta ketegasan Presiden Sukarno mengenai usul Angkatan Darat. Presiden Sukarno, kemudian menyatakan persetujuannya kembali ke UUD 1945. Sementara itu situasi politik dan keamanan di tanah air sejak awal 1959 berangsur-angsur makin membaik. Partai Masyumi dan PSI yang terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta, tersisih sebagai kekuatan politik. Meskipun NU sebagai partai Islam yang cukup besar masih berdiri, tetapi dengan tersisihnya Masyumi dari politik nasional, merupakan kemunduran yang parah bagi kekuatan politik golongan Islam.” Dengan demikian, Sukarno tidak merasa takut akan tantangan Islam.” Berbeda dengan PKI, ketika pengaruh partai-partai politik pada umumnya makin mundur, pengaruh PKI justru sebaliknya. Karena PKI yang tersisih dari kekuasaan pemerintah sejak pemberontakan Madiun 1948, PKI terhindar dari tanggungjawab pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, PKI mampu menyusun program khusus yang menarik bagi massa baik di pedesaan maupun di perkotaan. Dengan demikian jumlah anggotanya semakin bertambah. PKI menyadari, kekuatannya tidak bergantung pada kabinet dan parlemen, tetapi pada massa pendukungnya. PKI telah mempersiapkan diri dan menunggu kesempatan untuk memainkan peranan dalam gelanggang politik nasional dengan dukungan keterpaduan organisasi, jumlah anggota dan kontrol atas anak organisasi (ormas-ormas) di kalangan buruh, tani, pemuda, wanita, dan lain-lain. Jalan yang ditempuhnya adalah memanfaatkan momentum ketika terjadi isyu pro dan kontra kembali ke UUD 1945. PKI 30. John D. Legge, Op.Cit, hal. 353 31. Ibid 32. Ibid, hal. 341 Komunisme di Indonesia -JILIDIV | 27 memilih mendukung kelompok pendukung kembali ke UUD “45 dengan tafsiran dan kepentingan politiknya. Setelah kembali ke UUD 1945, dan lahirnya pidato Penemuan Kembali Revolusi Kita tahun 1959, PKI pada bulan September 1960 menyatakan menerima UUD Negara Republik Indonesia yang di dalamnya memuat dasar-dasar negara yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, Kedaulatan Rakyat, Perikemanusiaan dan Keadilan Sosial. Mengenai Pancasila, PKI berpendapat bahwa pedoman mengartikan Pancasila adalah penegasan-penegasan yang dikemukakan oleh Presiden Sukarno dalam pidato “Lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1945”, dan pidato Presiden di depan Majelis Umum PBB, “Membangun Dunia Kembali” Dari pernyataan ini jelas bahwa PKI mengaku mendukung UUD “45 tetapi mengakui Pancasila 1 Juni 1945, yang masih merupakan pemikiran pribadi Ir. Sukarno. Pada saat itu tidak pernah ada orang ataupun lembaga yang memikirkan kerancuan statement PKI itu, mungkin terpukau suasana revolusi. Tanpa disadari peristiwa ini memberikan peluang kepada PKI untuk meneruskan program-programnya. 34. Statement CC PKI tentang Memperkuat Sikap Politbiro CC PKI terhadap Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959 28 | Komunisme di Indonesia - JILID IV BAB II OFENSIF MANIPOLIS PKI DI PELBAGAI BIDANG 1. Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) Sesudah UUD 1945 diberlakukan kembali, Presiden Sukarno selain melengkapi lembaga-lembaga kenegaraan berdasar UUD 1945, juga memandang perlu adanya haluan politik dan haluan ideologi dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Haluan politik dan ideologi itu diuraikan oleh Presiden Sukarno dalam pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1959 dengan judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Pidato kenegaraan itu selain dimaksudkan oleh Presiden sebagai pertanggungan jawab, juga sebagai penunjuk arah yang harus ditempuh oleh bangsa dan negara Indonesia dalam perjuangan menyelesaikan Revolusi Nasional. “Penemuan Kembali Revolusi Kita” disambut hangat oleh PKI. Dukungan PKI terhadap “Penemuan Kembali Revolusi Kita” dinyatakan dalam Kongres Nasional VI PKI pada bulan September 1959 di Jakarta. Presiden Sukarno kemudian menyerahkan pidatonya itu kepada Panitia Kerja DPA di bawah pimpinan D.N. Aidit, untuk dirumuskan menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hasil rumusan Panitia DPA itu diberi nama Manifesto Politik Republik Indonesia disingkat Manipol. Sistimatisasi Manipol itu didasarkan pada tesis PKI Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia (MIRI) yang sudah dirumuskan dalam tahun 1957.2 Semua kader dan anggota massa PKI diperintahkan oleh DN. Aidit untuk melaksanakan Manipol sebagai program sendiri karena ada peluang politis yang dapat diperoleh. 1. B.M. Diah, Meluruskan Sejarah, Pustaka Merdeka, Edisi Pertama, Jakarta, 1987, hal. 127 2. Nugroho Notosusanto (editor), Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969, Balai Pustaka, Cetakan Ketiga, Jakarta, 1985, hal. 3 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 29 Untuk memperjelas hubungan antara MIRI dengan Manipol dapat dilihat dari perbandingan di bawah ini: MIRI (1957) MANIPOL (1959) Bab II. Revolusi Indonesia, Pasal II. Persoalan-persoalan pokok 2. Soal-soal pokok Revolusi Revolusi Indonesia. Indonesia (hal. 50) 5. Musuh-musuh Revolusi A. Tentang sasaran pokok atau musuh Indonesia. pokok daripada Revolusi Indonesia 1. Dasar/tujuan dan kewajiban (hal. 51 Revolusi Indonesia. B. Tentang tugas-tugas Revolusi 2. Kekuatan-kekuatan sosial Indonesia (hal. 5) Revolusi Indonesia C. Tentang tenaga-tenaga penggerak 3. Sifat Revolusi Indonesia. atau kekuatan pendorong Revolusi Indonesia 4. Hari depan Revolusi Indonesia D. Tentang watak Revolusi Indonesia E. Tentang perspektif daripada Revolusi Manipol adalah wajah baru dari MIRI yang mengandung program-program PKI. Panitia Kerja DPA menyimpulkan ada 5 prinsip pokok kebijaksanaan dalam Manipol yaitu: Undangundang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. Kelima prinsip pokok kebijaksanaan tersebut disingkat menjadi USDEK. Manifesto Politik hasil perumusan DPA itu, oleh MPRS ditetapkan menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada tanggal 19 November 1960 melalui Ketetapan MPRS No. 1/MPRS/1960. Ironisnya, Manipol sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara berlaku tidak hanya untuk masa 5 tahun sesuai ketentuan UUD 1945, tetapi untuk masa tidak terbatas. Manipol- Usdek kemudian dikaitkan dengan dasar negara Pancasila, sehingga 30 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Pancasila, Manipol dan Usdek menjadi satu rangkaian pola ideologi Demokrasi Terpimpin. Manipol-Usdek dimasyarakatkan dengan slogan pelaksanaan Pancasila. Anti Manipol berarti anti Pancasila dan anti Nasakom adalah anti Pancasila. Selanjutnya oleh PKI ditambahkan, anti Nasakom berarti anti Bung Karno. PKI mengaku berdiri di barisan yang paling depan dan paling bersungguh-sungguh menjalankan program Manipol yang telah disesuaikan dengan program PKI. Untuk mempengaruhi massa, PKI melakukan aksi-aksi dengan melontarkan pelbagai tuduhan dan fitnah kepada orang, kelompok, atau lembaga yang bersikap waspada terhadap konsep Manipol, sebagai manipolis munafik. Menurut PKI, “manipolis munafik” adalah mereka yang mengaku manipolis tetapi suka akan Amerikanisme, menentang hal-hal yang berkaitan dengan politik luar negeri terutama dalam perjuangan anti kapitalisme dan imperialisme Amerika Serikat. Upaya PKI melakukan ofensif manipolis dilakukan secara sistematis yang dimulai sejak Kongres Nasional tahun 1959 dengan menyusun rencana yang mereka sebut “Plan-Partai” yang berlaku untuk seluruh tubuh PKI. Plan Partai ditetapkan dengan tujuan untuk menjadikan PKI sebagai partai kader dan partai massa sekaligus. Untuk pelaksanaan ini dibentuk sebuah aparat khusus yang disebut Biro Plan (Bi Plan) pada tingkat Comite Seksi. Biro ini berhasil menyusun rencana sebagai berikut: Plan pertama dinamakan “Plan Tiga Tahun” di bidang organisasi dan ideologi (1958-1961) yang mengutamakan bidang organisasi sebagai kegiatan pokok. Plan kedua yang dinamakan “Plan Tiga Tahun” dibidang ideologi dan organisasi berjangka waktu 1961-1964, yang mengutamakan bidang ideologi sebagai kegiatan pokok. Plan ketiga yang ditetapkan pada Kongres VII PKI pada tahun 1962, dinamakan dengan “Plan Empat Tahun” di bidang kebudayaan, ideologi, dan organisasi, untuk jangka waktu 1964 - 1968, yang mengutamakan bidang kebudayaan. Komunisme di Indonesia - JILID IV | 31 Plan keempat tahun terakhir sebagai periode pemanasan atau pematangan situasi revolusioner, Plan Partai sebagai hasil Kongres VI dilanjutkan dengan Kongres Nasional PKI VII, tanggal 23-30 April 1962. Kongres ini menyimpulkan antara lain bahwa: “PKI tidak memandang pekerjaan dalam parlemen sebagai pekerjaan terpokok dan tidak pula menganggapnya sebagai satu-satunya bentuk pekerjaan”, PKI mendasarkan politiknya atas analisa Marxis mengenai keadaan konkrit dan perimbangan kekuatan. Pernyataan itu membuktikan bahwa sejak tahun 1960 PKI meninggalkan cara-cara Parlementer dan beralih kepada “perjuangan cara lain untuk memperoleh perimbangan kekuatan”. Hal ini karena PKI merasa semakin kuat sebab program-programnya sudah menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara. Oleh karena itu sejak tahun 1960 tulisan-tulisan dalam media massa PKI yaitu Harian Rakyat mulai bercorak ofensif serta mengumandangkan pelbagai tuntutan dan reformasi politik dengan mengatasnamakan rakyat dan kaum manipolis. Ofensif ini dilakukan dengan memecah belah organisasi-organisasi massa yang bernaung di bawah suatu partai dengan mendirikan organisasi tandingannya atau mencaplok organisasi massa independen yang strategis atau lemah seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Taktik ini disebut “senjata organisasi” (organizational weapon). Ofensif inilah oleh para pemimpin PKI disebut ofensif manipolis. Ofensif Manipolis adalah tahapan awal dari ofensif-ofensif yang lain meliputi pelbagai bidang politik, ekonomi, militer, budaya, dan media massa. Tujuan ofensif manipolis adalah memperoleh imbangan kekuatan dengan taktik senjata organisasi atau yang lain mempengaruhi orang, lembaga atau organisasi agar berjalan sehaluan dengan Manipol. Dengan kata lain, memanipulasi lembaga-lembaga 3. Bahan-bahan Pokok G 30 S/PKI, Jakarta, 1968, hal. 28 4. Nugroho Notosusanto, Op.Cit, hal. 6-7 32 | Komunisme di Indonesia - JILID IV tersebut dengan program yang telah disinkronisasi dan Sistematisasi dengan program PKI yang telah disahkan menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Itulah sebabnya, mengapa PKI matimatian membela Manipol. 2. Ofensif Manipolis di Bidang Politik Dalam melaksanakan seluruh aksi-aksinya, PKI menggunakan Manipol sebagai landasan, karena dalam Manipol” terbuka kesempatan untuk kepentingannya. Dalam Manipol, selain disebutkan rakyat Indonesia sedang menyelesaikan revolusi atau dengan kata lain revolusi belum selesai, juga dengan jelas ditegaskan bahwa kaum tani adalah sokoguru revolusi Indonesia. Selain itu ditekankan pula perlunya mengadakan rituling di segala bidang. Dengan dalih revolusi belum selesai, PKI mengajak rakyat untuk menyelesaikan revolusi secara bertahap. Sebagaimana disebutkan dalam Manipol yang sesuai dengan pendirian PKI, revolusi Indonesia harus diselesaikan melalui tahap mencapai nasional demokratis dan tahap sosialis.” Menurut PKI, tahap mencapai nasional demokratis adalah tahap persiapan menuju tahap sosialis. Untuk menyelesaikan revolusi, PKI menempatkan kaum tani dan buruh pada kedudukan yang istimewa, yaitu sebagai “sokoguru revolusi” (penegak atau pelaku utama revolusi). Oleh karena itu, kaum tani ini diorganisasi dan dimobilisasi oleh PKI untuk mendukung gerakannya. Menunut pandangan PKI, tanpa mengorganisasi dan memobilisasi kaum tani, revolusi tidak mungkin menang. Dalam rangka mendukung gerakannya untuk memenangkan revolusi, PKI dan BTI telah berhasil mengorganisasi dan memobilisasi jutaan anggotanya, yang tersebar luas di daerah pedesaan maupun perkotaan. Selain itu PKI juga telah menyusun program khusus dalam bidang sosial-ekonomi yang menarik bagi massa di daerah 5. Nugroho Notosusanto (editor), Sejarah Nasional Indonesia, Jilid VI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1975, hal. 107 6. Ketua CC PKI DN. Aidit, “Tentang Kedudukan Bank Swasta Nasional dalam Tahap Revolusi Nasional Demokratis”, Harian Rakyat, tanggal 11 Februari 1964. Komunisme di Indonesia - JILID IV | 33 tersebut, sehingga jumlah massa pendukungnya terus bertambah. Program khusus tersebut antara lain, berusaha mempertahankan tanah-tanah garapan, menurunkan sewa tanah, menaikkan upah buruh tani, menurunkan bunga pinjaman, dan lain-lain. Dengan mengandalkan kekuatan massa anggotanya itu, PKI melancarkan ofensif Manipolisnya melalui kritik-kritik dan propagandanya, yang disertai agitasi dan provokasi (penghasutan) rakyat. PKI menggerakkan secara sistematis seluruh barisannya (partai, pemuda, buruh, wanita, cendekiawan, seniman dan lainlain) untuk bersikap “progresif revolusioner”, PKI melancarkan agitasi dan propagandanya itu secara intensif, dengan berbagai dalih. Aksi-aksi itu berupa membeberkan dan membesar-besarkan keburukan lawan yang tidak hanya terbatas terhadap lawan-lawan politiknya, tetapi juga terhadap alat-alat kekuasaan negara atau aparat pemerintah pada semua tingkat, yang garis politik atau kebijaksanaannya berbeda dengan garis-garis politik PKI. Meskipun PKI masih berada di luar panggung kekuasaan pemerintahan, tetapi PKI berhasil menjadikan dirinya sebagai partai yang ditakuti oleh partai lain. Pada tangga18 Juli 1960, sehari sebelum Kabinet Kerja genap berusia satu tahun, PKI memulai serangan terbuka terhadap Kabinet Kerja. Politbiro CC PKI mengeluarkan sebuah pertanyaan, yang berisi penilaian sepihak PKI terhadap kebijaksanaan Kabinet Kerja dan sejumlah menteri (pembantu Presiden), setelah melaksanakan program 3 pasal kabinet selama setahun.” Dalam pernyataan yang diberitakan melalui Harian Rakyat, brosur-brosur dan edaran-edaran yang distensil, PKI menyanjung-nyanjung presiden Sukarno, tetapi sejumlah menteri pembantunya yang tidak segaris dengan politik partai itu, dinilai salah atau gagal, antara lain Menteri Pertama/Menteri Keuangan Juanda dan Menteri Muda Keuangan 7. K.H Saifuddin Zuhri, Berangkat Dari Pesantren, Gunung Agung, Cetakan Pertama, Jakarta, MCMLXXXVII, hal.518 8. BM. Diah, Op.Cit., hal. IX 9. Politbiro CC PKI, PKI Tentang Sandang Pangan, Keamanan dan Anti Imperalisme (Penilaian Politbiro CC PKI setelah satu tahun Kabinet Kerja). Depagitrop CC PKI, Jakarta,, hal 34 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Notohamiprojo. Kedua menteri itu dinilai oleh PKI gagal mengurus dan menstabilkan keuangan negara. Menteri Perdagangan juga dinilai gagal menyediakan barang-barang dan menurunkan hargaharga kebutuhan pokok rakyat. Menteri Dalam Negeri dan Otonimi daerah Ipik Gandamana dinilai gagal mendemokratisasi Pemerintah Daerah, terutama Pemerintah Desa. Menteri Pertahanan Keamanan/ KSAD Lecen TNI A.H. Nasution dinilai salah kebijaksanaan politik keamanannya." Politbiro CC PKI mengakhiri pernyataanya itu dengan menyebutkan, bahwa ada pembantu-pembantu Presiden yang harus dikoreksi atau diganti, dan kabinet serta aparaturaparatur negara harus diritual. Oleh karena itu menurut PKI, adalah sangat masuk akal jika rakyat semakin keras mengharapkan kepada presiden Sukarno untuk turun tangan menganti menteri-menteri dan pejabat-pejabat lain yang tidak cakap dan tidak sungguh-sungguh melaksanakan program tiga pasal kabinet. Walau bagaimanapun PKI mencoba memutarbalikan fakta, jelas bahwa tujuan PKI untuk membuat penilaian tersebut adalah dalam rangka upaya meritual menteri-menteri yang tidak sesuai, dengan harapan kedudukan mereka dapat diganti oleh orang-orang PKI. Pimpinan TNI-AD Lecen TNI A.H. Nasution dikritik habishabisan oleh PKI. TNI-AD dituduh tidak sungguh-sungguh menanggulangi pemberontakan PRRI/Permesta yang kontra revolusi itu. Pimpinan TNI-AD dituduh oleh PKI melakukan perjuangan dua front, yaitu front pertama melawan pemberontakan kontra revolusi, dan front kedua mengadakan perjuangan terhadap rakyat dan kaum komunis. Bahkan menurut PKI, banyak pejabat keamanan yang terlalu mencurahkan energi dan pikiran bukan untuk membasmi pemberontakan kontra revolusi, tetapi untuk membendung gerakan kaum komunis. PKI dengan tajam mengkritik, kata-kata Lecen AH. Nasution yang menyebut “tidak kenal kompromi dengan pemberontak” tetapi dalam praktek justru kompromi itulah yang diupayakannya dalam bentuk amnesti dan abolisi. Selanjutnya pemyataan itu juga menegaskan, dengan kompromi itu TNI- 10. Ibid., hal.6,16 dan 24 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 35 AD bermaksud memperbesar dan melegalisasi kekuatan anti komunis di Indonesia. Selain itu, pimpinan TN I-AD juga dituduh mengembangkan dan melegalisasi kekuatan-kekuatan gelap untuk membahayakan Manipol." Atau dengan kata lain, PKI menuduh pimpinan TNI-AD kontra revolusi, yang harus diritul. Kritikan tajam PKI itu, sudah tentu tidak lepas dari ketidaksenangan mereka terhadap masih berlakunya SOB, yang dianggap mempersempit dan menghalangi gerak langkah mereka. Pimpinan TNI-AD menanggapi pernyataan PKI itu dengan keras, karena Presiden Sukarno sendiri tidak pemah menegur mengenai pelaksanaan kebijaksanaan politik keamanan yang ditempuhnya. Sebagai tindakan terhadap pernyataan PKI itu, pimpinan TNI-AD mengeluarkan perintah melarang pengedaran semua reproduksi pemyataan Politbiro CC PKI itu, begitu juga seluruh media massa PKI dilarang terbit dan beredar. Sementara itu 5 orang pimpinan PKI, yaitu D.N. Aidit, M.H. Lukman, Njoto, Sudisman, dan Sakirman diperintahkan oleh pimpinan TNI-AD untuk ditangkap. Tidak lama sesudah itu, Panglima Daerah Militer Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan melarang semua kegiatan PKI di daerahnya masing-masing, termasuk penerbitan media massa. Pembekuan kegiatan PKI di tiga daerah tersebut, kemudian terkenal dengan Peristiwa Tiga Selatan atau Peristiwa Tiga Daerah Selatan. Peristiwa itu dilaporkan oleh pimpinan TNI-AD kepada Presiden Sukarno, dengan disertai saran agar Presiden jangan terlalu mempercayai keloyalan PKI. Saran itu disampaikan berdasarkan pada pengamatan masa itu serta pengalaman masa lalu. Namun saran tersebut bukan saya tidak diindahkan oleh Presiden, tetapi justru TNI-AD yang diperingatkan agar tidak bersikap phobi terhadap PKI, dan tidak menyalahgunakan wewenang selaku penguasa SOB.” Selanjutnya dalam pidato sambutannya di kongres tahunan PNI tanggal25 Juli 1960, Presiden Sukarno melancarkan serangan 11. Ibid., hal. 16 12. Nugroho Notosusanto (editor), Op. Cit, hal. 5-6 36 | Komunisme di Indonesia - JILID IV terhadap pemimpin-pemimpin politik yang disebutnya menderita penyakit komunisto-phobi" Begitu juga dalam pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1960, yang diberi judul Jalannya Revolusi Kita (Jarek), Presiden Sukarno mempertegas kembali peringatan itu, dengan mengutuk mereka yang komunisto-phobi." Meskipun menghadapi berbagai kesulitan untuk menangkap kelima pimpinan PKI tersebut, pimpinan TNI AD tetap berusaha dengan berbagai upaya agar mereka dapat diperiksa. Upaya itu sempat tertunda dan sampai berlarut-larut. Baru dapat dilaksanakan pada tanggal 12 April 1961, setelah mendapat persetujuan dari Presiden Sukarno. Sesuai hasil pemeriksaan tim pemeriksa Penguasa Perang Daerah Jakarta Raya (Peperda Jaya), kelima pimpinan PKI itu oleh Presiden Sukarno dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman pidana, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, Presiden membebaskan mereka dari tuntutan hukum, karena mereka meminta ampun, bahkan mengakui bersalah dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan itu.” Dalam rangka“ rituling di bidang kepartaian, Presiden Sukarno telah menetapkan keputusan terhadap Masyumi dan PSI. Pada tanggal 17 Agustus 1960, Masyumi dan PSI yang dituduh terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta, dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai politik terlarang. Dengan dibubarkannya kedua partai itu, PKI telah berhasil mengalahkan lawan politik terberatnya selama ini melalui tangan Sukarno. Sejak itu telah terjadi perubahan perimbangan kekuatan politik di Indonesia, yang bergeser menguntungkan PKI, dan mendekatkan partai itu pada kekuasaan. Dalam bidang kepartaian, rituling berlangsung dengan radikal. Dari sejumlah 45 partai politik (termasuk Masyumi dan PSI yang dibubarkan), diritul menjadi 10 partai, yang diakui 13. John D. Legge., Sukarno Sebuah Biografi Politik, Sinar Harapan, Cetakan pertama, Jakarta, 1985, hal. 371 14. Nugroho Notosusanto (editor), Op. Cit, hal. 6 15. Dr.A.H. Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 5, Kenangan Masa Orde Lama, Gunung Agung, Jakarta, MCMLXXXV (1985), hal 41-42 16. Rituling berasal dari kata retool. Yang berarti penggantian. Komunisme di Indonesia - JILID IV | 37 eksistensinya berdasarkan Penpres No.7 /1959 dan Penprep No. 13/1960. Kesepuluh partai politik yang diakui eksistensinya itu | adalah: 1. Partai Nasional Indonesia(PNI), 2. Nahdlatul Ulama (NU), 3. Partai Komunis Indonesia (PKI), 4. Partai Katholik, 5. Partai Indonesia (Partindo), 6. Partai Murba, 7. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), 8. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI), 9. Partai Kristen Indonesia (Parkindo), 10. Partai Tarbiyah Islamiyah (Perti). Meskipun rituling dalam kepartaian berlangsung dengan radikal dan lancar, tetapi PKI menyatakan kecewa karena rituling dalam berbagai lembaga pemerintah, termasuk alat-alat negara (AD, AL, AU, dan Repolisian Negara), belum berjalan seperti rituling di bidang kepartaian. Oleh karena itu pemimpinpemimpin PKI dengan berani dan bersemangat melontarkan kritikkritiknya. PKI menginginkan rituling dalam lembaga-lembaga pemerintahan itu dilakukan secara radikal, dengan mengadakan pergeseran besar-besaran, pemecatan-pemecatan, perombakanperombakan serta menyingkirkan mereka yang disebutnya tidak becus dan tidak Manipolis. Setelah melontarkan isyu rituling itu, PKI menuntut dilaksanakan Nasakomisasi dan demokratisasi dalam lembaga-lembaga yang diritul. Dengan menasakomisasi lembagalembaga yang diritul itu, berarti mengikutsertakan komunisme dalam pelaksanaan Pancasila. Padahal komunisme didasarkan atas dialektis materialisme, yang bertentangan dengan Ketuhanan atau dengan kata lain anti agama. Selain itu, komunisme juga mengandung konsepsi perjuangan klas, yang sama sekali tidak dikenal oleh Pancasila. Sesudah Masyumi dan PSI dihubarkan, terjadi perkembangan yang menguntungkan PKI. Dalam rangka Nasakomisasi Front Nasional, pada bulan Agustus 1960, Presiden Sukarno mengangkat D.N. Aidit, sebagai Wakil Ketua Pengurus Besar Front Nasional. Front Nasional pada mulanya dimaksudkan sebagai alat demokrasi dan wadah pusat perjuangan bangsa Indonesia dalam menyelesaikan revolusi, ternyata tidak rnemenuhi harapan. Dalam kenyataannya 38 | Komunisme di Indonesia - JILID IV kemudian, perkembangan Front Nasional jauh menyimpang dari maksud semula ketika didirikan. Front Nasional yang diketuai oleh Presiden Sukarno itu; dalam perkembangannya dikuasai oleh orang-orang PKI yang menjadi anggota organisasi itu. Dengan dalih menjaga persatuan nasional berporoskan Nasakom, PKI memperkuat posisi politisnya dengan mempengaruhi dan menarik kaum tengah menjadi kekuatan progresif revolusioner. Selanjutnya mereka digunakan untuk mendukung atau memperkuat dan memenangkan aksi tuntutan dan program-program PKI. Sementara itu Presiden Sukarno dalam pidatonya pada pembukaan Rapat Dewan Pertimbangan Agung (DPA) bulan Januari 1960, menegaskan bahwa “andreform adalah bagian mutlak Revolusi Kita”"' Dalam rangka Landreform itu, pada bulan Januari itu dikeluarkan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH),dan selanjutnya pada bulan September 1960 dikeluarkan pula Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA). Dengan keluamya kedua undangundang itu, PKI melalui Plan 3 tahunnya yang dititikberatkan pada bidang pendidikan dan organisasi, berusaha keras mengorganisasi dan memobilisasi kaum tani, sehingga pendukungnya meningkat di daerah pedesaan. Bagi PKI, peranan kaum tani amat menentukan dalam memenangkan revolusi Indonesia. Kunci revolusi adalah di desa. Oleh karena itu pelaksanaan UUPBH dan UUPA secara konsekuen adalah merupakan syarat yang menguntungkan untuk selanjutnya melaksanakan program agraria yang radikal." Karena itu, kader-kader PKI diharuskan mengintegrasikan pikirannya dengan gerakan revolusioner kaum tani dan diharuskan menerima Program Agraria Partai, yang dirumuskan pada tahun 1954. Kesimpulan politik agraria PKI yang dirumuskan dalam program partai, yaitu “semua tanah yang dimiliki oleh tuan tanah-tuan tanah asing maupun tuan tanah-tuan tanah Indonesia harus disita tanpa ganti kerugian. Tanah-tanah yang disita itu dibagibagikan kepada kaum 17. AB. Lubis, Tae Bad UU Pokok Agraria, UU Bagi Hasil, Peraturan Pendaftaran Tanah, (tanpa penerbit Jakarta, 1962, bal, 6 18. D.N. Aidit., Kobarkan Semangat Banteng! Maju Terus, Pantang Mundur Yayasan Pembaruan, Jakarta. 1964, hal.86 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 39 tani dengan cuma-cuma, terutama kepada kaum tani tidak bertanah dan kaum tani miskin. Untuk memperjuangkan programnya itu, PKI telah menetapkan semboyan “tanah untuk kaum tani” dan “milik perseorangan tani atas tanah “° Dalam pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1960 yang berjudul Jalannya Revolusi Kita (Jarek), Presiden Sukarno telah mempertegas lagi pelaksanaan Manipol. Atas permintaan Presiden Sukarno, DPA kemudian ditugasi untuk merinci pidato Jarek sebagai pedoman pelaksanaan Manipol. Pada bulan Januari 1961, DPA telah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan memerinci pelaksanaan Manipol sebagai berikut: a. Gotong royong, yang diartikan sebagai mempraktekkan samenbundeling van alle revolutionaire krachten (kerjasama semua kekuatan revolusioner). Di Indonesia ada tiga revolutionaire kracthen, yaitu Islam, Nasionalis dan Komunis atau disingkat Nasakom, yang masing-masing tidak boleh saling kena phobi. b. Front Nasional bertujuan untuk menggalang persatuan rakyat revolusioner. c. Tanah untuk tani, artinya diadakan landreform, mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur.” Dalam menyusun pedoman pelaksanaan Manipol berdasarkan Jarek itu, tokoh-tokoh PKI yang diikutsertakan dalam tugas itu, dengan leluasa memasukkan program-program partainya. Begitu juga dalam penyusunan garis besar politik luar negeri yang didasarkan atas pidato Presiden Sukarno tanggal 30 September 1960 di depan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berjudul Membangun Dunia Kembali, PKI juga memasukkan program-programnya. 19. D.N. Aidit, Kaum Tani Mengganyang Setan-Setan Desa, Jilid I, Yayasan Pembaruan, Jakarta, 1964, hal. 11 20. Nugroho Notosusanto (editor), Op. Cit, hal 6 40 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Sejak tahun 1961, program-program PKI sudah menjadi bagian dari program pemerintah. PKI makin lama makin kuat dan termasuk pengaruhnya terhadap Presiden Sukarno. Namun PKI menyadari, selama belum ada perubahan dalam sistem politik yang menurutnya “mencerminkan kegotongroyongan nasional” sesuai dengan Konsepsi Presiden tahun 1957, selama itu pula PKI tidak akan diikutsertakan dalam kekuasaan pemerintahan.” Sejak Pemilu tahun 1955 (PKI keluar sebagai salah satu partai “empat besar”), berjuang keras untuk dapat mengambil bagian dalam pemerintahan. Sejak Konsepsi Presiden tahun 1957 sering disebut oleh Presiden untuk diikutsertakan dalam kabinet, ternyata sampai Kabinet Kerja II (18 Februari. 1960 - 6 Maret 1962) PKI belum mendapat kursi dalam kabinet. Kegagalan itu terutama berkat perjuangan pimpinan TNI-AD, sehingga PKI berhasil dicegah masuk kabinet. Keinginan Presiden Sukarno untuk mengikutsertakan PKI dalam kekuasaan pemerintahan dan kenegaraan, tampaknya cukup besar. Sebagai langkah pertama yang ditempuh oleh Presiden Sukarno adalah mengangkat pimpinan PKI sebagai pejabat tinggi negara dengan kedudukan setingkat Menteri. Ketika melantik Menteri-menteri Kabinet Kerja III pada bulan Maret 1962, dua orang tokoh PKI, DN. Aidit dan M.H. Lukman, masing-masing dilantik- menjadi Wakil Ketua MPRS dan Wakil Ketua DPR GR dengan kedudukan sebagai menteri. PKI menerima kedudukan itu, sekalipun belum merasa puas. Sebagai reaksi, PKI menyelenggarakan Kongres Nasional VII (Kongres Luar Biasa) pada bulan April 1962. Sebagaimana disebut dalam pasal terdahulu, PKI tidak memandang pekerjaan dalam parlemen sebagai pekerjaan terpokok dan tidak pula menganggapnya sebagai satu-satunya bentuk pekerjaan. PKI mendasarkan politiknya atas analisa Marxis mengenai keadaan yang konkrit dan kekuatan.” 21. Depagitrop CC PKI, Resolusi-resolusi Kongres Nasional ke-VII (Luar Biasa) Partai Komunis Indonesia, Depagitrop CC PKI, Jakarta, 1962, hal. 5 22. Nugroho Notosusanto (editor), Op. Ciz., Hal 6. Komunisme di Indonesia - JILID IV | 41 Dari pernyataan itu PKI secara tegas meninggalkan caracara parlementer, dan beralih dengan cara” ofensif Manipolis.”* Perjuangan antara pro dan anti Manipol ini dilakukan dalam bidang politik, ekonomi, militer, ilmu, dan kebudayaan. Menurut PKI, yang termasuk pro Manipol ialah rakyat yang digolongkan kaum buruh, tani, borjuasi kecil kota, intelegensia, dan borjuasi nasional. Sedangkan yang anti Manipol ialah kaum imperialis, tuah tanah, komprador, dan kapitalis birokrat” Perjuangan ini akan berhasil dengan kemenangan yang dicapai satu demi satu di pihak pro Manipol. Kemenangan kaum Manipolis berarti peluasan dan konsolidasi kekuatan progresif dan persatuan nasional. Angin segar bertiup ke PKI setelah Presiden Sukarno mengucapkan pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1962, berjudul Tahun Kemenangan (Takem). Dalam bagian pidatonya itu, Presiden Sukarno menekankan perlunya memberantas komunisto-phobi. Pidato Takem disambut hangat oleh PKI, karena Presiden Sukarno membuka jalan lebar dan keleluasaan bagi PKI untuk melancarkan ofensif Manipolisnya. Ketua CC PKI D.N. Aidit, mengatakan, pemberantasan komunisto-phobi adalah tugas mutlak dalam meneruskan perjuangan rakyat Indonesia untuk menyelesaikan revolusi. D.N. Aidit menyebutkan, komunisto-phobi dengan sendirinya berarti Nasakom-phobi, rakyat-phobi, massa-phobi, buruh-phobi dan tani-phobi, karena itu harus diberantas. Dengan berlindung di bawah pidato Takem dan pidato-pidato Bung Karno lainnya, PKI kemudian menghimpun kekuatan ofensif untuk menghadapi apa yang mereka namakan kaum reaksioner dan kontra revolusi. Dengan memperalat pidato-pidato tersebut, PKI melancarkan ofensifnya terhadap semua pihak yang tidak disukai, untuk menjatuhkan atau menyingkirkan mereka dari jabatan atau edudukannya. Aksi-aksi PKI ini makin berubah menjadi teror. Untuk menghadapi PKI, partai-partai non komunis dan ABRI 23. Ibid 24. D.N. Aidit., Untuk Demokrasi, Persatuan dan Mobilisasi (Laporan Umum atas CC PKI Kepada Kongres, Jakarta, 1962. hal 12 ii si 25. Ibid 42 | Komunisme di Indonesia - JILID IV harus berjuang sangat berhati-hati. Oleh karena sekalipun sasaran yang dibidik adalah PKI, tetapi dengan kelihaian mereka beragitasi, sasaran yang kena bisa beralih kepada Presiden Sukarno. Padahal Presiden Sukarno sebagai Kepala Negara tidak termasuk pihak yang dilibatkan. Pada bulan April 1963, PKI telah menyelesaikan dua kali Plan 3 tahunnya dalam bidang ideologi dan organisasi partai. PKI mengaku berhasil menjadi partai Marxis-Leninis dengan menghimpun anggota sekitar 2,5 juta. Mereka umumnya terdidik dalam pandangan, pendirian, metode, dan semangat Marxisme - Leninisme. Sementara itu di bawah pimpinan PKI telah terorganisasi pula lebih 7 juta kaum tani dalam Barisan Tani Indonesia (BTI). Dengan demikian dapat disimpulkan, setelah menyelesaikan dua kali Plan 3 tahunnya, PKI telah berhasil mengindonesiakan Marxisme- Leninisme dan mengintegrasikannya dengan kaum tani,” khususnya yang berhimpun dalam BTI. Dengan mengandalkan keberhasilan sebagai partai massa dan partai kader serta simpati Presiden Sukarno, PKI semakin giat dan keras menuntut dibentuknya Kabinet Gotong Royong berporoskan Nasakom. Jika sampai akhir tahun 1962 tuntutan PKI hanya menyebutkan dibentuk Kabinet Nasakom, tetapi sejak tahun 1963 tuntutan itu diperkeras Bentuk Kabinet Nasakom dengan penekanan “ahun ini juga”. Untuk mendukung tuntutan itu, PKI menggerakkan delegasi-delegasi dan demonstrasi demonstrasi. terhadap pemerintah” Selain itu kader-kader PKI juga diharuskan mengirimkan surat petisi secara langsung kepada Presiden Sukarno ataupun melalui Pengurus Besar Front Nasional, yang berisi tuntutan “Bentuk Kabinet Nasakom tahun ini juga”. Untuk memperkuat dukungan terhadap tuntutan politisnya itu, PKI dan ormas-ormasnya berusaha mempengaruhi partai-partai politik dan ormas-ormas non komunis, dengan cara membuat pernyataan bersama, yang isinya identik dengan tuntutan pokok mereka. 26. D.N. Aidit, Korbankan Semangat Banteng! Maju Terus, Pantang Mundur!, Hal. 82-84 27. A.H. Nasution, Op. Cit., hal. 381 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 43 Dalam rangka ofensif Manipolis di bidang politik, Ketua CC PKI D.N. Aidit berkeliling memberikan ceramah-ceramah pada keempat unsur Angkatan Bersenjata. Di hadapan para perwira AURI di Jakarta tanggal 5 April 1963, D.N. Aidit dengan tegas mengatakan, bahwa melaksanakan Manipol sama artinya dengan melaksanakan program PKI sendiri,” dan pengakuan konsepsi Nasakom berarti pengakuan hak hidup Marxisme di Indonesia, sebagaimana diakuinya hak hidup nasionalisme dan agama.? Pada ceramahnya di Seskoad Bandung, tanggal 29 Juni 1963, D.N. Aidit menegaskan bahwa pertahanan nasional harus tunduk pada strategi umum Revolusi Indonesia. Sementara itu dalam ceramahnya di depan siswa-siswa perwira Seskoal di Jakarta tanggal 16 Juli 1963, D.N. Aidit menyerang secara langsung doktrin Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata) dengan civic missionnya. Doktrin Hankamrata yang juga lazim disebut Doktrin Perang Wilayah, oleh DN. Aidit disebut sebagai doktrin pemecah belah antar Angkatan. Doktrin Hankamrata dan civic mission sangat di tentang oleh PKI. Oleh karena program civic mission yang dilaksanakan oleh prayuritprayurit ABRI di daerah pedesaan dan kota-kota kecil, yang langsung berhubungan dengan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat ecil, oleh PKI dianggap saingan terberat mereka dalam menarik simpati rakyat di daerah pedesaan, daerah basis kekuatan pokok mereka. Civic mission TNI-AD adalah lawan dari aktivitas PKI di pedesaan. Oleh karena itulah Doktrin Perang Wilayah dengan civic missionnya sangat ditentang oleh PKI. Rangkaian ceramah yang dilakukan D.N. Aidit terhadap para perwira ABRI itu, dimaksudkan sebagai ofensif Manipolis guna meningkatkan kekuatan legal dan illegal PKI dalam tubuh ABRI. Prajurit-prajurit ABRI yang sudah dipersenjatai Manipol dinilai tidak akan mengkhawatirkan lagi bagi PKI, karena dalam menerima omando mereka tentu tidak akan melaksanakan komando begitu saya untuk memusuhi PKI dan ormas-ormasnya. Melalui ceramah- 28. D.N. Aidit,PKI dan AURI, Yayasan Pembaruan, Jakarta, 1963, hal. 15 29. Ibid., hal 17 44 | Komunisme di Indonesia - JILID IV ceramahnya itu, D.N. Aidit berharap akan besar pengaruhnya terhadap ABRI dalam menerima dan melaksanakan komando, bahkan mereka bisa memihak rakyat (baca PKI). Sementara itu operasi-operasi pemulihan keamanan sebagian besar telah berhasil. Begitu juga Irian Barat telah berhasil dibebaskan. Berdasarkan pertimbangan itu, keadaan SOB yang telah berlangsung sejak tahun 1957, mulai tanggal 1 Mei 1963 dihapuskan di seluruh wilayah RI. Dengan dihapuskannya SOB, PKI dan ormasnya mulai bebas bersuara. Atas dorongan dan hasutan PKI, perlawanan kaum tani (BTI) terhadap tuan tanah dalam rangka pelaksanaan UUPBH dan UUPA makin bertambah intensif. PKI makin agresif melakukan propagandanya, yang digerakkan dalam semangat atheisme dan Manipolis berporoskan Nasakom. Dalam suatu sidang DPA yang dipimpin oleh Presiden Sukarno di kompleks Istana Negara, Ketua CC PKI D.N. Aidit pernah sengaja melancarkan insinuasinya dengan mengajukan pertanyaan sindiran yang bernada penghinaan terhadap Menteri Agama KH. Saifuddin Zuhri, di forum resmi di depan Kepala Negara. D.N. Aidit yang duduk bersebelahan dengan KH. Saifuddin Zuhri dengan sengaja mengajukan pertanyaan kepada KH. Saifuddin Zuhri melalui Ketua DPA “Saudara Ketua, baiklah ditanyakan kepada Menteri Agama yang duduk di sebelah kanan saya ini, bagaimana hukumnya menurut agama Islam makan daging tikus?” Jika D.N. Aidit bersikap ikhlas, apa salahnya ia bertanya langsung kepada Menteri Agama yang hadir dalam sidang itu dalam kapasitasnya sebagai anggota DPA, sedang tempat duduk mereka sangat berdekatan. Sebagai seorang pemimpin partai, D.N. Aidit tentunya sudah mempelajari apa yang ia tanyakan dan pasti sudah mengetahui bagaimana pandangan kaum muslimin Indonesia tentang hukum makan daging tikus. D.N. Aidit tampaknya sengaja mendemonstrasikan antipatinya terhadap Islam.” Pada tanggal 8 November 1963, Menteri Pertama/Menteri Keuangan Juanda meninggal dunia secara mendadak karena 30. Saifuddin Zuhri. K.H. Op. Cit., hal. 517-518 31. Ibid Komunisme di Indonesia - JILID IV | 45 serangan jantung. Dengan meninggalnya Juanda, terjadi perkembangan politik dengan cepat. Pada bulan itu juga Kabinet Kerja direorganisasi dengan sebutan Kabinet Kerja IV dalam bentuk presidium, dengan tiga wakil perdana menteri. Ketiga wakil Perdana menteri itu, masing-masing Dr. Subandrio sebagai Wakil PM I, Dr. Leimena sebagai Wakil PM II dan Chairul Saleh sebagai Wakil PM III. PKI menyatakan tidak puas karena tidak diikutkan dalam kabinet untuk memimpin departemen. Namun kekecewaan PKI dapat terobati dengan tersingkirnya Jenderal TNI. AH. Nasution dari Inti Kabinet dan pimpinan ABRI. Jenderal Nasution yang tidak disenangi oleh PKI, hanya diberi jabatan Menteri Koordinator, sedangkan Departemen Veteran juga dikeluarkan dari koordinasinya. Dengan dilakukannya reorganisasi kabinet, tokoh nomor tiga PKI Njoto diberi tempat dalam Kabinet Kerja IV. Njoto diangkat sebagai Menteri Negara diperbantukan pada Presidium Kabinet, dan ditugasi membantu Presiden Sukarno dan Dr. Subandrio. Sejak itu paris politik Presiden Sukarno semakin tegas bersama PKI. Njoto selaku Menteri Negara yang diperbantukan pada Presidium Kabinet, mempunyai saham besar mewarnai garis politik Presiden Sukarno melalui pidato-pidato Presiden Sukarno yang disusunnya. Sementara itu Ketua CC PKI DN. Aidit dalam Sidang Pleno II CC PKI tanggal 23 - 26 Desember 1963 di Jakarta menegaskan, pelaksanaan program baru Kabinet Kerja IV, yakni Sandang Pangan, Pengganyangan Malaysia dan Melanjutkan Pembangunan, tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan landreform secara konsekuen, pengakhiran penyelewengan 26 Mei 1963, pembentukan Kabinet Gotong Royong berporoskan Nasakom dan pendemokrasian sistem pemerintahan. Bagi PKI pendemokrasian sistem pemerintahan, terutama Pemerintahan Desa, mutlak perlu dalam rangka mengubah perimbangan kekuatan. Digambarkan oleh D.N. Aidit, soal kaum tani atau desa adalah soal menang atau kalahnya revolusi, bahkan soal hidup matinya kader-kader revolusioner. Keselamatan kader-kader di kota dan pemecahan masalah nasional yang penting-penting, 46 | Komunisme di Indonesia - JILID IV banyak bergantung pada pekerjaan revolusioner di desa-desa di kalangan kaum tani.** Karena itu pendemokrasian pemerintahan di desa adalah mutlak. Tanpa adanya pendemokrasian tersebut, PKI akan tetap berada di luar kekuasaan pemerintahan. Memasuki tahun 1964, ofensif Manipolis PKI makin meningkat dan semua aksi-aksi serta tuntutan-tuntutan mereka dikaitkan dengan pembentukan Kabinet Gotong-Royong berporos Nasakom. Dengan kata lain, PKI menuntut diikutsertakan dalam kekuasaan pernerintah dan negara. Ketua I PP Perbum Slarnet Wijaya pada Sidang pleno II Perbum tanggal 3 Januari 1964 di Jakarta rnengatakan, tuntutan rakyat makin santer untuk rnenyesuaikan politik dengan susunan ekonomi yang hendak dibangun, konkritnya rnembentuk Kabinet Gotong Royong berporos Nasakom sekarang juga. Sementara itu kritik D.N. Aidit terhadap Presiden Sukarno juga makin berani, karena tidak sabar dan tidak puas terhadap peranan dan posisi PKI yang tidak rnenentukan dalam pemerintahan. D.N. Aidit rnenyadari bahwa sudah sekian lama PKI merangkul Presiden Sukarno, tetapi semakin tipis harapan mereka untuk ikut dalam kekuasaan pemerintah dan kekuasaan negara. Pada bulan Mei 1964, D.N. Aidit mulai mempertanyakan sahnya Pancasila sebagai falsafah negara. Dengan nada yang meremehkan, D.N. Aidit berkata bahwa Pancasila mungkin untuk sementara dapat mencapai tujuannya sebagai faktor penunjang dalam menempa kesatuan dan kekuatan Nasakom. Akan tetapi begitu Nasakom menjadi realita, maka Pancasila dengan sendirinya tidak ada lagi,” kata D.N. Aidit. Mungkin karena sangat terpengaruh oleh sikap D.N. Aidit mengenai penyelewengan Pancasila, Presiden Sukarno tiba-tiba memerintahkan diadakan acara peringatan lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1964. Pada hari itu falsafah negara Indonesia diperingati secara resmi untuk pertama kalinya. Slogan yang digunakan untuk 32. Harian Rakyat. 21 Januari 1964 33. Gani Harsono, Cakrawala Politik Era Sukarno, Inti Idayu Press. Jakarta, 1985, hal. 201 34. Ibid Komunisme di Indonesia - JILID IV | 47 peringatan itu adalah “Pancasila Sepanjang Masa” Pada Konperensi Nasional I CC PKI tanggal 3 - 5 Juli 1964 di Jakarta, dalam suatu resolusinya dikatakan, bahwa PKI tetap membantu aksi-aksi sepihak kaum tani yang Manipolis, untuk mengkonsekuenkan UUPBH dan UUPA. Dalam resolusi itu juga disebutkan, dalam rangka usaha penyempurnaan Kotrar untuk menjamin pelaksanaan rituling Manipolis, PKI mendesak supaya Kotrar dapat segera dilengkapi” dengan mengikutsertakan PKI, sehingga Kotrar benar-benar mencerminkan Nasakom. D.N. Aidit mengemukakan pendirian PKI, bahwa untuk memeriksa pembangkangan dan kecurangan tuan-tuan tanah dan alat-alat negara yang membantu mereka, perlu secepat mungkin diadakan rituling terhadap Panitia-panitia Landreform pada semua tingkat, dan dilaksanakan pembentukan Pengadilan Landreform. Perlu diketahui, atas desakan PKI dan ormas-ormasnya, organisasi panitia landeform yang sudah terbentuk berdasarkan Keppres No. 131 tahun 1960, akhirnya disetujui oleh pemerintah untuk disempurnakan. Penyempurnaan itu menyeluruh mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat II (kabupaten). Adapun perubahan yang mendasar dengan diadakannya penyempurnaan itu, ialah duduknya wakil-wakil ormas tani Nasakom sebagai Wakilwakil Ketua Badan Pekerja Panitia Landreform daerah Tingkat I dan II secara bergiliran. Selain itu, Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tingkat II juga diberikan wewenang yang lebih luas sebagai basis pelaksanaan landreform. Dalam kuliahnya tentang Manipol/USDEK di depan Pendidikan Kader Revolusi tanggal 16 Oktober 1964 di Jakarta, Ketua CC PKI DN. Aidit mengatakan, landreform yang menguntungkan kaum tani penggarap tidak hanya merupakan syarat mutlak bagi pembebasan tenaga produktif di desa, tetapi juga sangat penting bagi perkembangan bangsa Indonesia sendiri. Untuk memenangkan 35. Warta Bhakti, 7 Juli 1964 36. Harian Rakyat, 24 Oktober 1964. 48 | Komunisme di Indonesia - JILID IV tuntutan politisnya, PKI tampaknya masih terus menggunakan kaum tani dan buruh menjadi ujung tombaknya. Di tengah gencamya aksi-aksi dan tuntutan-tuntutan PKI itu, Ketua CC PKI DN. Aidit memberikan serangkaian ceramah di depan Pendidikan Kader Revolusi di Jakarta. Dalam kuliahnya tentang Manipol/USDEK pada tanggal 16 Oktober 1964, D.N. Aidit menyebutkan bahwa “Pancasila hanya sebagai alat pemersatu dan kalau sudah bersatu, Pancasila tidak perlu lagi”. Berbeda dengan ucapannya pada bulan Mei 1964, yang mempertanyakan keabsahan Pancasila sebagai falsafah negara, yang berlalu tanpa masalah, ucapannya sekali ini menimbulkan heboh. Ucapan D.N. Aidit itu makin memperjelas belang PKI, bahwa mereka menerima Pancasila hanya sebagai taktik perjuangan sementara, untuk mendapat kekuasaan pemerintah dan negara. Partai-partai politik, ABRI, dan golongan-golongan non komunis mempersoalkan ucapan Ketua CC PKI itu, namun Presiden Sukarno bersikap melindungi kepentingan politik PKI, sehingga D.N. Aidit dengan PKI dan ormas-ormasnya tetap bebas melakukan ofensifnya. Oleh karena sikap melindungi dan keberpihakan Presiden Sukarno terhadap PKI dan ormas-ormasnya makin menjadi-jadi, maka kaum politisi non komunis mulai berani mengkritiknya. Seorang tokoh Angkatan 45 Pusat yang juga tokoh Partai Murba, Sukarni, dalam ceramahnya di depan Musda Angkatan 45 Jawa Timur tanggal 30 November 1964 di Surabaya menyatakan, bahwa Pemimpin Besar Revolusi kita bukanlah pribadi Bung Karno tetapi ide-ide Amanat Penderitaan Rakyat itulah Pemimpin Besar Revolusi Indonesia.” Ceramah Sukarni itu diprotes keras oleh PKI dan ormas-ormasnya. Sukarni dituduh oleh mereka sebagai anti Presiden Sukarno, yang juga ditafsirkan anti Nasakom (dan lebih eksklusif lagi anti komunisme). Atas desakan PKI dan ormasnya, maka sidang pleno Komisi Politik Musda Angkatan 45 Jawa Timur kemudian 37. Harian Rakyat, 7 Desember 1964 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 49 memutuskan, menolak prasaran Sukarni dan menyatakan persoalan tersebut menjadi tanggung jawab pribadi Sukarni serta menyerahkan persoalannya kepada Angkatan 45 Pusat untuk diselesaikan. Sukarni dan Partai Murba kemudian menjadi bulan-bulanan ofensif Manipolis PKI. Ormas-ormas PKI seperti SOBSI, CGMI, Gerwani dan lain-lain secara intensif mendesak kepada Presiden Sukarno, Kotrar dan DPP Angkatan 45 Pusat agar Sukarni ditindak dan diritul dari semua jabatan dan kedudukannya. Menurut mereka, Sukarni tidak hanya menanamkan keragu-raguan terhadap ajaran dan kepemimpinan Sukarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, tetapi juga memperlemah ketahanan nasional di bawah pimpinan Presiden Sukarno. Untuk memperkuat tuntutannya itu, CGMI mempengaruhi ormas-ormas mahasiwa lain seperti GMD, GMNI, Germindo, dan Perhimi. Mereka kemudian membuat pemyataan bersama, yang menuntut kepada Presiden/Panglima Kotrar Sukarno untuk segera membubarkan BPS, SOKSI, HMI, GMSos, dan menindak Sukarni. Ormas-ormas tersebut dituntut untuk dibubarkan, mereka dituduh sebagai organisasi tempat berlindung anggota-anggota partai terlarang Masyumi, PSI, dan oknum-oknum yang menghalangi jalannya revolusi Indonesia, mengaburkan dan menyelewengkan ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno. Sekitar bulan November atau awal Desember 1964, adanya maksud PKI untuk merebut kekuasaan di Indonesia, dapat dibongkar dengan ditemukannya dokumen Rencana Rahasia yang menyangkut Rencana Kegiatan 4 Tahunan PKI.” Seperti pada tahun 1948, dokumen yang diketemukan itu juga dibantah dengan keras oleh PKI dan mengatakan dengan lantang bahwa dokumen itu palsu. Ketua CC PKI DN. Aidit dengan serta merta membantah keaslian dokumen itu yang dikatakannya suatu fitnah keji terhadap PKI. DN. Aidit menuduh Sukarni, pemimpin partai 38. Benarkah ini Dokumen Palsu PKI?, Penerbit Fakta, Jakarta, 1965.(Salinan dokumen Rencana Rahasia PKI berjudul: Resume Program dan kegiatan PKI Dewasa ini) 50 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Murba sebagai penyiar dokumen palsu tersebut. Sementara itu Wakil Perdana Menteri III Chairul Saleh oleh D.,N. Aidit telah dituduh di depan umum menjadi penyiar apa yang dinamakannya “dokumen fitnah” terhadap PKI itu. Meskipun Sukarni membantah tuduhan DN. Aidit, tetapi pemerintah tidak berniat untuk mengambil tindakan terhadap DN. Aidit dan PKI. Pada tanggal 12 Desember 1964, Presiden Sukarno mengundang 20 tokoh dari 10 partai politik ke Istana Bogor untuk bermusyawarah menyelesaikan kasus dokumen rencana rahasia jahat PKI itu. Di hadapan Presiden Sukarno sendiri, Sukarni menegaskan bahwa menjelang pecahnya peristiwa pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, Sukarni mengakui telah menyiarkan sebuah dokumen yang membongkar rencana PKI akan melakukan pemberontakan bersenjata melawan pemerintah RI. Ketika itu PKI/FDR membantah keras dengan menyatakan bahwa dokumen itu palsu. Akan tetapi kenyataannya pemberontakan PKI Madiun pecah, yang membenarkan isi dokumen itu tidak palsu. Oleh karena itu Sukarni membantah keras bahwa ia telah mengedarkan dokumen yang oleh DN. Aidit dikatakan “palsu”. Begitu juga Wakil Perdana Menteri III Chairul Saleh membantah tuduhan D.N. Aidit. Chairul Saleh menjelaskan, bahwa dokumen yang tertanggal 23 Desember 1963 itu diterimanya lewat kiriman pos. Dalam musyawarah itu Presiden Sukarno secara psikologis menekan partai-partai politik non komunis, dengan alasan demi untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, demi terlaksananya Nasakom, Pancasila, Manipol-Usdek. Dengan adanya tekanan psikologis itu, partai-partai non komunis dan ABRI tidak dapat bertindak menyerang PKI secara terang-terangan. Akan tetapi sebaliknya, PKI yang berlindung di bawah Presiden Sukarno, untuk kesekian kalinya telah melakukan kecurangan dan selalu bebas dari tindakan-tindakan. Musyawarah itu menghasilkan “Deklarasi Bogor” tanggal 12 Desember 1964. Sesudah Musyawarah Bogor, tuduhan terhadap Sukarni dan Komunisme di Indonesia - JILID IV | 51 Chairul Saleh tentang dokumen rahasia PKI itu dijadikan oleh PKI sebagai bahan propaganda untuk memecah-belah persatuan Nasakom, tuduhan akan mengadakan kudeta, dan akan membunuh Presiden Sukarno. Ironisnya, tuduhan dan fitnah PKI itu diterima dan dipercaya oleh Presiden Sukarno. Sebaliknya partai-partai politik dan ABRI yang berusaha mengarahkan Presiden Sukarno ke rel yang benar, justru menghadapi kesulitan makin besar, baik dari Presiden Sukarno sendiri maupun dari PKI dan ormasormasnya. Bersamaan dengan makin santernya tuntutan PKI agar SOKSI, HMI, BPS, dan GM-Sos dibubarkan, SOBSI semakin giat melakukan ofensif Manipolisnya dan mempengaruhi anggotaanggota SOKSI di PN-PN dan PDN-PDN untuk ke luar dari SOKSI dan membentuk organisasi baru yang bernaung di bawah SOBSI.*? Sementara itu CGMI mendesak kepada. Presiden Sukarno, Menteri PTIP dan pimpinan-pimpinan Universitas Negeri dan Swasta untuk membersihkan Civitas Akademika dari dosen-dosen, mahasiswa-mahasiswa, staf pegawai yang Manikebu, bekas partai terlarang, HMI, dan GM-Sos. Selain itu, CGMI juga menuntut dibubarkannya Dewan-dewan dan Senat-senat Mahasiswa yang lama dan membentuk Dewan-dewan dan Senatsenat Mahasiswa baru gotong royong berporoskan Nasakom. Tuntutan menasakomisasi Dewan-dewan dan Senat-senat Mahasiswa itu adalah dalam rangka mengikutsertakan CGMI dalam lembaga-lembaga kemahasiswaan tersebut. 3. Ofensif Manipolis Terhadap Badan-Badan Pembentuk Opini Publik. Ketika memperingati Hari Ulang Tahun ke-13 Harian Rakyat, tanggal 31 Januari 1963, Njoto menegaskan pendapat 39. Harian Rakyat, 23 Desember 1964 40. Nugroho Notosusanto, Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969. hal. 6-7 41. Harian Rakyat, 3 Februari 1964 52 | Komunisme di Indonesia - JILID IV PKI mengenai pers.“ Pers suatu jaman adalah cermin perjuangan kelas di jamannya, yang bersifat nasional maupun intemasional. Jika pers kolot dan reaksioner merupakan racun bagi rakyat, sebaliknya bila maju dan revolusioner menjadi semacam “tonikum” bagi rakyat." Dalam melaksanakan ofensif manipolis ke sasaran pers, PKI berusaha mengembangkan “pers kiri” atau yang sealiran, memperkuat kerjasama dengan “pers tengah” dan menggasak “pers kanan”. “Pers manipolis” dibina untuk dihadapkan dengan “pers anti manipolis” atau “manipolis munafik”. Sejak tahun 1960 semua penerbitan surat kabar atau majalah oleh pemerintah diwajibkan memiliki Surat Ijin Terbit dan Surat Ijin Cetak. Sebelum kedua ijin tersebut diberikan kepada setiap pengusaha di bidang pers, mereka terlebih dahulu harus memenuhi beberapa syarat yang ditentukan dan harus membuat pernyataan yang berisi janji dan tanggung jawab pers selaras dengan Manipol.? Dalam usaha mengembangkan “pers kiri” sebagai alat propaganda, PKI memasukkan orang-orangnya ke dalam organisasi pembentuk opini publik seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara. Sejak tahun 1962 pimpinan PWI, yang dipegang oleh Jawoto berhasil “dimanipolkan”. Sementara itu Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Cabang Surabaya dan Medan juga telah sehaluan dengan ofensif manipolis, bahkan Departemen Penerangan juga dapat digiring kepada sikap mendukung garis yang diajukan PKI. Keberhasilan PKI menguasai lembaga-lembaga penting pembentuk opini publik ini, membuka jalan bagi PKI untuk menghancurkan satu persatu surat kabar atau majalah yang menentang dominasi PKI. Setelah berhasil memanipolkan PWI, 42. Marwati Juned Pusponegoro. Nugroho Notosusanto (editor), Sejarah Nasional Indonesia VI. PN. Balai Pustaka. Jakarta. 1984. hal 379 43. Harian Rakyat. 3 Februari 1964 44. Duta Masyarakat. 6 April 1964 45. Marwati Juned Pusponegoro dkk, Op, Ci£, hal 380 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 53 pimpinan PWI mengkampanyekan perlunya memupuk kerjasama dengan partai-partal, organisasi-organisasi massa, instansi resmi maupun swasta dan masyarakat pada umumnya. Ketua PWI Jawoto berpendapat perlunya menggunakan Front Nasional sebagai saluran perjuangan PWI. Sejak 17 Januari 1962 karena konstruksi PWI sudah sesuai dengan Manipol, maka PWI diterima sebagai anggota Front Nasional. Kedudukannya sangat penting dan berpengaruh karena mempunyai pengaruh besar dalam mengerahkan massa revolusioner." Meningkatnya kegiatan PKI di kalangan pers, menyebabkan beberapa orang wartawan senior mengambil inisiatif membentuk Badan Pendukung Sukarno (BPS) yang dipimpin oleh Adam Malik, Sayuti Melik, Sumartono, BM. Diah, dan lain-lain. Badan ini merupakan kumpulan beberapa surat kabar yang setia kepada Pancasila. Tujuan BPS ini adalah menentang dominasi PKI. Mereka bersatu karena RI merupakan negara berdasarkan Pancasila, dan untuk mencegah agar rakyat tidak terpengaruh oleh propaganda PKI. Aktivitas pers yang menandai periode ini adalah terjadinya polemik, saling hantam antara satu dengan yang lain yang semakin lama semakin hangat berkisar pada masalah-masalah pemurnian ajaran Sukarno, tentang Marxisme, dan Nasakom. Tidak puas dengan berpolemik, kegiatan meningkat menjadi saling menyerang dalam aksi corat-coret dinding, tiang listrik, yang kemudian dihapus oleh lawan dan menggantinya dengan coretan baru. Tokoh-tokoh BPS antara lain Sumartono, BM. Diah, Mulyono, Asnawi Idris, Wiennaktu, Sukarno, H. Wibowo, Harmoko, dan lain-lain, berhadapan dengan tokoh-tokoh pers komunis Karim DP, Njoto, Asmarahadi, Waluyo, Suroto, Naibaho, dan Oloan Hutapea.” Dengan demikian terdapat paling tidak tiga kelompok 46. LN. Subagiyo, Selintas Sejarah PWI, PWI Pusat dan Departemen Penerangan, Jakarta. 1977. hal 35. 47. Sugiarso Suroyo. Siapa Menabur Angin akan Menuai Badai, CV. Sri Murni, Jakarta, 1990. hal 143 48. Ibid, hal 143 54 | Komunisme di Indonesia - JILID IV penerbitan yang menyuarakan programnya, yaitu pertama, korankoran BPS antara lain Merdeka, Berita Indonesia, Karyawan, Warta Berita, Semesta, Berita Republik, Revolusioner, Garuda, dan Suluh Indonesia. Kedua, koran yang netral antara lain Duta Masyarakat, dan Sinar Harapan.” Khusus mengenai Suluh Indonesia yang semula merupakan koran PNI setelah bergeser ke kiri sehaluan dengan PKI ditinggalkan oleh pimpinannya tokoh-tokoh pers yang andal yaitu Sayuti Melik dan Isnaeni. Ketiga, beberapa surat kabar milik PKI dan Partindo yang dijadikan sebagai alat kampanye agitasi dan propaganda untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya adalah Harian Rakyat, Bintang Timur, Warta Bhakti. Selain itu ada juga terbitan berkala seperti Bintang Muda, Mingguan Sport, Harian Rakyat Minggu, Zaman Baru, dan lain-lain. PKI mendesak Presiden, agar BPS ditindak. PKI menuduh bahwa koran-koran BPS telah disuap oleh CIA sebanyak 500 juta dollar untuk menghancurkan ajaran dan diri Sukarno. Presiden rupanya termakan oleh fitnah yang dilontarkan PKI sehingga pada tanggal 17 Desember 1964 BPS dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang.” 4. Ofensif Manipolis Terhadap Lembaga-lembaga Pendidikan Dalam kacamata PKI, universitas adalah tempat mendidik kader-kader (breeding ground) sarjana yang revolusioner, kader yang “gandrung (tergila-gila) sosialisme”, kader yang “berjiwa Manipol-Usdek”.Universitas atau perguruan tinggi oleh PKI sangat dibutuhkan untuk membina kader dan pesemaian ideologinya dengan dalih sebagai tempat penelitian ilmiah yang revolusioner serta tempat tumbuh dan berkembangnya “teori-teori baru”. PKI menuntut agar semua kuliah yang diberikan mempunyai satu tujuan yaitu penyelesaian revolusi Indonesia. Semua mata kuliah harus dituntun oleh sembilan wejangan Presiden, antara lain Sosialisme yang harus diajarkan tidak hanya materinya tetapi juga semangatnya. 49. Sinar Harapan, 17 Desember 1964 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 55 Dosen atau pengajar yang dinilai Nasakom-phobi, dan manipolis munafik ditangkal sebagai pengajar. Demikian pula buku-buku teks untuk perguruan tinggi yang dinilai anti Manipol, Nasakom phobi, didiskreditkan, dan tidak boleh dibaca oleh mahasiswa. PKI juga menempatkan pengikut-pengikutnya di perpustakaanperpustakaan universitas, dan menyembunyikan buku-buku acuan yang dinilai liberal kapitalistis. Jelas sekali demikian mendalamnya suasana ofensif manipolis ini. Sehubungan dengan hal buku, Menteri Sekjen Front Nasional Sudibyo dalam pidatonya pada malam resepsi Penutupan Seminar Nasional Keputrian CGMI tanggal 29 April 1964 memerintahkan agar buku-buku peninggalan golongan “sosialis kanan”, terutama buku-buku peninggalan Sumitro Joyohadikusumo (yang pada waktu itu telah berada di Kuala Lumpur) agar tidak dibaca karena dianggap merusak Manipol dan membuat benih-benih sosialis kanan yang baru.” Para mahasiswa diarahkan dalam menjalankan revolusi. PKI menghendaki agar membuang jauh-jauh semboyan ilmu untuk ilmu, dan mengubahnya menjadi ilmu untuk revolusi, ilmu untuk pembebasan rakyat secara revolusioner. Untuk itu tidak ada satu kekuatanpun yang mampu menggagalkannya. Oleh karena itu para mahasiswa dan Sarjana perlu dilengkapi dengan pandanganpandangan revolusioner di bidang ilmu, sehingga menyadari pentingnya mempelajari Marxisme sebagai ilmu.” PKI menghendaki agar para terdidik melakukan “pengintegrasian diri dengan revolusi”, dan menegakkan lapangan kerja masing-masing di atas dasar-dasar revolusioner. Ofensif Manipolis di lingkungan universitas ini berusaha untuk menggiring mahasiswa dan sarjana untuk memuja revolusi dengan semboyan “terlebih dulu menjadi manipolis”. Usaha-usaha PKI itu mendapatkan dukungan moril dari Wakil Perdana Menteri I/Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio yang 50. Harian Rakyat. 30 April 1964 51. Harian Rakyat. 19 Maret 1964 56 | Komunisme di Indonesia - JILID IV pada tanggal 7 Oktober 1964 menyatakan, “bangsa Indonesia harus terus-menerus meningkatkan ketahanan revolusi sesuai dengan ‘rising demandnya revolusi”, karena merupakan dialektika dan dinamika revolusi. Revolusi tahun 1964 mempunyai tuntutan lebih luas, di mana mahasiswa mempunyai tugas rangkap, pertama menuntut ilmu pengetahuan dan kecakapan yang sesuai dengan tuntutan revolusi, kedua ikut bertanggung jawab menyelesaikan revolusi dengan gemilang. Diharapkan, universitas dapat menyumbangkan tenaga kerja secara maksimal untuk mencapai tujuan revolusi”? PKI melalui organisasi massanya, berusaha mempengaruhi calon mahasiswa dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan di sekitar Manipol dan Usdek. Bahkan sering terjadi siswa yang lulus dengan angka baik, gagal memasuki universitas karena terjebak oleh test manipol. Para mahasiswa dan guru besar dikontrol dan diawasi apakah mereka telah menyesuaikan diri dengan Manipol-Usdek. Bagi mereka yang tidak dapat menyesuaikan diri dipersilahkan meninggalkan universitasnya serta mahasiswanya. Di Universitas Gajah Mada misalnya, mahasiswa harus menandatangani Piagam Ikrar untuk setia kepada Manipol-Usdek. Sesuai dengan semboyan PKI, “Politik adalah Panglima”, maka seluruh kehidupan masyarakat diusahakan untuk berada di bawah dominasi politiknya. Kampus diperpolitikkan, mahasiswa yang tidak mau ikut dalam rapat-rapat umum atau apel-apel besarnya dan demonstrasi-demonstrasi revolusioner diteror, dirongrong, dicap sebagai reaksioner bahkan kontra revolusioner oleh Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI).** Peristiwa usaha retooling Mayjen TNI Prof. Dr. Sumantri Harjoprakoso dan Mayjen Prof. Dr. Mustopo di lakukan oleh 52. Sinar Harapan. 7 Oktober 1964 53. Mr. S.M. Amin. Indonesia di bawah rezim Demokrasi Terpimpin.Bulan Bintang. Jakarta. 1967. hal 143 54. Marwati Juned Pusponegoro, dkk., Op. Cir, hal 382 55. Sugiarso Suroyo. Op. Cit., hal. 129 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 57 CGMI. Seorang tokoh PKI di dunia pendidikan Prof. Utreach dari Unbra bertindak membubarkan HMI di Malang, dan Jember. Peristiwa yang sama juga terjadi di Yogyakarta dan Jakarta.” Tokoh-tokoh PKI yang bergerak di bidang pendidikan berusaha menyusun dan merealisasikan program PKI di bidang pendidikan. Yang pertama kali diincar adalah mata pelajaran sejarah dan civics (kewarganegaraan). Melalui mata pelajaran sejarah, PKI berusaha untuk mengarahkan pola pikir generasi muda ke pola pikir komunis. Pada tahun 1964 tokoh PKI, Amir Anwar Sanusi yang Wakil Sekjen PB Front Nasional telah menyusun kurikulum pendidikan dan materi pelajaran sejarah, dengan pembabakan atau periodisasi Sejarah Nasional Indonesia sejalan dengan garis pejuangan PKI. Anwar Sanusi menyempatkan dirinya sebagai pengajar sejarah revolusi, dalam Kursus Kader Revolusi dan Kader Nasakom. Para tokoh pendidik yang berhaluan komunis menciptakan satu konsep pendidikan nasional yang diberi nama Panca Wardhana (lima perkembangan) dan Panca Cinta (Lima Cinta). Panca Wardhana terdiri atas: a. Perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional/ internasional/keagamaan. b. Perkembangan Intelegensia c. Perkembangan Nasional artistik atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin. Perkembangan kepribadian/kerajinan tangan. e. Perkembangan jasmani.”* Manipolis dan Panca Cinta yang terdiri atas: Cinta kepada Nusa dan Bangsa. Cinta kepada Ilmu Pengetahuan Cinta kepada kerja. Cinta kepada perdamaian. Lo Tr 56. Marwati Juned Pusponegoro. dkk., Op. Cit, hal 378 58 | Komunisme di Indonesia - JILID IV e. Cinta kepada orang tua. Panca Cinta dan Panca Wardhana adalah konsep yang saling melengkapi. Sementara itu timbul reaksi dari pelbagai pihak yang menentang konsep pendidikan yang tidak berlandaskan Pancasila. Antara lain dari golongan nasionalis seperti Ny. Sumari (PNI) sebagai Ketua Panitia Musyawarah Penegasan Pancasila menentang keras konsep tersebut. Konsep Panca Cinta adalah konsep yang eksklusif. Oleh karena bertentangan dengan Pancasila yang menjadi falsafah negara,” maka konsep tersebut harus dilarang. Reaksi juga datang dari Ketua Umum PGRI, M.E. Subiadinata. Dalam suatu konferensi pers ia menganjurkan agar rakyat waspada terhadap adanya usaha dari PKI untuk memasukkan moral Panca Cinta ke dalam sistem pendidikan Indonesia. Terhadap pelajar, PKI beserta organisasi massanya aktif bergerak memecah belah organisasi pelajar-pelajar di Sekolah Lanjutan Atas, sekolah kejuruan yang setingkat di segenap kotakota pelajar seperti Jakarta, Yogyakarta, Bandung dan Surabaya. Organisasi pelajar terbesar yaitu Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) menjadi bulan-bulanan PKI. Pada bulan Juni 1961, Pengurus Pusat Organisasi pelajar IPPI di Yogyakarta dipecah belah oleh PKI. Pimpinan Pengurus Besar IPPI diteror, dan dipaksa menyerahkan kantor beserta peralatannya kepada kelompok IPPI yang berazas komunisme. Sejak itu organisasi pelajar IPPI terpecah menjadi IPPI yang pro komunis dan IPPI yang Pancasilais. Perpecahan semakin memuncak ketika IPPI komunis yang dipimpin oleh Roby Sumolang dan Ainy Suteja secara terang-terangan memisahkan diri pada bulan Juli 1964, membentuk IPPI tandingan untuk mencaplok IPPI. Sekalipun dalam posisi sulit, IPPI Pancasila dengan dukungan TNI-AD tetap bertahan. Organisasi Guru yang diincar PKI adalah Persatuan Guru 57. Sugiarso Suroyo. Op. Cit, hal 129 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 59 Republik Indonesia (PGRI), yang merupakan wadah persatuan guru-guru dari Sekolah Dasar, sampai guru Sekolah Lanjutan Atas maupun guru-guru sekolah kejuruan. Jumlahnya cukup banyak dan menyebar ke desa-desa. Itulah sebabnya PKI mengincar persatuan guru-guru ini untuk dikuasai karena guru mempunyai kedudukan yang cukup berpengaruh di masyarakat. Rupanya usaha PKI untuk menguasai organisasi guru-guru kurang berhasil. Ketua PGRI Subiadinata dengan tegas menolak usaha-usaha PKI menguasi PGRI itu. Oleh karena itu PKI membentuk organisasi tandingan PGRI yang lain, diberi nama PGRI Non-Vaksentral di bawah pimpinan Subandri.”* Pada tanggal 28 Juli 1964 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menginstruksikan kepada perwakilan Departemen P & K di seluruh Indonesia agar mengajak murid-murid dan orang tua mereka membina kepribadian bangsa dalam potongan rambut, pakaian, dan panggilan nama. Rambut tidak boleh disasak karena tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia. Potongan rambut gondrong (model The Beatles) sama sekali dilarang. Cara berpakaian dilarang menjiplak mode-mode dari luar negeri tanpa diselaraskan dengan kepribadian Indonesia yang menjunjung tinggi keserasian dan kesederhanaan. Khusus nama panggilan, dilarang menggunakan nama panggilan yang kebelanda-belandaan atau kebarat-baratan. Panggilaan mamie, papie terhadap ibu, bapak, Mience, Wiesye,: Fransye panggilan nama kesayangan harus ditinggalkan. 5. Ofensif Manipolis Di Bidang Budaya Dalam membentuk masyarakat komunis, PKI memandang masalah kebudayaan sama pentingnya dengan masalah sosial politik lain yang sedang diperjuangkan dalam rangka ofensif manipolis. Tugas itu diserahkan kepada para “budayawan komunis”. Mereka 58. Marwati Juned Pusponegoro, dkk., Op. Cit, hal. 370 60 | Komunisme di Indonesia - JILID IV menjadi corong dalam menanamkan komunisme (Marxisme- Leninisme), melalui kreasi-kreasi seni. Sarananya adalah seni tradisional (seperti wayang, ketoprak, ludruk, tembang), pementasan drama, lagu-Iagu perjuangan, poster dan karikatur. Oleh karena setiap budayawan komunis umumnya telah memahami Marxisme- Leninisme dengan baik, maka mereka mengolahnya sebagai propaganda menarik. Dalam mengintegrasikan seniman PKI dengan rakyat, sasarannya adalah pengintegrasian pola pikir komunisme ke masyarakat bawah dengan mengadakan gerakan turun ke bawah. Doktrin PKI »dibidang seni dan sastra ialah menghancurkan budaya barat dan menggantikannya dengan budaya komunis. Peristiwa penindakan terhadap pemusik Kus Bersaudara yang dianggap membawakan musik “Ngak-Ngik-Ngok” yang “gila-gilaan ala imperialisme Amerika Serikat”, adalah bukti dari usaha PKI untuk mematahkan kreasi generasi muda, yang tidak sesuai dengan program budaya PKI. Kreasi budaya yang diinginkan orang-orang komunis adalah budaya yang bersifat revolusioner yang dapat mengubah semangat untuk dapat mendorong timbulnya aksi-aksi massa.” Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) adalah alat partai PKI, untuk menyelenggarakan agitasi dan propaganda. Sejak tahun 1963 Lekra mulai merajalela kegiatannya. Lembaga ini menyerang secara gencar terhadap kebudayaan yang tidak sealiran. Dalam Sidang Pleno Lekra yang berlangsung dari tanggal 23 sampai dengan 26 Februari 1964 di Palembang, telah didiskusikan tentang usaha menjebol “kebudayaan imperialisme Amerika Serikat” dan membangun kebudayaan nasional dengan mengobarkan kebangkitan tani, serta menjebol kebudayaan komprador yang dijuru bicarai oleh Manikebu, dan Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia (KKPI)." Lekra memelopori agitasi terhadap kebudayaan barat, termasuk 59. D.N. Aidit, Kobarkan Semangat Banteng! Maju Terus, Pantang Mundur!, hal 95-96 60. Harian Rakyat Minggu, 2 Februari 1964 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 61 dilarangnya pemutaran-pemutaran film neo kolonialisme terutama film Amerika Serikat dengan dalih dapat meracuni kehidupan generasi muda khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Pada tanggal 8 Mei 1964 organisasi massa yang terdiri dari wakil-wakil golongan buruh, perfilman, kebudayaan, pemuda, wanita bertempat di kantor Presidium Front Pemuda Pusat memutuskan untuk memboikot total peredaran pemutaran seluruh film imperialisme Amerika Serikat di Indonesia. Mulai tanggal itu film-film Amerika Serikat diboikot. Pemboikotan dilaksanakan di bawah Komando Aksi Boikot Film Amerika Serikat (yang di dalamnya terdiri dari orang-orang Lekra dan Sarbufi (Serikat Buruh Film) yang dipimpin oleh Ny. Utami Suryadarma, Sitor Situmorang, Yubaar Ayub, Bachtiar Siagian, Basuki Effendy, S. Frans Mendur, Bambang Hermanto, dan Abu Bakar Abdy. Lekra melakukan aksi-aksinya semakin mengganas terhadap budaya yang berbau barat (kebudayaan barat). Sejak tanggal 17 Agustus 1964 American Motion Pictures Association in Indonesia (AMPAI) tidak diperbolehkan melakukan aktivitasnya di Indonesia dan harus menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan baru di bidang pengimporan film dari luar negeri. Akhirnya kantor-kantor AMPAI badan yang mendatangkan film-film Amerika di Jakarta dan Surabaya diambil alih dan ditutup. Penutupan gedung AMPAI di Jakarta dilakukan oleh D.N. Aidit. Ia mengatakan hal itu sepenuhnya menguntungkan rakyat, dan gedung bioskop harus segera diisi dengan pertunjukan kesenian asli bangsa Indonesia seperti drama-drama rakyat, tari-tari tradisional di samping film nasional, film yang dapat memperkuat perjuangan revolusioner rakyat Indonesia. 6. Ofensif Manipolis Dalam Bidang Ekonomi Sejak akhir tahun 1959 keadaan ekonomi Indonesia sudah makin merosot. Ketika memasuki tahun 1960, kemerosotan ekonomi itu masih terus berlangsung, bahkan semakin serius. Dengan kegagalan 62 | Komunisme di Indonesia - JILID IV kebijaksanaan pemerintah di bidang keuangan dan perekonomian, kemerosotan itu melanda semua sektor ekonomi yang vital. Sebagai dampaknya, harga barang-barang konsumsi (sandang dan pangan) membumbung tinggi dan biaya hidup serta biaya keperluan lainnya meningkat, sebaliknya daya beli rakyat makin merosot. Beban penghidupan rakyat sehari-hari makin bertambah berat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah seperti pegawai negeri dan buruh. Masalah pemulihan keamanan (PRRI/Permesta dan DI/TII) dan perjuangan pembebasan Irian Barat, adalah alasan yang sering dikemukakan oleh pemerintah sebagai penyebab utama kemerosotan ekonomi tersebut. Baik Presiden Sukarno maupun Menteri Pertama Ir. Juanda, sering menyebut bahwa 75 persen keuangan negara digunakan untuk membiayai operasi pemulihan keamanan dan pembebasan Irian Barat." Namun alasan yang dikemukakan pemerintah tersebut tidak dapat diterima oleh PKI. Menurut PKI, masalah keamanan dan Irian Barat hanya sebagai kambing hitam untuk menutupi kesulitan-kesulitan ekonomi. PKI berpendapat sebab pokok yang mempersuram ekonomi Indonesia, karena Indonesia masih terikat pada sistem pembagian kerja internasional pola kapitalis dan masih merajalelanya sisa-sisa feodalisme (tuantuan tanah). PKI berpendirian, masalah ekonomi atau masalah apa saya yang dihadapi oleh rakyat, dapat ditanggulangi dan diselesaikan dengan kegotong royongan yang berporoskan Nasakom. Oleh karena itu kemerosotan ekonomi juga digunakan oleh PKI sebagai dalih politik dalam menuntut pembentukan Kabinet Nasakom, dan dalih untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya, dengan menuduh mereka tidak menginginkan masalah ekonomi ditanggulangi dan dipecahkan secara tuntas. Pemerintah menyadari sepenuhnya penderitaan rakyat. Sesudah 61. DR. A.H. Nasution, Op. Cit., hal 380 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 63 sebagian pemulihan keamanan dan pembebasan Irian Barat tercapai, Menteri Pertama Ir. Juanda berusaha merehabilitasi perekonomian Indonesia. Rencana merehabilitasi ekonomi itu disusun dalam suatu konsepsi, yang disebut dengan Konsepsi Juanda. Untuk pelaksanaannya Juanda melakukan pendekatan dengan Amerika Serikat, yang menyatakan kesediaannya memberikan bantuan bersifat ekonomi-teknis (keuangan dan tenaga ahli). Dalam rangka mensosialisasikan ekonomi Indonesia, Juanda melakukan pendekatan pula terhadap Yugoslavia, yang juga bersedia membantu. Kedua negara itu kemudian mengirimkan tenaga ahlinya guna mengkaji dan memberikan saran-saran untuk memperbaiki ekonomi Indonesia. Untuk merumuskan saran-saran dan kajian tim ahli kedua negara dibentuk “Panitia 5”, yang terdiri atas menteri-menteri di bidang ekonomi dan keuangan. Namun rencana perbaikan ekonomi yang diajukan Juanda mendapat kritik dari banyak pihak terutama oleh PKI, karena Juanda mendatangkan seorang ahli dari Yugoslavia-yugoslavia yang komunis revisionis. Sementara itu dalam rapat Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR), Kabinet Inti bersama pimpinan-pimpinan DPR, MPR, dan DPA mengadakan diskusi dalam rangka memperbaiki ekonomi Indonesia. Dalam rapat ini dibentuk sebuah panitia yang dinamakan “Panitia 13”, yang terdiri atas tokoh-tokoh politisi seperti DN. Aidit, Ali Sastroamijoyo, dan lain-lain. Panitia tersebut ditugasi menetapkan strategi dasar ekonomi Indonesia. Pada kesempatan itu Dr. Subandrio mengajukan konsep “Manifes Ekonomi”, yang disusun atas bantuan temannya. Secara formal Dr. Subandrio menyebut atas bantuan orang-orang PKI dan bekas PSI. Akan tetapi yang sebenarnya berperan dalam penyusunan Manifes Ekonomi itu adalah orang-orang bekas PSI, yaitu Sujatmoko dan teman-temannya. Konsepsi Subandrio disetujui oleh Presiden Sukarno, setelah tokoh-tokoh Panitia 13 menyetujui sebelumnya.“ 62. DR. A.H. Nasution,Op. Cit., hal 384 63. DR. A.H. Nasution, Op. Cit., hal 384-385 64. Ibid 64 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Konsepsi Subandrio kemudian disempurnakan dan diberi judul “Deklarasi Ekonomi” atau disingkat Dekon.“ Sejak konsepsinya itu diterima, peran Subandrio sebagai pemimpin ekonomi makin menonjol. Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden. Sukarno mengumumkan Deklarasi Ekonomi (Dekon) sebagai strategi dasar (basic strategy) ekonomi Indonesia, dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin. Menurut Dekon, pada tahap pertama harus diciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasional dan demokratis yang bersih dari sisasisa imperialisme dan feodalisme. Tahap pertama (tahap nasional dan demokratis) adalah persiapan untuk tahap kedua, yaitu tahap Ekonomi Sosialis Indonesia. Namun dalam pelaksanaanya, Dekon tidak segera disertai tindakan-tindakan penyehatan ekonomi yang diperlukan. Sesudah Dekon diumumkan, masalah-masalah yang hangat dibicarakan justru mengenai akan dilakukannya reshuffle kabinet dan akan masuknya dua orang menteri ahli ekonomi PKI ke dalam kabinet. Kedua menteri yang diisukan akan dimasukkan oleh Presiden Sukarno itu adalah Hutomo Supardan dan Dr. Ajidarmo. Permasalahan ekonomi ini tampaknya tidak terlepas dari pergolakan politik yang sedang berkembang, di mana PKI mulai bergerak maju untuk merealisasi tuntutan pokoknya, yaitu terbentuknya Kabinet Gotong Royong yang berporoskan Nasakom. Pada tanggal 26 Mei 1963 Menteri Pertama Juanda mengeluarkan sejumlah 14 Peraturan Pemerintah (PP) dalam bidang ekonomi dan keuangan sebagai pelaksana Dekon, yang kemudian terkenal dengan nama “Peraturan 26 Mei”. Peraturan 26 Mei dimaksudkan sebagai langkah pertama pelaksanaan Dekon, yang secara konkrit berusaha menyehatkan ekonomi dan keuangan. Peraturan tersebut memberikan kelonggaran untuk terlaksananya program bantuan ekonomi dari beberapa negara barat, terutama 65. DR. A.H. Nasution, Op. Cit., hal 386 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 65 Amerika Serikat. Kebijaksanaan jangka pendek yang ditempuh Pemerintah, dan harus diutamakan adalah penyelesaian pasal 1 program pemerintah, yaitu program sandang pangan rakyat. Titik berat politik ekonomi jangka pendek diletakkan pada soal sandang pangan tersebut. Peraturan 26 Mei sebagai langkah pertama pelaksanaan Dekon, yang merupakan tindakan pemerintah secara konkrit untuk penyehatan ekonomi keuangan, dihantam habis-habisan oleh PKI. PKI menyebut peraturan itu sebagai “Penyelewengan 26 Mei”, dan menuduh Juanda telah membawa Indonesia menyerah kepada politik kaum imperaialis. Salah satu segi yang memperhebat hantaman PKI terhadap Peraturan 26 Mei tersebut ialah penyesuaian nilai tukar rupiah terhadap nilai tukar dollar dan tingkat-tingkat harga pada realitas (biaya produksi), yang berarti terjadi kenaikan harga-harga dan tarif secara menyeluruh. Ketika Peraturan 26 Mei dilaksanakan, timbul reaksi-reaksi dari para politisi dan masyarakat, terutama reaksi keras dari PKI. Kenaikan berbagai tarif dari sektor pemerintah, seperti listrik, kereta api, kapal laut, kapal udara, harga bensin, dan lain-lain merupakan sasaran yang empuk bagi kritikan PKI. Tujuannya jelas untuk memperkuat tuntutan-tuntutan pokoknya yaitu merealisi Kabinet Gotong Royong berporoskan Nasakom serta untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Dalih yang digunakan “salah duduk” dan “salah urus”. Pada bulan Juni 1963, Juanda memberikan penjelasan kepada berbagai pihak mengenai kebijaksanaan Peraturan 26 Mei. Pada rapat khusus dengan Pengurus Besar Front Nasional (PBFN) tanggal 28 Juni 1963 di Jakarta, tokoh-tokoh partai, terutama PKI, mengadakan serangan agitatif terhadap Juanda. PKI menuduh “bahwa Peraturan 26 Mei melemahkan sendi-sendi sosialisme Indonesia, dan menuju ke arah liberalisme. Tuduhan itu dibantah 66. DR. A.H. Nasution, Op. Cit, hal 389 66 | Komunisme di Indonesia - JILID IV oleh Juanda. Akhimya rapat tidak lagi membicarakan mengenai ekonomi, tetapi berubah menjadi forum politik untuk menghantam pemerintah dan TNI. Sebaliknya Presiden Sukarno' oleh PBFN disanjung-sanjung.“ Peraturan 26 Mei 1963 sebagai pelaksanaan Dekon, akhimya mengalami masa krisis. Sampai bulan Agustus 1963, saat menjelang negara Federasi Malaysia diproklamasikan, Presiden Sukarno tetap mempertahankan peraturan tersebut. Pada sidang pleno Pengurus Besar Front Nasional tanggal 5 - 6 September 1963, Presiden Sukarno baru menyatakan pendapatnya, bahwa ia menyetujui keputusan sidang pleno PB FN. untuk mengubah 14 Peraturan 26 Mei 1963.” Dengan demikian sejak bulan September 1963, pelaksanaan Peraturan 26 Mei itu ditunda oleh Presiden Sukarno sendiri, sehubungan dimulainya konfrontasi terhadap Malaysia pada tanggal 16 September 1963. Ketenangan dan keleluasaan untuk membangun dan merehabilitasi keadaan perekonomian yang suda h buruk itu, akhimya menjadi terganggu oleh kejadian-kejadian yang cukup serius, yang berasal dari dalam dan luar negeri. Gangguan dari dalam negeri dilakukan oleh aksi-aksi PKI untuk menjatuhkan lawanlawan politik mereka yang duduk dalam kabinet. Sedang gangguan dari luar yang hampir bersamaan waktunya dengan aksi-aksi PKI itu adalah dilancarkannya politik konfrontasi terhadap Malaysia, yang oleh Presiden Sukarno disebut proyek nekolim (neo kolonialisme imperialisme). Pada tanggal 8 November 1963, kurang lebih dua bulan setelah Presiden Sukarno menunda pelaksanaan Peraturan 26 Mei, Menteri Pertama Juanda meninggal dlunia karena serangan jantung. Rencana rehabilitasi ekonomi yang sudah dimulainya menjadi berantakan. Sementara itu kenaikan harga-harga bahan pokok (pangan) dan kebutuhan rakyat lainnya makin meningkat. Begitu juga devisa Indonesia di luar negeri sudah sangat menipis 67. Harian Rakyat, 7 Januari 1964 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 67 dan mencemaskan. Sementara itu dengan meningkatnya konfrontasi tehadap Malaysia, biaya operasi-operasi militer kembali meningkat, sehingga rencana stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi dan keuangan terhalang. Dalam suasana ekonomi dan keuangan yang mencekam itu, Ketua CC PKI D.N. Aidit dalam laporan politiknya kepada Sidang Pleno II CC PKI yang berlangsung pada tanggal 23 hingga 26 Desember 1963 di Jakarta mengemukakan antara lain, bahwa pelaksanaan Program Kabinet Kerja tidak dapat dipisahkan dari Landreform secara konsekuen, pengakhiran “penyelewengan 26 Mei 1963”, pembentukan Kabinet Gotong Royong berporoskan Nasakom dan pendemokrasian sistem pemerintahan. Menurut D.N. Aidit soal sandang pangan, terutama sekali soal pangan adalah soal yang paling mendesak pemecahannya. Sebab pokok kemunduran produksi beras adalah karena syarat-syarat yang diajukan oleh Manipol, Dekon, putusan-putusan Musyawarah Tani Front Nasional dan Ketetapanketetapan serta Resolusi MPRS belum dipenuhi. Syarat-syarat tersebut oleh D.N. Aidit dikemukakan antara lain, dilaksanakannya UUPBH dan perubahan tanah berdasar UUPA secara konsekwen dengan mengutamakan kepentingan kaum tani, untuk selanjutnya mengikis habis sisa-sisa imperialisme dan sisa-sisa feodalisme sesuai dengan ketentuan Dekon. Syarat-syarat lain yang dikemukakan ialah dibentuknya Dewan Produksi Pertanian dengan mengikutsertakan wakil-wakil organisasi tani, diakhirinya salah urus dalam yawatanyawatan dan PN-PN yang mengurus produksi pertanian. Melalui sidang plenonya itu, PKI mendesak kepada pemerintah agar memenuhi syarat-syarat yang diperlukan guna meningkatkan produksi pertanian, khususnya produksi pangan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Manipol, dan Dekon. Peraturan 26 Mei perlu dicabut dan menggantinya dengan peraturan yang sesuai dengan pelaksanaan Dekon. Sehubungan dengan itu, retuling aparatur dan personalia jawatan-jawatan dan PN-PN yang langsung bertanggung jawab terhadap pelaksanaan plan produksi pertanian mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah merupakan syarat mutlak. Selain itu, PKI juga menuntut agar dilaksanakan secara konsekwen 68 | Komunisme di Indonesia - JILID IV penasakoman berbagai lembaga pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah, Badan Pemerintah Harian (BPH), dan pimpinan-pimpinan DPRD Gotong Royong Tingkat I dan II, guna mengintensifkan dan memperlancar pelaksanaan UUPA dan UUPBH. Penasakoman berkaitan erat dengan peningkatan produksi pangan. Memasuki tahun 1964 kemerosotan ekonomi dan tekanan inflasi tambah mengganas dan semakin tidak terkendali. Dalam situasi yang demikian, Indonesia masih terus memberikan bantuan keuangan kepada kaum pemberontak Serawak dan Brunei di Kalimantan Utara, yang sudah tentu menambah berat beban ekonomi dan keuangan Indonesia. Ketegangan di luar negeri itu ditambah oleh berbagai ketegangan baru di dalam negeri yang didorong oleh orangorang PKI. Belum puas dengan aksi - aksi ini, rasa tidak senang PKI terhadap Inggris dicetuskan dengan mengerahkan buruhburuh SOBSI pada perusahaan-perusahaan Inggris setempat untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut. Ketua SOBSI Njono menyebutkan, tindakan ambil-alih yang dilakukan kaum buruh terhadap perusahaan-perusahaan Inggris itu, adalah sebagai sumbangan positip dalam memperkokoh kedudukan Indonesia untuk mengganyang Malaysia. Pada saat meningkatkan aksi-aksi PKI itu, Presiden Sukarno pada tanggal 17 Agustus 1964 menyampaikan pidato kenegaraannya berjudul “Tahun Vivere Pericoloso” (Tavip), atau “Tahun Yang Menyerempetnyerempet Bahaya”. Dalam pidato Tavip itu, Presiden Sukarno dengan tegas memperingatkan untuk mengakhiri segala macam phobi. Dengan dibentunya Kabinet Dwikora tanggal 27 Agustus 1964, beberapa orang PKI diangkat sebagai menteri. Peristiwa ini ikut mendorong PKI untuk meningkatkan ofensif manipolisnya“ di bidang ekonomi. Beberapa menteri dalam Kabinet Dwikora, langsung telah dituduh PKI sebagai kaum reaksioner yang anti rakyat.” 68. Nugroho Notosusanto, Op. Ciz., hal 10 69. Harian Rakyat, 15 Januari 1964 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 69 Politik ekonomi Juanda mereka sebut sebagai politik budak belian yang menjual diri pada imperialis Amerika Serikat, melalui apa yang dinamakan “program stabilisasi ekonomi” dalam rangka bantuan Dana Moneter Internasional (Internasional Monetery Fund - IMF). Aksi-aksi yang dilancarkan oleh PKI makin lama makin berani serta bertambah keras. Bertolak dari kemerosotan ekonomi yang makin memberatkan penghidupan rakyat sehari-hari, PKI menggerakkap anak-anak organisasinya untuk melakukan aksi-aksi (demonstrasi) penghentian apa yang mereka namakan “penyelewengan 26 Mei” dan “teror harga”. Pejabat-pejabat pemerintah yang menjadi sasaran mereka adalah Menteri Perdagangan Adam Malik dan Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh, yang keduanya berasal dari partai Murba. Wakil Ketua 1 CC PKI M.H. Lukman dalam suatu keterangannya pada bulan Oktober 1964 menyebutkan, pernyataan Menteri Perdagangan Adam Malik di depan Front Murbais Jakarta bahwa pemerintah tidak menaikkan harga beras karena pemerintah tidak mempunyai beras, adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang berlaku sesuai dengan kenyataan, tetapi juga bertentangan dengan politik pemerintah sendiri mengenai pengendalian harga. Dengan naiknya harga beras yang dikuasai oleh pemerintah, Lukman menuduh Menteri Perdagangan tidak menjalankan apa yang menjadi tugasnya yang sesungguhnya, yaitu mengendalikan harga barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok rakyat.” Sejak M.H. Lukman mengeritik Menteri Perdagangan, mengalirlah tuntutan-tuntutan, resolusi-resolusi, seruan-seruan, demonstrasi-demonstrasi dari berbagai organisasi massa PKI. DPP 70. Harian Rakyat,16 Oktober 1964 71. Operasi Budhi adalah operasi pembersihan dan penertiban Aparatur Negara (1963), diketuai oleh Menko Hankam Jenderal TNI. A.H. Nasution selaku Ketua Paran (Panitia Retuling Aparatur Negara) Pusat.Operasi Budhi yang juga disebut anti — korupsi, mempunyai wewenang khusus, memulai tugasnya dengan mengadakan penelitian asalusul kekayaan para pejabat, terutama di lingkungan PN-PN (perusahaan Negara) dan PDN-PDN (Perusahaan Dagang Negara). Operasi ini kemudian menjadi isu politik dan digunakan oleh PKI untuk menuntut penyingkiran lawan-lawan politiknya dari lembaga-lembaga pemerintahan. 70 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Gerwani yang menyelenggarakan Seminar Nasional Wanita Rumah tangga pada bulan November Desember 1964. Dalam salah satu kesimpulannya menuntut dilaksanakannya UUPA dan UUPBH secara konsekwen, mendemokratisasi susunan Panitia Landreform dengan poros Nasakom, dan merealisasi Undang-Undang Peradilan Landreform di daerah-daerah. Selain itu Gerwani juga menuntut segera direalisasi keputusan DPA tentang tindakan tegas terhadap pencoleng-pencoleng ekonomi. Koruptor di atas jumlah Rp. 50 juta dituntut agar ditembak mati, serta menuntut diumumkannya hasil “Operasi Budhi”.” Tampaknya D.N. Aidit telah melaksanakan rencana pembentukan opini dan penggalangan massa dengan isu yang sangat menyentuh kepentingan dasar dari rakyat pada saat itu, yakni Landreform. Dengan demikian diharapkan rakyat akan bersimpati dan mendukung PKI.” Dalam rangka memanipolkan lembaga peradilan yang ditugasi menyelesaikan perkara-perkara landreforrn, BTI jauh-jauh hari telah mempersiapkan diri. Pada tanggal 19 November 1964 DPP BTI menyelenggarakan Aplikasi Hakim Tani Pengadilan Landreform angkatan pertama di Jakarta, yang diikuti 75 orang peserta dari seluruh Indonesia. Ketua Umum DPP BTI Asmu dalam pidato pembukaannya menggaris bawahi Amanat Presiden Sukarno ketika melantik Menteri Kehakiman Astrawinata SH, yang menyebutkan agar hukum dan kehukuman (hal ihwal yang menurut hukum) dimanipolkan. Dengan memanipolkan hukum dan kehukuman, maka hakim tani wajib mengabdi revolusi melawan musuh-musuh revolusi, mengabdi kaum buruh dan kaum tani. Asmu dalam pidato pembukaannya itu menyebutkan, hukum dan kehukuman Manipol harus memihak kaum tani dan menentang tuan tanah. Hukum dan kehukuman Manipol menempatkan kaum tani dalam kedudukan Serba benar” dan “serba menang”, sebaliknya menempatkan tuan tanah dalam kedudukan “serba salah” dan “serba kalah”, serta 72. Dr. Z. Yasni, Bung Hatta menjawab,hal 30 73. Harian Rakyat, 21 November 1964 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 71 menolak humanisme universal kaum Manikebuis dalam hukum dan kehukuman, yang dikatakannya akan mengaburkan garis antara kawan revolusi dan lawan revolusi,” Dengan demikian hukum dan kehukuman akan jadi alat revolusi, yang tidak lagi menghiraukan kepastian hukum dan keadilan, bahkan menjadi alat golongan tertentu. Pada bulan terakhir tahun 1964, ofensif yang dilancarkan oleh PKI dan ormasnya makin meningkat. Ketua Dewan Nasional SOBSI Moh. Munir pada rapat umum HUT ke-18 SOBSI tanggal 6 Desember 1964 di Bandung, dengan tegas membantah bahwa kesulitan ekonomi Indonesia bukan disebabkan oleh konfrontasi terhadap Malaysia. Menurut Munir, kesulitan ekonomi disebabkan karena Dekon belum dilaksanakan secara konsekuen dan kaum kapitalis birokrat belum disingkirkan dari PN-PN dan badan-badan ekonorni lainnya, serta belum dilaksanakannya UUPA dan UUPBH secara konsekuen.” Munir juga menegaskan, bahwa SOBSI menolak gagasan Politik Ekonomi Baru yang bertentangan dengan Dekon yang akan meliberalkan ekonomi, seperti menaikkan harga dan tarif, penswastaan PN-PN dan proyek-proyek pembangunan negara serta penghentian subsidi PN-PN. Kemudian Munir memperingatkan, siapa yang tidak sanggup melaksanakan Dekon atau menentang Dekon, lebih baik mengundurkan diri dari posnya, dan jangan menunggu tangan kaum buruh menyeret mereka dari kedudukannya. SOBSI pada rapat umum itu menyerukan kepada segenap kaum buruh untuk segera menentukan sikap sebagai berikut: a. Mendesak kepada pemerintah agar membatalkan segala rencana untuk menswastakan proyek-proyek negara. Proyek-proyek yang sudah selesai supaya segera dijadikan Perusahaan Negara (PN) didasarkan UU No. 19/1960 74. Harian Rakyat, 8 Desember 1964 75. PP No. 7/1964 tanggal 24 Maret 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Pembangunan Perusahaan dan Proyek-proyek negara dalam menggerakan dana, daya, dan tenaga masyarakat 72 | Komunisme di Indonesia - JILID IV b. Mendesak kepada pemerintah agar meninjau kembali PP/R1/1964,” terutama pasal-pasal yang mengatur penswastaan supaya dihapus. c. Bagi perusahaan-perusahaan negara yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah supaya dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pendaerahan sesuatu PN harus dilakukan secara demokratis, melalui musyawarah dan persetujuan dengan SB-SB (Serikat Buruh) yang bersangkutan. 2) Hak-hak sosial ekonomi kaum buruh harus diperbaiki. 3) Hak-hak politik kaum buruh dan hak-hak kebebasan SB diperluas. 4) Dalam Direksi Perusahaan harus diangkat calon yang disusulkan oleh Serikat Buruh. Dalam situasi dan kondisi ekonomi dan keuangan yang sudah sangat buruk itu, pemerintah menghadapi dilema yang melingkar, yang sulit untuk dipecahkan. Di suatu pihak PKI dan ormasnya menentang swastanisasi PN-PN dan menuntut penurunan hargaharga dan tarif, di lain pihak pemerintah mengalami kesulitan dana untuk melanjutkan proses produksi. Dengan demikian, selain persediaan barang-barang tidak dapat mencukupi kebutuhan, juga kenaikan harga -harga tidak dapat dibendung. Komunisme di Indonesia - JILID IV | 73 BAB III OFENSIF REVOLUSIONER I. Ofensif Revolusioner dan Sasarannya Menurut PKI, ofensif revolusioner adalah seluruh aksi untuk menciptakan “situasi revolusioner” dengan menggalang kekuatan progresif revolusioner untuk menghancurkan Oldefo (Old Established Forces) dan Nekolim (Neo kolonialisme-imperialisme). Aksi-aksi itu dilakukan di seluruh bidang kehidupan, baik dengan cara aksi massa yang terbuka, (seperti demonstrasi, aksi tuntutan, mogok), maupun aksi yang tertutup (bloc within, infiltrasi menyulut kontradiksi langsung ke tubuh partai politik, organisasi masa, dan ABRI) atau sabotase sampai tercapainya situasi revolusioner. Ciriciri utama dari situasi revolusioner menurut PKI ialah: a. Massa rakyat aktif melakukan aksi-aksi menuntut perubahan yang dapat memperbaiki penghidupan mereka. b. Kelompok “anti rakyat” (baca anti komunis) dalam kekuasaan politik semakin terdesak, segi “pro rakyat” (baca komunis) makin unggul dan politik pemerintah makin banyak disesuaikan dengan tuntutuan-tuntutan rakyat. c. Aksi massa makin meluas sehingga peranan rakyat makin besar dan makin menentukan dalam kehidupan masyarakat dan politik negara. Ofensif revolusioner secara resmi dikomandokan oleh Ketua Politbiro CC PKI D.N. Aidit kepada seluruh jajaran PKI pada 1 Januari 1965. Dalam pesan tahun baru 1965, Ketua Politbiro CC PKI D.N. Aidit menyatakan bahwa perkembangan politik di dalam negeri ditandai oleh pidato kenegaraan Presiden Sukarno tanggal 17 Agustus 1964, yang berjudul Tahun Vivere Pericoloso (Tavip). Pidato ini dianggap sebagai komando politik konfrontasi di segala bidang. 1. Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Bahan-bahan Pokok G 30 S/PKI Dan Penghancurannya,Jakarta, 1973, Hal 73 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 75 Selanjutnya D.N. Aidit menyatakan “Seluruh rakyat dikomando untuk melakukan massa aksi (dengan kegotong-royongan nasional yang berporoskan Nasakom) menentang nekolim, menentang kaum komprador, kapitalis birokrat dan tuan tanah feodal, mendobrak kemacetan dalam pelaksanaan UUPA/UUPBH, mengganyang kaum subversi, kontra revolusi, dan Manipolis munafik”. Semangat kegotong-royongan nasional berdasarkan seruan Bung Karno dimanfaatkan oleh PKI untuk membangkitkan aksiaksi buruh-tani di seluruh Indonesia, terutama di Jawa, Bali, dan beberapa provinsi di Sumatra. Aksi-aksi buruh, dan demonstrasi yang dilakukan berlindung pada pidato kenegaran itu. Demikianlah menipulasi PKI atas pidato Tavip tersebut. Di dalam pidato tahun baru itu D.N. Aidit juga menuduh bahwa “ketegangan di dalam negeri pada akhir tahun 1964 ditimbulkan oleh ulah kombinasi imperialis, kapitalis birokrat dan Trotskis, untuk menarik kekuatan tengah ke fihaknya”. Menurut Aidit, mereka (musuh PKI) melontarkan “fitnah” bahwa kaum komunis akan “merebut kekuasaan" berdasarkan apa yang disebut “dokumen rahasia PKI”. Menurut PKI dokumen itu hanya bikinan kaum imperialis, kapitalis birokrat dan Trotskis. Memburuknya ekonomi Indonesia adalah ulah dan tanggung jawab kaum kapitalis birokrat yang mencuri kekayaan negara dan mencengkeramkan kukunya sangat dalam pada tubuh perekonimian Indonesia.? Selanjutnya Dewan Nasional SOBSI (D.N. SOBS I) menambahkan: “bahwa situasi ekonomi Indonesia semakin gawat, ongkos hidup sangat mahal, dan upah merosot. Teror kenaikan harga dan tarif dipelopori oleh Menteri Perdagangan Adam Malik, yang menetapkan harga beras naik 3596.” Menteri Perdagangan yang berasal dari Partai Murba dituduh secara sengaja mengacaukan harga dengan mengkomandokan dan memimpin kenaikan harga-harga beras di pasar bebas. 2. Harian Rakyat, 1 Januari 1965 3. Harian Rakyat, 16 Januari 1965 76 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Dalam keadaan ekonomi dan keuangan yang sulit ini, pimpinan PKI melakukan ofensif revolusioner dan mengeluarkan pernyataan tuntutan: a. Ritul semua kapitalis birokrat dari semua aparatur negara baik di pusat maupun di daerah, serta pejabat-pejabat bekas partai terlarang harus disingkirkan. b. Laksanakan segera UUPA/UUPBH dengan konsekuen. Selesaikan sengketa tanah dengan kaum tani dengan musyawarah tanpa merugikan kaum tani. c. Hukum berat koruptor-koruptor bahkan kalau perlu hukum mati. d. Batalkan kenaikan-kenaikan harga dan tarif. Batalkan penswastaan perusahaan-perusahaan dan proyekproyek negara." Semua pernyataan pimpinan PKI dan organisasi massanya itu adalah dalam rangka menggerakkan organisasi massanya untuk memperhebat ofensif revolusioner di segala bidang”. Ketua Politbiro CC PKI D.N. Aidit dalam laporan politiknya kepada Sidang Pleno V CC PKI di Jakarta tanggal 13 Mei 1965 mempertegas hal itu dalam judul “Perhebat ofensif revolusioner di segala bidang”. Seruan itu kemudian dipertegas lagi oleh pernyataan Politbiro CC PKI dalam rangka merayakan HUT ke -20 RI: “Revolusi Agustus 1945 di tahun 1965, lancarkan terus ofensif revolusioner sampai kepada puncaknya”. Organisasi-organisai massa PKI kemudian bergerak melakukan aksi-aksi tuntutan dengan mengadakan rapat-rapat umum, resolusi, demonstrasi serta aksi-aksi lainnya yang dilakukan di tempat-tempat terbuka. Sasaran ofensif revolusioner adalah partai-partai politik, organisasi massa, organisasi fungsional, organisasi agama, organisasi budaya, Angkatan Bersenjata, dan perorangan atau siapa saya yang 4. Harian Rakyat, 11 Januari 1965 5. Harian Rakyat, 17 Agustus 1965 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 77 dinilai menghalang-halangi tujuan politiknya. Ofensif yang terbuka diwujudkan dalam bentuk aksi-aksi massa, seperti propaganda, demonstrasi, aksi sepihak, aksi pengutukan, aksi pengecaman nama baik, aksi tunjuk hidung, aksi mogok, aksi-aksi teror seperti sabotase, pembakaran, pengeroyokan. Sasaran ofensif Revolusioner selain partai politik penentang PKI, juga adalah ABRI. Menurut Bung Hatta hanya ABRI lah (khususnya TNI-AD) yang masih mampu menghadapi PKI dalam upayanya meraih kekuasaan. Karenanya Pimpinan TNI-AD harus disingkirkan dengan suatu cara yang termasuk dalam rangkaian ofensif revolusioner. Ada perbedaan “perlakuan” terhadap sasaran, “dirangkul atau dipukul hancur”, dengan kategori kawan dan lawan sesuai dengan hukum revolusi. Di bawah ini dilukiskan perbedaan metode ofensif revolusioner PKI terhadap dua partai yakni partai Murba dan PNI serta terhadap ABRI. 2. Ofensif Revolusioner Terhadap Partai Murba Permusuhan antara PKI dan pengikut Tan Malaka yang kemudian membentuk Partai Murba berlatar belakang sejarah pertentangan antara dua tokoh Partai Komunis Rusia, Stalin dan Trotsky. Di Indonesia permusuhan ini terjadi sejak gagalnya huruhara PKI tahun 1926 sampai pada masa Demokrasi Terpimpin. Pada babak pertama sejak ofensif manipolisnya dicanangkan, PKI berhasil menggulung aktivitas pendukung Partai Murba. Media massa partai ini dan organisasai Badan Pendukung Sukarnoisme pendukung partai ini, dituduh mengkhianati Sukarno. Tuduhan PKI berupa: “to kill Sukarno with Sukarnoism”, membunuh Sukarno dengan Sukarnoisme. Pada babak kedua, dalam bulan Desember 1964 partai Murba melakukan balasan. Di hadapan partai-partai politik lainnya, Wakil Perdana Menteri III Chairul Saleh “menelanjangi” PKI. Partai Murba menemukan dokumen rahasia PKI yaitu suatu dokumen yang berisi rencana-rencana rahasia PKI dalam upayanya merebut kekuasaan 78 | Komunisme di Indonesia - JILID IV negara. PKI secara mati-matian membantahnya dan menyatakan dokumen tersebut palsu buatan kaum Trotskis Pertentangan ini demikian menajam, sampai Presiden Sukarno memanggil partai-partai politik yang lain. Pemimpin-pemimpin partai politik “dikonsinyir” di Istana Bogor, untuk meredakan kecurigaan partaipartai lain terhadap PKI. PKI menuduh Partai Murba merusak persatuan Nasakom. Ketegangan dan kecurigaan partai-partai politik yang lain terhadap PKI diselesaikan dalam Musyawarah Bogor itu, dengan menandatangani “Deklarasi Bogor”, tanggal 15 Desember 1964. PKI yang “tertelanjangi” rupanya bisa meyakinkan Presiden Sukarno bahwa dokumen tersebut benar-benar palsu. Partai Murba dihukum dengan pembekuan sementara semua kegiatannya. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/KOTI dalam Surat Keputusannya No. 1/KOT1/1965 tertanggal 6 Januari 1965 menetapkan untuk melarang sementara waktu partai politik “Murba” baik pimpinan pusat, daerah, cabang, dan sebagainya maupun para anggota termasuk pula semua organisasi massa dan lembaga-lembaga lainnya yang berinduk dan bernaung pada partai politik Murba, melakukan kegiatan apapun.“ Alasan dari dasar pelarangan terhadap Partai Murba sekalipun tidak jelas, namun Presiden Sukarno yakin partai itu membuat kesalahan. Sejak itu PKI melakukan serangan dengan gencar, menuduh orang-orang Partai Murba sebagai golongan pemecah-belah Nasakom, pemecah belah kaum buruh, juga sebagai golongan yang menghalangi aksi-aksi dan gerakan anti imperialis. Orang-orang Murba dikejar-kejar dan dituduh pula sebagai golongan yang menghancurkan perekonomian rakyat, dengan menganjurkan di perbanyaknya uang beredar sejumlah 200 milyar rupiah dan membela kenaikan harga beras dan bensin. Mereka juga dituduh giat dalam menyebarkan komunisto phobi, antara lain menyebarkan pendapat bahwa PKI adalah musuh yang paling berbahaya.” 6. Harian Rakyat, 7 Januari 1965 7. Harian Rakyat, 8 Januari 1965 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 79 Selain itu orang-orang Murba dianggap sebagai golongan yang menentang Keppres No. 72-73/64 tentang pembubaran “BPS”, juga yang mengotaki penerbitan surat-surat kabar baru dan pusat-pusat penerangan sebagai penerus BPS. PKI berusaha keras melumpuhkan lawannya sampai ke akar-akarnya. Dengan menggunakan Keppres/ Pangti ABRI/ KOTI No. 1/KOTI/1965, diadakan tindakantindakan terhadap tokoh-tokoh Murba antara lain terhadap Pandu Kartawiguna salah seorang tokoh partai Murba. SBPA (Serikat Buruh Pekabaran “Antara”) organisasi massa PKI dalam rapatnya hari Senin 8 Januari 1965 memutuskan mendesak kepada Presiden Sukarno selaku pimpinan tertinggi LKBN (Lembaga Kantor Berita Nasional) “Antara” dan Waperdam I Dr. Subandrio selaku Ketua Dewan Pengawas LKBN Antara," menonaktifkan untuk sementara tokoh partai Murba Pandu Kartawiguna dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan LKBN “Antara”. Dalam rapat itu dituntut pula supaya memecat tokoh-tokoh BPS dan Manifes Kebudayaan dari jabatan dan fungsinya di LKBN “Antara” yaitu antara lain Drs. Sunaryo (Kepala Cerita Ilmiah dan juga tokoh BPS), A. Hakim (Sekretaris LKBN Antara, Tokoh BPS), Wiwiek Hidayat (Kepala Cabang LKBN “Antara Medan, tokoh BPS dan Manifes Kebudayaan). Di Jawa Timur, Delegasi Besar Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) organisasi pelajar yang bernaung di bawah PNI, ikut-ikutan “mengganyang” Murba. Pada bulan Februari 1965 mereka telah mendatangi Kantor Partai Murba Jawa Timur, Jalan Kapuas Surabaya. Mereka melakukan aksi corat-coret dan menurunkan papan nama Partai Murba.'* Papan nama tersebut kemudian diserahkan kepada Front Nasional Surabaya. Delegasi GSNI Surabaya melakukan aksi-aksi/tindakan tersebut dengan dalih melaksanakan keputusan Presiden No. 1/65 tanggal 6 Januari tentang Pembekuan Sementara kegiatan Partai Murba itu. 8. Harian Rakyat, 9 Januari 1965 9. Harian Rakyat, 9 Januari 1965 10. Warta Bhakti, 8 Februari 1965 80 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Sementara itu Pengurus Besar Front Nasional (PBFN) yang dikuasai oleh PKI dalam Keputusannya No. 008/KPTS/ PBFN/1/1965 tertanggal 7 Januari 1965, memutuskan untuk sementara waktu Partai Murba, baik pimpinan pusatnya, daerah, cabang, dan sebagainya, maupun anggota-anggotanya termasuk organisasi-organisasi yang berinduk dan bernaung di bawahnya dinonaktifkan keanggotaannya dari Front Nasional (FN). Begitu pula Serikat Buruh Percetakan Indonesia (SBPI SOBSI) mengirimkan kawatnya kepada Direktur/Pimpinan Percetakan Negara yang isinya agar “meretool (ritul) atau mengganti anggotaanggota Partai Murba sebagai aparat revolusi, karena orang-orang Murba telah melakukan politik pemecah-belah di kalangan buruh percetakan”? Demikian kuatnya desakan PKI pada masa ofensif revolusioner ini sehingga akhirnya Presiden/Pangti ABRI/ Pembesrev /Panglima Besar KOTI, Sukarno dengan Keputusan No. 291/1965 tanggal 21 September menetapkan membubarkan partai politik Murba, termasuk bagian-bagian/cabang-cabang/ ranting-rantingnya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Keputusan itu diumumkan oleh Menteri Jaksa Agung Brigjen Sutardhio. Setelah partai Murba dibubarkan, PKI masih menuntut agar lembaga pemerintahan dibersihkan dari unsur-unsur Murba dan Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI) yang dinilai sebagai sosialis kanan. Demikianlah ofensif revolusioner PKI menghantam lawan utamanya Partai Murba, karena partai PKI tidak pernah merasa aman. Ha baba ng 11. Harian Rakyat,9 Januari 1965 12. Harian Rakyat,9 Januari 1965 13. H. Rosihan Anwar, Sebelum Prahara, Pergolakan Politik Indonesia 1961-1965,Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1980, hal. 543 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 81 3. Ofensif Revolusioner Terhadap Partai Nasionalis Indonesia ( PNI) Ofensif PKI terhadap PNI berbeda dengan Partai Murba. PKI menganggap Partai Nasional Indonesia (PNI) merupakan kekuatan nasionalis yang juga sebagai penghalang besar bagi perkembangan PKI. PKI berusaha keras memecah belah kekuatan nasionalis dengan cara yang Iebih halus dengan metode bloc within (blok di dalam), dan adu domba antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lainnya. Sejak Demokrasi Terpimpin, PNI “ditempel” oleh PKI sehingga dalam suasana demokrasi terpimpin program PNI pun terpaksa mengikuti program Manipol. Perbedaan paham di antara pemimpin PNI dimanfaatkan sebagai peluang untuk memecah belah PNI. Ada kelompok pimpinan PNI yang mendukung Sukarno namun merugikan kepentingan partai, dan ada pula kelompok pemimpin yang segan mendukung demokrasi terpimpinnya Sukarno. Masuknya pengaruh PKI ke dalam tubuh PNI sejak ofensif manipolis PKI jelas terlihat pada Kongres PNI di Solo (Kongres IX) tahun 1960. Tokoh-tokoh tua PNI seperti Wilopo, Suwiryo, Hardi, Sartono disingkirkan dari kepemimpinan partai. Sebaliknya tokoh-tokoh seperti Ali Sastroamijoyo, Ruslan Abdulgani memperoleh posisi kuat di dalam partai karena Sukarno menghendaki agar PNI mengikuti segala kebijaksanaan yang dijalankannya. Sarana yang ampuh untuk menyingkirkan tokoh-tokoh tua ini adalah isyu atau fitnah yang dituangkan dalam suatu buku, yang berjudul Appeal Juli 1960 atau yang populer dengan nama Buku Merah. Buku ini dipersiapkan jauh sebelum Kongres PNI IX di Solo dilaksanakan, yang disusun dan ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Demokrat Indonesia, Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. (GMNI), DPP Kesatuan Buruh Marhaen (KBM), DPP Persatuan Tani Indonesia (Petani). dan DPP Wanita Demokrat Indonesia. 82 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Mr. Hardi dituduh sebagai orang anti Bung Karno. Dia terlibat dalam gerakan yang menentang Bung Karno yang bemama Liga Demokrasi. Kemudian diketahui bahwa orang yang amat berperan dalam penyusunan “buku merah” itu adalah Ir. Surachman. la bekas pimpinan CGMI yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Petani (Persatuan Tani Indonesia). Sementara itu Ir. Surachman tetap memelihara hubungan terselubung dengan PKI. Dari bukti yang lain diketahui ketika ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PNI, ia mati-matian membela D.N. Aidit, ketika terjadi heboh “Pancasila sebagai alat pemersatu” pada tahun 1964. Statement DPP PNI tanggal 1 Oktober 1965 yang mendukung Dewan Revolusi ciptaan G.30.S/PKI, juga diprakarsai oleh Ir. Surachman setelah gagalnya pemberontakan G.30.S/PKI. Akhirnya ia menghilang di Jawa Timur dan mati dalam Operasi Trisula di Blitar Selatan. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa Ir. Surachman sebenamya adalah orang PKI yang disusupkan ke dalam PNI, Dalam Kongres PNI IX tahun 1960 di Solo itu, Presiden Sukarno menyarankan agar Marhaenisme dijadikan ideologi PNI dan mengangkat Sukarno sebagai “Bapak Marhaenisme”. Kongres tidak berhasil mensahkan “Doktrin Marhaenisme” yang telah dibuat oleh panitia yang terdiri atas Suwiryo, Osa Maliki, dan Sayuti Melik, yang dibentuk dalam Kongres PNI VIII di Semarang tahun 1956. Ali Sastroamijoyo mengemukakan alasannya, bahwa PNI khawatir sekiranya dalam “Doktrin Marhaenisme” itu terselip pengertianpengertian yang tidak sesuai dengan Ajaran Sukarno. Oleh karena itu dalam kongres di Solo tersebut, DPP PNI menyusun kembali panitia pembuat Dasar-dasar Pokok Marhaenisme, yang terdiri atas Suwiryo, Osa Maliki, Sayuti Melik, Ruslan Abdulgani dan Ali Sastroamijoyo. Panitia ini menghasilkan naskah “Dasar-dasar Pokok Marhaenisme”. Akan tetapi naskah ini tidak disetujui oleh Bapak Marhaenisme Sukarno karena dalam “Dasar-dasar Pokok Marhaenisme” tidak menyebutkan bahwa Marhaenisme adalah Komunisme di Indonesia - JILID IV | 83 “Marxisme” yang diterapkan sesuai dengan kondisi dan situasi Indonesia. Oleh karena itu dalam Kongres PNI X yang berlangsung dari tanggal 28 Agustus - 1 September 1963 di Purwokerto, Presiden Sukarno selain menganjurkan agar tokoh-tokoh PNI yang sudah tua mengundurkan diri, juga menegaskan bahwa Marhaenisme adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia yang intinya adalah Sosialisme Indonesia. Marhaenisme inilah yang akan dijadikan dasar perjuangan.“ Sebagai kelanjutan dari kongres Purwokerto tersebut, DPP PNI membentuk Badan Pekerja Kongres, yang bertugas untuk merumuskan hasi-hasil Kongres. Dalam Sidang Badan Pekerja Kongres I (BPK I) bulan November 1964 di Lembang Bandung, PNI menafsirkan kembali Marhaenisme, sehingga menjadi “Marxisme yang diterapkan sesuai dengan kondisi dan situasi Indonesia”. Keputusan tersebut dikenal dengan nama “Deklarasi Marhaenis”, yang menonjolkan Marhaenisme sebagai suatu faham revolusioner yang berdiri di atas sendi-sendinya aksi massa yang revolusioner dan bertujuan untuk menegakkan PNI sebagai partai pelopor.” Dalam deklarasi ini unsur buruh dan tani ditetapkan sebagai sokoguru partai, tanpa mengurangi peranan golongan-golongan progresif lainnya. Unsurunsur non Marhaen dan Marhaenis seperti pengusaha-pengusaha besar, pedagang besar serta sisa feodalisme dan tuan tanah digeser dari kepemimpinan partai. Presiden Sukarno setuju terhadap Deklarasi Marhaenis tersebut. Hal ini dikemukakannya antara lain dalam amanat tertulisnya pada Konferensi Kerja GMNI Seluruh Indonesia di Pontianak tanggal 16 Desember 1964. Presiden meminta agar GMNI terus menerus menyalakan api Marhaenisme yang mumi dengan Deklarasi Marhaenis itu, sehingga dapat membakar marhaenisme yang tidak mumi. 14. Merdeka, 5 September 1963 15. Nazaruddin Syamsuddin, PNI dan Kepolitikkannya 1963-1969,CV. Rajawali, Jakarta, 1984, Cetakan pertama, hal 13 84 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Selain Deklarasi Marhaenis, Kongres Purwokerto berhasil memilih Ir. Surachman sebagai Sekretaris Jenderal PNI. Sejak itu muncul wajah-wajah baru seperti Karim DP., Waluyo, Jawoto yang semula dikenal sebagai orang-orang pembela PKI, telah berada di jajaran PNI dan berhasil menduduki posisi penting di dalam partai dan media massanya. Dengan demikian, bahwa sejak kongres di Purwokerto pada tahun 1963, garis politik progressif revolusioner PNI semakin menonjol. Terutama setelah diterimanya Deklarasi Marhaenis oleh sidang BPK I (Badan Pekerja Kongres), di mana ditentukan PNI sebagai Partai Pelopor. Sejak itu Konfrontasi ideologi dengan PKI dielakkan. PNI mengeluarkan rumusan, jargon, ideologi, politik, agitasi, dan propaganda yang senada dan sejajar dengan PKI. Cara-cara ofensif revolusioner PKI, seperti demonstrasi, aksi tuntutan, aksi pengutukan tokoh telah menular ke PNI. Seperti tuntutan pembubaran SOKSI, BPS, Manikebu, penasakoman ABRI, pembubaran HMI, demonstrasi tunjuk hidung terhadap setan-setan kota yaitu koruptor, kabir, dan sebagainya. Akibatnya banyak orang cenderung untuk berpendapat, bahwa antara PNI dan PKI ada kerjasama. Pendapat tersebut semakin 'jelas ketika Ali Sastroamijoyo Ketua Umurn PNI, dalam menyambut Ulang Tahun ke-45, menyatakan bersedia bekerjasama dengan PKI." Meskipun di tingkat pusat terdapat kesejajaran politik antara PNI dan PKI, sebaliknya di daerah-daerah terjadi konflik fisik. Konflik tersebut pada pokoknya berkisar pada persoalan tanah dan pelaksanaan UndangUndang Pokok Agraria, yang mengatur pembagian tanah hasil landreform dan Undang-Undang Bagi Hasil (UUBH). Ketika PKI menjalankan aksi-aksi sepihak, pihak PNI menjadi sasarannya di daerah-daerah tertentu sehingga konflik fisik tidak terelakkan, seperti yang terjadi di Klaten, dan Boyolali. Menjelang pemberontakan G.30.S/PKI, Partai Komunis Indonesia semakin gigih melakukan ofensifnya terhadap PNI. Ketua Umum DPP PNI Ali Sastroamijoyo, dalam menjalankan 16. Nazaruddin Syamsuddin, Op. Cit., hal. 17 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 85 kebijaksanaan-kebijaksanaan politiknya sudah banyak dipengaruhi oleh PKI lewat Ir. Surachman. Ali Sastroamijoyo melakukan “pembersihan” terhadap anggota-anggota partai yang pandangan politiknya tidak sepaham dengan kelompoknya. Mereka dinamakannya Marhaenis gadungan (palsu). Dalam Konferensi Pusat Gerakan Pemuda Marhaenis pada bulan Maret 1965 di Wisma Tani Ragunan Pasar Minggu, ia menegaskan bahwa: “Tak ada ampun bagi Marhaenis gadungan, dan kalau masih ada yang plintat-plintut harus lekas diganyang”.” Mengenai Marhaenis gadungan yang harus diganyang, lebih ditegaskan lagi oleh Presiden Sukarno. Dalam amanat penggemblengan-nya terhadap kader-kader pelopor Marhaenis di gedung basket Senayan bulan Maret 1965, Presiden Sukarno berkata: “Saya tidak mau menjadi milik Marhaenis gadungan, jika ada golongan itu di dalam tubuh Front Marhaenis, keluarkan orang itu, buat apa diganduli orang-orang semacam itu”.'* Isyu Marhaenis gadungan semakin meluas. Perpecahan di kalangan PNI tidak terelakkan. Menurut Mr. Hardi, hari Rabu tanggal 4 Agustus 1965 merupakan hari yang kelabu bagi keluarga besar Marhaenis (PNI) sebab pada hari tersebut DPP Ali Sastroamijoyo-Surachman melakukan pemecatan massal terhadap tokoh-tokoh partai dan organisasi massa PNI, dengan alasan yang dibuat-buat. Mereka dituduh melanggar disiplin dan tatatertib organisasi. Tokoh-tokoh PNI yang dipecat itu adalah Osa Maliki, Ki Sabilal Rasyad, Hadisubeno, Mh. Isnaeni, Usep Ranawijaya, Moh. Ahmad, Karim Duriat, Abadi, Hardi, Demar Said, Sutrisno, ditambah dengan beratus-ratus petugas partai lainnya.” 17. Warta Bhakti, 29 Maret 1965. Istilah Marhaenisme gadungan berasal dari pidato sambutan Presiden Sukarno pada Kongres Partindo (Partai Indonesia)tanggal 26 Desember 1961. Sejak itu istilah Marhaenisme gadungan menjadi terkenal. 18. Warta Bhakti 23 Maret 1965 19. Hardi, Api Nasionalisme, Cuplikan pengalaman,Gunung Agung, Jakarta 1983, hal. 28 86 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Mr. Hardi (salah seorang tokoh PNI yang dipecat) mengatakan bahwa alasan pemecatan atas dirinya sebenarnya karena kami menentang PKI. Itulah yang tidak dibenarkan oleh DPP PNI Ali-Surachman. “Kami menentang PKI karena mereka di desadesa melakukan teror terhadap rakyat kecil, khususnya para warga PNI dan ormas-ormasnya. Akan tetapi karena tindakan pembelaan terhadap teror PKI itulah, kami malahan dipecat dan dikuyo-kuyo sebagai “komunisto phobi, fitnah mana justru berasal dari PKI”. Pada waktu itu Mr. Hardi yang berkedudukan sebagai Ketua I DPP PNI dan Mh. Isnaeni wakil Sekjen dianggap bersalah telah melanggar disiplin tatatertib organisasi. Dengan alasan bahwa Hardi dan Mh. Isnaeni masih memberikan tugas kepada Hadisubeno Sastrowardoyo yang telah diberhentikan oleh DPP PNI sebagai Ketua DPD PNI Jateng pada tanggal 14 Mei 1965 karena sikapnya yang anti PKI. Akibat dari pemecatan massal terhadap anggota-anggota PNI tesebut, maka PNI pecah menjadi dua kelompok yaitu PNI Ali-Surachman dan PNI kelompok Osa-Usep, yang berhadapan satu sama lain secara konfrontatif. Taktik adu domba PKI telah berhasil. Tokoh-tokoh dan anggota-anggota PNI yang tidak sejalan dengan politik Ali-Surachman dicap sebagai golongan “Kontra Revolusioner”, “Marhaenis Gadungan”, dan mereka dilumpuhkan secara politis, mental, maupun sosial ekonomis. Akibat dari aksi pengganyangan terhadap Marhaenis Gadungan tersebut, hubungan mereka dengan pengikut DPP PNI Ali SastroamijoyoSurakhman menjadi putus. Namun mereka yang dipecat tetap menjalankan tugasnya dengan legalitas keputusan Kongres PNI X di Purwokerto tahun 1963 sehingga keputusan DPP PNI tentang pemecatan massal itu dianggap tidak sah. Akibat tindakan-tindakan pemecatan yang gegabah dengan sendirinya telah pula menimbulkan suatu penilaian yang negatif terhadap DPP PNI Ali-Surachman. Mereka dianggap kehilangan 20. Ibid., hal 29 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 87 citra sebagai pemimpin partai rakyat Marhaen, yang seharusnya berwatak Marhaenis dan mengamalkan sila-sila Paneasila. Oleh sebab itu golongan yang menentang PNI Ali-Surachman semakin besar. Pada tanggal 19 Agustus 1965, untuk pertama kalinya diadakan suatu rapat umum di Boyolali yang dihadiri para anggota penentang DPP Ali-Surachman. Dalam rapat di Boyolali itu, Mr. Hardi mengemukakan pendapatnya bahwa: “Dalam tahun 1965 sedang berkembang situasi yang tidak wajar, sebab yang benar disalahkan, pihak yang salah dibiarkan berbuat semena-mena. Keadaan itu dalam waktu dekat berubah. Mereka yang dipecat justru karena melawan teror dan dominasi PKI. Pada saat berubahnya situasi, mereka dibenarkan oleh sejarah”.” Kelompok yang dicap sebagai “Marhenis gadungan” dan “Komunisto phobia” meneruskan perjuangan, menegakkan yang benar dan menentang PKI. Itulah cara-cara PKI dalam menghadapi PNI, sehingga partai nasionalis tersebut terpecah belah dan terombang-ambing oleh program PKI. 4. Ofensif Revolusioner Terhadap ABRI ABRI dalam penilaian Kongres V PKI bulan Maret 1954, masih dikategorikan sebagai golongan penindas “Rakyat” (baca PKI) karena aksi-aksi kekerasan PKI digagalkan oleh ABRI. Di sisi lain, PKI menganggap ABRI sebagai kekuatan potensial, apabila digarap dengan baik bisa menjadi kawan PKI. Dalam Kongres V itu, D.N. Aidit mengemukakan bahwa revolusi Indonesia harus menempuh tiga jalan yang diberi nama, Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP); yaitu meliputi: a. Bekerja serta melakukan gerilya di pedesaan, terutama oleh buruh dan tani. 21. Ibid., hal 29 88 | Komunisme di Indonesia - JILID IV b. Perjuangan revolusioner oleh kaum buruh di kota-kota, terutama oleh kaum buruh transport. c. Bekerja intensif di kalangan kekuatan bersenjata musuh. MKTBP adalah metode yang memadukan tiga bentuk perjuangan, yaitu perjuangan gerilya di desa.(terdiri dari buruh tani dan buruh miskin), aksi-aksi revolusioner dari kaum buruh (buruh transport di kota-kota),dan bekerja intensif di kalangan bersenjata musuh. Oleh pimpinan. partai, teori ini dinyatakan sebagai teori revolusi yang khas Indonesia, sebagai hasil penerapan Marxisme dan Leninisme pada kondisi-kondisi kekuatan di Indonesia. Sesuai dengan metode perjuangan MKTBP, PKI mulai melaksanakan infiltrasi secara intensif di kalangan ABRI baik secara tertutup maupun secara terbuka. Di tingkat pusat dibentuk Biro Penghubung. Melalui Biro Penghubung mereka menyebarkan para anggotannya yang terpilih untuk mempengaruhi anggota ABRI.. Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP) ini merupakan perbaikan strategi dasar 195, yang bernama: “Jalan Baru yang harus ditempuh untuk memenangkan Revolusi”, Dengan strategi baru ini, maka PKI kemudian menempuh dua jalan guna mencapai tujuannya. Pertama, menempuh jalan legal yang merupakan penggabungan antara pokok pertama dengan pokok kedua. Jalan legal ini biasa disebut jalan damai. Kedua, jalan ilegal, yang merupakan maksud pokok ketiga. Guna melaksanakan strategi barunya, maka PKI membutuhkan seorang pimpinan yang dapat menjalin kerjasama dengan kekuatan-kekuatan sosial lain. Pelaksanaan bentuk ketiga dari MKTBP yang dilaksanakan oleh Biro Penghubung sangat dirahasiakan sehingga kader-kader di tingkat CC PKI pun tidak mengetahuinya. Oleh karena itu sesuai dengan derajat kerahasiannya Sidang Politbiro CC PKI mendelegasikan wewenang sepenuhnya kepada Ketua CC PKI D.N. Aidit untuk merealisasikan bentuk perjuangan yang ketiga MKTBP itu. Peluang yang terbaik untuk sasarannya adalah orang-orang PKI lama, yang berada dalam TNI sejak masa Perang Kemerdekaan. Komunisme di Indonesia - JILID IV | 89 Situasi politik tahun 1950-an memberi peluang kepada PKI untuk menanamkan dan memperbesar pengaruhnya ke dalam lingkungan Angkatan Bersenjata. Proses penetrasi ke dalam tubuh ABRI tidak dapat dipisahkan dari proses pertumbuhan ABRI. Pada pasca perang kemerdekaan, khususnya sejak tahun 1950, banyak di antara anggota TNI mantan anggota Laskar Komunis secara berangsur-berangsur mereka ini dihubungi dan didekati kembali. Kegiatan ini lebih disempurnakan pada tahun 1959, berdasarkan Konstitusi Partai tahun 1959. Bab VII dari konstitusi itu memuat tentang “fraksi Partai Dalam Organisassi-Organisasi Bukan Partai” (Pasal 56),dan Bab XI tentang “Organisasi Partai Dalam Keadaan Luar Biasa” (Pasal 70). Dengan dasar inilah PKI berusaha mencari kembali oknum-oknum PKI dalam TNI. Setelah perubahan Konstutisi Partai tahun 1959, D.N. Aidit menganggap perlu memikirkan cara yang lebih efektif untuk melancarkan penetrasi ke dalam tubuh ABRI, walaupun diketahui ada larangan ABRI memasuki partai politik. Dengan MKTBP sebagai metode revolusi maupun sebagai pola strategi dan taktik, Ketua CC PKI D.N. Aidit menugasi Syam alias Kamaruzaman bin Mubaidah untuk membantunya mencari bentuk organisasi dan cara tepat dan efisien bagaimana meningkatkan pengaruh ideologi komunis ke dalam tubuh ABRI. Faktor-faktor yang mempengaruhi dibentuknya Biro Chusus (BC) adalah: a. D.N. Aidit merasa terikat harus melaksanakan metode ketiga dari MKTBP, untuk melaksanakan pembinaan di dalam tubuh Angkatan Bersenjata sebagaimana dipercayakan oleh Sidang Pleno Politbiro CC PKI kepadanya. b. ABRI khususnya TNI Angkatan Darat (TNI-AD) telah menjadi salah satu kekuatan sosial politik yang menentukan, di samping sebagai kekuatan pertahanan keamanan. c. Terdapat anggota ABRI yang mengajukan diri menjadi anggota PKI sehingga perlu ditampung. 90 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Kehadiran ABRI khususnya TNI-AD yang ikut berperan aktif masalah sosial politik, membuat cemas CC PKI. Hal ini menurut PKI bisa menjurus ke arah militerisme.” Dengan argumen dan pertimbangan itu, maka akhirnya pada bulan November 1964 Ketua CC PKI D.N. Aidit memutuskan untuk mengintensifkan tugas pokok Biro Penghubung dengan mengubah organisasi ini dengan nama Biro Chusus (BC). Sasarannya adalah anggota ABRI. Guna menjamin keamanan pelaksanaan tugas pokoknya, ditetapkan status garis hubungan prosedur kerja dan cara-cara pembinaan terhadap setiap anggota ABRI. Status Biro Chusus adalah aparat dari Ketua Politbiro CC PKI dan langsung bertanggung jawab kepada ketua partai. Biro Chusus juga diberi tugas membentuk dan memimpin Biro Chusus Daerah-daerah.” a. Tugas Pokok Biro Chusus (BC) PKI. 1) Mengembangkan pengaruh dan ideologi komunis ke dalam tubuh ABRI, menyusun potensi, dan kekuatan bersenjata. Karena tugas ini memerlukan banyak waktu dan tidak selamanya hasilnya memuaskan, maka sekurangkurangnya diusahakan untuk mendapat simpatisan yang tidak memusuhi PKI. 2) Mengusahakan agar setiap anggota ABRI yang telah menjadi anggota PKI dapat membina para anggota ABRI lainnya dalam rangka mengembangkan pengaruh dan ideologi komunis melalui diskusi-diskusi yang teratur sampai mereka menjadi anggota PKI yang dapat dipercaya. 3) Mengorganisasi anggota ABRI agar sewaktu-waktu dapat digerakkan bagi kepentingan program PKI, yang berarti memperbesar dukungan dari kalangan anggota TNI-AD. 4) Mengumpulkan dan mengolah data, bahan-bahan informasi yang menyangkut strategi militer, dan imbangan kekuatan dalam tubuh ABRI. 22. Angkatan Bersenjata, 21 Februari 1968 23. Keterangan Syam kepada Sidang Mahkamah Militer Luar Biasa, Jakarta, 21 Februari 1968 Komunisme di Indonesia -JILIDIV | 91 5) Memperuncing pertentangan dan memecah belah kekuatan dalam tubuh ABRI. b. Organisasi Biro Chusus (BC) PKI Pada tingkat Comite Central, Biro Chusus Central bertugas mengkoordinasi semua Biro Chusus Daerah. Syam alias, Kamaruzaman bin Mubaidah adalah orang pertama BC yang langsung bertanggung jawab pelaksanaan tugas BC kepada Ketua CC PKI D.N. Aidit. Syam dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Pono alias Supono Marsudijoyo sebagai Wakil Kepala I. Orang kedua ini menangani organisasi dan langsung bertanggung jawab kepada Syam. Bono alias Waluyo alias Mulyono sebagai Wakil Kepala II sebagai orang ketiga, merangkap pimpinan bagian keuangan serta langsung bertanggung jawab kepada Syam. Syam, Pono dan Bono ditentukan sebagai pimpinan kolektif Biro Chusus PKI. Di samping itu masih ada bagian observasi yang dipimpin oleh Bono dan bagian pendidikan yang dikepalai oleh Hamin dan Suyono Pradigdo. Kedua bagian bertugas mernpersiapkan anggotaanggota PKI terpilih sebagai. petugas Biro Chusus PKI. Selain tugas jabatan masing-masing pada bagian-bagian itu, secara rutin semua anggota, termasuk pimpinan kolektif, serentak dan aktif mendekati, menghubungi, menggarap, membina, memelihara, dan mengasuh anggota ABRI yang dijadikan anggota PKI di tingkat pusat. Biro Chusus berhasil membina kembali beberapa perwira tinggi, dan merawat para komandan pasukan ABRI menjadi simpatisan PKI. Beberapa orang perwira TNI-AD seperti Brigjen Suparjo yang pada masa perang kemerdekaan adalah pimpinan Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI) bentukan komunis di Tegal. Sejak tahun 1953 ia dihubungi kembali oleh Biro Penghubung PKI dan diteruskan oleh Biro Chusus, Letnan Kolonel Untung bekas anggota Batalyon Sudigdo, batalyon PKI pada 1948, juga di tahun 1953 dihubungi lagi Kolonel Sudigdo, Kolonel Abdul Syukur, dan Kolonel Didi Jukardi. Di samping itu juga Biro Chusus “merawat” anggota-anggota ABRI yang simpatisan PKI yaitu Letnan Kolonel Heru Atmojo, dan Mayor Suyono. 92 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Pejabat dan anggota Biro Chusus dipilih dari anggota-anggota PKI yang ideologi, kesetiaan dan keyakinannya penuh kepada partai, tidak suka menonjolkan diri, luwes dalam pergaulan dan tidak diketahui umum sebagai komunis. Para pejabat Biro Chusus membagi tugas koordinator pembina masing-masing Angkatan dalam ABRI. Pono koordinator pembina di Kepolisian, Syam untuk Angkatan Darat, Bono untuk Angkatan Laut. Para pembina Angkatan Udara dikoordinir oleh Waluyo (Bono). Organisasai Biro Chusus Daerah juga tidak ada hubungannya dengan Comite Daerah Besar (CDB). Pimpinannya langsung bertanggung jawab dan hanya menerima instruksi langsung dari Biro Chusus Central PKI. Antara CDB dan Biro Chusus Daerah tidak ada hubungan sama sekali. Bahkan CDB tidak mengetahui siapa-siapa anggota Biro Chusus. Tidak seluruh CDB PKI terdapat Biro Chusus Daerah melainkan hanya di daerah yang ada pemusatan ABRI, antara lain Jakarta Raya yang dipimpin oleh Sulistio, Jawa Barat dipimpin oleh Hariana, sedang di Jawa Tengah dipimpin oleh Salim, dan Jawa Timur dipimpin oleh Hasyim. Biro Chusus Daerah Sumatra Barat dipimpin oleh Hanafi, Rivai dan Jayusman, Daerah Sumatra Utara dipimpin oleh Suyono, Daerah Sumatra Selatan oleh. Pratikno, dan Daerah Kalimantan Selatan dan Bali dipimpin oleh Wihaji. Biro Chusus Daerah menyusun grup-grup dan sel-sel di beberapa kesatuan ABRI: - Di Jakarta Raya berjumlah 30 orang - Di Jawa Barat 100 orang - Di Jawa Tengah 250 orang - Di Jawa Timur 200 orang - Di Sumatra Utara 40 orang - Di Sumatra Barat 30 orang Untuk mengukur sejauh mana simpati pejabat ABRI di daerahdaerah kepada PKI, BC ditugasi meneliti gerak-gerik dan sikap mereka, terutama dalam menanggapi aksi-aksi buruh dan tani. Komunisme di Indonesia - JILID IV | 93 Guna menjamin kerahasiaan ditetapkan prosedur kerja, garis hubungan, dan cara pembinaan sistem kerja. Para petugas Biro Chusus merupakan kader pilihan, terdiri atas anggota-anggota PKI yang ideologinya kuat, setia dan yakin penuh pada partai, tidak suka menonjolkan diri, supel (ramah) dalam pergaulan, dan tidak diketahui umum sebagai komunis.# Sistem kerja Biro Chusus terhadap anggota ABRI pada umumnya dilakukan sebagai berikut: Sasaran Penggarapan Pada umumnya yang dijadikan sasaran adalah perwira (tinggi sampai pertama) yang mempunyai kedudukan strategis. (a) Panglima Angkatan, Asisten, pejabat teras Angkatan. (b) Komandan Satuan tempur (Dan Brig, Dan Yon, Dan Ki, Dan Ton) (c) Para pejabat Intelijen. (d) Para pejabat Personalia dan Administrasi. (e) Komandan satuan Teritorial (Pangdam, Pangdak, Pangdaeral, Pangkodau dan para asistennya, Danrem, Kasrem, Pasi Rem, Dan Dim, Kasdim, Pasi Dim). (£) Pejabat bidang pendidikan (instruktur, Dan Pusdik). (g) Karyawan ABRI yang menduduki jabatan strategis (Menteri, Pembantu Menteri, Gubemur, Bupati, Walikota, Camat, Lurah). Metode penggarapan (a) Identifikasi sasaran, dengan mempelajari riwayat hidup, hobby, serta keadaan keluarga, dan hubungan kekeluargaannya. (b) Observasi terhadap sasaran terus-menerus mengenai sikap politiknya termasuk sikapnya terhadap PKI. (c) Pendekatan-pendekatan terhadap sasaran melalui perkenalan yang “tidak disengaja”, diam-diam, tertutup, dan rahasia. Materi pembicaraan pada umumnya 24. Angkatan Bersenjata, 21 Februari 1969, Sidang Mahmillub Syam 94 | Komunisme di Indonesia - JILID IV menyangkut persoalan yang ringan-ringan, masalah politik, ekonomi atau sosial budaya yang mutakhir yang tersirat dalam surat kabar. Jika telah akrab dengan sasaran, mereka diberi bacaan brosur-brosur PKI, dan surat kabar Harian Rakyat. Bila terdapat tanggapan yang baik dari sasaran, pembahasan dilanjutkan dengan menonjolkan kontradiksi dalam tubuh satuan, kontradiksi dalam ABRI, antara ABRI dengan ABRI, termasuk pula perwira ABRI yang sudah menjadi anggota PKI dengan perwira yang akan dijatuhkan. (d) Seleksi dari sasaran tersebut berdasarkan pendekatan akan diketahui: - bagaimana ideologinya - bagaimana sikap politiknya - perasaan tidak puas terhadap pimpinannya - memiliki ambisi pribadi - depresi karena pekerjaan, lama dinas di daerah operasi. - frustasi, karena karier dan biaya sekolah pernah berhutang budi, karena diberi bantuan oleh kelompok lain. - bagaimana sikap pribadinya. Setelah seluruh data dievaluasi, pembinaan oleh Biro Chusus hanya ada pilihan: diteruskan atau dihentikan. Biro Chusus tidak mentolerir ideologi dan sikap politik seseorang yang kurang dapat dipercaya atau sikap pribadi yang pelawan (recoleitrant). 3) Taktik dan teknik mendekati sasaran (a) Membuka warung dekat markas, kantin dalam kesatuan. Dari hubungan dan percakapan sehari-hari dapat diketahui sikap politiknya. (b) Memberikan hutang atau pinjaman kepada orangorang yang dijadikan sasaran. Kesulitan hidup pada saat itu mempercepat proses ini. Komunisme di Indonesia - JILID IV | 95 (c) Memberi sesuatu barang yang dapat menimbulkan kesan khusus, sehingga merasa berhutang budi. (d) Menyanyikan dan membela orang tertentu dalam berbagai keperluan dalam karir, dan jabatan: Ternyata janji bukan omong kosong karena benar-benar dipenuhi. 4) Pelaksanaan (a) Pembinaan lanjutan dilakukan terhadap kelompok yang mempunyai kesadaran politik membenarkan program PKI, orang-orang yang tidak puas, mereka yang ambisi, depresi, frustasi, dan orang orang yang terlibat hutang materi atau budi. Kepada mereka ini ditanamkan kesadaran politik sesuai kepentingan PKI dengan disertai janji yang muluk-muluk jika mereka mau membantu PKI. Kelompok ini oleh PKI disebut simpatisan. (b) Penggarapan, kepada mereka yang memiliki kesadaran ideologi digarap untuk dijadikan kader dalam tubuh ABRI. Mereka ini diberi tugas membina dan mengembangkan ideologi komunis dalam ABRI. 5) Tour of duty and tour of area Mereka ini dijadikan sel-sel dalam ABRI. Yang dimaksud alih tugas di sini, memanfaatkan pergeseran tugas ABRI kepada mereka-mereka yang dialih tugaskan ke tempat baru, diperintah oleh partai untuk menyebarkan faham komunis di kesatuan atau tempat yang baru. Semua aktifitas kader PKI dalam ABRI selalu dimonitor oleh petugas Partai. Berkat cara bekerja yang intensif dari Biro Chusus, pengembangan ideologi komunis dalam tubuh ABRI begitu pesat. Di Angkatan Darat beberapa perwira tinggi dan perwira menengah berhasil mereka bina antara lain Mayjen U. Rukman, Mayjen Pranoto, Brigjen Suparjo, Kolonel Latief, Kolonel Sahirman, 96 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Kolonel Sukardanu, Kolonel Sudigdo, Kolonel Abdul Syukur, Kolonel Didi Jukardi, Letkol Untung, Letkol Usman, Mayor Jangkung. Khusus di Kodam VII/Diponegoro, 3 dari 7 Asisten Kasdam adalah pendukung PKI, dan beberapa komandan Kodim dan batalyon berhasil dipengaruhi PKI. Di Angkatan Laut, Biro Chusus PKI menggarap Ikatan Bintara AL (IBAL). Dengan teori kontradiksi, kaum komunis membakar perasaan tidak puas bintara terhadap atasannya, untuk menimbulkan pertentangan-pertentangan dan insubordinasi. PKI berhasil membina sekian banyak bintara tinggi yang kemudian berhasil pula menjadi perwira seperti Mayor Pramuko Sudarmo. Mereka ini diberi tugas untuk membina para perwira remaja di lingkungan AL. Pada TNI Angkatan Laut, PKI berhasil mengagitasi para perwira mudanya. Pada bulan Februari 1965, sejumlah perwira muda membentuk Gerakan Perwira Progresif Revolusioner (GPPR) dan menuduh pimpinan Angkatan Laut (ALRI), menyelewengkan revolusi dan korupsi. Mereka menghadap Presiden Sukarno menuntut agar Pimpinan ALRI diretool. Gerakan perwira muda ini berhasil diselesaikan secara bijaksana oleh Pimpinan ALRI dan Menko Hankam/KASAB. Jenderal A.H. Nasution yang waspada terhadap maksud PKI. Tanpa disadari oleh para perwira muda itu, bahwa mereka telah terjebak oleh strategi PKI, yang berambisi untuk “melepaskan” suatu lapisan (generasi) perwira AL, yang rata-rata berpangkat Kapten yang dinilainya sebagai bibit perwira reaksioner. PKI telah mempersiapkan IBAL untuk menggantikan mereka sebagai perwira. Pekerjaan Biro Chusus yang paling berhasil adalah di tubuh TNI Angkatan Udara. Sebagian dari pimpinan teras AURI berhasil dibina PKI termasuk Men/Pangau Omar Dhani, Letkol Heru Atmojo, Kolonel Sudiono sehingga AURI diperhitungkan dapat mendukung gerakan PKI. Di dalam tubuh Kepolisian, usaha Biro Chusus menunjukkan hasil yang baik. Beberapa perwira tinggi dan perwira menengah Komunisme di Indonesia - JILID IV | 97 berhasil dibina menjadi pendukung setia PKI, seperti Brigjen Sutarto, AKBP Anwas, KBP Otot Syamsul Maarif. Pada umumnya para perwira atau prajurit yang telah terbina oleh PKI bersikap korek dalam segala penampilan, sehingga seringkali menjadi kebanggaan atasannya. Sikap korek yang ditunjukkan ini bukanlah berdasarkan kesadarannya selaku prajurit Saptamarga, namun karena pengawasan dari para pembinanya. Korek dalam bertingkah laku militer, korek dalam berpakaian, korek dalam penampinan itu karena ia sudah dianggap sebagai prajurit komunis yang berada dalam jajaran TNI. Secara lahiriah mereka adalah prajurit TNI, namun secara batiniah mereka telah terbina sebagai prajuritnya PKI. Ofensif manipolis dan revolusioner PKI secara terbuka terhadap ABRI, khususnya TNI-AD, diawali oleh pidato D.N. Aidit pada Kongres Nasional VII PKI bulan April 1962. Angkatan Bersenjata dituduh menyalahgunakan Undang-Undang Keadaan Bahaya dan memacetkan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dan Gotong Royong, untuk menumbuhkan diktator perorangan dan kapitalisme birokrat, dengan menguber-uber dan melarang kegiatan PKI. Dalam kongres tersebut D.N. Aidit menyatakan: “Dalam rangka usaha dan percobaan menghancurkan PKI telah diadakan experimen tiga selatan di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan, dengan maksud jika experimen ini berhasil akan diluaskan ke daerah-daerah lain. Setelah percobaan membubarkan PKI juga gagal, dan experimen tiga Selatan hanya lebih menelanjangi sikap kepala batu kaum reaksioner”. Peristiwa tiga Selatan tersebut adalah akibat dari aktivitas pimpinan PKI mengadakan pengacauan yang meresahkan masyarakat. Pimpinan TNI-AD memerintahkan pembekuan kegiatan PKI di tiga daerah tersebut, sedangkan koran PKI Harian Rakyat dilarang terbit, dan beberapa tokoh PKI ditahan. Sebagai akibatnya, 25. D.N. Aidit, Untuk Demokrasi, Persatuan Mobilisasi (Laporan Umum atas nama CC PKI, Jakarta, 1962, Hal. 78-79 98 | Komunisme di Indonesia - JILID IV pimpinan TNI-AD dikritik habis-habisan oleh PKI. TNI-AD dianggap tidak sungguh-sungguh menumpas pemberontakan PRRI/Permesata, bahkan dituduh melakukan perjuangan dua front. Front pertama melawan pemberontakan PRRI/Permesta, front kedua menindas dan membendung komunis. Jenderal Nasution dituduh pula berkompromi dengan pemberontak dengan mengupayakan amnesti dan abolisi. Hal ini dimaksudkan untuk memperbesar dan melegalisasi kekuatan anti komunis. Tugas pembinaan teritorial (Binter) yang dilakukan oleh TNI-AD dianggap sebagai penghalang oleh PKI dalam upayanya menguasai masyarakat desa. Beberapa peristiwa aksi sepihak oleh PKI adalah contoh dalam usaha untuk mematahkan binter tersebut. Anggota ABRI yang bertugas di Komando Rayon Militer (Koramil) maupun bintara Pembina Desa (Babinsa) diejek sebagai “Setan Desa” sedangkan anggota ABRI yang bertugas di beberapa perusahaan negara dan lembaga pemerintah diejek dengan sebutan “Setan Kota” kampaye PKI beserta ormasnya juga memfitnah anggota ABRI tersebut sebagai “Anti Rakyat” yang berupaya menggagalkan landreform. DPP BTI selanjutnya mengirim surat kepada Presiden Sukarno yang isinya menghendaki agar pemerintah menghapus Koramil, Babinsa, dan Hansip di daerah Jawa Barat. Keberadaan Hansip dituduh sebagai pasukan desa yang memberatkan beban pemerintah dan rakyat serta bertentangan dengan Instruksi Presiden No. 1/Peperti tahun 1962 tanggal 27 Februari 1962 yang melarang segala bentuk pungutan dalam bentuk pajak yang memberatkan penduduk. BTI menuduh tuan tanah yang menjadi musuh rakyat dilindungi oleh para pembina yang bekerjasama dengan para pamong desa, juga melindungi perjudian, merusak tanaman, merampas tanah dan mengusir petaninya, membekukan lurah dan pamong desa yang “manipolis': dan melarang rapat-rapat petani. Dengan demikian, maka timbul kesan “adanya ABRI di desa menyebabkan desa menjadi tidak aman”. Oleh karena itu, DPP BTI mengharapkan kebijaksanaan Presiden untuk: Komunisme di Indonesia - JILID IV | 99 (a) Memerintahkan pembubaran Koramil dan Babinsa serta mengembalikan pejabat-pejabatnya kembali ke kesatuannya. (b) Mengusulkan agar petani mengorganisasi dan memimpin gerakan I sukarelawan serta tugas-tugas untuk menjamin keamanan desa-desa yang sekarang menjadi tugas Hansip, selanjutnya diserahkan kepada Front Nasional.” Surat yang dikirim DPP BTI kepada Presiden Sukarno disambut oleh Dewan Nasional SOBSI, yang juga mengirim kawat kepada Presiden Sukarno. Dengan nada yang sama, SOBSI meminta kepada Presiden agar mendukung tuntutan BTI membubarkan Koramil dan Pembina Desa di Jawa Barat serta tugas Hansip digantikan oleh Front Nasional. SOBSI menuduh para pembina desa bersekongkol dengan anggota-anggota pamong desa dan Hansip yang reaksioner serta bekas anggota partai terlarang (Masyumi, PSI), melakukan kegiatan-kegiatan yang memusuhi kaum tani dan melindungi tuan tanah yang menentang UUPBH dan UUPA, merampas tanah garapan dan mengusir petaninya. Selain itu mereka menangkapi petani dan melarang hak pilih rakyat untuk memilih lurah yang progresif-revolusioner, melarang rapat-rapat para petani (baca BTI) yang telah mendapat ijin dari kepolisian.” Gerwani pun mengeluarkan pernyataan mendukung tuntutan BTI agar Koramil dan Pembina Desa dibubarkan. “Adanya Koramil dan Pembina Desa di Jawa Barat pada hakekatnya merongrong kekuasaan pemerintah sipil. Mereka merupakan duri yang menyulitkan pelaksanaan pendemokrasian daerah dan desa”. Gerwani berharap kepada Presiden agar kekuasaan Koramil dihapuskan, sehingga kekuasaan di desa lebih berkembang dan berkiprah pada suasana demokratis dan gotong- royong.” 26. Harian Rakyat, 24 Mei 1964 27. Harian Rakyat, 29 April 1964 28. Harian Rakyat, 5 Mei 1964 100 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Pada bulan Februari 1965 PKI mengajukan lagi tuntutannya yang baru tentang pembentukan Angkatan V. Ketua CC PKI D.N. Aidit melontarkan sebuah gagasan supaya dibentuk suatu organisasi militer dengan nama “Angkatan V” di samping Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian yang semuanya sudah berjumlah kira-kira 500.000 prajurit, di samping 21 juta sukarelawan beserta Hansip dan Hanra yang dibentuk dalam rangka aksi Dwikora. Angkatan V adalah milisi rakyat yang akan dibentuk harus terdiri atas kalangan buruh dan tani yang dipersenjatai. Gagasan pembentukan Angkatan V ini berasal dari PM. RRC Chou En Lai yang disampaikan kepada Presiden Sukarno sewaktu berkunjung ke Indonesia. Chou En Lai mengatakan, agar di samping keempat angkatan yang sudah ada, sukarelawan yang berjumlah 21 juta orang itu disarankan supaya dijadikan inti Angkatan Bersenjata. Dengan demikian, maka ABRI akan benar-benar menjadi Angkatan Bersenjata milik rakyat Gagasan pembentukan Angkatan V itu berkaitan dengan kesanggupannya, akan membantu 100.000 (seratus ribu) pucuk senjata ringan cumacuma kepada Indonesia. Gagasan PM Chou En Lai itu oleh Presiden Sukarno dilontarkan pada kuliah perdana Kursus Reguler Lemhannas pada tanggal 21 Mei 1965.” Kuliah Presiden Sukarno tersebut, kemudian mendapat tanggapan yang luas di masyarakat. Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Omar Dhani mengatakan di Bandung pada saat peresmian Komando Regional Udara VI (Korud VI) tanggal4 Juni 1965, bahwa hasil itu akan memperhebat kekuatan Nasional jika rakyat sebagai Angkatan V dipersenjatai.” Menteri Penerangan/Ketua G-III KOTI Mayor Jenderal Achmadi menyatakan bahwa seluruh rakyat harus bertanggung jawab terhadap revolusi dan melaksanakan cita-cita revolusi, 29. Saleh As'ad Jamhari, Ikhtisar Sejarah Perjuangan ABRI (1945-sekarang), Departemen Pertahanan keamanan, Pusat Sejarah ABRI, Jakarta 1979 hal. 120 30. Antara, 5 Juni 1965 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 101 dan kalau ke luar menghadapi Nekolim, setiap manusia adalah tentara. Pimpinan partai politik yang pertama kali berkomentar adalah Sekretaris Jenderal Partai Indonesia (Partindo) Adisumarto pada tanggal 10 Juni 1965. Ia menyatakan bahwa untuk menghadapi tantangan Nekolim yang menyiapkan agresi langsung terhadap Republik Indonesia dan persiapan teror terhadap Bung Karno, sudah waktunya melantik Angkatan V. Angkatan V adalah realisasi dari slogan tentara rakyat.” Ali Sastroamijoyo (Ketua Umum Partai Nasional Indonesia) mengemukakan pendapatnya bahwa Angkatan V tidak perlu dipersoalkan lagi.” Kemudian A.J.C. Barus salah seorang anggota P.B. Partindo menyatakan bahwa ia mendukung sepenuhnya pendapat Menteri/Panglima AU Laksamana Omar Dhani yaitu mempersenjatai buruh dan tani sebagai sokoguru revolusi.“ Isyu tentang gagasan pembentukan Angkatan V ini diteruskan oleh organisasi politik dan organisasi massa yang berafiliasi, bernaung, berlindung kepada PKI. Sementara itu untuk kalangan terbatas, Ketua CC PKI menciptakan isyu “Dewan Jenderal”, karena PKI merasakan bahwa Angkatan Darat semakin membahayakan dirinya. Pada akhir April 1965, D.N. Aidit menjelaskan situasi politik di talah air yang berkembang semakin gawat kepada Syam. Dalam penilaiannya terhadap TNI-Angkatan Darat, D.N. Aidit menganggp fungsi,peranan dan doktrin Angkatan Darat sebagai sesuatu yang tidak dikendaki PKI. Kedudukan Angkatan Darat semakin membahayakan dan bahwa dalam SUAD terdapat “bagian” yang diduga khsusus mengendalikan segala kegiatan politik. “Bagian” ini dihubung-hubungkan dengan sebuah dewan yakni Dewan Jabatan dan Kepangkatan Perwira Tinggi (Wanjanti) yang 31. Berita Yudha, 9 Juni 19065. 32. Antara, 11 Juni 1965 33. Nazaruddin Syamsuddin, Op. Cir., hal. 18 34. Saleh As'ad Jamhari, Op. Cit, hal. 121 102 | Komunisme di Indonesia - JILID IV tugasnya mengendalikan karier perwira-perwira tinggi. Dewan ini anggotanya terdiri atas beberapa Jenderal D.N. Aidit menamakan dewan ini “Dewan Jenderal” dan diartikan sebagai dewan yang mengatur dan mengendalikan kegiatan politik untuk memusuhi PKI. (Istilah “Dewan Jenderal” untuk pertama kali diperkenalkan oleh PKI). Jenderal-jenderal yang oleh PKI dianggap tokoh-tokoh yang menghambat program PKI adalah Mayjen S. Parman, Mayjen Haryono MT, Brigjen Sutojo, Brigjen D.I. Panjaitan,dan Brigjen Sukendro. Setelah istilah Dewan Jenderal diciptakan dan sekaligus diartikan sebagai “Dewan yang merupakan bagian AD yang memimpin dan mengendalikan kegiatan politik”. Biro Chusus ditugasi mengembangkan “sinyalemen” D.N. Aidit tentang adanya dewan tersebut, sehingga mencapai bentuk yang kiranya bisa diterima oleh pihak luar sebagai suatu kenyataan, khususnya oleh Presiden Sukarno. Dengan kata lain, Biro Chusus harus dapat menyiarkan “sinyalemen” tersebut dan menjelmakannya sebagai sesuatu yang membayakan Negara. Tujuannya ialah untuk memojokan Angkatan Darat. Cara yang dipilih ialah menyebarkannya sebagai isyu (desas-desus, ada juga yang berupa surat kaleng). Cara ini mudah dilaksanakan karena situasi dan kondisi saat itu serba gawat, banyak desas-desus dari sejumlah badan intel yang tidak terkoordinasi. Langkah pertama dimulai dengan isyu ringan, seperti “Ada Jenderal-jenderal dari Angkatan Darat yang tidak sejalan dengan kebijaksanaan PBR”, “Ada Jenderal-jenderal yang tidak loyal terhadap PBR”. Kemudian isyu diperkeras menjadi “Jenderal-jenderal yang tidak loyal menyatukan diri dalam suatu dewan dengan nama “Dewan Jenderal” yang bertugas menilai kebijaksanaan Pemimpin Besar Revolusi”. Akhirnya sifat itu diperberat menjadi “Dewan Jenderal akan mengadakan coup”. Demikianlah isyu tingkat pertama yang disiarkan dalam bulan Mei, Juni, dan Juli 1965. Bertepatan dengan meluasnya isyu tentang Dewan Jenderal, tersiar pula dokumen Gilchrist. Komunisme di Indonesia - JILID IV | 103 Sir Andrew Gilchrist adalah duta besar Inggris untuk Indonesia tahun 1962-1963. Dokumen yang memakai namanya itu antara lain disebut kata-kata “our local army friends” yang kemudian dihubungkan dan ditafsirkan sama dengan Dewan Jenderal. Dengan demikian isyu Dewan Jenderal meningkat. Semula isyu Dewan Jenderal hanya dikaitkan dengan masalah dalam negeri. Selanjutnya disangkutkan dengan pihak luar negeri, dan menambah bentuk tuduhan baru bahwa Angkatan Darat bekerjasama dengan kaum imperilais, justru pada saat Indonesia sedang berkonfrontasi dengan neo kolonialis. Pada bulan-bulan Agustus-September 1965 isyu Dewan Jenderal dan dokumen Gilchrist kian meningkat menjadi isyu baru “Kabinet Dewan Jenderal”. Sidang Mahmilub yang memeriksa dan mengadili Waluyo alias Bono (orang ketiga Biro Chusus) pada tanggal 28 September 1968 membuktikan bahwa Waluyo mengakui apa yang disebut “Kabinet Dewan Jenderal” itu disusunnya bersama dengan anggota Biro Chusus lainnya atas perintah D.N. Aidit sebagai Ketua CC PKI. Konsep “Kabinet Dewan Jenderal” produksi Biro Chusus, menurut Waluyo adalah sebagai berikut: - Perdana Menteri: Jenderal A.H. Nasution - Wakil Perdana Menterif: Menteri Pertahanan Lecen A.Yani - Menteri Dalam Negeri: Hadi Subeno - Menteri Luar Negeri: Ruslan Abdulgani - Menteri Hubungan Dagang L.N: Brigjen Sukendro - Menteri Jaksa Agung: Mayjen S. Parman - Menteri Agama: K.H Rusli (Halil) - Menteri Pangad: Mayjen Ibrahim Ajie - Menteri Pangau: Komodor Udara Rusmin - Menteri Pangak: Mayjen Polisi M. Yasin - Menteri Pangal - Menteri Kehakiman gx Dengan adanya konsep tersebut, isyu Dewan Jenderal mencapai klimaksnya. Walaupun sumber utamanya D.N. Aidit sendiri, sebagai 104 | Komunisme di Indonesia - JILID IV taktik penyesatan untuk menghapuskan asalnya, dalam Sidang CC PKI yang diperluas pada tanggal 28 Agustus 1965 Aidit menguraikan adanya info Dewan Jenderal. Ia berkata: “Info tentang Dewan Jenderal diperoleh dari beberapa orang dan pihak, tetapi sumber terpercaya, ialah Brigjen Pol. Sutarto, Kepala Staf Badan Pusat Intelijen (BPI). Saya juga tidak mempercayai begitu saya info-info tersebut, dan dokumen yang saya terima tentang Dewan Jenderal, sudah saya serahkan kepada Presiden Sukarno, Dr. Subandrio dan Ali Sastroamijoyo. Saya mengharap agar kawan-kawan masingmasing juga aktif mencari bahan tentang Dewan Jenderal. Saya sendiri sepenuhnya percaya bahwa Dewan Jenderal itu ada”. Isyu Dewan Jenderal dan bahwa Dewan Jenderal mau mengadakan kup (coup) selain disebar melalui saluran Biro Chusus juga lewat saluran-saluran lain, seperti organisasi massa, partai politik maupun secara perorangan oleh tokoh-tokoh PKI kepada peyabatpeyabat tinggi Negara, secara formal maupun secara informal. Comite Daerah Besar (CBD) dipergunakan sebagai saluran isyu ke daerah-daerah sampai ketingkat bawah. Anggota Fraksi PKI juga dipergunakan sebagai saluran, baik yang resmi seperti di DPR, DPA, Front Nasional dan sebagainya, maupun Fraksi PKI yang ilegal seperti fraksi-fraksi dalam Ormas-ormas, jawatan-jawatan, dan lain-lain. Isyu tentang Dewan Jenderal dilancarkan dari satu pihak sehingga menjadi pelbagai “info” bagi pihak lain. Misalnya, Dinas Intel MABAK mendapatkan info tersebut dari bawah, yakni dari Ketua SOBSI Cabang Pabrik Gula Kadipaten Cirebon. Brigjen Pol. Sutarto, Kepala Staf BPI memperolehnya langsung dari Sujarwo. Harjowisastro, anggota DPR GR dan PKI, dan dari Syarifuddin Tanjung, seorang “kader” Marhaenis melalui Witarno. Selain melalui beberapa saluran tersebut, juga melalui instansi lain seperti Kejaksaan Agung, Badan Pusat Intelijen (BPI), dan partai-partai seperti PNI dan Partindo. Dengan cara demikian, isyu Dewan Jenderal berhasil mencapai sasaran utamanya, yakni Presiden Sukarno. Mengenai dokumen Gilchrist, disebarkan dengan cara lain. Pada tanggal 15 Mei 1965, Komunisme di Indonesia - JILID IV | 105 Dr. Subandrio menerima sepucuk surat anonim melalui Pos Jakarta. Surat tersebut terdiri atas dua lembar. Lembar pertama berupa surat pengantar, yang menyatakan pengiriman satu dokumen yang berguna bagi revolusi, yang ditemukan di rumah peristirahatan William (Bill) Palmer di Puncak pada waktu pemuda mengobrak-abrik rumah tersebut. Lembar kedua berupa konsep (draft) surat yang diketik tanpa ada tandatangan ataupun paraf dari pembuatnya. Hanya tertulis nama “Gilchrist”. Kemudian Dr. Subandrio menyerahkan surat tersebut kepada Kepala Staf BPI Brigjen Pol Sutarto untuk diteliti. Dalam rangka membuat situasi ofensi revolusioner PKI a.l. telah menciptakan surat anonim yang terkenal dengan sebutan “Konsep Surat Gilchrist” untuk membakar emosi rakyat yang digiring menyerbu gedung Kedutaan Besar Kerajaan Inggris. Kemarahhan rakyat sampai pada puncaknya dan membakar gedung Kedutaan Inggris pada tanggal 17 September 1963. (Repro: buku Komkamtib) Sutarto tidak mengadakan penelitian tentang otentik atau tidaknya dokumen tersebut tetapi mengembalikan “konsep (draft) surat Gilchrist” tersebut kepada Ketua BPI Dr. Subandrio, dan menyatakan bahwa formulir yang digunakan untuk membuat “draft” itu otentik. Formulir itu sarna dengan formulir yang pernah diambil oleh BPI pada bulan September 1963 dari gedung Kedutaan Inggris 106 | Komunisme di Indonesia - JILID IV ketika terjadi demonstrasi dan perusakan “anti Malaysia”. Mengenai isi “draft” tersebut jelas tidak dapat dipastikan keotentikannya. Adapun isi lengkap dokumen tersebut adalah sebagai berikut: “I discussed with the American Ambassador the guestions set out in your No.: 67786/65. The Ambassador agreed in principal with our position but asked of time to investigate certain aspects of the matter. To my question on the possible influence of Bunker’s visit, to Jakarta, the Ambassador said that he saw no chance ofimproving the situation, and that there was therefore no reason for changing our joint plans. On the contrary, the visit of the US. President’s personal envoy would give us more time to prepare the operation the utmost detail. The Ambassador felt that further measures were necessary to bring our efforts into closer alignment. In this connection, he said that it would be useful to impress again on our local army friends that extreme care discipline and coordination of action were essential for the success of the interprise. I promised to take all necessary measures. I will report my own views personally in due course. GILCHRIST (Terjemahan bebas) Saya telah membicarakan dengan Duta Besar Amerika untuk menanyakan hal yang saudara tanyakan dalam No. 67786/65. Duta Besar pada pokoknya sepakat dengan pendirian kita, tetapi meminta waktu untuk meneliti segi-segi khusus tentang hal itu. Atas pertanyaan tentang kemungkinan pengaruh dari kunjungan Bunker, ke Jakarta, Duta Besar menyatakan bahwa ia tidak melihat ke.kemungkinan untuk memperbaiki keadaan, dan dengan demikian tidak ada alasan untuk merubah rencana bersama kita. Sebaliknya, kunjungan utusan pribadi Presiden AS akan memberi kita waktu yang lebih banyak untuk menyusun operasi itu dengan rinci sekecil-kecilnya. Duta Besar berpendapat bahwa diperlukan tindakan-tindakan lanjutan untuk lebih mendekatkan jajaran kita. Dalam hubungan ini, ia mengatakan bahwa para “local army friends” kita perlu diberi kesan lagi bahwa disiplin yang ketat dan koordinasi yang erat dalam tindakan akan berarti penting bagi keberhasilan usaha ini. Saya berjanji akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Saya akan melaporkan pendapat saya sendiri dalam waktu yang tepat. 35. Lembaga Pertahannan Nasional, Dokumen Terpilih Sekitar Pemberontakan G 308/PKI, jakarta, 1993, ha. 4-5 (penyunting Alex Dinurh) Komunisme di Indonesia - JILID IV | 107 GILCHRIST Dr. Subandrio kemudian memerintahkan untuk mereproduksi “konsep surat Gilchrist”itu. Pada tanggal 26 Mei 1965 Dr. Subandrio membawa dokumen itu serta melaporkannya kepada Presiden Sukarno. Presiden Sukarno memerintahkan dr. Subandrio untuk mengumpulkan semua Panglima Angkatan di Istana Merdeka. Mereka telah hadir pada lebih kurang pukul 10.00. Hadir antara lain Men/Pangak Inspektur Jenderal Polisi Sucipto Yudodiharjo, Men/Pangal Laksamana Madya Laut R.E. Martadinata, Men/Pangad Lecen A. Yani, Men/Pangau yang diwakili oleh Laksamana Muda Sri Mulyono Herlambang. Sementara Presiden Sukarno membacakan dokumen tersebut, Dr. Subandrio membagibagikan fotocopinya kepada hadirin. Setelah selesai dibaca, Presiden Sukarno langsung bertanya kepada Letnan Jenderal A. Yani: “Apakah dalam Angkatanmu masih ada orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Inggris dan Amerika? Jenderal A. Yani menjawab: “Tidak Pak, yang ada ialah yang saya beri tugas khusus, yaitu Brigjen Sukendro supaya selalu mencari hubungan dengan Amerika Serikat dan Mayjen S. Parman supaya berhubungan dengan Inggris untuk mendapatkan informasi, yang selanjutnya dilaporkan kepada saya”. Kemudian Presiden Sukarno menyatakan lagi kepada Jenderal A. Yani, “Bagaimana desas-desus tentang adanya Dewan Jenderal yang menilai kebijaksanaan saya? “ Di jawab oleh Jenderal A. Yani: “Tidak benar. Saya memang pernah satu kali mengumpulkan para perwira senior atas permintaan saya untuk bertukar pikiran mengenai masalah yang dihadapi oleh revolusi kita. Saya beri kesempatan mereka secara luas untuk mengemukakan pendapatnya (stoom uitblazen). Adapun Dewan yang ada, yaitu Dewan yang menyusun promosi perwira-perwira senior”. Dengan selesainya pertemuan tersebut TNI-Angkatan Darat menganggap bahwa masalah Dewan Jenderal telah di “clear” kan. Namun kenyataannya tidak demikian, Dr. Subandrio telah memperbanyak yang disebut “Dokumen Gilchrist” itu sebanyak 100 (seratus) lembar dan membawanya ke luar negeri sewaktu ia menyertai Presiden Sukarno menghadiri Konperensi Asia Afrika II yang sedianya akan diadakan pada pertengahan tahun 1965 di Aljazair. Dr. Subandrio membagi-bagikan foto copy 108 | Komunisme di Indonesia - JILID IV “Dokumen Gilchrist” tersebut kepada delegasi negara-negara peserta Konperensi yang sedang berada di Kairo. Dengan demikian, isyu Dewan Jenderal bersama “dokumen Gilchrist” telah meluas ke luar negeri. Isyu Dewan Jenderal dan dokumen Gilchrist adalah ofensif revolusioner PKI terhadap TNI-AD secara sistematis diciptakan oleh PKI. Pada tahap pertama, diciptakan isyu tentang adanya Dewan Jenderal di Angkatan Darat yang bertugas khusus untuk memikirkan usaha-usaha dalam rangka menghadapi PKI. Dengan isyu tersebut PKI ingin memberi kesan bahwa Angkatan Darat bersikap phobi terhadap PKI dan tidak loyal kepada cita-cita perjuangan Pemimpin Besar Revolusi, yakni Nasakom. Pada tahap kedua, diisyukan bahwa Dewan Jenderal menilai kebijakan Pemimpin Besar Revolusi (PBR). Pada tahap ini PKI ingin memberi kesan bahwa Dewan Jenderal adalah sebuah badan dalam Angkatan Darat yang diragukan loyalitasnya kepada PBR. Tujuannya ialah menghilangkan kepercayaan PBR kepada Angkatan Darat sekaligus mengadu domba antara Angkatan Darat dan Presiden Sukarno. Pada tahap ketiga, ditimbulkan isyu bahwa Dewan Jenderal bekerja. sama dengan Nekolim, untuk menerbitkan kesan seolaholah Angkatan Darat mengkhianati revolusi. Pada tahap keempat, dikeluarkan bisikan bahwa Dewan Jenderal akan merebut kekuasaan dari Presiden Sukarno. Untuk lebih meyakinkan orang tentang kesungguhannya, PKI telah menciptakan isyu Kabinet Dewan Jenderal. Dengan cara dan usaha yang sistematis isyu “Dewan Jenderal akan merebut kekuasaan” dari Presiden/Pangti ABRI/PBR Dr. Ir. Sukarno akhirnya secara sempurna dapat mencapai sasarannya. Selanjutnya dr. Subandrio dan Brigjen Pol. Sutarto pada tanggal 27 September 1965 mendekati Presiden Sukarno dan menyarankan kepadanya agar menindak Pimpinan TNI-AD. Saran yang sama dilakukan juga oleh Laksamana Madya Omar Dhani pada tanggal 29 September 1965. Dari sidang-sidang Mahmillub yang Komunisme di Indonesia - JILID IV | 109 mengadili mereka ini dikemudian hari terbukti bahwa semua isyu tersebut adalah fitnah terarah demi kepentingan PKI dalam usahanya untuk merebut kekuasaan. 5. Ofensif Revolusioner di Bidang Budaya. Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) organisasi fungsional PKI, yang menghimpun kegiatan seniman budayawan” mempunyai tugas menjadikan realisme-sosialis suatu kenyataan dalam seni, sastra, dan budaya,” yakni pendidikan massa buruh tani revolusioner sehingga terbentuk masyarakat sosialis (komunis). Realisme sosialis menurut orang-orang Lekra adalah suatu “metode artistik yang prinsip dasarnya adalah penyajian konkrit berdasarkan sejarah, dan penuh kebenaran tentang kenyataan di dalam perkembangannya yang revolusioner, yang mempunyai tugas utama pendidikan komunis terhadap rakyat banyak. Konsep budaya (kultural) Lekra selaras dengan cita-cita partai (PKI). Karena itu aktivitas-aktivitas kultural Lekra selalu identik dengan ideologi dan politik komunis. Semboyan yang terkenal adalah “Seni untuk Rakyat” dan “Seni untuk Revolusi”. Menurut Lekra, aktivitas kebudayaan rakyat adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjuangan rakyat (baca komunis) pada umumnya. la merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjuangan kelas buruh dan tani yaitu kelas yang menjadi pimpinan dan tenaga terpenting dan pokok dalam perjuangan rakyat. Fungsi dari kebudayaan rakyat (komunis) adalah sebagai senjata perjuangan untuk menghancurkan imperialisme dan feodalisme.” Aktivitas-aktivitas budaya Lekra meliputi bidang seni sastra, seni rupa, seni suara, seni drama, film, filsafat dan olah raga. Untuk 36. PERSEPSI, Edisi Khusus. Desember 1989. hal. 168 37. Ibid.,hal. 167 38. Ibid.,hal. 164 39. PERSEPSI, Tahun III, No,! April, Mei, Juni 1981, Yayasan Pancasila Sakti, Jakarta.1981 hal.69 110 | Komunisme di Indonesia - JILID IV menampung, aktivitas budaya ini oleh Lekra didirikan lembagalembaga seperti Lembaga Film Indonesia, Lembaga Sastra, Lembaga Seni Rupa Indonesia, Lembaga Musik Indonesia, Lembaga Seni Drama Indonesia, serta Lembaga Ilmu Indonesia.” Dalam dokumen resmi PKI hasil Kongres VI tahun 1959 tentang kebudayaan dan ideologi berisi antara lain: a. Memperbesar dan memperkuat partai dengan melipat gandakan anggota dan organisasi partai. b. Mempertinggi tingkatan politik, teori dan ideologi kader serta anggota. c. Mengorganisasi gerakan besar-besaran untuk meningkatkan taraf kebudayaan dengan cara mengadakan kegiatan dalam bidang pendidikan dan pengetahuan umum, mulai dari PBH (Pemberantasan Buta Huruf), Pendidikan Umum tingkat dasar dan menengah, dan mengorganisir pendidikanpendidikan khusus mengenai kejuruan dan kesenian pada akademi-akademi dan universitas. d. Melipatgandakan jumlah anggota organisasi massa dengan titik berat untuk menarik sebanyak mungkin anggotaanggota dari kalangan tani, wanita, serta intelektual ke dalam partai, dan memperhebat pekerjaan massa.“ Di samping masalah-masalah lain, PKI menaruh perhatian pada masalah kebudayaan, seniman, dan pendidikan. Di bidang pendidikan, PKI memperluas penyelenggaraan akademi-akademi Marxis, Universitas Rakyat (Unra), dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Seni yang juga diperhatikan adalah seni sastra dan seni lainnya, karena merupakan alat yang efektif untuk menjabarkan komunisme ke dalam bahasa rakyat. Oleh karena itu, PKI juga melakukan ofensif manipolis dan ofensif revolusioner di bidang seni-budaya. Tahun 1964, CC PKI memutuskan untuk mengadakan Konferensi Sastra dan Seni Revolusioner 40. Ibid., hal. 71 41. Plan 4 Tahun PKI (Dokumen) Komunisme di Indonesia - JILID V | 111 berdasarkan Keputusan Sidang Pleno II PKI akhir tahun 1963, yang menekankan pentingnya sastra dan seni revolusioner bagi sastrawan dan seniman PKI. Konferensi Sastra dan Seni Revolusioner (KSSR) diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 27 Agustus sampai 2 September 1964. Pembukaannya diadakan di Istana Negara pada tanggal 27 Agustus dengan amanat Presiden Sukarno yang berjudul: “ Konferensi Sastra dan Seni Revolusioner bertujuan untuk membina kebudayaan yang berkepribadian”. Dalam amanatnya Presiden Sukarno antara lain mengatakan: “Kita berada dijalan Manipol. Suatu bangsa yang menjiplak bangsa lain, bangsa itu sesungguhnya tidak bisa merdeka. Maka penting sekali menegakkan kepribadian di lapangan » 42 kebudayaan”. Konferensi Sastra dan Seni Revolusioner bagi PKI merupakan sarana konsolidasi kekuatan seniman dan memantapkan peranan seniman komunis dalam rangka ofensif manipolisnya. Dengan tema “Sastra dan seni yang mengabdi rakyat”, para budayawan PKI mencoba merumuskan strategi kebudayaan baru. Pada hari berikutnya tanggal 28 Agustus 1964, di gedung SBKA Manggarai, Ketua PKI D.N. Aidit menyampaikan pidatonya yang berjudul “Dengan Sastra dan Seni yang berkepribadian Nasional mengabdi Buruh, Tani dan Prajurit’; yang memakan waktu 5 jam 28 menit,“ Peristiwa ini merupakan demonstrasi budaya dan komando ofensif budaya PKI. PKI mendemonstrasikan perhatiannya terhadap masalah seni dan nasib seniman, serta budayawan. KSSR berakhir pada tanggal 2 September 1964 dengan menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut: a. Menyetujui pidato D.N. Aidit yang berjudul “Dengan Sastra dan Seni yang berkepribadian Nasional mengabdi Buruh, 42. Amanat Presiden Sukarno pada Pembukaan Konferensi Sastra dan Seni Revolusioner (KSSR) di Istana Merdeka pada tanggal 27 Agustus 1964, yang dimuat dalam Harian Rakyat, 28 Agustus 1964 43. Harian Rakyat, 22 Agustus 1964 44. Harian Rakyat, 3 September 1964 112 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Tani, dan Prajurit” sebagai pedoman dan pegangan para sastrawan dan seniman komunis (Lekra) dalam membina dan mengembangkan sastra dan seni yang berkepribadian nasional yang mengabdi buruh, tani, dan prajurit, sesuai dengan garis yang ditetapkan dalam KSSR. b. Supaya Sastrawan dan Seniman Revolusioner meritul dan mengganyang Manikebu, sebab Manikebu melemahkan Revolusi.” Karya D.N. Aidit tersebut dianggap oleh mereka sebagai karya monumental, sebagai “sumbangan proletariat Indonesia bagi pertumbuhan sastra dan seni, dan pegangan bagi para sastrawan dan seniman komunis dalam mengembangkan kreasi-kreasinya”. Dengan demikian KSSR tersebut mempunyai arti kebudayaan dan arti politik yang sangat besar. Keputusan-keputusan KSSR tidak hanya digunakan sebagai pedoman bagi budayawan komunis, tetapi juga memperkuat penegasan bahwa golongan komunis pada tahun 1964 sedang berjuang melaksanakan tiga prinsip yaitu berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan.“ Keputusan-keputusan KSSR itu adalah pedoman bagi sastrawan dan seniman PKI, dalam melakukan ofensifnya di bidang budaya. Dengan berlandaskan pada garis-garis KSSR dan pidato TAVIP Bung Karno dalam bidang kebudayaan, maka sastrawan dan seniman Lekra lebih meningkatkan ofensifnya dalam bidang sastra dan seni. Kesenian-kesenian rakyat seperti reog, ludruk, wayang, ketoprak, angklung begitu pula seni rupa dan seni lukis, temanya diubah menjadi tema politik, seperti perjuangan klas buruh dan tani. Dalam ofensif revolusioner ini, sastrawan-sastrawan PKI membentuk sanggar-sanggar kesenian, diskusi-diskusi dan juga kongres-kongres seni, seminar-seminar kesenian rakyat. Sebagai 45. Keputusan-keputusan KSSR, Harian Rakyat, 7 September 1964 46. Resolusi KSSR tentang Referat DN. Aidit: Dengan Sastra dan Seni yang berkepribadian Nasional Mengabdi Buruh, Tani dan Prajurit, yang dimuat dalam Harian Rakyat, 6 September 1965, hal. 1 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 113 contoh pada tanggal 23 Januari 1965 di Jakarta, Sanggar Kesenian “Kesumba” menyelenggarakan diskusi tentang sastra dan seni yang disponsori oleh mahasiswa-mahasiswa CGMI. Dalam diskusi tingkat sanggar ini berbicara sastrawan dan seniman yang cukup terkenal antara lain Susilo (Lekra Cabang Jakarta Raya), S. Anantaguna (PP Lekra) dan Marah Jibal (PP Lembaga Seni Rupa).” Tokohtokoh Lekra mengatakan bahwa “dengan sarana diskusi, bisa terjalin kerjasama di antara sastrawan dan seniman revolusioner dengan massa mahasiswa revolusioner. Para sastrawan dan seniman revolusioner bisa memassalkan sastra dan seni di kalangan mahasiswa revolusioner, yang berarti mengibarkan lebih tinggi lagi panji “Trilogi” untuk menjadikan setiap mahasiswa “Insan politik” dan kultur progresif dan sehat. Dengan berpegang pada semboyan KSSR “ada aksi ada kreasi”, maka seni dapat dikembangkan. Dalam kreasi ditekankan kepada para seniman bahwa seni revolsuioner harus dapat mencekam massa. Seni yang tidak mengandung “daya gugah” berarti kehilangan kekuatannya. Seni harus disentuhkan kapada sumbernya yakni massa rakyat yang merupakan faktor yang dapat menentukan ukuran. Seni harus menjadi “senjata ampuh” selaku alat komunikasi sosial revolusioner. Contoh lain dari ofensif manipolis di bidang seni ialah diselengarakan pameran nasional seni grafik di Paviliun Hotel Duta Indonesia, pada tanggal 18 sampai 28 Agustus 1964. Tema pameran ialah perjuangan klas buruh dan para petani, pengganyangan Malaysia dan perlawanan terhadap kebudayaan imperialis (AS) N.G. Sembiring, yang pernah memenangkan hadiah sastra dan seni Harian Rakyat 1964, disanjung sebagai seniman yang paling produktif karena memamerkan beberapa cukilan kayu dengan tema-tema revolusioner.” Untuk media komunikasi antar seniman Lekra/PKI diterbitkan majalah sastra dan seni Zaman Baru ** yang terbit setiap bulan. 47. Harian Rakyat Minggu, 14 Februari 1965 48. Harian Rakyat Minggu, 23 Agustus 1964 49. Harian Rakyat Minggu, 23 Agustus 1964 50. Harian Rakyat, 18 Januari 1965 114 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Di Yogyakarta didirikan Sekolah Kader Ketoprak dengan mata pelajaran pokoknya Manipol, drama, sastra, dan organisasi. Siswasiswanya berasal dari para pengurus organisasi ketoprak anggota Basoksi Lekra dan para aktivis partai. Sekolah kader ini dipimpin oleh Rukinah, bersama Waspodo, Slamet Mukayat, Widodohadi, Sri Suparwati, dan S. Sudiarjo.”! Setelah KSSR, aktivitas seniman PKI dipacu untuk bekerja lebih maju dan lebih giat dan bergerak lebih intensif dalam bidang seni grafik dan cerita bergambar (cergam). Ceritera bergambar merupakan media untuk membawa seni rasa ke massa rakyat, buruh, tani, dan prajurit. Basuki Resobowo salah seorang seniman pelukis PKI mengatakan bahwa cergam merupakan suatu epos zaman baru dari seni rupa Indonesia.” Beberapa cerita yang digarap menjadi cergam di antaranya Pemberontakan Silungkang, Pak Sakerah, Api di Pematang, Peristiwa ATAR, Latini, Riwayat Hidup Kawan Aliarcham. Isi cerita-cerita bergambar ini pada umumnya memerankan “tokoh yang revolusioner”, pejuang pembela cita-cita komunis. Di samping itu PKI membina para seniman muda atau seniman pemula dari kalangan Pemuda Rakyat atau mereka yang bersimpati. Karya dan ciptaan mereka dikomentari dengan pelbagai pujian sekalipun nilai seninya rendah. Kemudian karya itu dimuat dalam surat kabar atau mingguan PKI, seperti Harian Rakyat Minggu, atau majalah lainnya. Di sini diberikan contoh seorang seniman angklung dari sanggar Sri Tanjung (Banyuwangi, Jawa Timur) bernama Arief: Ia menciptakan lagu-Iagu bernada “progresif revolusioner”. Lagu ciptaannya yang paling terkenal adalah Genjer-genjer."' Seniman Arief diangkat sebagai pekerja kebudayaan dalam seni suara yang aktif dan kreatif, yang berjasa mengangkat kesenian rakyat untuk menjadi senjata perjuangan bidang budaya. Para seniman senior setiap tiga bulan sekali wajib mendiskusikan pekerjaaan, organisasi, 51. Harian Rakyat, 7 Februari 1965 52. Harian Rakyat Minggu, 17 Januari 1965 53. Harian Rakyat Minggu, 2 Agustus 1964 Lagu ini pada tahun 1965 menjadi populer karena hebatnya propaganda PKI. Menjadi lagu pokok pada latihan Pemuda Rakyat di Lubang Buaya. Genjer-genjer konon kata sandi dari Jenderal-Jenderal. Komunisme di Indonesia - JILID IV | 115 dan gerakan turun ke bawah (turba). Gerakan turun ke bawah ini adalah metode kerja PKI agar para sastrawan dan seniman lebih dekat dengan kebidupan kaum buruh dan tani di pedesaan. Menurut istilah mereka “satu dengan rakyat” artinya satu pandangannya, satu sikapnya, satu nadi, dan denyut jantungnya. Menjelang G 30 S/PKI, kesenian rakyat dan tontonan ludruk, wayang, angklung, reog, ketoprak, drama dan seni tari merupakan alat efektif untuk meramaikan suasana ofensif revolusioner. Tontontan adalah sarana untuk mengumpulkan, memobilisasi massa, tanpa perlu ijin dari pemerintah. Setiap berkumpulnya massa dimanfaatkan oleh PKI untuk agitasi dan propaganda. PKI tahu, bahwa rakyat di pedesaan haus akan hiburan. Seni rakyat seperti ketoprak, dan reog, diangkat ke panggung politik nasional. 6. Aksi-Aksi Massa Ofensif Revolusioner Ofensif manipolis dan ofensif revolusioner, diikuti dengan aksiaksi massa dalam pelbagai bentuk. Aksi-aksi massa ini dimulai dari aksi-aksi poster dan spanduk, seperti terlihat di beberapa kota besar Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan sebagainya. Isi poster pada umumnya berisi program tuntutan PKI, antara lain tertulis sebagai berikut: Ganyang 7 Setan kota! Ganyang 3 Setan desa! Persenjatai Buruh dan Tani! Bentuk Angkatan ke Lima! Ganyang Kapitalis Birokrat (Kabir)! Laksanakan Manipol dan Deklarasi Ekonomi secara konsekuen! Ganyang kebudayaan Imperialis Amerika Serikat! Ritul orang-orang Murba dari lembaga-lembaga resmi! Hidup Bung Karno!** 54. Harian Rakyat, 25 Jemuari 1965 116 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Kegiatan aksi poster itu merupakan aksi ofensif yang paling ringan. Namun, ni!ai propagandanya besar, karena di!akukan secara serentak. Bentuk aksi lain adalah demonstrasi berbaris keliling kota sambil membawa poster yang diramaikan dengan yel-yel (teriakan) mengejek lawan politiknya. Aksi ini merupakan bagian dari “tunjuk hidung” atau character assasination untuk meruntuhkan moral seorang pejabat atau lawan politiknya. Bentuk aksi yang lebih berat lagi adalah demonstrasi dan rapat umum dengan memobilisasi massa untuk melakukan tindak kekerasan, seperti dilakukan dalam aksi sepihak. Tujuannya adalah merongrong kewibawaan pemerintah dan menckan inisiatif musuh PKI dengan cara menunjukkan kekuatannya (show of force). Aksi-aksi semacam ini dimulai dari bawah, seperti di daerah perkebunan, pedesaan, dan berlanjut sampai ke kota-kota propinsi. Di sini diberikan bagaimana PKI melaksanakan aksi-aksi ofensif manipolis maupun aksi ofensif revolusioner. a. Peristiwa Dampar, Moyang, Jember (15 Juli 1961) Pada tanggal 15 Juli 1961, 10.00 massa Sarbupri/PKI dipimpin mandor Miskari mendatangi Sukoco pemimpin Perkebunan Karet Dampar. Mereka mengajukan tuntutan kenaikan upah, yang harus dijawab saat itu juga. Sukoco tidak menghiraukan. Kemudian mereka menyeret Sukoco ke lapangan tenis, dijemur di tengah lapangan sambil dikerumuni. Massa beramai-ramai meniup asap rokok ke wajah Sukoco sambil mencacimaki. Kemudian Sukoco dipaksa menandatangani persetujuan terhadap tuntutan mereka. b. Peristiwa di Rajap, Jember, Kalibaru, Banyuwangi, dan Pancursari Dampit, Malang (15 Juli 1961). Pada tanggal 15 Juli 1961 di Rajap, Jember empat ratus orang massa PKI melakukan aksi teror terhadap Suyatno pemimpin perkebunan Rajap. Suyatno diperlakukan tidak senonoh. Pada bulan Juli 1961 peristiwa yang sama terjadi pula di perkebunan Kalibaru/Genteng, Banyuwangi, oleh massa Sarbupri Komunisme di Indonesia - JILID IV | 117 terhadap Suwiryo pemimpin perkebunan itu. Di perkebunan kopi Pancursari Dampit, Malang terjadi aksi yang sama terhadap Suprapto pemimpin perkebunan yang juga dilakukan oleh massa Sarbupri. c. Peristiwa Kendeng Lembu, Genteng, Banyuwangi Pada tanggal 13 Juli 1961 seorang anggota Sarbupri yaitu Tlyas Nasikin ditangkap oleh polisi karena tindak kriminal. Buruh perkebunan itu melakukan aksi demonstrasi menuntut agar Ilyas Nasikin dibebaskan. Ilyas dibebaskan. Namun kemudian ia memimpin demonstrasi ke kantor Polisi sambil mengejek polisi yang menangkapnya dan menghina pemimpin perkebunan. d. Peristiwa Jengkol (15 November 1961) Jengkol adalah desa di pinggir perkebunan milik Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) bekas HVA. PPN memiliki tanah-tanah perkebunan di Jengkol, Bendorejo, Galuhan, Karangdinoyo, yang berada di kabupaten Kediri dan Blitar. Karena letak tanah terpisahpisah, diadakan persetujuan dengan penduduk penggarap tanah itu agar mereka mau dipindahkan tanah garapannya. Penduduk yang telah menggarap tanah-tanah itu sejak zaman Jepang, setuju dengan ganti rugi. Kemudian, pemerintah pusat mengeluarkan keputusan bersama Menteri Agraria, Pertanian, Perdagangan, Dalam Negeri, dan Kehakiman. Luas tanah perkebunan 16.843, ha, tetapi yang dapat ditanami hanya seluas 13.144 ha. PPN diizinkan menggarap tanah seluas 4000 - 4200 ha. Sisanya seluas 9.144 ha dibagikan kepada rakyat. Pada tanggal 3 November 1961 diadakan kesepakatan untuk mengatur tanah-tanah tersebut agar lebih efisien. Pada tanggal 7 November 1961, setelah tidak ada masalah lagi, pentraktoran tanah dilakukan. Namun, pada tanggal 12 November 1961, lebih kurang 1.000 orang massa BTI bukan penggarap menghalangi pentraktoran. Karena program pengembangan PPN sudah terbengkalai sejak 118 | Komunisme di Indonesia - JILID IV tahun 1952, usaha pentraktoran diteruskan dengan dijaga oleh satu peleton pasukan keamanan yang terdiri atas polisi, CPM, dan Kodim Kediri. Pada 15 November 1961 pukul 11.30, lebih kurang 4.000 orang dari desa Simbar dan Wates, sambil mengacungkan senjata tajam, menyerbu dan mengancam petugas. Peleton pengaman menyerukan agar mereka tidak mendekat. Namun, mereka tidak mengindahkan, dan tetap menyerbu. Pasukan memberikan tembakan peringatan, juga tidak dihiraukan. Mereka terus maju. Seorang anggota polisi dikeroyok lalu dibacok kepalanya, dan dipukul dengan cangkul. Komandan Peleton akhirnya melakukan penembakan pada kaki mereka. Penyerbu bubar, setelah datang bantuan pasukan dari Kediri. Dalam peristiwa ini disita sejumlah 470 senjata tajam, terdiri atas sabit, klewang, dan kapak. Peristiwa Jengkol, tanggal 15 November 1961, merupakan klimaks dari pelbagai peristiwa di lingkungan perdesaan dan perkebunan di Jawa Timur. PKI menghasut petani miskin di Gunung Kelud (Jengkol, Kepung, Satak, Plosoklaten, Wates), untuk melakukan aksi sepihak. Aksi-aksi yang dilancarkan PKI di perdesaan semakin gencar. Berbagai cara ditempuh untuk memperoleh massa. PKI juga mengadakan kursus kilat untuk meningkatkan aksi dan sekolah politik bagi rakyat di daerah pedesaan dan daerah pantai. Bagi kader PKI yang bekerja di kalangan kaum tani, tetap menjunjung tinggi slogan Zima lebih (lebih berani, lebih pandai, lebih waspada, lebih gigih, dan lebih tekun) dan tiga baik (bekerja baik, belajar baik, dan moral baik). ** Pengambilalihan bekas perkebunan asing yang dilakukan oleh pemerintah, dimanfaatkan oleh PKI untuk menguasai perkebunan tersebut melalui SOBSI, dengan menempatkan buruh yang tergabung dalam Sarbupri seperti yang terjadi di perkebunan Subang (PT. Lands bekas perkebunan milik Inggris). Di sini, PKI (Sarbupri) 55. Harian Rakyat, 13 Januari 1964 56. Harian Komunisme di Indonesia - JILID IV | 119 menolak dengan tegas pengangkatan Letkol Samiraharjo SH oleh pemerintah sebagai penasehat perusahaan perkebunan itu. Mereka mengatakan bahwa pengangkatan tersebut bertentangan dengan surat keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 31/ MPA/1963. Kemudian Sarbupri mendesak pemerintah agar wakilwakilnya ditempatkan sebagai badan pelaksana. Tindakan yang dilakukan oleh PKI terhadap kebijaksanaan pemerintah dengan menolak anggota ABRI (Angkatan Darat) sebagai pimpinan di perkebunan itu, merupakan suatu upaya untuk membatasi gerak ABRI di perkebunan tersebut. PKI melancarkan aksi kembali pada tanggal 14 Juni 1964 dengan mengadakan rapat umum buruh perkebunan di Subang. Rapat umum tersebut dihadiri oleh para pejabat sipil, militer, para pemuda, petani, dan Direktur Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Subang. Pembicara dalam rapat tersebut adalah Ketua DPP SARBUPRI - SOBSI, Warsosukarti, Iskandar Wahono, Wakil Pemerintah Daerah (Pemda) serta Direktur I Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Subang. Para pembicara menuntut dibubarkannya SOKSI dan dinasakomkannya Direksi PPN Subang. Rapat yang dipimpin oleh SOBSI tersebut menghasilkan resolusi yang isinya sebagai berikut: - Tuntutan kenaikan upah 10096 dan jasa produksi sebesar dua bulan upah bruto agar dipenuhi. - Menuntut agar buruh-buruh diberi pakaian kerja. - Menuntut kepada pemerintah agar SOKSI, Manikebuis buruh dibubarkan dan dilarang melakukan kegiatan. - Menuntut agar direksi-direksi bekas perkebunan Inggris yang sudah di-PPN-kan segera dibentuk dengan perusahaan tanpa keikutsertaan SOKSI - Menuntut agar dibentuk Kabinet Gotong Royong berporoskan Nasakom. 56. Harian Rakyat, 19 Februari 1964 120 | Komunisme di Indonesia - JILID IV e. Peristiwa GAS di Peneleh/Surabaya (12 November 1962) Gerakan Anti Sukarno (GAS) adalah istilah yang digunakan oleh PKI Surabaya untuk memfitnah tokoh lawan politiknya Gatot Gunawan bekas pimpinan PSI Surabaya. Pada tanggal 8 November 1963, Gatot Gunawan menyantuni gelandangan di gubug-gubug di pinggir Kali Peneleh. Perbuatan Gatot itu rupanya diintip oleh orang-orang PKI, dan ia dituduh menghasut orang bambung (gelandangan). Ia dikeroyok, dicacimaki, bahkan dituduh sebagai pimpinan Gerakan Anti Sukarno (GAS). Akhirnya, ia dibawa ke kantor Polisi Bubutan sambil dipukuli sepanjang jalan. Pada tanggal 12 November 1962, Harian Jawa Timur surat kabar PKI membuat judul berita besar tentang kejadian itu. Dua hari berikutnya pemimpin Harian Jawa Timur itu ditangkap, karena ada indikasi ikut melakukan pengeroyokan.” Gatot Gunawan dituduh memimpin Gerakan Anti Sukarno, dan akan membunuh Sukarno, karena di dalam saku bajunya terdapat bukti kertas-kertas kecil bahwa ia anggota CIA (dinas intelijen Amerika Serikat). Pada buku itu juga terdapat keterangan Harian Jawa Timur dilarang terbit. PKI dan organisasi massanya termasuk PWI Pusat menuduh para pejabat Jawa Timur melindungi GAS, dan menangkapi orang yang membongkar komplotan anti Sukarno. Pemimpin Redaksi Harian Jawa Timur diajukan ke pengadilan pada tanggal 21 Maret 1963. Ia dibela oleh pembelapembela tokoh-tokoh PKI tua, seperti Mr. Abdul Majid Joyodiningrat (Semarang), Prof. Mr. Sunarko (Malang), Mr. Ui Cu Tat (Jakarta), Mr. Murachman (Surabaya), Mr. Kang Ing Gwan (Surabaya), dan Sudarmaji, pimpinan PKI di Jawa Timur. Bahkan secara diam-diam, ia dibela oleh Menteri Kehakiman Astrawinata, sehingga perkara ini menjadi berbelit-belit. Dari perkara GAS ini sasaran yang diinginkan oleh PKI adalah menghantam PSI, dan menyingkirkan pemimpin yang tidak disukai PKI yakni Ruslan Abdulgani, karena Gatot Gunawan adalah adik Dr. Ruslan 57. Kohar Hari Sumarno, Hukum dan Ketahanan Nasional, Jakarta: Pener. bit Sinar Harapan, 1986, hal. 34 - 55. Komunisme di Indonesia - JILID IV | 121 Abdulgani. £ Peristiwa Aksi Sepihak di Boyolali (17 November 1964) Di daerah Kabupaten Boyolali dalam periode 1964 banyak terjadi gerakan aksi sepihak yang didalangi oleh organisasi massa PKI, (BTI) dan yang sepaham. Masalah yang menjadi sebab timbulnya gerakan ini, ialah tanah garapan. Peristiwa aksi sepihak yang terjadi pada tanggal 17 November 1964 berawal dari pertengkaran antara Gito Wiryono alias Mino yang memberi kuasa kepada Sumowiryo alias Mijo untuk menggarap tanahnya satu patok di desa Ketaon dengan ketentuan bagi hasil yang berlaku di daerah itu yakni 3096 penggarap dan 7096 pemilik tanah. Dengan adanya UUPA dan UUPBH, penggarap yang dibantu ormas BTI menuntut 5096 bagi hasil. Pemilik tanah keberatan, bahkan berkeinginan tanah itu akan digarap sendiri. Akibatnya terjadi perselisihan antara pemilik dengan penggarapnya. Meskipun telah diselesaikan oleh Tripida kecamatan, penggarap (Mijo) tetap berkeras ingin menggarap tanah itu. Dengan bantuan orang-orang BTI mereka beramai-ramai menggarapnya. Aksi sepihak ini baru dapat diatasi setelah anggota Polisi Resort Boyolali didatangkan. g. Peristiwa Aksi Sepihak di Klaten (Januari 1965) Masalah pokok Aksi Sepihak ialah merebut kembali tanah garapan yang disewakan, meminta kembali tanah yang telah dijual atau tanah garapan yang digadaikan tetapi belum jatuh tempo. Semua peristiwa itu didalangi oleh BTI, Pemuda Rakyat, dan Gerwani dengan dalih UUPA dan UUPBH. Salah satu contohnya adalah peristiwa yang terjadi di desa Jlobo, Kecamatan Wonosari Maryosuwito menyewakan tanahnya kepada Dulkamdi sejak tahun 1957 selama lima tahun. Belum habis waktunya, diperpanjang lagi ` selama lima tahun. Baru berjalan tiga tahun dari tambahan yang lima tahun, Maryosuwito meminta kembali sawahnya, tetapi ditolak 122 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Dulkamdi. Tuntutan pemilik tanah melalui saluran pemerintah, gagal Ia menempuh jalan pintas dengan menggarap kembali sawahnya yang tergadai dengan bantuan orang-orang. BTI sebanyak 500 orang, yang berasal dari luar desa itu. h. Peristiwa Aksi Sepihak di Bali ( 8 Januari 1965) Peristiwa aksi sepihak di Bali tidak berbeda dengan di Jawa. Masalah pokoknya adalah tanah garapan. Orang-orang BTI berusaha merebut kembali tanah-tanah yang telah dijual atau digadaikan pada orang lain. Salah satu contoh adalah peristiwa yang terjadi di daerah Buleleng. Pan Tablem, pemilik tanah, ingin menggarap tanahnya sendiri, yang pada saat itu digarapkan kepada Wayan Wanci anggota BTI. Akan tetapi, Wayan Wanci tetap berkeinginan untuk tetap menggarap. Atas keputusan bupati Buleleng, tanah itu harus diserahkan kembali kepada Pan Tablem, sebab ia akan menggarap sendiri tanahnya. Namun, Wayan Wandci melawan keputusan bupati itu, dan melakukan aksi protes. Pada tanggal 8 Januari 1965, Wayan Wanci dengan bantuan 250 orang anggota BTI menggarap kembali tanah tersebut, dan bahkan merusak rumah Pan Tablem. i. Peristiwa Ngetrep (9 Januari 1965) Di dusun Ngetrep Pagu, Kediri, 1.000 massa BTI/PKI mengeyarngeyar aparat desa serta menganiaya Kyai Moh. Said sesepuh desa dan Parmin, Kamituwo (kepala dusun). Kamituwo lama yang berhenti pada 1963, menyerahkan tanah bengkoknya kepada orangorang PKI dengan janji setelah kamituwo baru terpilih tanah itu akan diserahkan kembali. Pada bulan Agustus 1964, Parmin yang terpilih sebagai kamituwo baru, seharusnya menerima haknya mendapat bengkok. Orang-orang BTI enggan menyerahkan, dan menunda sampai panen. Setelah panen, pada 9 Januari 1965 dihadapan lurah dan aparat pemerintah, diadakan upacara penyerahan bengkok kepada Parmin. Pada saat itu juga orang-orang BTI memukul kentongan, dan lebih kurang 2.000 orang BTI/PKI mengeroyok Parmin dan Komunisme di Indonesia - JILID IV | 123 Kyai Moh. Said sedangkan aparat desa dikejar-kejar. Pemimpin pengeroyokan Kasdi dan Kasidi dihukum 2 tahun 3 hulan. j. Peristiwa aksi massa di beberapa daerah Adanya Gerakan Sukarelawan yang ditunjuk untuk kepentingan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada tahun 1963, merupakan kesempatan baik bagi PKI untuk memperkuat dan menyusun kekuatan fisik. PKI tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Anggota Pemuda Rakyat (PR) organisasi Pemuda PKI, Gerwani, SOBSI, BTI, dan lain-lain dikerahkan sebagai tenaga “sukarelawan” dan mereka juga mendapat latihan kemiliteran. Sehubungan dengan itu, ada gerakan mengajukan tuntutan baru kepada pemerintah agar kaum buruh dan tani dipersenjatai. Tuntutan PKI untuk mempersenjatai buruh dan tani tersebut, disampaikan D.N. Aidit kepada Presiden Sukarno saat resepsi di kedutaan besar Kamboja, tanggal 13 Januari 1965 malam." Maksud Aidit kaum buruh dan tani revolusioner itu tidak lain adalah organisasi massa PKI, SOBSI dan BTI. Tuntutan PKI kemudian diambil alih oleh Pengurus Besar Front Nasional dan diubah bentuknya, seolah-olah tuntutan itu berasal dari masyarakat. Bentuk tuntutan itu menjadi pernyataan “Kebulatan Tekad” dan “Instruksi Bersama antara Pengurus Besar Front Nasional dengan pucuk pimpinan partai-partai politik, pengurus organisasi massa, golongan karya, “serta lembagalembaga persahabatan”. Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 1965 diadakan rapat umum. D.N. Aidit Ketua CC PKI dalam pidatonya antara lain menyatakan, “bahwa jika sokoguru-sokoguru Revolusi dipersenjatai, maka kapal induk “Eagle” dan 50.000 tentara nekolim ditambah Armada VII Amerika Serikat tidak bisa mencegah kehancuran “Malaysia”. Lebih lanjut Aidit menyatakan bahwa usaha mematahkan kekuatan-kekuatan revolusioner di segala bidang 58. Harian Rakyat, 15 Januari 1965 59. Harian Rakyat, 19 Januari 1965 60. Harian Rakyat, 19 Januari 1965 124 | Komunisme di Indonesia - JILID IV adalah syarat untuk memperhebat pengganyangan nekolim, untuk mempertinggi ketahanan nasional, dan persatuan nasional yang berporoskan Nasakom."' Rapat umum diakhiri dengan membacakan Pernyataan Kebulatan Tekad dan Instruksi bersama Pengurus Besar Front Nasional, Pucuk Pimpinan Parpol, Organisasi Massa dan Golongan Karya, antara lain: meningkatkan massa aksi revolusioner dalam pelaksanaan Dwikora, dengan disemangati oleh Deklarasi Bogor menggelorakan terus semangat rakyat dan persatuan revolusioner berporoskan Nasakom untuk melaksanakan secara konsekuen prinsip “berdiri di atas kaki sendiri” di bidang ekonomi, bebas dalam politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan. menyerukan dan mendesak kepada pemerintah dan alatalat negara “yang berwenang untuk segera melatih dan mempersenjatai sokoguru-sokoguru revolusi sebagai jaminan utama guna mencegah dan mengalahkan tiap bentuk agitasi Inggris, dan agitasi nekolim pada umumnya. Menginstruksikan: Mempertinggi pengganyangan subversi dan kontra revolusi sesuai dengan keputusan-keputusan yang telah diambil oleh Panglima Besar Kotrar. Mengadakan latihan-latihan kemiliteran secara massal, terutama untuk sokoguru-sokoguru revolusi, di bawah pimpinan pelatih. pelatih dan alat-alat negara yang berwenang. Membajakan dan lebih memilitansikan persatuan dan kegotong-royongan nasional berporoskan Nasakom Siap menanggung segala resiko perjuangan, dan dengan semangat Agustus 1945 meneruskan/menyelesaikan revolusi Indonesia. Bagaikan gayung yang bersambut, isyu buruh dan tani Komunisme di Indonesia - JILID IV | 125 dipersenjatai mendapat sambutan dari Ketua Partindo anggota Komisi Pertahanan dan Keamanan DPRGR K. Werdoyo. la menyatakan setuju sepenuhnya atas usul Ketua CC PKI D.N. Aidit kepada Presiden, agar buruh dan tani dipersenjatai dalam rangka menghadapi kaum nekolim. Usul tersebut menurut K. Werdoyo masuk akal dan tepat, karena revolusi kita merupakan suatu revolusi rakyat sehingga tindakan mempersenjatai buruh dan tani benarbenar merupakan tanda bersatunya rakyat dengan Bung Karno. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa PKI berhasil memanipulasi isyu antara gerakan sukarelawan dengan buruh tani dipersenjatai. Di samping itu, aksi-aksi massa yang mengatasnamakan kaum buruh menuntut penurunan harga-harga dan tarif, melawan kapitalis birokrat, melawan dinasti ekonomi, dan melawan proyek nekolim Malaysia berlangsung tidak hanya di ibukota, tetapi menjalar ke berbagai daerah. Berbagai demonstrasi dilakukan kaum buruh PKI di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, dan di daerah-daerah lainnya. Di Jawa Timur pada bulan Desember 1964 terjadi pelbagai aksi buruh. Sekitar 717 organisasi buruh yang meliputi 19 dari 31 cabang SOBSI, silih berganti melakukan aksi tuntutan. Mereka menuntut penurunan harga-harga dan tarif, menuntut penyingkiran kapitalis birokrat, dan tuntutan-tuntutan politik. Delegasi buruh dari Bojonegoro, sejumlah 2.000 orang, mendatangi kantor Walikota Surabaya, dan buruh dari Blitar mendatangi Gubernuran mengajukan tuntutan dan resolusi. Di Malang (Jawa Timur), sekitar 8.000 massa buruh rokok berdemonstrasi ke Kantor Organisasi Perusahaan Sejenis (OPS) Rokok, kemudian demonstran itu menuntut diritulnya seorang jaksa. Selain itu, Serikat Buruh Postel memboikot pengiriman mayalahmayalah USIS.“! Di Jawa Barat terjadi aksi-aksi PKI di beberapa tempat. Pada 61. Harian Rakyat, 13 Januari 1965 126 | Komunisme di Indonesia - JILID IV awal Januari 1965, 100 orang delegasi buruh mendatangi Walikota Bandung mengajukan tuntutan-tuntutan yang sama. Begitu pula buruh perkebunan mengirimkan delegasinya ke pemerintah pusat. Aksi buruh perkebunan itu mendesak pemerintah agar perusahaanperusahaan perkebunan milik Amerika Serikat di Jatinangor, Toge, dan Cikasungka dijadikan perkebunan negara, dan mencegah penswastaan perkebunan. Tuntutan ini dipertegas oleh resolusi rapat umum Anti Pangkalan Militer Asing (APMA) tanggal 3 Januari 1965. Di Semarang (Jawa Tengah) pada tanggal 6 Januari 1965, beberapa organisasi buruh yang bergabung dalam SOBSI mengadakan rapat umum untuk “kebulatan tekad”. Rapat umum ini didukung oleh SB/SS Pegawai Negeri, Lekra, Gerwani, Wanita Indonesia, Pemuda Indonesia, Germindo, Pemuda Demokrat, Pemuda Rakyat, BTI, dan organisasi massa lainnya. Rapat umum yang dihadiri oleh sekitar 1500 orang mengajukan resolusi. Poster-poster yang bertuliskan “Mendukung Deklarasi Bogor”, “Stop kenaikan harga dan tarif”, “Tindak tegas kaum kapitalis birokrat”, “Laksanakan Dekon”, “Laksanakan UUPA/UUPBH secara konsekuen”, ikut menghiasi kerumunan massa itu. Rapat menuntut dibubarkannya organisasi-organisasi pendukung BPS, sebaliknya mendukung sikap Indonesia keluar dari PBB. Pada akhir rapat dibacakan resolusi yang kemudian diserahkan kepada Gubernur Jawa Tengah dengan diantar oleh delegasi sekitar 100 orang.” Sementara itu pada tanggal 12 Januari 1965 Front Pemuda Pusat mengeluarkan pernyataan agar pemerintah segera mengumumkan nama-nama “dinasti ekonomi”, dan melakukan tindakan tegas dengan meritul serta menyeret mereka ke pengadilan. Bahkan kalau perlu dihukum mati terhadap dinasti ekonomi yang selama ini terbukti mengacau ekonomi dan merongrong revolusi. Berdasarkan hasil penelitian PKI pada 1964, yang dipimpin 62. Harian Rakyat, 13 Januari 1965 63. Harian Rakyat, 13 Januari 1965 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 127 Ketua CC PKI D.N.. Aidit bahwa di lapisan masyarakat pedesaan di desa-desa Jawa Barat dan Jawa Tengah terdapat penghisapan dan penindasan terhadap para petani yang dilakukan oleh “tujuh setan desa”. Tujuh setan desa itu adalah tuan tanah, lintah darat, bandit desa, tengkulak ijon, petani kaya, dan kapitalis birokrat termasuk pamong desa. PKI menuduh tujuh setan desa ini yang mengakibatkan rakyat desa dan petani menderita, terutama petani penggarap yang tidak mempunyai tanah atau sawah. Penderitaan petani dan rakyat desa menurut PKI harus segera diakhiri. Caranya dengan mengadakan aksi-aksi revolusioner massa tani mengganyang tujuh setan desa dan menuntut kepada pemerintah agar UUPA dan Landreform segera dilaksanakan secara konsekuen, terutama di daerah pedesaan Jawa, Bali, Timor, Lampung, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.“ Untuk itu, D.N. Aidit menginstruksikan kepada massa PKI agar lebih aktif melaksanakan UUPA dan landreform, melaksanakan propaganda pengganyangan setan desa, melalui rapat-rapat umum dan demonstrasi-demonstrasi. Pada tanggal 25 Januari 1965 di Jakarta dilangsungkan rapat umum yang diselenggarakan oleh BTI dan Gerwani. Rapat itu mengeluarkan pernyataan agar petani aktif mengganyang tujuh setan desa dan tiga setan kota. Sementara itu Aidit di hadapan rapat BTI menyatakan bahwa timbulnya kesulitan ekonomi disebabkan oleh adanya dinasti ekonomi yang di dalamnya termasuk kapitalis birokrat (kabir). Menurut Aidit tindakan kabir itu melemahkan pertahanan dan melemahkan perjuangan kaum tani dalam rangka perjuangan menentang imperialisme serta kaum kontra revolusi.“ Ketika aksi-aksi PKI mulai mencapai puncaknya, PKI mengkampanyekan adanya “tiga setan kota” di dalam masyarakat perkotaan. Tiga setan kota ini menurut PKI adalah “koruptor”, “manipulator” dan “kapitalis birokrat”. Ketiganya adalah musuh 64. “Resolusi Tentang Laporan Politik”, Jakarta, 13 Mei 1965 65. Harian Rakyat, 16 Januari 196566. 66. Harian Rakyat, 26 Januari 1965 dan Harian Rakyat, Pebruari 1965 67. Harian Rakyat, 30 September 1965 128 | Komunisme di Indonesia - JILID IV utama yang harus segera disingkirkan. Kata Aidit “tiga setan kota” inilah yang menyebabkan kemelaratan dan kacaunya bidang ekonomi. “Setan kota” ini dengan menggaruk kekayaan negara mempunyai maksud-maksud politik yang jahat terhadap pemerintah dan revolusi.” Aidit juga menyatakan “untuk mengganyang setan desa dan setan kota”, PKT harus mampu memobilisasi rakyat dan seluruh kekuatan patriotik revolusioner secara maksimal, dan buruh tani sebagai soko guru revolusi harus dipersenjatai. Hal ini sudah mendapat dukungan dari partai-partai politik yang berporoskan nasakom. Tuntutantuntutan massa lewat wakil-wakil organisasi massa yang menuntut dibersihkannya Kabinet Dwikora dari oknum-oknum Murba dan “dinasti ekonomi” harus semakin ditingkatkan. Begitu pula tuntutan agar Bung Karno meritul Adam Malik dan Chairul Saleh dari Kabinet Dwikora adalah merupakan tuntutan revolusioner patriotik yang menurut PKI wajar untuk dilaksanakan”. k. Peristiwa Kanigoro Salah satu dari aksi-aksi PKI tersebut adalah peristiwa ofensif revolusioner PKI di Kanigoro (Jawa Timur) pada tanggal 13 Januari 1965. Pada hari itu pukul 04.30 dinihari, Pemuda Rakyat dan BTI melakukan penyerbuan dan penggrebegan terhadap asrama Mental Training Pelajar Islam Indonesia (PII) di desa Kanigoro, Kecamatan Kras, Kediri (Jawa Timur). Mental Training PH yang diadakan sejak tanggal 9 Januari 1965 itu diserbu oleh sekitar 2000 orang massa Pemuda Rakyat dan PKI yang dipimpin oleh Suryadi dan Harmono. Massa PKI yang bersenjatakan pedang, klewang, golok, dan pentungan menyerbu sambil berteriak histeris: “Ganyang santri”, “Ganyang Masyumi”, “Ganyang Sorban”, “Ganyang Kapitalis”, dan “Ganyang kontra revolusi”. 68. Harian Rakyat, 5 Februari 1965 69. Ibid Komunisme di Indonesia - JILID IV | 129 Para penyerbu merampas dan mengumpulkan kitab-kitab pelajaran agama dan Al-Quran. Buku dan kitab suci itu dimasukkan ke dalam karung, kemudian diinjak-injak sambil mencacimaki. Pimpinan asrama, H. Said Kunan dan pengasuh mesyid Kyai Jauhari ditangkap dan dipukuli. Setelah peristiwa itu pihak PKI ramai-ramai membela diri. Surat kabar PKI Harian Rakyat memberitakan pembelaannya. Pengurus Besar Front Nasional mengutus Mayor Said Pratalikusuma dan Hartoyo disertai oleh beberapa anggota Pengurus Daerah Front Nasional Jawa Timur mengadakan peninjauan ke Kanigoro. Hasil peninjauan yang dilaporkan menyatakan, bahwa antara BTI dan Pemuda Rakyat di satu pihak dan NU serta GP Ansor di lain pihak tidak terdapat perasaan permusuhan setelah terjadinya peristiwa Kanigoro. Laporan itu ditutup oleh Tim PB Front Nasional dengan kata-kata “bahwa peristiwa Kanigoro sudah dapat diatasi karena kesadaran dan kewaspadaan rakyat untuk melawan setiap gerakan kontra revolusi”. Namun, ada tambahan keterangan bahwa “disinyalir” adanya kontra revolusi yang dilakukan oleh anggotaanggota bekas partai terlarang.” Pihak Pemuda Rakyat Kras, pelaku peristiwa Kanigoro itu, menyatakan bahwa aksinya adalah untuk membongkar kegiatan partai terlarang Masyumi yang berkedok “Mental Training Pelajar Islam Indonesia”. Perampasan buku-buku, sengaja dilakukan untuk menjebak dokumen-dokumen Masyumi yang digunakan untuk memecah belah persatuan Nasakom.”' Dewan Nasional Pemuda Rakyat juga mengirimkan petugasnya ke Kanigoro, yang katanya akan “membantu menyelesaikan peristiwa dan menciptakan kembali persatuan revolusioner pemuda dan rakyat yang dipecah belah dengan adanya kejadian tersebut”. Suryadi anggota PKI yang memimpin penyerbuan itu kemudian 70. Harian Rakyat, 11 Februari 1965 71. Harian Rakyat, 6 Februari 1965 72. Harian Rakyat, 2 Febtuari 1965 130 | Komunisme di Indonesia - JILID IV ditangkap. Perkaranya diajukan ke Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 14 Juni 1965. Masih di daerah Kabupaten Kediri, pada tanggal 15 Februari 1965, di desa Gayam kecamatan Gurah, Kediri, terjadi penyerbuan terhadap petani Sudarno. Ketika Sudarno sedang menggarap sawahnya, tiba-tiba datang 1000 orang anggota BTI menyerbu dan kemudian menganiayanya. Alasan penyerbuan itu menurut PKI karena sawah yang digarap Sudarno itu sawah sengketa. Mendengar adanya keributan, kepala desa datang ke tempat kejadian berniat menyelesaikannya. Sialnya ia dikeroyok dan dianiaya dengan senjata tajam hingga pingsan dan kemudian ditinggalkan begitu saya oleh gerombolan PKI di sawah itu. Pimpinan pengeroyokan yang semuanya orang-orang PKI setelah ditangkap kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri tanggal 29 Mei 1965, dan dituntut hukuman penjara sekitar 4 tahun penjara. 1. Peristiwa Bandar Betsy Di Sumatra Utara, di Kabupaten Simalungun aksi sepihak terjadi di perkebunan milik negara Bandar Betsy. Ketika merencanakan memperluas areal tanaman karet, Perusahaan Perkebunan Negara Bandar Betsy meminta kembali semua tanah garapan dari penggarap berdasarkan petujuk Panitia Landreform Simalungun.Para penggarap yang terdiri atas anggota BTI, yang diketuai Sukardi pada tanggal 28 Juli 1964 menyerahkan tanah di Blok 325 seluas 20 Ha kepada PPN, yang diikuti oleh penggarap lainnya di Blok 326, 327 dan 329 dengan mendapatkan ganti rugi. Pada bulan Februari 1965, usaha perluasan areal perkebunan ini ditentang oleh PKI, dengan menuduh PPN merugikan penggarap anggota BTI dan mengingkari perjanjian antara pimpinan BTI dengan pihak PPN, Ketua BTI kemudian diganti dari Sukardi kepada Asli. Pada 73. Widya Yudha, No. 14, tho III, Desember 1971, hal. 93 -96 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 131 tanggal 5 Mei 1965, Asli mengadakan rapat gelap di balai desa Sumbersari yang dihadiri oleh ormas-ormas PKI, seperti BTI, Pemuda Rakyat (PR), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (Sarbupri), dan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) serta dihadiri oleh Ketua BTI Cabang Simalungun, Sarpat. Rapat memutuskan menentang rencana PPN memperluas arealnya, tetapi akan menanami secara tidak sah tanah-tanah PPN yang belum dikerjakan. Pada tanggal 6 Mei 1965, penanaman secara liar tanah milik PPN, di Blok 325 yang sudah di traktor petugas PPN dilanjutkan oleh massa PKI. Tindakan oknum-oknum BTI ini oleh pihak PPN Bandar Betsy dilaporkan kapada Kepolisian Distrik Serbelawan. Pihak penggarap BTI menentang. Pada tanggal 8 Mei 1965, mereka kembali melakukan penanaman liar. Pihak Kepolisian turun tangan. Kemudian diadakan perundingan antara BTI dengan PPN Bandar Betsy. BTI menuntut agar tanah garapannya dapat diganti dengan tanah yang ditraktor oleh PPN (selain dari Blok 325). Pihak PPN bersedia mentraktor tanah di luar areal, asal pentraktoran di Blok 325 tidak dihalang-halangi oleh penggarap. Pihak BTI bersedia dan berjanji tidak akan mengganggu pentraktoran di Blok 325.” PPN tidak diganggu selama mengerjakan tanah tersebut. Namun pada tanggal 11 Mei 1965 setelah traktor perkebunan terperosok, pekerjaan terhenti. Dua hari kemudian tanggal 13 Mei 1965 anggota BTI kembali mengadakan penanaman liar. Pihak kepolisian menahan Tembong dan Kliwon. Asli dan Sarpat bersembunyi. Kemudian Asli mengadakan rapat-rapat gelap untuk lebih meningkatkan aksi-aksi mereka di Bandar Betsy. Mereka merencanakan pada tanggal 14 Mei 1965 mengadakan aksi penanaman liar secara besar-besaran. Mereka menentang akan menghancurkan siapapun yang berani menghalangi selain membawa bibit yang akan ditanam, dan peralatannya, juga pentungan dan benda tajam lainnya. 74. Ibid., hal 94 132 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Pada tanggal 14 Mei 1965 massa BTI dan PKI, kembali mengadakan aksi penanaman liar. Bersamaan dengan itu Pembantu Letnan Dua (Pelda) Sujono dan Peltu A. Purba bersama 2 orang anggota Pertahanan Sipil (Hansip) ditugasi untuk menarik traktor yang terperosok di Afd. V blok 325. Pada saat mereka bekerja, tiba-tiba didatangi 200 orang massa PKI dari BTI dan PR. Massa PKI serentak mengepung mereka yang sedang bekerja menarik traktor. Sebagian dari massa melakukan penanaman liar di jalan yang diperkirakan akan dilewati traktor. Pelda Sujono segera memberikan peringatan agar tidak mengganggu pekerjaan mereka. Peringatan tidak dihiraukan, sebaliknya massa PKI beraksi dengan mengepung Pelda Sujono. Karena ada demonstran yang memakai helm militer, Pelda Sujono memperingatkan agar helm itu dilepas. Massa PKI, BTI dan PR secara serentak menantang, “Mau apa?” Mereka berteriak, “Tentara Nekolim”, “Tanah ini garapan Pemuda Rakyat”, “Bawa lagi satu kompi, untuk berkelahi, kami tidak takut!” “Tidak mundur setapak pun”. Kemudian mereka berteriak: “Hansip Nekolim!”, “Anjing Nekolim”, dan lain-lain.” Pelda Sujono tidak dapat menerima tindakan massa PKI itu. Ia melepas helm yang dipakai oleh anggota BTI tersebut. Masa PKI, BTI, dan PR segera menyerang Pelda Sujono dan mengeroyoknya. Pelda Sujono jatuh tersungkur. Pukulan-pukulan massa dari segala macam benda seperti kayu, linggis, kampak, dan cangkul bertubitubi mengenai rusuknya. Akhirnya salah seorang, yang membawa cangkul, mencangkul kepala Pelda Sujono. Kepalanya terbelah. Ia tewas seketika. Belum puas atas tindakannya itu, pimpinan massa memerintahkan kepada setiap orang memukul tubuh Pelda Sujono yang sudah tewas itu. Setelah melakukan pembunuhan, massa PKI, BTI,dan PR segera melakukan penanaman liar kembali. Jenazah Pelda Sujono dibiarkan begitu saya, seperti tidak terjadi apa-apa. Peristiwa Bandar Betsy ini kemudian mencuat menjadi peristiwa 75. Angkatan Bersenjata, Jakarta, 14 Mei 1966 76. Duta Masyarakat, 26 Mei 1965 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 133 nasional. Menteri Panglima Angkatan Darat Lecen A. Yani, marah dan tersinggung terhadap pembunuhan prajurit TNI-AD itu. Peristiwa tersebut membangkitkan simpati seluruh masyarakat. Beberapa harian di ibukota membuka dompet sumbangsih untuk keluarga Pelda Sujono. Men/Pangad menaikkan pangkat Sujono secara anumerta dua tingkat menjadi Letnan Dua (Letda) Anumerta.” Sebaliknya PKI yang didukung dengan kampanye pers, menyatakan massanya tidak bersalah. Bahkan PKI telah menghebohkan peristiwa tersebut dengan merekayasa fakta-fakta, seperti dalihnya “menghalangi penggarapan tanah oleh rakyat”. Padahal yang diserobot dan ditanami pohon pisang justru tanah perkebunan negara, yang waktu itu sudah siap ditraktor untuk penanaman bibit karet. Di samping itu BTI pun mengeluarkan pernyataan bahwa kejadian di perkebunan Bandar Betsy akibat politik adu domba administratur kebun Bandar Betsy, S.H. Subekti, antara ABRI dengan kaum tani (BTI dan PR).” Sebagai tindak lanjutnya, PKI menyiapkan tim pembela dari Jakarta untuk mereka yang dituduh terlibat. Tim pembela ini dipimpin oleh Prof. Dr. Suprapto SH, seorang pengacara di Jakarta dan tokoh PKI. Sementara itu Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang bersidang di bulan Mei 1965, mengadili 23 terdakwa yang terlibat dalam peristiwa Bandar Betsy. Meskipun memperoleh tekanan-tekanan dari PKI, pengadilan berhasil meletakkan persoalan secara benar dengan memvonis terdakwa antara 5 sampai dengan 15 tahun penjara. Beberapa waktu kemudian Asli alias Sukimin, ketua anak Cabang BTI Serbelawan sebagai otak dari peristiwa tersebut dapat ditangkap dan selanjutnya diadili oleh Pengadilan Subversi di Pematang Siantar. Ia mengakui telah mengerahkan massa BTI di perkebunan PPN Karet IV Bandar Betsy untuk membunuh Pelda Sujono, yang waktu itu bertugas menjaga keamanan di perkebunan tersebut.. Asli (40 tahun) dijatuhi hukuman mati sesuai dengan tuntutan Jaksa.” 77. Gelora Indonesia, 31 Mei 1965 78. Api Pancasila, 31 Juli 1966 134 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Sejumlah aksi-aksi revolusioner yang merupakan test-case terhadap lawan-Iawan politiknya oleh massa PKI sejak akhir 1964 sampai bulan Mei 1965, dinilai belum cukup oleh D.N. Aidit. Dalam laporan politik yang berjudul “Perhebat Ofensif Revoluioner di segala bidang” kepada Sidang Pleno IV CC PKI di Jakarta tanggal 11 Mei 1965, Aidit mengatakan bahwa, meluasnya aksi-aksi kaum tani melawan sisa-sisa feodalisme di desa-desa telah memperkuat anti imperialisme. Tujuh setan desa adalah “sungut imperialisme” di desadesa. Tidak mungkin seluruh bangsa akan kuat melawan imperialisme apabila di desa-desa negeri kita belum bangkit perjuangan revolusioner kaum tani.” Pengacauan dan kekacauan di desa-desa telah direncanakan secara matang. PKI berharap memperoleh masukan dari hasil kontradiksi dalam masyarakat. Meluas dan meningkatnya kontradiksi di antara kaum tani, telah langsung mempengaruhi dan menggoncangkan politik di kota-kota sampai pada perkembangan politik di ibukota. Dengan demikian, PKI akan dapat dengan mudah melancarkan pukulan yang menentukan dalam rangka merebut kekuasaan ke tangan mereka. Rapat umum di Semarang yang dihadiri sekitar 25.000 massa pemuda, pelajar dan mahasiswa anggota Front Pemuda Semarang. Rapat menuntut pembubaran Persatuan Buruh Kereta Api (PBKA) yang independen, pimpinan Ny. Emma Puradirejo yang dianggap PKI menyaingi Serikat Buruh Kereta Api (SBKA)/SOBSI dan perpanjangan dari Partai Sosialis Indonesia (PSI) dinilai sebagai sosialis kanan, HMI dan antek-antek BPS lainnya. Selain itu mereka mengusulkan agar kaum kabir/pencoleng ekonomi ditembak mati di depan umum. Juga dituntut Nasakomisasi segala bidang, naikkan produksi dan laksanakan dengan konsekuen UUPA/UUPBH, persenjatai buruh dan tani. Rapat umum ini diselenggarakan oleh Pemuda Rakyat, dihadiri oleh 9 organisasi massa antara lain IPPI, 79. Resolusi Sidang Pleno ke-IV CC PKI “Tentang Laporan Politik”, Jakarta, 13 Mei 1965 80. Harian Rakyat,28 September 1965 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 135 CGMI, Perhimi,PPI, dan Pemuda Indonesia.” Aksi sepihak lainnya yang dilakukan PKI, ialah aksi penyerbuan Gubernuran Surabaya pada tanggal 27 September 1965. Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang mengatasnamakan Gabungan Organisasi Wanita Surabaya (GOWS) dipimpin Ny. Murachman (istri Walikota Surabaya) meminta kesediaan Gubernur Jawa Timur menerima delegasi wanita untuk menyampaikan resolusi minta penurunan harga. Delegasi GOWS dijadwalkan diterima tanggal 27 September 1965. Akan tetapi, pada tanggal 27 September tersebut ternyata yang datang bukan ibu-ibu GOWS melainkan massa yang memakai seragam hitam-hitam dengan simbul PKI di punggungnya. Massa yang datang itu memang orang-orang PKI, Pemuda Rakyat, CGMI diikuti oleh ibu-ibu dari GOWS. Sambil membeberkan spanduk “Turunkan harga 9 bahan pokok”, “Ganyang Kabir”, “Ganyang Setan Kota”, dan “Ganyang Setan Desa”, mereka masuk halaman gedung gubernuran. Mereka menyerbu masuk ke gedung gubernuran tidak melalui pintu tapi meloncat lewat jendela sambil memecahkan kaca-kaca jendela. Pot-pot bunga dihancurkan, meja dan kursi dirusak. Melihat situasi yang kacau itu, gubernur disembunyikan oleh ajudannya, Kapten Sugianto dan Bintoro, di ruang kerja gubernur. Gerombolan PKI yang berusaha menangkap Gubernur, terus mencari-cari di mana disembunyikan. Sementara itu, di luar gedung Gubernuran massa PKI semakin brutal. Mereka dapat bertindak leluasa sebab pada hari itu sebagian besar kesatuan ABRI yang berada di Surabaya sedang mengadakan latihan di luar kota. Untuk mengatasi situasi tersebut, gubernur melalui ajudannya meminta dikirimi pasukan. Setelah satu kompi pasukan bantuan bersama dua kendaraan lapis baja datang, keadaan dapat dikuasai. Massa PKI berhasil dibubarkan dan usaha untuk menangkap gubernur dapat digagalkan. 81. Berita Yudha, 29 September 1965 136 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Dalam usaha untuk lebih mengintensifkan tuntutannya mengenai pengganyangan setan desa dan setan kota, mereka mendatangi pejabat-pejabat negara untuk menyampaikan resolusi. Pada tanggal 29 September 1965 delegasi buruh PKI menemui Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Men/Pangak) dan Menteri Kejaksaan Agung untuk menyerahkan resolusi. Resolusi itu menuntut agar setan desa dan setan kota serta pencoleng, koruptor kekayaan negara diadili. Bahkan kalau perlu ditembak mati di hadapan umum, karena mereka itu sangat merugikan rakyat, dan membahayakan revolusi.” 7. Gerakan Turun ke Bawah (TURBA) tokoh-tokoh PKI Gerakan Turun ke Bawah (Turba), artinya adalah bersatu dengan rakyat, satu pandangannya, satu sikapnya, satu denyut nadi, dan denyut jantungnya.” Wakil Sekjen PB. FN. Anwar Sanusi dalam konferensi pers menyatakan bahwa Turba adalah suatu metode kerja yang merupakan aspek kepemimpinan Indonesia untuk mengenal situasi, aspek yang obyektif.” Pengertian Turba yang lain, menurut Anwar Sanusi adalah mengintegrasikan diri dengan massa rakyat secara terorganisasi, langsung terjun di tengah-tengah rakyat dengan mengadakan penyelidikan dan penelitian baik secara vertikal maupun horizontal, dan melaksanakan prinsip perpaduan teori dan praktek untuk dapat menyusun konsepsi-konsepsi yang revolusioner, sesuai dengan kepentingan rakyat, dan untuk membantu gerakan revolusioner rakyat di segala bidang. Anwar Sanusi selanjutnya menyatakan bahwa Turba yang mengubah watak dan cara hidup para petugas dan terutama para pemimpin bertujuan untuk meningkatkan daya juang dan seluruh aparat Front Nasional dan alat-alat revolusi lainnya. Syarat bagi petugas Turba adalah memiliki pengertian, meresapi,dan 82. Majalah PERSEPSI, Edisi Khusus, Desember 1989, hal. 173 83. Suluh Indonesia, 4 Agustus 1965 84. Keterangan DN. Aidit pada pandangan peserta-peserta KSSR pada tanggal 1 September 1964 yang dimuat dalam Harian Rakyat Minggu, 7 Februari 1965 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 137 mempraktekkan “Lima Azimat” Revolusi Indonesia ajaran Bung Karno (Pancasila, Nasakom, Manipol, Trisakti Tavip, Berdikan). Menurut D.N. Aidit, Turba bukan hanya ke desa saya, dan bukanlah pekerjaan musiman, tetapi sesuatu yang harus kita lakukan terus menerus.” Pemimpin-pemimpin PKI di antaranya D.N. Aidit, Njoto, MH. Lukman, Sudisman telah mengadakan gerakan turun ke bawah (Turba) sekitar tahun 1964/1965, yang dilaksanakan baik di ibu kota maupun ke daerah-daerah Jawa dan luar pulau Jawa. Dalam periode tahun 1964, Turba yang telah dilaksanakan antara lain: Sudisman, anggota Polit Biro CC PKI dalam penutupan Konferensi PKI Pasar Rebo, Jakarta menyampaikan hasil-hasil sidang Pleno II CC PKI, menyatakan antara lain: “Mari kita ganyang imperialisme Inggris. Dengan semangat banteng, kita harus berani menundukkan kekurangajaran Inggris”. Njoto, Wakil Ketua II CC PKI, dalam sidang Pelno VIII Comite Daerah Besar PKI Sumatera Utara di Medan pada tanggal 8 Februari 1964, juga memberikan pengarahannya. Inti pokok pidato Njoto di Medan adalah: “dengan berpedoman kepada keputusankeputusan sidang Pleno Il CC PKI, maka semua kader, aktivis, dan anggota PKI harus menggembleng diri, siap siaga secara politik dan ideologi untuk tugas-tugas yang besar dan mulia. Tugas menyelesaikan tuntutan Revolusi Agustus yaitu Revolusi Nasional Demokratis, sampai ke akar-akarnya. Siap siaga secara politik dan ideologi bukan hanya untuk menempuh udara yang cerah ceria tetapi juga hujan lebat dan badai taufan”. D.N. Aidit, Ketua CC PKI/Menko/Wakil Ketua MPRS telah memberikan ceramah pada latihan Kemiliteran Pegawai Sipil Departemen Luar Nageri tanggal 11 Februari 1964. Judul 85. Harian Rakyat, 10 Februari 1964 86. Harian Rakyat, 2 Juni 1964 87. Harian Rakyat, 23 Maret 1964 138 | Komunisme di Indonesia - JILID IV ceramahnya “Marxisme - Leninisme dan Pengindonesiaannya”. Aidit menegaskan Marxisme - Leninisme bukan dogma tetapi pedoman untuk bertindak. Selanjutnya pada tanggal 17 Maret 1964, D.N. Aidit memberikan ceramah di Seskoau. Ia mengatakan bahwa partainya (PKI) hanya membenarkan pengganyangan “Malaysia” secara revolusioner, dan menolak cara-cara yang reformis ataupun avonturis. Ia menyambut hangat seruan Presiden Sukarno untuk mengadakan gerakan sukarelawan mengganyang Malaysia.” Pada hari Minggu tanggal 31 Mei 1964, dalam rangka memperingati ulang tahun ke-44 PKI, di alun-alun Tegal Jawa Tengah berlangsung rapat umum PKI yang dikunjungi oleh + 50.000 pengunjung. Dalam rapat tersebut, D.N.Aidit berpidato antara lain sebagai berikut: Tentang Pancasila, PKI mengutuk siapa saya yang menggunakan Pancasila untuk memecah belah kekuatan revolusioner dan memecah belah Nasakom. Pancasila tidak terpisahkan dari gagasan Bung Karno tentang Nasakom, yang dicetuskan dalam tahun 1926, dan dimuat dalam tulisan Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme. Setuju Pancasila harus setuju Nasakom dan setuju Nasakom, harus setuju Pancasila. Inilah ketegasan sikap PKI. 1) Mereka yang anti komunis sekarang adalah calon-calon anti Republik Indonesia dan anti Sukarno. 2) Hidup Dwi Tunggal PKI dan TNI, dan untuk tertib Sipil bantu Polisi." Peringatan ulang tahun ke-44 PKI di Makassar pada tanggal 24 Mei yang dilangsungkan di gedung olahraga Mattoangin Makasar, dikunjungi oleh 7000 kaum buruh, tani, wanita, pemuda, pelajar, mahasiswa, pekerja kebudayaan, dan massa PKI. Dalam peringatan 88. Harian Rakyat, 2 Juni 1964 89. Harian Rakyat, 4 Juni 1964 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 139 itu, hadir Sunjono utusan CC PKI, Aminudin Muchlis Sekretaris 1 Comite PKI Sulsel, M. Saleh Lawa dari PDFN Sulselra, yang mewakili golongan agama (PSII) serta Residen Malajong mewakili gubernur. Sunjono mengemukakan sejarah PKI sejak lahirnya. Menurut Sunjono tugas PKI saat itu, bersama kekuatan segenap rakyat, ialah harus maju ke depan menanggulangi segala kesulitan. Aksi-aksi sepihak yang berlangsung di daerah-daerah adalah adil. Aksi-Aksi sepihak kaum tani muncul karena pelaksanaan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) dan UUPBH (Undang-Undang Pokok Bagi Hasil) tidak jalan.” Pada tangga! 10 Juni 1964, Ketua CC PKI D.N.Aidit memberikan ceramah pada Sidang Pleno III Dewan Nasional Pemuda Rakyat di Jakarta. Dalam pidatonya, D.N. Aidit mengemukakan hal-hal sebagai berikut: “Anggota-anggota Pemuda Rakyat adalah komunis-komunis muda. Segala yang berlaku untuk anggota PKI pada umumnya juga berlaku untuk anggota-anggota Pemuda Rakyat. Sekarang anggota-anggota PKI, terutama kader-kadernya sedang giat mengintensifkan pembajaan diri dan pendidikan diri. Jadi, anggota-anggota Pemuda Rakyat harus mengintensifkan pembajaan diri dan pendidikan diri. Kita harus mengintennsifkan pembajaan dan pendidikan diri, karena kita mau menjadi komunis-komunis yang baik, dan lebih baik lagi.” Apalagi Pemuda Rakyat adalah jantung hatinya PKI, jantung hati CC PKI, dan jantung hati saya pribadi.” Pada tanggal 14 Juni 1964 di Solo diadakan Kongres Badan Koordinasi Usaha-Usaha Nasional (BAKUNA). Dalam Kongres tersebut, D.N. Aidit memberikan sambutan yang antara lain menyatakan bahwa politik PKI mengenai kaum pengusaha nasional adalah sesuai dengan teori revolusi Indonesia yaitu keharusan dilaluinya dua tahap revolusi, yaitu tahap nasional 90. Harian Rakyat, 11. Juni 1964 91. Harian Rakyat, 15 Juni 1964 92. Warta Bhakti, 29 Juli 1964 140 | Komunisme di Indonesia - JILID IV demokratis anti imperialisme dan anti feodalisme, dan tahap sosialis. PKI selalu berusaha untuk mengajak dan mendorong supaya kaum pengusaha nasional mengambil bagian aktif di dalam perjuangan anti imperialisme bersama-sama rakyat pekerja.” Pada tanggal 28 Juli 1964 bertempat di Balai Prajurit Diponegoro Semarang, Menko/Wakil Ketua MPRS/Ketua CC PKI D.N. Aidit dalam kuliah umum di depan mahasiswa Akademi Ilmu Politik “Bachtaruddin” menyampaikan pokok-pokok kesimpulan dari gerakan riset agraria di P. Jawa. la menyampaikan bahwa mereka yang tidak pernah riset, tidak berhak berbicara. 2 Perlu diketahui, PKI pernah riset tentang keadaan kaum tani dan gerakan tani di pulau Jawa yang diselenggarakan bulan Februari sampai dengan Mei 1964. Petugas riset terdiri atas para pemimpin organisasi massa PKI, mahasiswa dan pelajar, aktivis-aktivis gerakan tani, buruh, dan wanita. Dalam pelaksanaannya, riset tersebut dipimpin langsung oleh Aidit. Riset di Jawa Barat dilaksanakan oleh kira-kira 40 orang petugas pada bulan Februari sampai dengan Maret 1964, langsung dipimpin Aidit. Desa yang diriset adalah desa Rancah (Ciamis), Haur geulis (Indramayu), Bojong Picung (Cianjur), Sagala werang (Subang), Rengasdengklok (Krawang), Sagaranten (Sukabumi), Cipeundeuy dan Ciwidey (Bandung), Serpong (Tangerang), Lemah Abang (Cirebon), Warung Gunung (Lebak), Cimanggis (Bogor), Kandang Haur (Indramayu), Cisompet (Garut), Yati Tujuh (Majalengka), Wanaraja (Garut), Padaherang (Ciamis), Nagrak (Sukabumi), Labuhan(Pandeglang), Karang Nunggal (Tasikmalaya), Ciomas, Cijeruk (Bogor), dan Cimalaka (Sumedang). Dari semua laporan petugas riset, disimpulkan bahwa gerakan kaum tani di Jawa Barat sedang pasang (memuncak) dalam rangka pelaksanaan UUPA dan UUPBH. Di Jawa Barat dijumpai kegiatan mengganyang “7 setan desa”, yaitu tuan tanah jahat, lintah darat, tengkulak jahat, tukang ijon, kapitalis birokrat, penguasa jahat, 93. Harian Rakyat, 31 Maret 1964 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 141 bandit-bandit desa.” Riset di daerah Jawa Tengah dilakukan tanggal 11 April - 30 Mei 1964. Sasaran riset adalah keadaan kaum tani, gerakan tani dan keadan seni dan sastra di kalangan kaum tani terutama dalam hubungannya dengan gerakan kaum tani. Desa di Jawa Tengah yang diriset ialah Banjarharjo (Brebes), Wiradesa dan Kedungwuni (Pekalongan), Weleri dan Singorojo (Kendal), Demak (Demak), Jekula dan Undaan (Kudus), Pecangaan (Jepara), Winong dan Batangan (Pati), Kaliori dan Sarang (Rembang), Kedungtuban (Blora), Gundih (Purwodadi), Bringin (Semarang), Cepogo (Boyolali), Kartasura dan Mojolaban (Sukaharjo), Pracimantoro (Wonogiri), Plajen (Gunung Kidul), Galur (Kulonprogo), Petonahan (Kebumen), Cimanggu (Cilacap), Pekuncen,Sumbang (Purwokerto), Karangmoncol (Purbalingga), Muntilan (Magelang), Kepil (Wonosobo), dan Masaran (Sragen).” Di Jawa Timur gerakan riset tersebut dilakukan tanggal 11 Aprii — 22 Mei 1964. Sasarannya adalah 74 kecamatan daerah pertanian dari 30 kabupaten. Dikerahkan 134 petugas riset dan 1500 petugas dikecamatan-kecamatan dan desa-desa. Riset tidak hanya menyangkut keadaan kaum tani dan gerakan tani, tetapi juga keadaan kaum miskin di kota, keadaan sastra dan seni rakyat. Kecamatan yang diriset adalah: Kanor dan Ngraho (kabupaten Bojonegoro), Brondong dan Leran (Lamongan), Palang dan Plumpang (Tuban), Wungu dan Caruban (Madiun), Geneng, Karangjati, Kedunggalar (Ngawi), Sambit, Badegan (Ponorogo), Karangmojo dan Plaosan (Magetan), Pacitan dan Punting (Pacitan), Pakel, Campurdarat (Tulungagung), Trenggalek, Wates, Grogol (Kediri), Wlingi, Gandusari, Ponggok (Blitar), Patianrawa, Gonclang (Nganjuk), Batu, Singosari (Malang), Bangil, Puspo (Pasuruan), Dringu, Sukopuro (Probolinggo), Canclipuro, Jatiroto (Lumajang), Genteng (Banyuwangi), Ambulu, Puger, Tanggul (Jernber), 94. Harian Rakyat, 5 Juni 1964 95. Harian Rakyat, 3 Juni 1964 142 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Panarukan dan Kapangan (Situbondo), Tlogosari dan Sukosari (Bondowoso), Dasuk, Gapuro (Sumenep), Sampang (Sampang), Bangkalan dan Secang (Bangkalan), Waru dan Pademasren (Pamekasan), Gedongan, Jabon, Krian (Sidoarjo), Trowulan, Gade (Mojokerto), Bareng dan Tembalang (Jombang), Bawean, Gresik dan Tandes (Surabaya), Tambaksari, Wonokromo (Surabaya Kota), Klojen dan Kedungkandang (Malang kota).” Kesimpulan riset di Jawa Tirnur ialah antara lain pelaksanaan metode “3 Sama” (sama kerja, sama makan, sama tidur dengan petani), tidak hanya telah membentuk dan memperkuat watak Presiden Sukarno bersama D.N. Aidit pada peringatan HUT PKI ke-45 tanggal 23 Mei 1965 (Repro: buku Kopkamtib) komunis tetapi ia juga adalah metode ilmiah, metode Marxis dalam melakukan riset agraria dan gerakan tani.” Dengan metode “3 sama” itu, buruh tani dan tani miskin akan membuka segala isi hatinya kepada petugas-petugas riset sehingga para petugas bisa 96. Harian Rakyat, 3 Juni 1964 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 143 mendapatkan fakta-fakta tentang persoalan kaum tani. Menurut PKI, di Jawa Timur juga terdapat “7 setan desa”. Selain itu juga disimpulkan bahwa semangat perjuangan kaum tani dan nelayan Jawa Timur melawan penghisapan-penghisapan sangat tinggi, misalnya pada buruh dan nelayan di Banyuwangi, Kediri, Ngawi, Magetan dan lain-lain. Tentang kaum miskin kota, harus segera diorganisasi untuk membantu meringankan beban mereka. Dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek MPRS, pada bulan September 1964, D.N. Aidit ikut serta menghadiri Rapat dinas Kepala-kepala Jawatan dan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur (NIT) di Waingapu. Dalam rapat itu, ia mengatakan antara lain bahwa “Revolusi” bukan tata buku yang memperhitungkan sekian uang masuk, sekian uang yang keluar dan kalau defisit berarti bangkrut. Jika kita hanya melihat angkaangka pemasukan dan pengeluaran negara, maka Republik kita sudah lama bangkrut. Tetapi Republik tidak bangkrut. Malahan kita mau jadi salah satu mercusuar dalam perjuangan revolusioner umat manusia.” Dalam periode tahun 1965, PKI menyelenggarakan serangkaian kunjungan tokoh-tokoh ke daerah-daerah. Dalam bulan Januari 1965, Wakil Ketua II CC PKI Njoto mengadakan kunjungan ke Lumajang. Di halaman kabupaten Lumajang yang dihadiri oleh lebih kurang 5000 massa rakyat, Njoto menegaskan konfrontasi dengan Malaysia maupun terhadap tuan tanah harus dilakukan dengan berani. Dia mengupas juga soal ekonomi yang menekankan mutlaknya kesetiaan kepada Dekon itu dengan semboyan “Berani, berani, sekali lagi berani”. Selain ke Lumajang, Njoto menghadiri pula rapat raksasa PKI di stadion Tambaksari Surabaya pada tanggal 31 Januari 1965, yang dihadiri oleh lebih kurang 200.000 orang. Dalam pidatonya ia menyatakan ganyang kaum kabir, ganyang setan- 97. Warta Bhakti, 21 September 1964 98. Harian Rakyat, 1 Februari 1965 144 | Komunisme di Indonesia - JILID IV setan desa dan landreform sebagai bagian mutlak revolusi. Di Probolinggo dan Pasuruan, ia juga berpidato dalam tema yang sama. Pada tanggal 31 Januari 1965 di alun-alun Solo, M.H. Lukman, Wakil Ketua CC PKI berpidato di depan 750.000 massa PKI. Dalam bahasa Jawa ia menyatakan antara lain: Ketua CC PKI D.N. Aidit berpidato HUT-45 PKI tanggal 23 Mei 1965 (Repro: buku Kopkamtib) - Mendukung deklarasi Bogor - Mendukung deklarasi Indonesia ke luar dari PBB. - Mendukung Musyawarah partai-partai Pengikut Front Nasional supaya sokoguru-sokoguru revolusi (buruh dan tani) dipersenjatai. UUPA (UU Pokok Agraria) dan UUPBH (UU Pokok Bagi Hasil) segera dilaksanakan. - Dinasti ekonomi supaya dibersihkan dari anasir-anasir bekas partai terlarang, Manikebu, BPS, Murba. 99. Harian Rakyat, Februari 1965 100. Harian Rakyat, 27 Februari 1965 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 145 - Segera dibentuk kabinet Gotong Royong berporos Nasakom.? Dalam bulan Februari 1965, MH. Lukman dalam kunjungannya Show of Force PKI di Stadion Utama Senayan tanggal 23 Mei 1965 (Repro: buku Kopkamtib) ke Purwokerto menegaskan bahwa untuk melenyapkan dinasti ekonomi jalannya satu yaitu menggalang persatuan nasional revolusioner berporos Nasakom. Di Medan, diselenggarakan pula rapat umum PKI yang berlangsung tanggal 26 Februari 1965. Rapat umum PKI itu dihadiri WPM Dr. Subandrio, Menteri/Sekjen FN Sudibyo, dan Menteri Negara/Ketua II CC PKI Njoto.'” Njoto menyerukan kepada seluruh kaum komunis di Medan untuk terus memperkuat persatuan nasional. PKI milik revolusi Indonesia, kepribadian kita kepribadian Nasakom. 101. Bintang Timur, 6 April 1965 146 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Pada bulan April 1965, Ketua CC PKI DN. Aidit memberikan serangkaian kuliah umum, antara lain di Sekolah Pertanian “Egom” di Cisarua Bogar pada tanggal 3 April 1965. Dalam kuliah umum ini, ia menegaskan bahwa: Semangat revolusioner untuk mengganyang setan-setan desa harus terus ditingkatkan, dengan jalan lebih banyak melakukan kerjasama dalam bidang pertanian supaya lebih mengenal kejahatan tuan tanah yang menindas kaum tani. Karena kita bertanggung jawab terhadap pelaksanaan politik “berdiri di atas kaki sendiri dalam ekonomi”, kita juga harus meningkatkan semangat mempertinggi produksi bersamaan dengan semangat revolusioner mengganyang setan-setan desa.” Ceramah D.N. Aidit pada tanggal 6 April 1965 di Akademi Ilmu Sosial “Ali Archam” menekankan agar para siswa memahami situasi revolusioner dewasa ini sebaik-baiknya.'”? Itulah gerakan turba yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin PKI dalam tahun 1964/1965. Kesemuanya itu bertujuan untuk memanaskan situasi dalam masyarakat menjelang peristiwa G.30.S/PKI. 102. Bintang Timur, 9 April 1965 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 147 BAB IV LAWAN OFENSIF REVOLUSIONER PKI 1. DiBidang Budaya Ofensif PKI di bidang budaya, yang dimotori oleh Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) mendapatkan dukungan moril dari pidato-pidato Presiden yang bernada anti budaya Barat (Nekolim). Sebagai contoh ofensif budaya PKI terhadap TNI ialah apa yang ditulis seniman Sobron Aidit. Ia dalam noveletnya berjudul “Kisah Pak Kapten”, menggambarkan seorang Kapten yang suka berfoya-foya di hotel yang mewah, gandrung dengan musik-musik barat, dan suka menganggu ketentraman orang lain. Kendatipun demikian, Sang Kapten akhirnya sadar akan cara hidupnya yang keliru, lalu berusaha menjadi seorang Manipolis yang baik. Ilustrasi Sobron Aidit adalah salah satu ofensif budaya PKI. Dalam menghadapi ofensif budaya PKI, strategi TNI-AD adalah konfrontasi tidak langsung. TNI-AD menyadari sepenuhnya, bahwa konsep “politik adalah panglima”nya, bahwa kegiatan cipta di bidang seni, sastra, falsafah harus tunduk pada petunjuk-petunjuk, ketentuan-ketentuan dan larangan-larangan partai. Setiap sesuatu aktivitas yang tidak sesuai dengan garis-garis partai, harus dilarang dan ditumpas.! Kondisi ini telah menggejala di masyarakat. Pada tanggal 19 Oktober 1963 para seniman dan cendekiawan Pancasilais di bawah pimpinan H.B. Yasin, Wiratmo Sukito, dan Trisno Sumarjo menyatakan Manifes Kebudayaan yang dicetuskan pada tanggal 17 Agustus 1963. Meliputi tiga bab, yaitu pertama Pancasila sebagai falsafah kebudayaan, bab kedua Kepribadian dan Kebudayaan Nasional, dan bab ketiga Politik dan Estetika. Manifes itu sendiri tidak mendapat reaksi keras dari Lekra. Setelah 6 bulan 1. Nugroho Notosusanto, Bidang Sosial Budaya Da/am Rangka Ketahanan Nasional, Departemen Pertahanan Keamanan, Lembaga Sejarah Hankam, Jakarta, 1960, hal. 12 Komunisme di Indonesia - #LIDIV | 149 kemudian, kelompok Manifes merencanakan akan menyelenggarakan Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia (KKPI). Bagi PKI pengelompokan yang terorganisasi dinilai sebagai bahaya. Oleh karena para sastrawan yang menyiapkan KKPI ini tidak buta politik, maka mereka menyiapkan pengamanan. Akhirnya terselenggaralah Konferensi Karyawan Pengarang Seluruh Indonesia (KKPSI), yang didukung oleh TNI-AD. Konferensi ini diselenggarakan pada tanggal 1-7 Maret 1964 di gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jalan Veteran Jakarta, yang dihadiri oleh sastrawan perorangan maupun organisasi budayawan seluruh Indonesia, antara lain Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN), Organisasi Pengarang Indonesia (OPI), Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI), Badan Musyawarah Kebudayaan Islam (BMKI), Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi), Lembaga Kebudayaan Kristen Indonesia (Leskrindo). Konferensi ini merupakan wadah para sastrawan yang anti komunis. Susunan Presidium dari KKPI terdiri atas: Ketua Umum: Brigjen Dr. Sujono Usmar Ismail (Lesbumi) Wakil Ketua: Gajus Siagian: Nugroho Notosusanto : Andi Amir Basso. KKPI mendapat dukungan dari Menko Hankam/Kasab Jenderal A.H. Nasution. Dalam kata sambutannya pada pembukaan KKPI di gedung Lembaga Administrasi Negara. Jenderal Nasution menyatakan bahwa perjuangan yang sedang dilaksanakan memerlukan mobilisasi total dari pemerintah, sipil, militer, ekonomi, dan budaya, sehingga fungsi pengarang dalam perjuangan juga penting, karena para pengarang dapat langsung mempengaruhi jiwa masyarakat melalui hasil-hasil karyanya yang baik. Brigjen Dr. Sujono, Asisten VI Men/Pangad, dalam makalahnya yang berjudul “Faktor Militer sebagai Kebudayaan Nasional dalam rangka Strategi Kepengarangan Revolusi Indonesia”, antara lain mengatakan: “setiap pengarang Indonesia harus tetap mengamankan negara Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan UUD 1945 serta 150 | Komunisme di Indonesia - JILID IV pembukaannya”. Ia mengajak semua unsur kekuatan revolusi guna turut membina kebudayaan nasional. Sujono berpendapat ada tiga unsur kekuatan yang membina ketahanan nasional, yaitu budaya, ekonomi dan ketahanan militer.” Pendukung KKPI yang lain, Menteri Agama Syaifuddin Zuhri menyatakan KKPI adalah suatu peristiwa nasional. Dukungan untuk mengadakan KKPI juga datang dari musyawarah antar DPP Karyawan Pancasila (KPI). Organisasi ini dengan terang-terangan mengeluarkan pernyataan mendukung Manifes Kebudayaan dan KKPI. Terlaksananya KKPI ini berkat peran serta organisasi-organisasi massa Pancasilais dan dukungan dana maupun pemikiran dari TNI-AD, Menko Hankam/Kasab Jenderal A.H. Nasution dalam ceramahnya berjudul “Peranan Kebudayaan Dalam Pengamanan Ideologi dan Haluan Negara”, antara lain menekankan bahwa, “kebudayaan harus mencerminkan jiwa dan watak nasional dan bersumber kepada Ampera”. Lebih Ianjut Nasution mengatakan, “kebudayaan harus bersumber pula pada amanat keluhuran budi nenek moyang kita, dan harus pula mencerminkan duka derita rakyat kita sewaktu mengalami kekalahan dan kegagalan dalam perjuangannya, serta mencerminkan sukaria sewaktu mengalami kemajuan dan kemenangan”. TNI-AD secara efisien dan efektif menggunakan momentum yang terjadi dalam KKPI ini sebagai alat untuk membendung ofensif budaya PKI. Polemik yang hebat terjadi antara korankoran yang anti dan pro KKPI. Surat kabar Merdeka misalnya, secara gencar menyerang setiap aktivitas yang melakukan distorsi dan manipulasi terhadap setiap ajaran PBR Pangti ABRI/PYM Presiden Sukarno. KKPI yang memperoleh dukungan moril dari TNI-AD, melalui beberapa massa pendukungnya menyampaikan pemahaman pengertian yang tepat terhadap masyarakat mengenai 2. Berita Indonesia, 6 Maret 1969 3. Berita Indonesia, 12 Maret 1964 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 151 Manipol, Pancasila dan UUD 1945. Kelompok KKPI menyatakan keterlibatan PKI di dalam mendukung sila pertama dari Pancasila, hanyalah sebagai suatu taktik PKI. Adalah mustahil PKI yang atheis bisa mengakui Tuhan Yang Maha Esa dalam ideologinya. Kerancuan logika rakyat sebagai akibat dari ulah PKI diluruskan kembali oleh KKPI. Aktivitas KKPI merupakan kontra ofensif terhadap PKI, merupakan ancaman yang serius bagi PKI. Dalam situasi yang terjepit, maka PKI lalu menggunakan kharisma Presiden Sukarno untuk mendepak lawan-lawan politiknya. Akibatnya media massa yang dinilai tidak Manipolis dibredel. Dengan diadakan KKPI ini, maka pengarang-pengarang muda non komunis dapat tampil kreatif dalam menyalurkan bakatnya. Lahirnya pengarangpengarang muda yang non komunis, diharapkan dapat menjadi halangan bagi PKI yang sedang meningkatkan segala kegiatannya, termasuk dalam bidang budaya." Kontra ofensif terhadap PKI dan Lekra dipelopori oleh Lesbumi (lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia) dan HSBI (Himpunan Seni Budaya Islam) dengan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Pembangunan Moral dan Seni Islam, pada tanggal 10 Desember 1963. Drs. H. Asrul Sani Ketua Lesbumi pada kesempatan tersebut menyatakan bahwa “para seniman Islam adalah merupakan orang-orang yang berdiri paling depan dalam menghadapi pengaruh-pengaruh dari luar, khususnya yang menyelekyelekan agama Islam. Lesbumi bersama-sarna dengan seniman dan budayawan memelopori panggilan Islam, demi tegaknya Islam di Indonesia”. Lesbumi merasakan bahwa ofensif budaya Lekra dan PKI sangat menghina umat Islam, seperti dipentaskannya dramadrama anti Islam, antara lain di Pekalongan. Salah satu keputusan dari KKPI adalah tetap dipertahankannya Pancasila dan agama. Dijelaskan bahwa agama adalah unsur pokok dalam nation dan character building. Pernyataan ini merupakan jawaban yang berani terhadap aksi-aksi PKI yang sering menghina agama. KKPI juga 4. H. Rosihan Anwar, Sebelum Prahara, Pergolakan Politik Indonesia 1961 1965, Sinar Harapan, Jakarta, 1981, hal. 408 - 410 152 | Komunisme di Indonesia - JILID IV menunjukkan bahwa sila pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa mendapat tempat yang mulia. Mengingat beberapa keputusan yang diambil itu, maka jelaslah bahwa KKPI adalah suatu wadah solidaritas golongan-golongan yang anti komunis/PKI. Keberadaan KKPI ini masih harus diuji keutuhan dan kekuatannya, walaupun mendapat dukungan dari Angkatan Darat baik secara moral maupun material. KKPI juga menghasilkan organisasi Persatuan Karyawan Pengarang Indonesia (PKPI). Oleh karena Manifes KKPI, maka organisasi PKPI dianggap berbahaya, sehingga diserang habis-habisan oleh Lekra, PKI dan organisasi satelitnya. Berdasarkan alasan-alasan yang tidak jelas, pada tanggal 8 Mei 1964 pemerintah melarang Manifes Kebudayaan. Pernyataan tersebut secara lengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Sebab-sebab larangan itu ialah karena Manifes Politik Republik Indonesia sebagai pancaran Pancasila telah menjadi Garis Besar Haluan Negara dan tidak mungkin didampingi dengan Manifesto lain, apalagi kalau Manifesto lain itu menunjukkan sikap raguragu terhadap revolusi dan memberi kesan berdiri di sampingnya, padahal demi suksesnya revolusi maka segala usaha kita, juga dalam lapangan kebudayaan, harus kita jalankan diatas rel revolusi menurut petunjuk-petunjuk Manipol dan bahan indoktrinasi lainnya”. Gerakan aksi memboikot film asing barat (Amerika, Inggris) yang dilakukan oleh PKI juga ditentang oleh SOKSI. Dalam harian Karyawan, SOKSI menyatakan meragukan manfaat boikot film AS: “Aksi.pemboikotan film AS akan merugikan perkembangan film Indonesia yang sedang mengembangkan sayapnya dalam rangka memperoleh kemajuan dan mempertinggi mutu film nasional. Dengan diboikotnya film-film AS, maka yang beredar di Indonesia adalah film-film asing yang berasal dari Cina dan Rusia yang pada dasarnya film tersebut merupakan propaganda dari negara-negara yang bersangkutan”. 5. Yahaya Ismail, Op. Cit., hal. 103 6. Karyawan 27 Juni 1964 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 153 Aksi pemboikotan film AS juga mendapat kritik tantangan dari golongan masyarakat lain yang menyatakan bahwa film tidak untuk politik dan semata-mata film hanya sebagai hiburan. 2. DiBidang Pers Perkembangan politik dalam negeri tahun 1964 tidak hanya diwarnai kasus budaya yang menimbulkan polemik di lingkungan pers yaitu, Manifes Kebudayaan dan pemboikotan film Amerika, tetapi diramaikan pula oleh polemik tentang penyederhanaan partai dan masalah penyebaran ajaran Sukarno yaitu Sukarnoisme. Polemik tentang penyederhanaan partai politik dimulai pada 2 Juni 1964 oleh Harian Merdeka. Dalam satu tajuknya Harian Merdeka mendukung gagasan penyederhanaan partai-partai politik.” Tajuk ini disambut oleh Harian Berita Indonesia (BI). BI menyatakan pentingnya arti satu partai bagi kehidupan revolusi kita, karena sesuai dengan cita-cita Bung Karno, dan Pancasila yang mengidamidamkan persatuan bangsa. Dalam salah satu tajuk BI mengomentari pernyataan D.N. Aidit “bahwa membentuk satu partai berarti memasukkan rakyat revolusioner dalam satu kandang dengan kaum komprador dan kaum kapitalis birokrat kota, serta setansetan desa itu adalah satu teori yang bertentangan dengan dasar kegotong-royongan masyarakat Indonesia, bertentangan dengan Manipol-Usdek”. Dengan keterangan itu, kata BI, “rakyat menjadi tahu sekarang bagaimana isi benarnya dari PKI”. Sejak itu gagasan satu partai menjadi polemik melalui media massa. PKI dengan surat kabarnya Harian Rakyat, langsung melakukan serangan balas terhadap Merdeka dan Berita Indonesia. Dalam salah satu editorialnya, Harian Rakyat menuduh bahwa wajah Merdeka yang sesungguhnya kelihatan lagi. Wajah yang dalam istilah “partai phobi” pada hakekatnya anti partai-partai dan anti partai politik, maka harus diganyang. Sedang Berita Indonesia (BI) 7. Merdeka, 2 Juni 1964 8. Berita Indonesia, 2 -3 Juni 1964 154 | Komunisme di Indonesia - JILID IV dianggap tidak tahu apapun tentang ABC nya Manipol, dan tidak tahu dua tahap revolusi. PKI menuduh BI mau mempraktekkan komunisme universal dalam kehidupan politik. Siapa yang menduga bahwa Manikebuisme yang sudah dilarang Presiden menjelma kembali di dalam diri BI dan Merdeka.” Polemik tidak diteruskan. Dengan keluarnya Instruksi Presiden Sukarno No. 010/Inst/ 1964 yang melarang polemik tentang masalah kepartaian sekaligus melarang polemik sengketa tanah termasuk aksi sepihak, maka polemik masalah penyederhanaan partai bisa diredam tidak sampai menjadi masalah yang lebih luas lagi. Terlibatnya BI dalam polemik dikarenakan BI memuat artikel mengenai Sukarnoisme' yaitu seri tulisan Sayuti Melik (Yuti) yang berjudul “Belajar memahami Sukarnoisme”. Sayuti Melik menyatakan pentingnya menegakkan dan mengamalkan Sukarnoisme sebagai keseluruhan ajaran Sukarno. Seri tulisan Yuti pada kenyataannya. membuat pihak PKI gelisah, karena isi dari tulisan mengungkapkan tafsiran yang berbeda tentang gagasan pribadi Sukarno muda yang diungkapkan dalam tulisannya Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme. Menurut Sayuti Melik Nasasos berlainan dengan Nasakom. Nasakom di tafsirkan sebagai perwujudan dari gabungan semua kekuatan revolusioner, sedang Nasasos adalah susunan masyarakat yang dicitacitakan dalam Sukarnoisme. Adanya kesamaan sikap dan pandangan masyarakat tentang Sukarnoisme yang termuat dalam berbagai penerbitan pers dan wartawan yang menentang PKI, terbukalah jalan bagi peningkatan kerjasama. Mereka membentuk satu wadah (organisasi) yang diberi nama Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS).!! Pembentukan BPS pada tanggal 1 September 1964, menurut B.M. Diah, karena saat itu dirasa perlu mengadakan suatu gerakan untuk menjauhkan Sukarno 9. Harian Rakyat, 4 Juni 1964 10. Seri tulisan ini dimuat. dalam harian Berita Indonesia, dimulai sejak tanggal 8 Juni 1964 11. Tribuana Said, Mulyanto 0.5, Perlawanan Pers Indonesia BPS terhadap Gerakan PKI, Jakarta, 1983, hal 33 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 155 dari PKI, membantu kekuatan sosial politik dalam masyarakat yang mendukung Sukarno, agar Sukarno berpikir bahwa tidak hanya PKI yang menjadi pendukungnya. Isolasi PKI terhadap Sukarno harus diakhiri. Meskipun tujuan mendirikan BPS tidak terlihat secara jelas dalam membangkitkan perlawanan terhadap PKI, namun hanya polemik melalui pers, pengaruhnya terhadap pendapat umum sangat besar dan efektif. Masyarakat menjadi terbuka, bahwa selama itu Presiden Sukarno berada di dalam isolasi ideologi komunis. Tujuan BPS adalah untuk mengembangkan dan mempopulerkan tafsiran baru tentang Sukarnoisme. Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, maka: a. BPS menggalang kerjasama yang seerat-eratnya antara pers, radio dan televisi untuk menyebarkan dan mempopulerkan Sukarnoisme secara luas dan mendalam. b. Menjaga pelaksanaan Sukarrioisme dengan seksama, mencegah pembelokan atau usaha-usaha pengaburan ayaranayaran Bung Karno, Sukarnoisme. c. Berusaha mengumpulkan buku-buku ajaran Bung Karno sejak jaman perjuangan dalam penjajahan sampai jaman kemerdekaan untuk disebarkan dan dipahami seluruh masyarakat. d. Mempelajari secara mendalam dan menggali ajaran-ajaran itu serta mempopulerkan dan kemudian disampaikan kepada masyarakat melalui pers, radio, dan televisi. e. Mensuplai bahan-bahan Sukarnoisme kepada surat kabar, majalah,radio, dan televisi yang bergabung dalam badan tersebut f. Berusahamenyebarkan Sukarnoisme ke luar negeri agar Tebih dikenal dunia. g. Mengadakan kursus-kursus indoktrinasi mengenai 12. WartaBerita, 10 November 1964 156 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Sukarnoisme kepada para pemimpin surat kabar, majalah,dan lain-Iain.” Susunan pengurus BPS di Jakarta pada saat didirikan tanggal 1 September 1964, terdiri atas pimpinan tertinggi, pimpinan harian, dan biro-biro. Pimpinan tertinggi adalah Adam Malik, B.M. Diah, dan Sumantoro. Pimpinan Harian adalah: Ketua: Sumantoro (Berita Indonesia) Wakil Ketua I: Hiswara Dharmaputra (Merdeka) Wakil Ketua II: Yunus Lubis (Warta Berita) Sekretaris: Asnawi Idris (Merdeka) Bendahara: Drs. Sunaryo (Antara)." Anggota BPS dari pers pada awalnya berasal dari delapan surat kabar harian di Jakarta, beberapa majalah dan wartawanwartawan yaitu dari Berita Indonesia, Merdeka (termasuk Mingguan Merdeka), Warta Berita, Berita Republik, Indonesia Observer, Garuda, Revolusioner, Karyawan, Majalah Udayana, para wartawan kantor berita Antara dan wartawan dari RRI dan TVRI. Juga beberapa surat kabar dari luar daerah Jakarta ikut bergabung menjadi anggota. Surat-surat kabar tersebut memuat tulisan Yati mengenai Sukarnoisme. Adanya artikel di Harian Merdeka, ternyata membuat kalap lawan-lawannya terutama gerombolan pemuda PKI di bawah pimpinan Ireng Pattiwacl. Mereka mendatangi kantor Harian Merdeka, memprotes isi tajuk rencana Merdeka yang disiarkan pada tanggal 15 September 1964 dan memaksa kepada redaksi untuk mencabut serta meminta maaf kepada Front Pemuda atas dimuatnya artikel tersebut. Mereka mengancam apabila tuntutan tidak dilaksanakan, maka kantor Merdeka di Jln. Petojo Selatan (sekarang Jin. AM. Sangaji) akan diserbu. Pihak Merdeka menolak protes dan tuntutan dari gerombolan pemuda tersebut, karena pers Indonesia 13. Lihat Warta Berita, 9 November 1964 14. Bintang Timur, 17 September 1964 15. Berita Indonesia, 18 September 1964 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 157 dituntut bertanggung jawab mempertahankan kemerdekaan menyatakan pendapat yang dijamin oleh UUD 1945." Dengan adanya peristiwa tersebut di atas, maka media massa diramaikan kembali, antara pro dan kontra atas aksi-aksi yang dilakukan PKI. Harian Suluh Indonesia media massa PNI dalam ulasannya cenderung berpihak dan membenarkan tindakan gerombolan pemuda yang mengatas namakan Front Pemuda.' Sedang Warta Berita dan Revolusioner mengutuk tindakan yang dilakukan oleh Pattiwael cs, bahkan mengidentikkan dengan aksi sepihak. Peningkatan ofensif manipolis PKI, yang hampir mendominasi lembaga-lembaga negara dan masyarakat seperti OPR, PWI, Front Nasional, dan aksi-aksi. teror disadari bahayanya oleh tokoh-tokoh masyarakat Sumantoro, sebagai tokoh BPS, ia mengajak tokohtokoh pers dari beberapa daerah untuk melakukan kontra ofensif terhadap gerakan PKI Pada tanggal 26 September 1964, diadakan pertemuan segi tiga di kantor PWI Pusat Jakarta antara pengurus PWI Cabang Jakarta, pimpinan harian Merdeka dan Front Pemuda Jakarta. Pertemuan dilanjutkan di Cipayung, Bogor, pada tanggal 29 September 1964 yang dihadiri antara lain oleh Adam Malik, Sumantoro, Sayuti Melik. Dalam pertemuan ini dibahas langkahlangkah untuk membentuk cabang BPS. Di Sumatra Utara segera dibentuk BPS Cabang Sumatra Utara. Akhirnya BPS semakin memperoleh dukungan, dan polemik semakin menghangat sehingga meramaikan situasi politik Akibat polemik itu, PKI yang merasa kewalahan, mempergunakan pengaruhnya mendekati pemerintah. Dalam Sidang Kabinet yang dipimpin oleh pejabat presiden Subandrio di Jakarta pada tanggal 22 September 1964, pemerintah memutuskan menghentikan polemik di kalangan masyarakat termasuk pers. Namun pada kenyataannya keputusan sidang tersebut tidak efektif, karena polemik itu tidak pernah berhenti. Bersamaan dengan 16. Berita Indonesia, 8 September 1964 17. Berita Indonesia, 25 September 1964 18. Warta Berita. 9 Oktober 1964 158 | Komunisme di Indonesia - JILID IV polemik itu berita di media massa diramaikan oleh kecaman PKI terhadap kebijaksanaan beras pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan Adam Malik. Kemudian kecaman tersebut dibalas oleh beberapa surat kabar. Dalam editorialnya Harian Warta Berita “menulis. Nampaknya untuk kepentingan perjuangan para pimpinan tani kota tersebut di atas tidak senang. Kalau pak Tani bisa hidup agak layak. Mereka rupanya berkepentingan agar tani tetap hidup melarat, agar bisa dibangkitkan amarahnya dengan keadaan sosial yang buruk yang kelak bisa berguna bagi suatu aksi perbaikan nasib (revolusi sosial) apabila waktunya sudah matang”.'° Polemik masalah kebijaksanaan beras ini oleh Menteri Jaksa Agung Brigadir Jenderal Sutardhio diminta agar dihentikan. Segala tulisan-tulisan dan kegiatan-kegiatan berbentuk apapun yang bersifat menentang kebijaksanaan pemerintah dalam masalah beras dilarang. Sementara itu, D.N. Aidit di depan peserta Kursus Kader Revolusi di Jakarta pada tanggal 16 dan 19 Oktober 1964 yang mempermasalahkan Pancasila, mendapat tanggapan dari beberapa harian. Surat kabar Merdeka, Berita Indonesia, Semesta, Revolusi, Karyawan dan masyarakat. mercka menyesalkan dan mengutuk dengan tegas ucapan Aidit tersebut. Dalam tajuk Warta Berita disebutkan, “sekarang sudah gamblang, bahwa kaum kepala batu (maksudnya PKI) hanya menerima Pancasila sebagai taktik belaka”.2 Banyaknya tanggapan di media massa, menyebabkan Aidit terpaksa membantah berita tersebut, bahkan berbalik menuduh surat kabar yang berani memberikan tanggapan dengan tuduhan klasik “koran-koran kontra revolusioner yang memutar balikan keterangan, sehingga dapat mengacaukan dan meracuni masyarakat”. Bantahan Aidit ini tidak dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu melalui 19. Warta Berita, 9 Oktober 1964 20. Warta Berita, 20 Oktober 1964 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 159 PB Front Nasional yang dikuasai oleh PKI, dikeluarkan. Instruksi PBEN No. 026/INS/PBFN/X/64 yang berisi agar masyarakat tidak mempersoalkan dan memperdebatkan baik dengan cara lisan maupun tulisan polemik tentang kuliah D.N. Aidit mengenai Pancasila. PKI melalui media massanya menuduh bahwa BPS diorganisasi dan dibiayai oleh Central Intelligence Agency (CIA) dinas Intelijen Amerika Serikat. BPS telah memutar-balikkan dan menyelewengkan ajaran-ajaran Bung Karno,? komunisto phobi dan Nasakom phobi. PNI juga ikut menyerang BPS lewat media massanya.” Ketika Presiden Sukarno kembali dari perlawatannya ke Eropa pada awal bulan November, ia mendapat laporan dari Aidit perihal keberadaan BPS dan masalah dana yang diterimanya. Aidit mendesak agar BPS dilarang, karena nyata-nyata anti komunis dan anti Nasakom, Namun karena penilaian terhadap kegiatan BPS masih kabur, Presiden Sukarno menolak untuk membubarkannya. Akhirnya pada pertengahan bulan Desember 1964, Presiden membubarkan BPS, dengan Surat Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No. 72/KOT1/1964 tanggal 17 Desember 1964 tentang pembubaran dan pelarangan BPS di seluruh Indonesia. Keputusan Presiden itu mengejutkan pelbagai pihak. Karena sejak berdirinya, Menteri Penerangan, Menteri Jaksa Agung bahkan Wakil PM. I Dr. Subandrio merestui BPS dan menyanyikan bantuannya melalui Kotrar dan memberi nasehat agar Sukarnoisme yang disebarluaskan tidak dikonfrontasikan dengan golongan lain dan tidak dijadikan gerakan politik.” Namun yang terjadi sebaliknya, setiap aksi kontra ofensif PKI, diupayakan untuk diredam. BPS di bubarkan melalui Keputusan Presiden No. 74/KOT1/1964 21. Warta Berita, 31 Oktober 1964 22. Tribuana Said, Op. Cit, hal. 63 23. Lihat Suluh Indonesia, 10 Desember 1964 24. Sinar Harapan, 17 Desember 1964 25. Warta Berita, 16 November 1964 160 | Komunisme di Indonesia - JILID IV yang menugasi Kotrar untuk menampung segala persoalan yang timbul akibat pembubaran BPS. Keputusan KOTI disusul dengan pengumuman No.D/450/KOTI/1964 tanggal 20 Desember 1964 yang isinya “Dilarang mengadakan tafsiran-tafsiran dan tulisantulisan yang bertentangan dengan keputusan KOTI No. 72 dan 73 tahun 1964. Surat-surat kabar dibenarkan hanya memuat tulisantulisan Bung Karno dengan judul “Ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno”. Kelanjutan dari keputusan presiden itu, sidang pleno pengurus pusat PWI membuat surat keputusan yang, ditandatangani Ketua Umum A. Karim D.P dan Sekretaris Jenderal Satya Graha, memecat dua belas anggota PWI pendukung BPS. Sejak itu kultus terhadap individu Sukarno meningkat dan berlebihan. PKI berhasil membentuk pendapat umum yang menggiring massa untuk memuja Sukarno, baik pribadi maupun karya-karyanya. Pola pemujaan yang khas komunis ini oleh PKI berhasil diterapkan di Indonesia. Tulisan atau buah pikiran Ir. Sukarno sebagai pemimpin nasionalis, “ditiup” menjadi ajaran Pemimpin Besar Revolusi yang sakral, yang seolah-oleh tidak terbantah kebenarannya. Rupanya Presiden Sukarno sendiri terjebak oleh pola pemujaan model komunis ini Dalam amanatnya pada hari ulang tahun ke-19 PWI di Senayan Jakarta, tanggal 23 Februari 1965, Presiden menginstruksikan agar membubarkan alatalat dan koran-koran yang menjadi antek-antek BPS karena BPS ditunggangi CIA (AS) untuk menghancurkan Nasakom. Instruksi itu diikuti dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 17/SK/M/1965 tentang pencabutan ijin terbit (SIT) surat-surat kabar/majalah pendukung BPS, untuk daerah Jakarta Raya terdiri dari 11 harian dan mingguan dan untuk daerah Medan 10 harian dan mingguan. Akibat pencabutan SIT surat-surat kabar tersebut, Menteri/Pangad Letnan Jenderal A. Yani mengantisipasi betapa besar bahaya yang mengancam apabila massa non-komunis sampai kehilangan pedoman 26. Berita Yudha terbit sejak tangga! 9 Februari 1965, dan Angkatan Bersenjata sejak 15 Maret 1965 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 161 dan hanya mendapat bacaan dari koran-koran yang membawakan suara PKI saya. Oleh sebab itu diterbitkan harian baru Berita Yudha, dan kemudian menyusul surat kabar Angkatan Bersenjata.? Terbitnya harian Angkatan Bersenjata diterima secara antusias oleh masyarakat yang mengharapkan tuntunan dari ABRI. Wartawanwartawan eks BPS masuk ke harian Angkatan Bersenjata. PKI yang melihat kontra ofensif dari sejak terbitnya Harian Angkatan Bersenjata (HAB) menuduhnya sebagai Neo-BPS. Oleh karena Lembaga Kantor Berita Nasional Antara sudah dikuasai oleh PKI, maka Staf Angkatan Bersenjata khususnya Direktorat Umum dan Penerangan yang dipimpin oleh Brigjen H.R. Sugandhi dibantu oleh A. Sarwoko dari RRI mendirikan kantor berita baru, Pemberitaan Angkatan Bersenjata PAB menjadi sumber berita umum. Sedang orang-orang eks BPS di bawah Sumantoro, Sumono, Sugiarso dan kawan-kawannya mendirikan pula Kantor Berita Nasional Indonesia (KNI) yang independen. Pada kenyataannya gerakan anti PKI di bidang pers tetap berjalan, meskipun banyak surat kabar yang telah dicabut SIT-nya. Tidak lama kemudian muncul harian-harian baru, seperti Jihad, dan Mimbar Revolusi. PKI melakukan ofensif baru di Surabaya. Pada bulan Maret 1965 sejumlah demonstran dari organisasi massa PKI mendatangi dan menteror harian Berita Yudha (edisi Jawa Timur) dan Harian Suara Rakyat. Tidak lama kemudian terjadi demonstrasi tandingan yang dilancarkan oleh para pemuda sebagai rasa simpati terhadap kedua harian di atas. Meskipun surat kabar-surat kabar bekas BPS sudah dicabut SITnya, BPS masih dijadikan topik berita dalam surat kabar PKI. Menteri Penerangan Achmadi mengajak PWI agar membersihkan seluruh surat kabar BPS. Ketua umum pengurus pusat PWI A. Karim DP menyambut seruan Menteri Penerangan. Dalam pidato peringatan Dwi Dasa Warsa RRI tanggal 8 September 1965, memperingatkan masih adanya pihak yang berusaha untuk menghidupkan BPS dengan 27. Suluh Indonesia, 4 September 1965 28. Suluh Indonesia. 9 September 1965 162 | Komunisme di Indonesia - JILID IV berbagai macam manifestasinya. 8 Kelahiran BPS dimulai sejak bulan September 1964 dan adalah gerakan politis ideologis yang tujuannya menentang PKI dan kontra ofensif revolusioner PKI. BPS adalah suatu organisasi, yang pada awalnya gerakan pers, yang tugasnya menyampaikan sinyalemen aksi-aksi PKI. Kenyataan ini terlihat dari betapa gencarnya seranganserangan PKI, namun BPS mengimbangi dengan serangan balasan yang efektif. 3. TNI-AD Melawan Ofensif Revolusioner PKI Tidak dapat disangkal bahwa TNI-AD adalah lawan utama PKI. Dalam pelbagai kesempatan pada masa Demokrasi Terpimpin, PKI secara terbuka dan tertutup mendiskreditkan TNI-AD. Konsep persatuan Nasakom memberi angin kepada PKI untuk melakukan ofensif terhadap TNI-AD dan ABRI yang berada di luar jajaran Nasakom. Dalam rangka ofensif ini, sasaran strategis PKI adalah menguasai TNI-AD, minimal memandulkan kemampuan politiknya. Pimpinan TNI-AD, sejak masa Perang Kemerdekaan telah amat berpengalaman dalam berurusan dengan PKI. Pada masa Demokrasi Terpimpin, PKI berada di “atas angin”, sehingga dengan gampangnya melakukan manuver mendiskreditkan TNI-AD dalam segala bidang. Di samping itu, PKI juga mempunyai “orang-orang” di dalam organisasi TNI-AD., Kesempatan itu tidak bisa diingkari, karena TN I-AD berasal-usul pejuang dari pelbagai golongan masyarakat. Ofensif PKI terhadap Angkatan Bersenjata sebenamya telah klasik. Pertama, adalah membina kelompok-kelompok di dalam (bloc within), kedua, mengupayakan organisasi bersenjata tandingan, apakah dalam bentuk laskar, milisi sukarelawan atau Angkatan V. Selanjutnya adalah ideologi komunisme terhadap oknum TNI. Semua ini tercantum dalam MKTBP. Komunisme di Indonesia - JILID IV | 163 Dalam rangka menghadapi ofensif PKI, pimpinan TNI- AD menyusun suatu strategis dasar sebagai hasil pemikiran dan pengalaman. Strategi dasar dan pemikiran itu diwujudkan dan dirumuskan dalam doktrin perjuangan TNI-AD. Doktrin adalah pedoman dasar yang harus dihayati dan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan strategis. Doktrin dapat pula sebagai pedoman bagi pengambilan keputusan. Pada tanggal 13 Januari 1965, para perwira senior TNI-AD menyelenggarakan pertemuan untuk membahas masalah hubungan politik dan TNI-AD. Dalam pertemuan itu disepakati akan diselenggarakan seminar. Karena pada saat itu TNI-AD menghadapi dua front sekaligus. Front pertama adalah koalisi Sukarno, dan kedua, PKI sendiri. Dalam mnghadapi dua front ini, perwira TNI-AD terpecah dalam tiga kelompok. Pertama, kelompok yang menghendaki ofensif harus dilawan dengan kontra ofensif, kelompok ini bisa disebut dengan kelompok Nasution. Kedua, kelompok yang lebih moderat dan akomodatif tanpa menyimpang dari sasaran pokok, kelompok ini biasa disebut kelompok Yani. Ahmad Yani berpendapat bahwa Bung Karno harus dipisahkan dari PKI dan tidak boleh jatuh ke tangan PKI. TNI-AD harus berlomba dengan PKI untuk merebut Bung Karno. Di samping kedua kelompok itu masih ada kelompok ketiga yaitu kelompok pemikir. Kelompok ini berpendapat: a. Musuh TNI-AD adalah komunis. Musuh kita sedang menciptakan konsep perang revolusi. b. TNI-AD harus berlomba dan berkonfrontasi dengan PKI antara lain merebut Bung Karno atau mencegah Bung Karno dari rangkulan PKI. Di samping itu untuk menghadapi segala aksi-aksi PKI itu, pimpinan TNI-AD tetap waspada dan berusaha untuk mencegahanya dengan cara melakukan manwver di segala bidang. Dengan adanya doktrin Perang Wilayah atau Perang Rakyat Semesta, maka ABRI dapat terlibat langsung dalam semua tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara sampai ke desa-desa. 164 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Aksi-aksi PKI di desa-desa dihadapi oleh bintara desa (Babinsa) dan Komando Rayon Militer (Koramil) di tingkat Kecamatan. Di samping itu juga dibentuk Kesatuan Pertahanan Sipil (Hansip) dan Pertahanan Rakyat (Hanra) untuk menghadapi kegiatan PKI di tingkat bawah. Tindakan lain yang dilakukan pimpinan TNI-AD adalah pembinaan generasi muda khususnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Dalam hal ini HMI merupakan organisasi mahasiswa yang paling gigih melawan komunis. PKI berusaha untuk mengucilkan dan membubarkan HMI, tetapi usaha ini gagal karena adanya dukungan TNI-AD terhadap HMI. Sedangkan untuk membendung pengaruh CGMI, dibentuklah Resimen Mahasiswa di setiap Kodan atau Universitas. Kelompok pemikir di lingkungan TNI-AD yang tergabung dalam Dewan Penelitian dan Pengembangan, telah mengantisipasi pelbagai gerak-gerik PKI. Dalam perkembangannya kemudian karena konfrontasi dengan PKI menghangat, Men/Pangad Letnan Jenderal A Yani pada bulan Februari 1964 memerintahkan, agar Seskoad melakukan diskusi(pra-seminar), dan pembahasan mengenai pendayagunaan AD. Hasil diskusi dan pembahasan Seskoad dituangkan dalam makalah yang kemudian didistribusikan kepada para Panglima Kodam (Pangdam). Isi pokok makalah adalah pemikiran mengenai pertahanan keamanan bahwa TNI-AD reluctant terhadap politik konfrontasi, sebaliknya kerjasama regional harus dipupuk. Juga dimuat pembahasan tentang potensi ancaman dan gangguan, serta peranan AD sebagai kekuatan politik.” Makalah produk Seskoad tersebut dimaksudkan sebagai materi persiapan menuju Seminar AD. Rupanya makalah ini bocor sampai ke Bung Karno sebab di Seskoad sendiri terdapat sejumlah perwira yang pro PKI. Men/ Pangad memutuskan Seminar tetap diadakan tanpa makalah. Kebetulan pula pada saat itu banyak universitas yang mendapat tekanan berat dari PKI, seperti UI, UNPAD, GAMA Dosen-dosen mereka direkrut sementara ke Seskoad, antara lain 29. Ceramah Lecen (Pur) Joseph Muskita, pada Direktorat Khusus Lembannas, Jakarta, tanggal 3 September 1987. Komunisme di Indonesia - JILID IV | 165 Hidayat Mukmin, Subagio Sastrowardoyo, Prof. Notonagoro. Seminar juga dimaksudkan untuk mengevaluasi Pancasila dalam hubungannya dengan Manipol/USDEK, suatu analisis mengenai fungsi-fungsi politik termasuk Angkatan Bersenjata. Motivasinya ditegaskan oleh Men/Pangad Lecen TNI A Yani bahwa ABRI perlu mengadakan reorientasi dan reevaluasi untuk memastikan bagaimana posisi Angkatan Bersenjata, khususnya TNI-AD sebagai alat revolusi, dan bagaimana membina alat revolusi. ** Sebelum Seminar dimulai, sesuai dengan acara seminar, pada tanggal 2 April 1965 para peserta seminar menghadap Presiden Sukarno ke Istana Bogor untuk mohon restu. Dalam amanatnya Presiden, mengatakan "bahwa rakyat Indonesia telah menyeleweng dari rel revolusi” dalam tahun 1950-1959, tetapi sejak 1959 itu telah menemukan kembali revolusi itu. Namun di dalam Angkatan Bersenjata proses tersebut “belum dilaksanakan”. Di tambah pula, bahwa Angkatan Bersenjata telah menempuh suatu strategi pertahanan yang tidak sesuai dengan revolusi kita yang asli, melainkan dengan suatu revolusi yang menyimpang. Dalam amanatnya Presiden sempat menyindir beberapa perwira yang mendapat didikan dari luar negeri telah membawa pulang konsep “musuh berada di Utara”, konsep itu salah. Musuh Indonesia adalah Nekolim."' Pidato inilah yang diduga oleh para perwira Seskoad, bahwa makalah pra Seminar AD telah “bocor” kepada Bung Karno. Oleh karena itu, Bung Karno bernada marah dan mengoreksi konsep makalah tersebut. Seminar TNI-AD yang diselenggarakan di Seskoad Bandung, dari tanggal 2 sampai dengan 9 April 1965 berhasil merumuskan doktrin TNI-AD yang diberi nama “Tri Ubaya Cakti”. Isinya, tiga janji ampuh yang harus diamalkan, yaitu doktrin kekaryaan TNI, doktrin Perang Revolusi Indonesia (Perevindo), dan doktrin pembinaan Perevindo. 30. Dr. A.H. Nasution, Memenubi Panggilan Tugas VI, Jakarta, hal. 140 31, Kutipan Amanat PYM Presiden/Pangti pada Pembukaan Seminar AD, Bogor, 2 April 166 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Kenyataannya, hasil seminar itu tidak terlepas pula dari pengaruh doktrin PKI yang dilakukan oleh para perwira TNI-AD yang pro PKI. PKI berusaha menggantikan Doktrin Perang Wilayah/ Perang Rakyat Semesta dengan Doktrin Perang Revolusioner. Tiga minggu setelah seminar, Men/Pangad A. Yani memanggil semua Pangdam pada tanggal 28 Mei 1965. Presiden/Panglima Tertinggi memberikan pengarahannya. Pada hari kedua Men/ Pangad menjelaskan bahwa tujuan rapat Panglima ini adalah untul memantapkan sikap dan persepsi Angkatan Darat terhadap PKI Nasakom, dan Dwikora. Rapat ini diadakan setelah terjadi Peristiw: Bandar Bets (14 Mei 1965). Jenderal Yani menilai bahwa peristiw: itu merupakan test-case PKI. Pada kesempatan itu Jenderal A. Yani menyatakan, “Mulai saat ini kita tidak mundur selangkah pun terhada PKT”. Sejak saat itu sebutan “golongan tertentu” ditegaskan menjad PKI. Dalam rapat itu beberapa Panglima berbicara. Panglima Kodam VIII/Brawijaya Mayjen Basuki Rachmat mengatakan bahwa rapat ini sebagai titik kulminasi ketegasan (firmness in attitude) terhadap PKI. Pangdam VT/Siliwangi Ibrahim Ajie menyatakan: “Kita perlu sikap tegas terhadap pengertian Nasakom. Yang penting bukan Nasakomnya, tetapi prasangka-prasangka terhadap Angkatan Darat”. Eos, 4. Kekuatan Massa a. SOKSI Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI) yang dipimpin oleh Mayor Suhardiman didirikan dengan tujuan sebagai golongan fungsional. SOKSI organisasi federasi yang terdiri beberapa organisasi mempunyai Biro Penerangan yang dipimpin oleh Sarwoko. Biro Penerangan ini didirikan untuk pengembangan organisasi, dan menerbitkan surat kabar harian Karyawan sebagai sarana komunikasi antara anggota. Pada waktu itu PKI yang sedang giat menyerang organisasi yang dianggap lawan dengannya, salah satu termasuk 32. H. Ahmad Muhsin, Perang Tipu Daya antara Bung Karno dengan To koh-tokob Komunis, Golden Terayon Press, Jakarta, 1989, hal. 94 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 167 SOKSI. Namun SOKSI tidak dibubarkan. Sekalipun organisasi ini melalui Jenderal A. Yani mendapat restu dari Presiden.” Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, menyebutkan bahwa SOKSI adalah organisasi politik non partai, dan mempunyai beberapa organisasi massa yang berafiliasi dengan SOKSI yaitu: - Persatuan Pemuda Perusahaan Indonesia (P3I) - Persatuan Karyawan Perkebunan (Perkapen). - Lembaga Kebudayaan Republik Indonesia (LEKRI) - Gerakan Tani Seluruh Indonesia (Gertasi) - Gerakan Wanita Seluruh Indonesia (Gerwasi). = Pucuk pimpinan SOKSI berbentuk Presidium. Ketua SOKSI, Suhardiman menyatakan bahwa anggota SOKSI di seluruh Indonesia telah siap melaksanakan Komando Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno secara konsekuen. b. Sekretariat Bersama Golongan Karya Gagasan atau ide dibentuknya suatu wadah golongan fungsional muncul pada tahun 1963 yang dipelopori oleh Juhartono dan Drs. Imam Pratignjo.“ Gagasan ini kemudian diwujudkan dalam bentuk organisasi yang diberi nama Musyawarah Kekaryaan Indonesia (MKI) yang akan mempersatukan golongan fungsional dalam satu wadah. Akan tetapi organisasi tersebut tidak jadi terbentuk, karena mendapat pentungan dari SOKSI dengan alasan akan mempersempit gerakan SOKSI dalam melawan ofensif PKI yang semakin meningkat. Pada tahun 1964 atas restu Jenderal A.H. Nasution (wakil Ketua PBFN), gagasan pembentukan organisasi MKI di rubah menjadi Musyawarah Kerja Karyawan Indonesia (MKKI). Ide ini 33. Lembaga Studi Ilmu Kemasyarakatan, Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia, PT. Yudha Gama Corporation, Jakarta 1983, hal 70 34. Nugroho Notogusanto (editor), Pejuang dan Prajurit, Konsepsi danlmplementasi Dwi Fungsi ABRI, Sinar Harapan, Jakarta, 1984, hal. 116 168 | Komunisme di Indonesia - JILID IV kemudian disetujui oleh SOKSI, karena hanya bersifat koordinatif dan tidak bersifat konsultasi. MKKI diresmikan di kantor Staf Angkatan Bersenjata (SAB) Jl. Merdeka Barat 13. Ditunjuk sebagai ketua umum adalah Sucipto SH dan sebagai Sekretaris Jenderal adalah Suhardiman. Namun, organisasi ini tidak berumur panjang karena: 1) PKI yang mendominasi PBFN merasa takut dengan bersatunya para karyawan dalam satu wadah. 2) Organisasi tersebut dituduh sebagai organisasi liar yang akan menjadi saingan bagi Front Nasional. Dengan adanya serangan tersebut, maka MKKI untuk sementara dibekukan kegiatannya.” Pada tahun 1964 pengaruh PKI semakin meluas baik di dalam maupun di luar Front Nasional. Oleh karena itu pada. bulan Oktober 1964 Tumakaka mendapat tugas dari Juhartono Sekjen Front Nasional dari unsur ABRI, dan Drs. Imam Pratignjo dari Golongan Fungsional Cendikiawan untuk mengadakan pertemuan dengan Ketua SOKSI di rumah Sukotriwarno SH, Jalan Cipinang Cempedak Jakarta. Maksud dari pertemuan adalah untuk menghidupkan kembali koordinasi di antara Golongan-golongan Fungsional. Akhirnya pertemuan tersebut menghasilkan tujuh konsensus yaitu: 1) Perlu dibentuk Sekretariat Bersama Golongan Fungsional dalam Front Nasional dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan organisasi anggota Front Nasional. 2) Sekretariat bersama tersebut benar-benar merupakan kantor sekretariat (administrasi) dari anggotanya dan tidak melembaga di luar Front Nasional. 3) Oleh sebab itu diberi nama Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) dalam Front Nasional. 4) Pembentukan Sekber Golkar dalam Front Nasional tersebut 35. Nugroho Notosusanto, Op.Cit., hal. 111 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 169 harus selesai dalam waktu tiga minggu. 5) Ketua Umum Sekber Golkar secara ex officio dipegang oleh Juhartono. 6) Oleh karena Suhardiman menjadi “kain merah” bagi PKI, maka ia tidak duduk dalam kepemimpinan Sekber. Goklar. 7) Pada saat pembentukan organisasi-organisasi Golongan Fungsional anggota Front Nasional disepakati mengirim dua utusan untuk menandatangani konsensus sebagai dokumen historis.” Setelah pertemuan dan dalam usaha mewujudkan konsensus yang telah disetujui, Juhartono sebagai Sekjen Front Nasional bidang pengerahan massa mengumpulkan wakil-wakil Golongan Fungsional yang ada di luar Front Nasional untuk mengadakan pertemuan di kantor Front Nasional pada tanggal 20 Oktober 1964 Wakil tersebut jumlahnya sembilan orang yaitu Juhartono, JK. Tumakaka, Drs. Imam Pratignjo, Sutomo, Honggowongso SH, Zein Muhammad, Pandu Kartawiguna, Domingus Nanlohy, dr. Amino Gondohutomo dan Ir. PC. Haryasudirjo. Mereka sepakat untuk membentuk Sekretariat Bersama Golongan Karya. Tujuan dibentuk Sekber Golkar adalah memberikan semacam perlindungan kepada kelompok-kelompok fungsional dan mengkoordinir mereka dalam Front Nasional. Seperti juga organisasi-organisasi lainnya yang dibentuk pada masa itu, dalam menghadapi tekanan dan pengaruh dari PKI, maka Sekber Golkar juga sepenuhnya tergantung dan berlindung pada dukungan Angkatan Darat. Sedangkan mengenai anggotaanggotanya yang terhimpun dalam Sekber Golkar pada awalnya berjumlah 61 buah yang merupakan golongan fungsional yang non afiliasi. Jumlah ini kemudian semakin meningkat menjadi 291 organisasi yang meliputi skala nasional, daerah maupun lokal.” 36. Nugroho Notosusanto, Op. Cit., hal. 111 37. Prisma. No. 12, Desember 1981, hal 52 170 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Berbeda dengan di pusat, pembentukan Sekber Golkar dalam Front Nasional daerah-daerah pada mulanya mengalami kemacetan. Untuk mengatasi hal tersebut, Jenderal A. Yani sebagai Men Pangad/Kepala Staf KOTI memberikan instruksi kepada Kodam- Kodam agar secara aktif membantu pembentukan Sekber Golkar daerah. c. PGRI Sementara itu dalam bidang pendidikan terjadi polemik mengenai konsep 'apa yang akan dijadikan dasar dari pendidikan nasional. Apakah Panca Cinta yang diprakarsai oleh Menteri PDK Prof. Priyono atau Panca Wardhana. Yang dimaksud dengan Panca Cinta adalah: - Perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moril nasional/ internasional /keagamaan. - Perkembangan intelegensi - Perkembangan nasional artistik/rasa keharuan dan keindahan lahir batin. - Perkembangan keprigelan/kerajinan tangan - Perkembangan jasmani. Yang dimaksud Panca Wardhana adalah: - Cinta kepada Nusa Bangsa - Cinta kepada Ilmu pengetahuan - Cinta kepada kerja - Cinta kepada perdamaian - Cinta kepada orang tua. Menurut Prof. Priyono SH antara keduanya tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi. Sebaliknya, Ketua Panitia Musyawarah Penegasan Pancasila, Nyonya Sumari dengan tegas menolak Panca Cinta, karena bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Walaupun begitu rongrongan dari PKI terus meningkat, 38. Warta Berita, 16 November 1964 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 171 sehingga Ketua Umum PGRI Subiadinata, merasa perlu untuk mengeluarkan suatu pernyataan. PGRI mengadakan konferensi pers pada tanggal 29 Juni 1964 di Jakarta, yang isinya mengingatkan pada masyarakat agar berhati-hati dan waspada terhadap usaha yang dilakukan oleh golongan tertentu untuk memasukkan Panca Cinta dalam sistem pendidikan Nasional." Rongrongan dari PKI mencapai puncaknya ketika Subandri cs kemudian membentuk PGRI non vaksentral yang berafiliasi pada PKI, sehingga terjadi perpecahan di kalangan kaum pendidik. Oleh “karena itu PB PGRI Pancasila mengadakan pertemuan dengan Wakil-Wakil PGRI dari seluruh Indonesia guna mengambil sikap terhadap PGRI non vaksentral. Ternyata PB PGRI Pancasila Ini didukung oleh wakil-wakil dari Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Jambi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Wakil-wakil tersebut juga mengharapkan agar persatuan guru dapat utuh lagi dan menyerukan kepada anggota PGRI yang dianggap telah menyeleweng untuk kembali bergabung dengan PGRI Pancasila.” MD. Yusuf selaku panitera PB PGRI menjelaskan, bahwa sebetulnya PGRI tidak menentang Panca Wardhana sebagaimana dituduhkan oleh golongan tertentu. Yang ditentang oleh PB PGRI adalah Panca Wardhana yang didampingi oleh Panca Cinta, karena PB PGRI menghendaki Panca Wardhana dengan moral Pancasila untuk dijadikan sistem pendidikan nasional. Pernyataan Yusuf Subiadinata bahwa PGRI melaksanakan Panca Wardhana dengan moral Pancasila adalah sesuai dengan kehendak Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno yang dikatakan dalam Kongres PGRI -25. Ketika itu Bung Karno mengatakan, untuk menjadikan patriot yang sejati dan pendidik yang sempuma haruslah diletakkan atas dasar moral Pancasila. Itulah sebabnya ketika memperingati 39. Karyawan, 29 Juni 1964 40. Karyawan, 30 Juni 1964 172 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Hari Ulang Tahun PGRI ke-26. Ketua Umum PGRI Subiadinata menyatakan bahwa PGRI bertekad akan tetap berdiri di belakang Presiden dan ABRI serta siap membersihkan PGRI dari pengaruh atheisme, terutama dalam bidang pendidikan. Rupanya dukungan terhadap PGRI Subiadinata lebih besar “dibandingkan dengan PGRI non aksentral Subandri cs. Hal ini terbukti tatkala didakan reorganisasi di cabang Jawa Timur, sehingga kelompok Subandri cs kehilangan pengaruhnya. Reorganisasi tersebut dipelopori oleh guru-guru yang berasal dari Tulungagung, yang disusuloleh Sidoarjo daerah-daerah Surabaya, Nganjuk, Malang dan Bondowoso. Selain di Jawa Timur, reorganisasi juga dilakukan di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Para guru dengan tegas menolak Panca Cinta. Pernyataan yang tidak mengakui Subandri datang dan daerah Kranggan, Leksono, Wonosari, Sepuran, Wonosobo, Temanggung Kota, Kutisari, Parakan, Adiwerna, Weleri, Randublatung, Pemalang, Banjamegara, dan lain-lain. Selanjutnya PB PGRI Subiadinata menganjurkan kepada seluruh guru anggota PGRI. Pertama, agar selalu meningkatkan kewaspadaannya terhadap segala usaha yang hendak memecah belah persatuan dan kesatuan kaum pendidik. Kedua, satu-satunya organisasi guru yang sah dan diakui oleh Pemerintah di bidang pendidikan." d. Partai Murba Kekuatan lain yang menentang PKI dan akhirnya dibubarkan adalah partai Murba, yang dalam Nasakom, kadang-kadang mewakili komunis. PKI menuduh Partai Murba menyebarkan komunisto phobi dengan menyatakan bahwa PKI adalah musuh yang paling berbahaya menghalang-halangi aksi-aksi anti impenalisme, dengan cara membela film impenalis agar diputar kembali serta berusaha 41. Duta Masyrakat Minggu, 5 Juli 1964 42. Harian Rakyat, 8 Januari 1965 43. Harian Rakyat, 17 Maret 1965 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 173 memperbanyak uang yang beredar di masyarakat, sehingga dapat merusak sendi perekonomian.” Partai Murba juga dituduh menyebarkan isyu-isyu yang pada saat itu menjadi isyu politik revolusioner, yaitu isyu untuk mematikan ajaran-ajaran pemimpin besar revolusi, dengan Sukarnoisme yang sekaligus merencanakan membunuh Bung Karno, suatu rencana yang sama seperti yang dilakukan oleh partai terlarang Masyumi. Aksi-aksi yang dilakukan oleh partai Murba ini juga diikuti oleh organisasi massanya, seperti anti Baperki. Pada seperti hakekatnya aktifitas partai Murba bertujuan untuk memecah belah kaum Manipolis. Sementara itu, Chairul Saleh dan Sukarni tokoh partai Murba dalam sidang Dwikora bulan Desember 1964 di Istana Bogor, menyebutkan bahwa telah diketemukan dokumen PKI yang berisi instruksi secara mendetil kepada seluruh pimpinan PKI, agar menyiapkan diri untuk mengadakan perebutan kekuasaan, karena pada tahun 1970 akan terjadi kekosongan kekuatan di mana pimpinan TNI-AD selesai mengadakan regenerasi. Di samping itu pertemuan antara Presiden Sukarno dan Menteri Luar Negeri RRC yang diadakan pada bulan November 1964 di Jakarta menjadi pertimbangan pembubaran partai Murba yang dianggap bertentangan dengan komunisme.“ Dengan adanya pernyataan maupun aksi-aksi yang dilakukan PKI, maka partai Murba kemudian dibekukan dengan Keputusan Presiden No. YKOTI/1965 yang mulai berlaku pada tanggal 6 Januari 1965. Pengumuman Keputusan dibacakan oleh Kepala Seksi Penerangan Koti Kolonel Ng. Sunaryo. Setelah surat keputusan pembekuan partai Murba keadaan sekretariat partai Murba di Jalan Tanah Abang TI sepi dari kegiatan. Akan tetapi kegiatan para pemuda yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Murba (GMM) memindahkan pusat kegiatannya 44. Sugiarso Suroyo, Op. Cit, hal. 169 - 182 45. Warta Bhakti, 7 Januari 1965 174 | Komunisme di Indonesia - JILID IV ke Jalan Madura, Jakarta. Mereka melakukan kegiatan seperti dengan menggunakan kendaraan terbuka, memasang petasan dan melemparkan ke massa yang dianggap sebagai lawannya.“ Akhirnya berdasarkan Keputusan Presiden/Pangti ABRI/ KOTI No. 291 tanggal 21-9-1965 Partai Murba dinyatakan bubar di seluruh wilayah Indonesia. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri/Jaksa Agung Brigjen Sutardhio di hadapan para wartawan di ruang kerjanya, dengan alasan untuk mencegah perpecahan di antara kekuatan nasional yang progresif revolusioner yang sangat di butuhkan demi berhasilnya pelaksanaan Dwikora. 5. Di Bidang Ideologi Peristiwa penting lain yang membangkitkan protes dari partaipartai, ormas dan pers, ialah ceramah D.N. Aidit pada Kursus Pendidikan Kader Revolusi (Pekarev) pada tanggal 16 Oktober 1964. Di sana D.N. Aidit mengemukakan pandangannya mengenai Pancasila dan menjelaskan bahwa Pancasila diperlukan hanya untuk menyatukan seluruh rakyat dan setelah bersatu, maka Pancasila tidak dibutuhkan lagi oleh rakyat Indonesia.” Ucapan Ketua CC PKI ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, diantaranya berasal dari Dr. Ruslan Abdulgani. Ia mengatakan bahwa kita harus waspada dan berhati-hati terhadap golongan yang akan mengaburkan arti Pancasila sebagai alat pemersatu dan sebagai dasar negara. Siapa yang berani menolak Pancasila akan berhadapan dengan rakyat Indonesia, Dengan adanya pernyataan tersebut, DPP IP-KI dalam siaran persnya menyatakan bahwa PKI menerima Pancasila hanya sebagai kedok saya untuk melindungi dirinya dari hukum-hukum revolusi dan tidak mendalami arti Pancasila itu sendiri. DPP IP-KI yang menerima Pancasila secara mutlak sangat menyesalkan ucapan D.N. Aidit tersebut dan menganggap sebagai pengebirian terhadap 46. Sinor Horopon, 23 Oktober 1964 41. Sinor Horapon, 23 Oktober 1964 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 175 Pancasila serta mengharap agar pemerintah mengambil tindakan terhadap D.N. Aidit mengenai masalah ini. Pernyataan serupa juga datang dari Ketua DPP PNI/Front Marhaenis, Hardi SH yang mengatakan jika ucapan D.N. Aidit di depan Kursus Kader Revolusi itu benar, maka Front Marhaenis tidak bisa membenarkan hal itu. Front Marhaen berpendapat bahwa Pancasila itu penting sebagai alat pemersatu rakyat Indonesia dan juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.” Hal yang sama juga datang dari PBNU Subchan Z.E. dan DPP partai. Katholik yang pada dasarnya mengecam ucapan D.N. Aidit tersebut, dan mengharapkan agar pemerintah meretool D.N. Aidit. Aksi sepihak yang dilancarkan oleh organisasi massa yang berada di bawah PKI dan ormas-ormasnya telah disambut oleh rakyat, karena PKI dan organisasi massanya berdalih bahwa aksi sepihak yang dilancarkan adalah untuk kaum tani. Akan tetapi golongan nasionalis dan agama mulai menyadari dan menentang aksi-aksi sepihak yang dijalankan oleh PKI karena merugikan petani-petani kecil. Tidak jarang terjadi bentrokan antara PKI dengan organisasi Petaninya PNI dan Pertanunya NU. Bahkan pimpinan Petani Jawa Tengah telah mengeluarkan pernyataan, bahwa aksi sepihak yang dilancarkan oleh golongan tertentu telah menimbulkan keresahan dan ketegangan di masyarakat, sehingga dapat membahayakan persatuan yang saat ini sedang dibutuhkan untuk menylesaikan revolusi Indonesia. Pertanu mengharapkan agar golongan masyarakat yang selalu menyerukan adanya persatuan berdasarkan poros Nasakom, agar benar-benar melaksanakan secara konsekuen dan bukan hanya Nasakom palsu yang hanya mencari keuntungan, bagi diri sendiri." Perlawanan aksi sepihak dalam bidang perkebunan ini akibatnya tidak begitu parah. Di bidang ini, Sarbupri menghadapi lawan Perkapen/SOKSI yang nota bene dibentuk dan dibina secara 48. Suluh Indonesia, 5 Juni 1964 49. Sugiarso Suroyo, Op. Cit., hal. 134 - 135 176 | Komunisme di Indonesia - JILID IV aktif oleh TNI-AD. PNI/Front Marhaenis juga mengeluarkan pernyataan yang dengan tegas tidak menyetujui adanya aksi sepihak yang dilakukan oleh golongan tertentu dengan dalih apapun. Adanya aksi sepihak dapat menimbulkan ketegangan dan saling curiga mencurigai sesama kita, sehingga dapat merusak dan memperlemah perjuangan nasional Indonesia.” Pernyataan serupa juga datang dari Gerakan Pemuda Ansor dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang menyatakan siap untuk mengganyang aksi sepihak dan Panca Cinta. Pernyataan ini dikeluarkan pada saat rapat akbar di Lapangan Bagongan, Tegal pada tanggal 3 Juli 1964 yang dihadiri + 7000 orang. Selain mengeluarkan pernyataan, juga mendengar pidato-pidato dari Ketua II PP Ansor, Yahya Ubaid SH serta Ketua Umum PP PMII H. Mahbub Junaidi yang pada umumnya kedua tokoh tersebut menyatakan bahwa aksi sepihak dan Panca Cinta adalah merupakan suatu usaha dari golongan tertentu yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.” Hal ini terjadi justru pada waktu kita memerlukan kekompakan dalam menghadapi tugas berat. Instruksi Pejabat Presiden No. 6/ Instr/1964, isinya melarang dan tidak membenarkan adanya aksiaksi sepihak yang dilakukan oleh suatu golongan tertentu,” rakyat mengharap persatuan dan keamanan dapat dijaga. 50. Duta Masyarakat, 7 Juli 1964 51. Karyawan, 27 Juni 1964 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 177 BAB V PERENCANAAN KUDETA PKI 1965 1. Situasi Yang Mendukung Merupakan watak dari Partai Komunis di manapun bahwa tujuan akhir perjuangannya ialah merebut kekuasaan negara dengan mendirikan Pemerintahan Demokrasi Rakyat. Partai Komunis mempunyai doktrin mereka pegang teguh. Kesediaan mereka menerima ideologi nasional hanyalah merupakan siasat, agar keberadaannya tidak dicurigai dan diberi hak hidup berdampingan dengan partai politik lain. Dalam kacamata komunis jangankan menerima ideologi lain, meniru gaya hidup kapitalis saya sudah dianggap dosa besar sebagai perbuatan reformis. Partai Komunis mau tunduk kepada ketentuan pemerintah, menerima ideologi nasional hanya sebagai alat agar mereka diberi hak hidup. Akan tetapi begitu kekuatan dan pengaruhnya sudah besar, “kesetiaan dan. kepatuhan” segera ditinggalkan. Kenyataan itu dapat dilihat pada tahun 1965. Pada saat pengaruh PKI sudah mendominasi percaturan politik nasional, pernyataan tunduk pada “Pancasila hanya sebagai alat pemersatu dan kalau sudah bersatu Pancasila tidak diperlukan lagi”. Pada tahun 1965 PKI sudah berada di atas angin, situasi dan kondisi politik nasional memberi peluang kepada PKI untuk merebut kekuasaan. Situasi dan kondisi yang menguntungkan PKI antara lain: a. Dominasi PKI di bidang politik Sejak awal kebangkitan PKI pada tahun 1950, mereka merubah pola politik dari ekstrim kepada politik kerjasama. PKI merasakan banyak fihak yang terus merasa curiga terhadap PKI. Karena itu PKI membina kerjasama dengan salah satu partai besar yang tidak memusuhinya yaitu kelompok Nasionalis (PNI). PKI menyadari kerjasama ini menguntungkan PNI, tetapi bagi PKI Komunisme di Indonesia - JILID IV | 179 yang terpenting bahwa kebijaksanaan pemerintah tidak merugikan perjuangan PKI. Mereka menyadari perlunya PKI menempuh jalan parlementer, sebab massa PKI belum siap untuk menempuh jalan revolusi. Ternyata kemudian dengan menempuh perjuangan Parlementer, pertumbuhan PKI semakin pesat. Pada Pemilu 1955, PKI muncul sebagai kekuatan nornor 4 terbesar di Indonesia. Hasil pernilihan umum yang tadinya diharapkan dapat mendatangkan kestabilan politik temyata tidak terwujud malahan semakin menimbulkan jurang perpecahan. Di daerah-daerah terjadi pergolakan yang bermuara pada timbulnya pemberontakan PRRI/Perrnesta. Pemerintah rnengumumkan Negara Dalam Keadaan Bahaya (SOB), pada 1957 semua kegiatan politik dibatasi. Sejak itu, peran partai politik semakin rnerosot. Dengan tindakan tegas pemerintah, ABRI dengan bantuan rakyat berhasil memadamkan pemberontakan itu dalam waktu relatif singkat. Setelah pemerintah dengan sukses memadamkan pemberontakan, di Indonesia muncul dua kekuatan yaitu NU dan PKI yang sebelumnya bekerjasama dengan PNI. Kini PKI mengalihkan kerjasarna kepada Presiden Sukarno untuk rnelawan TNI-AD. Presiden Sukarno yang tidak memiliki kekuatan terorganisir untuk mendukung gagasannya, berharap dapat memanfaatkan dukungan PKI yang besar dan militan bagi tujuan politiknya. PKI masih berharap memanfaatkan cara parlementer untuk mengembangkan kekuatannya. Terutama setelah melihat Presiden Sukarno banyak mernberikan konsesi politik untuk duduk dalam badan-badan pemerintahan yang baru dibentuk. PKI sudah memperkirakan jika Pemilihan Umum ke-2 dilaksanakan, PKI akan dapat keluar sebagai pemenang, saingan dan musuh utamanya Masyumi sudah dibubarkan. Dengan demikian jalan menuju kekuasaan komunis terbuka lebar tanpa menempuh jalan revolusi. Sampai tahun 1965 semua kekuatan politik dapat dibungkarn PKI. Kalaupun ada partai yang anti PKI, mereka tidak berani lagi menyuarakan aspirasinya. Siasat PKI menghancurkan partai-partai politik dilakukan sebagai berikut: 180 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Merangkul partai politik tertentu supaya mau menerima atau mendukung politik PKI, atau minimal tidak menghalangi politik PKI. Melakukan isolasi politik terhadap partai-partai atau kekuatan yang menentangnya. Partai atau kekuatan tersebut dipojokkan dengan berbagai tuduhan dan fitnahan, sampai akhimya dibubarkan (BPS, Manikebu, Murba). Melakukan infiltrasi ke dalam tubuh partai serta kekuatan tertentu. PKI menyusupkan kader-kadernya ke dalam tubuh partai dan organisasi tertentu, dan dengan kelihaiannya dapat mengadu domba antara pimpinan maupun antar anggota. Dengan demikian mereka dapat menguasai pimpinan partai atau organisasi itu untuk menjadi satelit PKI. Melakukan isolasi secara phisik. Ini ditujukan kepada mereka yang oleh PKI disebut “kepala batu”, tidak mau tunduk pada keinginannya. Kepada mereka yang dianggap kepala batu, PKI tidak segan melakukan tindakan kekerasan, teror sampai kepada pembunuhan. Kebijaksanaan Politik Dalam Negeri Menguntungkan PKI Dukungan PKI tanpa reserve terhadap kebijaksanaan Presiden Sukarno, dibalas oleh Presiden Sukarno dengan memberikan konsesi-konsesi politik kepada PKI yang dianggapnya sebagai partai yang revolusioner. Kepercayaan yang diberikan ini oleh PKI dimanfaatkan untuk memasukkan Program PKI sebagai Program Nasional. Program Manipol tidak lain Program MIRI PKI seperti yang diakui sendiri oleh Syam Kamaruzaman, yang menyatakan melaksanakan Manipol dengan baik berarti melaksanakan program PKI dengan baik pula.' 1. Harian Angkatan Bersenjata,” Sidang Mahmillub Syam”, 24 Februari 1968 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 181 Demikian pula halnya dengan program Nasakom, merupakan pemenuhan tuntutan PKI untuk duduk dalam pemerintahan dari Pusat sampai ke daerah-daerah. Di daerah-daerah yang tadinya pengaruh PKI masih relatif lemah, mendapat kesempatan berkembang, karena mereka pun harus terwakili di lembaga pemerintahan maupun DPRD. Di sini terlihat bahwa kebijaksanaan pimpinan nasional turu menyuburkan perkembangan PKI. c. Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Politik penjajahan negara Barat (kapitalisme) terhadap negara di Asia dan Afrika serta Amerika Latin menimbulkan pergolakan di negara-negara tersebut. Gelora semangat anti penjajahan (nekolim) itu dimanfaatkan oleh negara-negara Komunis, yang bertindak selaku pahlawan pembebasan nasional untuk menanamkan pengaruhnya. Keadaan ini dimanfaatkan oleh PKI dengan mempengaruhi Presiden Sukarno, untuk menentang pembentukan Federasi Malaysia yang diprakarsai Inggris. Federasi Malaysia itu dianggap PKI sebagai upaya Nekolim untuk mengepung Indonesia. Presiden Sukarno yang dikenal sebagai pelopor pembebasan nasional bangsa-bangsa Asia-Afrika termakan bujukan PKI untuk menentang pembentukan Federasi Malaysia dengan menjalankan politik konfrontasi. Dibentuklah Komando Dwi Komando Rakyat (Dwikora) dengan tujuan membantu perjuangan kemerdekaan rakyat Malaysia dan Kalimantan Utara, mengenyahkan Inggris dan sekutu-sekutunya dari wilayah itu. Kebijaksanaan politik konfrontasi Indonesia mendapat dukungan kuat dari blok Komunis (RRC) dengan maksud menjepit kedudukan Amerika Serikat di Vietnam. Kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-sebaiknya oleh PKI untuk melatih orang-orangnya sebagai sukarelawan Dwikora, yang mencapai jumlah 21 juta orang. PKI mempersiapkan tenaga sukarelawan ini sebagai tenaga pemukul bila waktunya tiba untuk melancarkan perebutan kekuasaan. 182 | Komunisme di Indonesia - JILID IV d. Keadaan ekonomi yang terus merosot Perjuangan membebaskan Irian Barat dilakukan dengan mengerahkan segenap kemampuan bangsa Indonesia tidak terkecuali di bidang ekonomi. Rencana pembangunan ekonomi yang digariskan Presiden Sukarno tidak berjalan, karena titik berat perjuangan terfokus pada bidang politik mercu suar. Keadaan ekonomi yang suram ini dibebani lagi oleh perjuangan baru yaitu mengganyang Malaysia. PKI memang sengaja menciptakan situasi yang demikian untuk menghilangkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Dengan liciknya PKI menyebut kebobrokan ekonomi karena pemerintah belum melaksanakan kabinet berdasarkan Nasakom. Karena itu PKI bersama ormas-ormasnya menuntut pembentukan Kabinet Nasakom sekarang juga. Tuntutan PKI itu sama sekali di luar sasaran, padahal mereka sengaja berbuat supaya keadaan ekonomi collapse,sebagai prasyarat merebut kekuasaan negara. e. Tersedianya Tenaga Terlatih (Sukwan) yang besar Perjuangan Pembebasan Irian Barat (Trikora) dan konfrontasi dengan Malaysia (Dwikora) telah dimanfaatkan oleh PKI untuk melatih sukarelawan-sukarelawan di berbagai pelosok. Tidak hanya sampai di situ, PKI menuntut pada pemerintah untuk mernpersenjatai rnereka. Pada saat hangat-hangatnya perjuangan Dwikora awal 1965, PKI bersama semua ormasnya dengan gencar menuntut mempersenjatai kaum buruh dan tani menghadapi serangan imperialis. D.N. Aidit dalarn pidato radio dan televisi menyambut Kom. ando Presiden ke luar dari PBB, meminta supaya buruh dan tani dipersenjatai. Menurut Aidit bila senjata sudah ada di tangan buruh dan tani, tidak ada kekuatan di dunia yang bisa mematahkan.” Tuntutan senada disampaikan lagi pada kesempatan menerima delegasi Pamong Desa dari Jawa Tengah." 2. Harian Rakyat, 15 Januari 1965 3. Harian Rakyat, 21 Januari 1965 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 183 Ada semacam skenario yang digariskan PKI, yaitu begitu suatu tuntutan dikemukakan oleh ketua Partai, maka semua ormasormasnya melakukan tuntutan yang sama pula termasuk partai politik yang menjadi satelit PKI. Hal itu tercermin dari pernyataan Ketua Partindo K. Wardojo. Ia menyetujui usul Ketua CC PKI D.N. Aidit kepada Presiden Sukarno untuk mempersenjatai buruh dan tani. Menurutnya revolusi Indonesia adalah revolusi rakyat, sehingga tindakan mempersejatai buruh dan tani benar-benar merupakan bersatunya rakyat dan Bung Karno.* Tuntutan PKI itu belum terlaksana, terutama karena mendapat tantangan dari Pimpinan TNI Angkatan Darat. Menurut Jenderal Yani kalau ternyata Nekolim menyerang Indonesia, tidak hanya buruh dan tani saya dipersenjatai tetapi seluruh rakyat Indonesia. PKI terus saya meningkatkan tuntutannya, yaitu berupa Pembentukan Angkatan V. Gagasan PKI ini mendapat tanggapan positif dari Presiden Sukarno, seperti yang diucapkannya pada pembukaan kuliah perdana Lembaga Pertahanan Nasional pada bulan Mei 1965. Juga Men/Pangau Omar Dhani menyetujui gagasan tersebut. Akan tetapi Menteri/Pangad Jenderal A. Yani menentangnya. Semula gagasan pembentukan Angkatan V berasal dari saran PM Chou En Lai kepada Presiden Sukarno, yang sekaligus menyanyikan akan memberikan bantuan senjata sebanyak 100.000 pucuk.” Dari dokumen-dokumen PKI yang ditemukan kemudian ternyata bahwa Angkatan V itu berintikan Pemuda Rakyat, dan Buruh Tani yang nantinya dijadikan tenaga poros dari Tentara Republik Rakyat Indonesia. £ Penguasaan Media Massa oleh PKI PKI menyadari besarnya peranan media massa. Sebab itu menjadi salah satu program PKI untuk menguasai media massa 4. Harian Rakyat, 18 Januari 1965 5. Wawancara dengan Mayjen TNI (Pur) J. Muskita, Jakarta, 25 April 1992 6. Karya Wira Yati, Edisi Khusus No. 21 tho ke IVj1966, hal. 25 184 | Komunisme di Indonesia - JILID IV dan menghancurkan media massa kekuatan politik lain yang menentangnya. Sampai awal tahun 1965, PKI berhasil menguasai media massa. Semua surat kabar dan majalah yang tidak selaras dengan garis politik PKI dicabut Surat Ijin Terbitnya. Surat kabar atau majalah tersebut dituduh sebagai antek BPS. Pada tanggal 24 Februari 1965, sebanyak 24 buah surat kabar harian dan mingguan di Jakarta dan Medan dicabut SIT-nya. Antara lain yang terbit di Jakarta ialah: Merdeka, Warta Berita, Karyawan, Garuda, Semesta, Berita Indonesia, Revolusioner, Indonesian Observer, Mingguan Berita Indonesia, Mingguan Sport dan Film, Gelora Minggu dan Suluh Minggu. Sedang yang terbit di Medan ialah: Harian Indonesia Baru, Bintang Indonesia, Cerdas Baru, Mimbar Umum, Waspada, Duta Minggu, Suluh Massa, Mimbar Taruna, Genta Revolusi, Resopim dan Warta Soksi.” Nasib yang sama kemudian menyusul beberapa surat kabar harian, mingguan dan majalah yang terbit di Jakarta, Medan, Padang, dan Semarang. Pencabutan ijin terbit dilakukan Menteri Penerangan pada tanggal 23 Maret 1966 atas: Majalah Mingguan Film (Jakarta), Harian Pembangunan, Mingguan Waspada Taruna, Siaran Minggu dan Syarahan Minggu (Medan), Harian Aman Makmur (Padang), dan Mingguan Pos Minggu (Semarang). Sedangkan di Surabaya dilakukan pencabutan ijin terbit terhadap surat kabar Manifesto, Suara Rakyat, Obor Revolusi, dan Dinamika” Tindakan selanjutnya adalah pemecatan wartawan-wartawan senior oleh PWI Pusat terhadap Adam Malik, BM. Diah, HB. Yasin, Sayuti Melik, dan Tengku Syahril dengan tuduhan sebagai tokoh pendukung BPS.” PKI berhasil menguasai PWI serta Lembaga Kantor Berita Antara. 7. Harian Rakyat, 25 Februari 1965 8. Harian Rakyat, 24 Maret 1965 9. Kohar Hari Sumanno, Hukum Dan Ketahanan Nasional, Jakarta, hal. 190 10. Harian Rakyat, 26 Februari 1965 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 185 g. ABRI yang tidak kompak Tidak kompaknya ABRI sebenarnya tidak lepas dari kebijaksanaan politik nasional saat itu. Presiden Sukarno dalam mencapai ambisi politiknya, tidak menghendaki adanya sesuatu kekuatan lain yang dapat menyainginya. Sebab itu upaya mewujudkan integrasi ABRI yang ditangani Ir. Juanda tidak terlaksana. Reorganisasi ABRI tahun 1962 yang menempatkan Presiden Sukarno memimpin langsung ABRI, menyebabkan ABRI tidak kompak. Situasi revolusioner dan “yor-joran” (kompetisi yang tidak sehat antar ABRI) sangat menguntungkan PKI. Di lain pihak menjadi salah satu program PKI untuk membuat ABRI tidak kompak, supaya lebih mudah diadu domba. Rangkaian ceramah-ceramah Ketua CC PKI D.N. Aidit di semua lembaga pendidikan ABRI dengan sengaja mencoba mengadu domba ABRI. Tidak sedikit dari mereka yang termakan hasutan tersebut. Tidak kompaknya ABRI itu antara lain tercermin dari perlombaan antar angkatan dalam membangun kekuatan. Di dalam satu angkatan timbul semacam rasa tidak puas antara bawahan dan atasan. Secara umum dapat dikatakan situasi nasional pada tahun 1965 benar-benar sangat menguntungkan PKI. Semua kekuatan politik sudah berada di bawah dominasi PKI. Kalaupun ada kekuatan anti PKI, sudah tidak lagi berani menentang secara terbuka. Walaupun PKI sesumbar mengatakan bahwa sepertiga kekuatan ABRI sudah berada di tangannya, namun untuk memulai gerakan mereka masih memperhitungkan kekuatan TNI-AD, yang dinilai PKI sangat anti komunis dan memiliki militansi dan semangat nasional tinggi. Sebenarnya di dalam TNI Angkatan Darat sendiri sel-sel PKI sudah berhasil mempengaruhi anggota-anggota TNI-AD. PKI sendiri sangat berkepentingan terhadap kekuatan bersenjata yang dapat mendukung aksi-aksinya. Sebenarnya perencanaan kudeta PKI (Ren. Ops) sudah lama disiapkan. Akan tetapi pelaksanannya (Prin.Ops) masih menunggu saat yang tepat. Menurut pengakuan Ketua Biro Chusus Syam Kamaruzaman di muka Mahmillub, dalam diskusi-diskusi CC PKI 186 | Komunisme di Indonesia - JILID IV sejak 1965, Pimpinan TNI Angkatan Darat dinilai sebagai penghalang pelaksanakan program perjuangan PKI bahkan menunjukkan sikap permusuhan terhadap PKI. Selain itu, PKI menilai TNI Angkatan Darat memiliki potensi kekuatan sosial politik yang tangguh sehingga diperlukan perhitungan yang matang untuk menghadapinya. Tindakan pimpinan TNI-AD yang dianggap menghalangi program PKI antara lain: 1) Pengembangan Doktrin Teritorial, dianggap menghambat penyebaran pengaruh PKI di daerah pedesaan. 2) Jawaban terhadap tuntutan PKI untuk Nasakomisasi ABRI. Jenderal Yani menyatakan, “bahwa keinginan PKI untuk campur tangan dalam pimpinan ABRI dirasa tidak diperlukan” khususnya partai politik tidak perlu mencampuri urusan Angkatan Darat, karena dapat diatur sendiri oleh Angkatan Darat. 3) Penolakan tuntutan pembentukan Angkatan V oleh Men/ Pangad Jenderal Yani. Bahwa pembiayaan bagi pembinaan empat Angkatan Bersenjata saya telah cukup berat membebani rakyat, dan bahwa pengendalian komando terhadap lima angkatan akan menjadi lebih sulit lagi. 4) Dalam Seminar TNI Angkatan Darat pada bulan April 1965,TNI-AD mengeluarkan sikap, “Menegakkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, tetap taat kepada setiap PBR Bung Karno, dan waspada terhadap gejala-gejala penyelewengan dari ideologi Pancasila. Menghadapi kenyataan itu, PKI secara sistematis melakukan tindakan memojokkan Pimpinan TNI-AD dengan tuduhan: 1) Sebagai Kabir (Kapitalis Birokrat) bertujuan memperkaya diri serta mempunyai maksud jahat untuk merebut kekuasaan. 2) Pimpinan TNI-AD bersekongkol dengan feodalis dan imperialis. Tindakan tersebut adalah kontra revolusioner karena menentang kekuatan progresif revolusioner/ PKI. Komunisme di Indonesia - JILID IV | 187 3) Membuat isyu “Dewan Jenderal”, yang menggambarkan bahwa pimpinan TNI-AD bermaksud melakukan kudeta. Sebagai tindak lanjutnya dalam briefing CC PKI pada bulan April 1965 diputuskan nama-nama Jenderal yang harus disingkirkan, A.H. Nasution, A Yani, Haryono MT, Suprapto, Panjaitan, S. Parman dan Sutojo. Di samping itu terdapat pula beberapa tokoh nasional: Moh. Hatta, Adam Malik, dan Sukarni. Nama-nama tersebut kemudian diajukan Syam kepada D.N. Aidit pada bulan September 1965. Nama-nama Hatta, Adam Malik dan Sukarni dicoret agar tidak membuka front yang lebih lebar. Kegiatan persiapan gerakan dimulai pada tanggal 12 Agustus, 1965, setelah Ir. Sakirman menyampaikan info “Dewan Jenderal” kepada Ketua CC PKI D.N. Aidit di kediamannya." Informasi ini kemudian dibawa ke Sidang Politbiro diperluas yang dihadiri oleh D.N. Aidit, M.H. Lukman, Njoto, Sudisman, Ir. Sakirman, Anwar Sanusi, Rewang, Suwandi, Peris Pardede dan Njono. Pada sidang itu dibahas 3 topik, yaitu: 1) Kesehatan Presiden Sukarno yang semakin parah dalam bulan Agustus 1965. Menurut informasi dokter RRC yang merawatnya, Presiden Sukarno tidak akan bertahan lama. Kalau tidak meninggal, ia akan lumpuh. 2) Informasi adanya “Dewan Jenderal” yang merencanakan kudeta (coup d'etat) 3) Adanya inisiatif dari para “perwira yang ‘berpikiran maju” yang mau mendahului kup (coup) Dewan Jenderal. Mengenai Dewan Jenderal menurut pengakuan Waluyo, “Dewan Jenderal” ini adalah produk Biro Chusus. Menurut Munir Dewan Jenderal tidak lebih dari suatu identifikasi, suatu pemberian nama untuk sasaran tertentu.” Menurut pengakuan Njono di depan Sidang Mahmillub, pembahasan itu berlangsung selama 3 kali 11. Harian Angkatan Bersenjata, Sidang Mahmillub Syam tanggal 21 Februari 1968 12. Ceramah Kol. Pur. Sugondo di Ditsus Lembannas tanggal 6 Agustus 1992 188 | Komunisme di Indonesia - JILID IV sidang. Isyu “Dewan Jenderal” merupakan isyu yang dilontarkan Biro Chusus PKI yang disebarkan dalam bulan Mei, Juni, Juli 1965. Tujuannya adalah untuk memanaskan situasi revolusioner. Isyu tersebut disebarkan melalui, badan-badan partai, maupun secara perorangan oleh tokoh-tokoh PKI kepada pejabat-pejabat tinggi Negara, baik secara formal maupun secara informal. Selain itu juga disebarkan melalui Fraksi PKI dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-GR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), maupun Front Nasional. Pada sidang terakhir D.N. Aidit menanyakan kepada para peserta, apakah mereka dapat menyetujui apabila “perwira-perwira yang berpikiran maju” itu mendahului? Karena semua peserta diam, Aidit bertanya lagi. “Kalau begitu apakah sidang Politbiro CC dapat menyerahkan persoalan ini kepada Dewan Harian Politbiro?” Oleh karena semua anggota diam saya, maka Aidit memutuskan hal itu diserahkan kepada Dewan Harian Politbiro CC yang terdiri atas empat anggota yaitu D.N. Aidit, Njoto, MH. Lukman dan Sudisman. Kemudian dari hasil rapat Dewan Harian Politbiro diambil kesepakatan dan kebulatan untuk melaksanakan operasi militer dengan membentuk Dewan Revolusi sebagai pengganti Kabinet Dwikora yang harus digulingkan. Sebutan “Dewan Revolusi” itu berasal dari saran Sudisman, karena menganggap junta militer sudah tidak populer.” Kemudian keputusan ini disampaikan kepada partai dalam Sidang Politbiro CC PKI tanggal 28 Agustus 1965. Berdasarkan keputusan Rapat Dewan Harian Politbiro CC untuk mengadakan operasi militer, rapat menugaskan kepada Njono (Sekretaris Comite PKI Jakarta Raya dan anggota Politbiro) untuk menyiapkan tenaga cadangan guna membantu operasi militer tersebut. Sedangkan kepada Syam (Kepala Biro Chusus) diperintahkan untuk menyiapkan konsep Dewan Revolusi. Setelah konsep tersusun diserahkan kepada D.N. Aidit. D.N. Aidit mengadakan beberapa 13. G30S Dihadapan Mahmillub I (Perkara Njono), Pusat Pendidikan Keha kiman A.D. (AFIM-PTHM), Jaykarta, 151 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 189 perubahan tentang beberapa nama dan mengembalikan konsep tersebut kepada Syam pada tanggal 30 September 1965. Pedoman yang digunakan dalam menyusun konsep Dewan Revolusi itu, ialah untuk memberi kesan bahwa Dewan ini mewakili dan mencakup semua golongan masyarakat baik sipil maupun militer, khususnya sesuai dengan gagasan Nasakom. Komposisi anggota Dewan Revolusi dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah tidak ada dominasi pihak komunis. Dewan Revolusi merupakan kekuasaan tertinggi yang bersifat sementara, sebagai peralihan menuju pemerintahan baru yang dikehendaki PKI. Mengenai penyiapan tenaga cadangan, Njono selaku Sekretaris Comite PKI Jakarta Raya memerintahkan kepada Comite-comite Seksi PKI untuk menyiapkan tenaga sekitar 2.000 orang. Sedang pengiriman tenaga-tenaga itu untuk dilatih di Lubang Buaya dikoordinasikan oleh Sukatno (Sekjen Pemuda Rakyat). Rupanya ketika Politbiro CC PKI melancarkan isyu adanya Dewan Jenderal (DD), secara diam-diam organisasi massanya telah mempersiapkan kekuatan dengan latihan kemiliteran untuk anggotanya, dengan dalih Latihan Sukarelawan Dwikora di Lubang Buaya. Menurut kesaksian Mayor Udara Suyono dalam Sidang Mahmilub Njono, latihan Hansip di Lubang Buaya didasarkan pada statemen Menteri/Pangau Omar Dhani. Di mana ditegaskan berulang kali tentang pidato Presiden Sukarno di Lemhannas tentang pembentukan Angkatan V. Dalam statemen itu Menteri/ Pangau mendukung adanya Angkatan V. Latihan Angkatan I itu dimulai pada tanggal 5 Juli 1965. Setiap angkatan berlangsung antara 7 sampai 10 hari. Latihan ini diberi nama Wahana Krida Ketahanan Revolusi (Wada Hanrev). Dalam kenyataannya yang direkrut untuk mengikuti latihan di Lubang Buaya ini adalah organisasi massa PKI, pendukung Angkatan V seperti BTI, Pemuda Rakyat, CGMI, SOBSI, SBKA, Serbaud, dan lain-lain. Di antara mereka juga terdapat peserta dari luar daerah Jakarta. Sampai saat meletusnya kudeta G30S/PKI, telah berhasil dididik 5 angkatan dengan jumlah kurang lebih 3.700 orang. Para instruktur/pelatih terdiri dari oknum Resimen Pasukan Pertahanan 190 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Pangkalan P3 AU, khususnya mereka yang telah lulus mengikuti Kursus Kader Nasakom ditambah sejumlah anggota Front Nasional Pusat. Tokoh-tokoh PKI seperti Cugito dan Sunardi ikut memberi pelajaran. Walaupun latihan ini diselenggarakan oleh oknum anggota (PPP) AU yang dipimpin Mayor Udara Suyono, tetapi semua kebutuhan latihan (termasuk biaya makan dan kebutuhan lain) dan penyaringan (seleksi) peserta latihan ditangani oleh orang-orang PKI. Pada saat menjelang pelaksanaan gerakan, para peserta yang lulus dipanggil kembali ke Lubang Buaya. Panggilan pertama pada tanggal 17 September 1965 sebanyak 500 orang. Panggilan kedua pada tanggal 28 September 1965 sebanyak 800 orang. Mereka ini disusun dan dimasukkan dalam pasukan Pasopati, Bima Sakti dan Gatotkaca. Latihan di Lubang Buaya merupakan bagian dari persiapan kudeta, sebagaimana keputusan Sidang Politbiro CC PKI tanggal 28 Agustus 1965. Sejak Dewan Harian Politbiro mengambil keputusan mengadakan operasi militer mendahului "kup Dewan Jenderal”, maka pada akhir Agustus dan awal September 1965 pimpinan kolektif Biro Chusus terus menerus melakukan kegiatan rapat dan pertemuan. Hasil keputusan dan kesimpulan rapat-rapat tersebut dilaporkan kepada Ketua CC PKI D.N. Aidit untuk mendapatkan keputusan serta instruksi. Hasil Keputusan rapat ialah tersusunnya pimpinan gerakan: Pimpinan Tertinggi Gerakan: Ketua CC PKI D.N. Aidit Pimpinan Pelaksana Gerakan: Ketua Biro Chusus Syam Wakil Pimpinan Pelaksana: Pono Pimpinan Bagian Observasi: Waluyo. Berdasarkan Instruksi Pimpinan Tertinggi Gerakan (D.N. Aidit). berturut-turut dari tanggal 6 sampai 29 September 1965 diadakan rapat-rapat dan pertemuan persiapan pelaksanaan gerakan. Dalam rapat dan pertemuan tersebut diikutsertakan Kepala Biro Chusus Daerah. Komunisme di Indonesia - JILID IV | 191 2. Kronologi Persiapan Kudeta Dan Kegiatan Biro Chusus PKI Pada sidang Pleno IV CC PKI pada bulan Mei 1965 telah dikomandokan “Perhebat gerakan ofensif revolusioner sampai ke puncaknya”. Komando ini merupakan pematangan situasi menuju arah pencetusan pemberontakan PKI. Sekembalinya D.N. Aidit (Ketua CC PKI) dari Republik Rakyat Cina (RRC), ia menginstruksikan kepada Syam Kamaruzaman sebagai Ketua Biro Chusus PKI untuk mempersiapkan kekuatan militer guna memberikan pukulan terhadap Dewan Jenderal. Untuk itu Biro Khusus harus memeriksa barisannya dan diminta oleh Ketua CC PKI D.N. Aidit untuk membuat suatu konsep gerakan terbatas." Konsep ini disusun sesuai dengan pola pemikiran PKI dalam bidang politik, militer, informasi, dan observasi. Konsep ini dapat diselesaikan oleh Syam pada bulan Agustus 1965. Setelah Syam selesai dengan rencana pola-pola pemikiran organisasi dan personil yang akan duduk dalam gerakan, kemudian D.N. Aidit menyarankan Syam agar segera mengadakan pertemuanpertemuan dengan tokoh pimpinan gerakan yang telah disetujui pencalonannya dan langsung memimpin rapat-rapat persiapan. Di samping itu, Syam diinstruksikan untuk menyusun konsep Dewan Revolusi yang berfungsi sebagai lembaga tertinggi negara setelah gerakan berhasil merebut kekuasaan. Dewan Revolusi mencakup semua golongan yang luas di masyarakat untuk mendapatkan dukungan terhadap gerakan ini. Sebagai tindak lanjut bertempat di rumahnya pada tanggal 12 Agustus 1965, D.N. Aidit (Ketua CC PKI) menginstruksikan kepada Syam ketua pimpinan kolektif Biro Chusus'# untuk mengadakan diskusi dengan anggota-anggota Biro Chusus. Pada tanggal14 Agustus 1965 telah dilakukan pertemuan segi tiga antara Syam, Pono dan Waluyo, bertempat di rumah Syam untuk membahas 14. Berita Acara pemeriksaan terhadap Syam Kamaruzaman (BAP) 15. Angkatan Bersenjata, 21 Februari 1968 16. Ibid 192 | Komunisme di Indonesia - JILID IV instruksi D.N. Aidit tentang penyusunan rencana gerakan. Hasil rapat ini mengambil kesimpulan sebagai berikut: a. Bahwa gerakan ini harus terbatas dan merupakan gerakan militer. b. Dalam rangka ini termasuk perencanaan penguasaan instansiinstansi vital sepeti telekom, RRI, PTT, dan kereta api. c. Dalam susunan rencana gerakan diperoleh tiga orang calon pimpinannya, yakni Letkol Untung dari Resimen Cakrabirawa, Kolonel Inf. Latief Dan Brigif 1 Kodam V/ Jaya, dan Mayor Udara Suyono dari P3 AU. d. Sasaran utama dari gerakan ini adalah para Jenderal yang tergabung dalam apa yang dinamakan Dewan Jenderal. e. organisasi gerakan dibagi dalam tiga bagian yaitu militer, politik dan formasi/observasi. f. Perlu memanggil semua Kepala Biro Chusus Daerah untuk menerima instruksi-instruksi langsung dari Syam yaitu memeriksa persiapan pasukan/barisan yang akan dipergunakan dalam gerakan di daerah masing-masing. 'Tanggal15/16 Agustus 1965 Syam menghadap D.N. Aidit (di rumahnya) untuk melaporkan hasil pertimbangannya dengan Pono dan Waluyo, sekaligus pula dilaporkan mengenai dipilihnya tiga orang calon pimpinan gerakan. Pada kesempatan itu D.N. Aidit memerintahkan untuk menambah jumlah calon pimpinan. Tanggal 19/20 Agustus 1965 diadakan lagi pertemuan pimpinan Biro Chusus Central (Syam, Pono, Waluyo) untuk menyampaikan perintah D.N. Aidit untuk segera menghubungi calon-calon penggerak yang dipilih guna mendapatkan kesanggupan mereka masing-masing duduk dalam gerakan, sesuai rencana gerakan yang telah mereka rintis bersama. Untuk ini ditentukan Pono mendatangi Kolonel Latief dan Mayor Udara Suyono sedangkan Waluyo menemui Letkol Untung, dan tugas ini harus dilakukan pada hari itu juga. Dalam kesempatan ini dibicarakan juga soal tambahan tenaga pimpinan gerakan. Komunisme di Indonesia -JILDIV | 193 Tanggal 21 Agustus 1965, diadakan lagi pertemuan di rumah Syam untuk menerima laporan hasil pertemuan Pono dan Waluyo dengan ketiga orang calon itu (Letkol Untung, Kolonel Latief dan Mayor Udara Suyono). Dalam kesempatan ini dilaporkan kesediaan mereka masing-masing. Juga didapat kata sepakat untuk menambah 2 (dua) orang tenaga pimpinan penggerak, yaitu: Mayor Agus Sigit dari Brigif I Kodam V / Jaya dan Kapten Wahyudi dari Artileri. Tanggal 21 Agustus 1965 pukul 23.00 Syam, Pono dan Waluyo menghadap D.N. Aidit di rumahnya untuk melaporkan kesanggupan/kesediaan ketiga calon pimpinan penggerak itu untuk turut dalam gerakan ini. Juga dilaporkan tentang 2 (dua) orang tenaga tambahan, Mayor Agus Sigit dan Kapten Wahyudi. Juga dilaporkan tentang pembagian pekerjaan dalam menghadapi persiapan gerakan, yaitu: Syam dan Pono mempersiapkan organisasi dan personalia dalam gerakan, sedangkan Waluyo mengurus bidang informasi dan observasi. Tanggal 22 Agustus 1965 pukul 10.00 Syam, Pono dan Waluyo mengadakan pertemuan lagi si rumah Syam untuk membicarakan tentang pemanggilan pimpinan Biro Chusus Daerah (Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Sumbar dan Sumut). Pelaksanaan panggilan diserahkan kepada Suwandi untuk mengirim telegram ke daerah-daerah dan selambatlambatnya sudah hadir tanggal 10 - 15 September 1965. Kepada Pono dan Waluyo supaya selalu menghubungi para calon pimpinan penggerak, dan supaya memperhatikan kesatuan-kesatuan yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Tanggal 24 Agustus 1965 diadakan lagi pertemuan pada pukul 09.00 untuk mendengarkan laporan dari Pono mengenai kesanggupan Mayor Agus Sigit dan Kapten Wahyudi, demikian pula Letkol Untung, Mayor Udara Suyono dan Kolonel Latif. yang ingin menyumbangkan pikirannya dalam mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan oleh gerakan nantinya. Tanggal 26/27 Agustus 1965 pukul 22.00 D.N. Aidit memanggil Syam, Pono, Waluyo di rumahnya untuk didengar laporannya tentang hasil pertemuannya dengan Letkol Untung, Kolonel Latief, Mayor 194 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Udara Suyono, Mayor Agus Sigit dan Kapten Wahyudi. Selanjutnya diinstruksikan agar Syam memimpin setiap rapat dengan mereka. Juga diinstruksikan kepada Syam untuk menyusun konsep tentang pembentukan suatu Dewan, dan dipikirkan pula tentang sasaran dari gerakan. 'Tanggal 2 September 1965 dimulai suatu pertemuan antara Syam dengan calon-calon pimpinan gerakan (Letkol Untung, Kolonel Latief, Mayor Udara Suyono) di rumah kediaman Kolonel Latief, pukul 20.00. Dalam pertemuan ini yang juga dihadiri Pono, sekaligus diajukan pula konsep “Dewan Revolusi” yang telah disusun itu. Tanggal 4 September 1965 pukul 10.00 dimulai pertemuan dengan Kepala Biro Chusus Daerah Jakarta Raya di rumah Syam." Hasil pertemuan itu, diputuskan bahwa gerakan yang akan dilakukan adalah gerakan militer. Pono sebagai wakil pimpinan pelaksana gerakan, dan Waluyo sebagai pimpinan bagian observasi. Kemudian Ketua Politbiro CC PKI D.N Aidit selaku pimpinan tertinggi gerakan menginstruksikan kepada Kepala Biro Chusus untuk mengadakan rapat-rapat membahas semua rencana pelaksanaan gerakan. Berdasarkan instruksi tersebut, Syam sebagai pimpinan pelaksana gerakan, sejak tanggal 6 September 1965 menyelenggarakan rapatrapat yang merupakan rapat di tingkat pusat dengan kepala Biro Chusus Daerah. Rapat pertama Tanggal 6 September 1965 dihadiri oleh Syam, Pono, Letkol Untung, Kolonel Latief, Mayor (U) Suyono, Mayor Agus Sigit, dan Kapten Wahyudi bertempat di kediaman Kapten Wahyudi, Jalan Sindanglaya No.5 Jakarta. Acara rapat antara lain adalah: 17. Alex Dinuth (Penyunting), Dokumen Terpilih Sekitar PemberontakanG 30 S/PKI, Lembaga Pertahanan Nasional, Jakarta, 1993, hal 9 -11 18. Angkatan Bersenjata, 22 Februari 1968 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 195 a. Perkenalan dengan para hadirin. Penjelasan, mengenai situasi umum tentang Dewan Jenderal dan sakitnya Presiden. c. Uraian mengenai instruksi Ketua CC PKI D.N. Aidit untuk mengadakan gerakan mendahului coup Dewan Jenderal. Rapat kedua Pada tanggal 9 September 1965 diadakan rapat kedua, dihadiri oleh orang-orang yang sama dan di tempat yang sama. Pembicaraan antara lain: a. Syam menanyakan apakah ada pendapat lain sekitar penjelasan rapat pertama. Hadirin diminta persetujuannya untuk turut dalam gerakan dan pandangan tentang taktik pelaksanaan gerakan. b. Perwujudan pengorganisasian dan pengaturan kesatuankesatuan yang ada di Jakarta. c. Kekuatan-kekuatan yang bisa digunakan untuk gerakan. Siapa-siapa yang dicalonkan sebagai pimpinan pelaksana. Rapat ketiga Dilaksanakan pada tanggal 13 September 1965, dihadiri oleh Syam,Pono, Letkol Untung, Kolonel Latief, Mayor (U) Suyono, Mayor A. Sigit, Kapten Wahyudi, bertempat di kediaman Kolonel Latief, Jalan Cawang Kav. 524/525 Jatinegara. Pertemuan ini menghasilkan keputusan antara lain: a. Peninjauan kesatuan yang ada di Jakarta Menerima kekuatan tambahan dari Pasukan Pertahanan Pangkalan (P3) AURI dari Mayor (U) Suyono c. Angkatan Kepolisian dan Angkatan Laut harus dinetralisir dalam gerakan ini d. Sasaran ditujukan kepada jenderal-jenderal Angkatan Darat 196 | Komunisme di Indonesia - JILID IV e. Pameran kekuatan yang dinetralisir dan kekuatan-kekuatan yang akan dihadapi dalam gerakan, agar dibahas pada rapat yang akan datang.” Rapat keempat Rapat ini dilaksanakan pada tanggal 15 September 1965, dihadiri oleh Syam, Pono, Letkol Untung, Kolonel Laticf, Mayor (U) Sujono, Mayor A. Sigit, Kapten Wahyudi. Bertempat di kediaman Kolonel Latief, Jalan Cawang I Kav. 524/525 Jatinegara. Masalah yang dibahas adalah kesatuan-kesatuan yang dapat diajak serta dalam gerakan, antara lain: a. Batalyon Cakrabirawa pimpinan Letkol Untung b. Batalyon pimpinan Mayor A. Sigit (Brigif 1 Kodam VI Jaya) c. Pasukan P3 AU pimpinan Mayor Udara Suyono d. Artileri dari Kapten Wahyudi (belum ada kepastian) e. Kavaleri (belum ada kepastian) Diberitahukan juga bahwa akan datang 2 (dua) batalyon dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ke Jakarta dalam rangka Hari Ulang Tahun ABRI tanggal 5 Oktober 1965, yang akan membantu gerakan. Kemudian Syam menganjurkan kepada peserta rapat, agar pada rapat yang akan datang sudah ada keterangan yang konkrit mengenai kekuatan yang dapat digunakan dalam gerakan ini, demikian pula pembahasan soal organisasi. Rapat kelima Rapat ini dilaksanakan pada tanggal 17 September 1965 yang dihadiri oleh orang-orang yang sama pada rapat tanggal 15 September 1965 di kediaman Kolonel Latief. Dalam rapat ini disimpulkan pasukan yang ikut gerakan di Jakarta sebagai berikut: a. Brigif I Kodam V/Jaya = 1 (satu) Batalyon b. P3 AURI = 1 (satu) Batalyon c. Artileri - 1 (satu) Kompi d. Cakrabirawa - 1 (satu) Kompi. 19. Berita Yudha,17 Februari 1966 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 197 Di samping itu Syam menyatakan bahwa 1 (satu) batalyon dari Brawijaya dan 1 (satu) batalyon dari Diponegoro juga sudah diajak turut serta dalam gerakan. Diputuskan bahwa dalam rapat berikutnya sudah bisa ditentukan pembagian tugas masing-masing. Rapat keenam Rapat ini berlangsung pada tanggal 19 September 1965, dihadiri oleh Syam, Pono, Letkol Untung, Kolonel Latief, Mayor (U) Suyono, Kapten Wahyudi bertempat di kediaman Syam, Jalan Salemba Tengah, Jakarta. Pada rapat ini dibahas antara lain masalah organisasi gerakan (bidang politik, militer, dan observasi). Tidak hadirnya Mayor Inf. A Sigit dalam diskusi yang terdahulu karena ia tidak yakin tentang adanya Dewan Jenderal, dan dewan itu akan merebut kekuasaan. Oleh karena itu, ia tidak dapat menyetujui gerakan yang akan dilancarkan. Sedang sebagai koordinasi ditentukan adalah Syam. Susunan organisasi gerakan ditentukan sebagai berikut: a. Di bidang politik: dipimpin oleh Syam dan Pono. Di bidang militer: dipimpin oleh Letkol Untung dan Kolonel Latief. c. Di bidang observasi: dipimpin oleh Waluyo. Di bidangMiliter dibagi dalam: - Bagian penggempuran - Bagian teritorial e. Pasukan penggempur diberi nama Pasopati di bawah pimpinan Lettu Dul Arief dari Cakrabirawa. f Pasukan teritorial diberi nama: Bima Sakti, di bawah pimpinan Kapten Suradi dari Brigif 1. g. Pasukan cadangan diberi nama: Gatotkaca, di bawah Pimpinan Mayor (U) Gathot Sukrisno dari AURI. 198 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Rapat ketujuh Rapat pada tanggal 22 September 1965 dihadiri oleh orangorang yang sama kecuali Mayor Agus Sigit dan Kapten Wahyudi, di tempat yang sarna. Rapat membahas antara lain penentuan sasaran masing-masing pasukan: a. Pasopati - sasaran para Jenderal (Dewan Jenderal) Bima Sakti - sasaran RRI, telekomunikasi dan teritorial Gatotkaca - Koordinasi kegiatan di Lubang Buaya dan menghimpun tenaga cadangan. b. Khusus mengenai teritorial Jakarta, dibagi dalam 6 sektor Dalam rapat itu juga ditentukan oleh Syam supaya Letkol Untung menghubungi Yon 530 dan Yon 454 setelah batalyon-batalyon tersebut berada” di Jakarta. Rapat kedelapan Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 1965 dihadiri oleh orang yang sarna seperti pada rapat ketujuh, bertempat di kediaman Syam. Pada rapat ini dibahas antara lain: a. Kesanggupan serta kesediaan tenaga-tenaga yang telah ditetapkan sebagai pimpinan pasukan-pasukan yang diharapkan dapat menyelesaikannya dalam waktu singkat b. Persiapan c. Persoalan tempat komando bagi pimpinan gerakan dan penentuan daerah mana sebagai daerah pemundurannya (Komplek Halim dan daerah Pondok Gede) d. Tempat komando (ditentukan di gedung Penas dan selanjutnya disebut Central Komando (Cenko). e. Njono diperintahkan untuk membentuk sektor-sektor serta menunjuk komandan sektor. Kemudian ditentukan sektor-sektor, antara lain: 1) Sektor Kebayoran Baru 2) Sektor Kebayoran Lama 3) Sektor Mampang Prapatan Komunisme di Indonesia - JILID IV | 199 4) Sektor Pasar Minggu 5) Sektor Senayan,dan lain-lain. Tugas Komandan Sektor memberikan bantuan kepada gerakan. £ Disamping adanya sektor-sektor, di setiap Komite Seksi PKI didirikan pos komando, pos lapangan, dan pos koordinasi. g. Pada tanggal 28 September 1965 kode-kode untuk pasukan dibagikan. Kode-kode itu dibuat oleh anggota Gerwani yang ikut latihan diLubang Buaya. i. Pada tanggal 30 September 1965 kepada mereka yang ikut dalam gerakan diperintahkan untuk siap siaga di pos yang telah ditentukan. Rapat kesembilan Pada tanggal 26 September 1965 rapat tersebut dihadiri oleh para anggota yang hadir pada rapat kedelapan, dan bertempat di kediaman Syam. Masalah yang dibahas berkisar pada: a. Laporan Mayor (U) Suyono tentang persiapan Central Komando (Cenko) di Gedung Penas (P.N. Areal Survey). Persiapan daerah pemunduran di Halim dan Pondok Gede. Penentuan Cenko I dan Cenko II (Gedung Pennas dan rumah kediaman Sersan Udara Anis Suyatno di Kompleks Halim) b. Pembentukan sektor-sektor teritorial (selesai) Kesimpulan (Rencana pelaksanaan gerakan yang dianggap selesai). Dengan selesainya segala persiapan gerakan, maka diputuskan untuk mengadakan pemeriksaan secara menyeluruh. Rapat kesepuluh Rapat ini diadakan pada tanggal 29 September 1965 yang merupakan rapat terakhir bagi rencana pelaksanaan gerakan. 200 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Rapat ini dihadiri orang-orang yang sama pada rapat kesembilan, bertempat di kediaman Syam. Rapat ini menghasilkan beberapa keputusan, antara lain sebagai berikut: a. Pemeriksaan organisasi gerakan militer dan tenaga cadangan/ bantuan serta pasukan Yon 530 dan Yon 454 b. Penentuan sasaran gerakan, serta pengamanan para anggota Dewan Jenderal, setelah diambil tindakan c. Penentuan Hari H dan Jam D bagi gerakan, yakni tanggal 30 September 1965 sesudah tengah malam d. Penentuan nama gerakan atas keputusan Ketua CC PKI D.N. Aidit, karena dimulai pada tanggal 30 September 1965, maka diberi nama Gerakan 30 September e. Semua komandan gerakan sudah harus berada di Cenko I pada pukul 23.00 tanggal 30 September 1965 f. Sesuai penjelasan Syam, bahwa gerakan ini akan melahirkan “Dewan Revolusi” dengan mendemisionerkan Kabinet Dwikora, sedang Letkol Untung ditunjuk sebagai ketuanya. Setelah penentuan hari H dan jam D pada rapat ke-10 tanggal 29 September 1965 itu, kepada semua sektor dan pos-pos dibagikan perlengkapan pakaian dan senjata. Kepada mereka diberi perintah supaya pada tanggal 30 September siap-siaga di posnya masingmasing. Dalam rangka gerakan itu sebagian dari anggota CC PKI dikirim ke berbagai daerah membantu CDB menyiapkan gerakan di daerahnya masing-masing, karena para ketua CDB sudah diikutsertakan dalam rapat-rapat Politbiro diperluas, serta mengetahui rencana gerakan di pusat. Sekembalinya di daerah masing-masing segera menyiapkan rencana gerakan di daerahnya. Komunisme di Indonesia - JILID IV | 201 3. Rapat-rapat Biro Chusus Pusat Dan Daerah Sebagai tindak lanjut dari instruksi Ketua CC PKI D.N. Aidit untuk memeriksa barisan, Syam selaku Kepala Biro Chusus CC PKI memanggil Kepala-kepala Biro Chusus Daerah.” Dalam pertemuannya dengan Kepala Biro Chusus Daerah Jakarta Raya Sulistio, yang diadakan pada tanggal 4 September 1965 antara lain: a. Dibicarakan situasi dan tugas-tugas yang harus dijalankan oleh Biro Chusus Daerah/PKI dalam rangka gerakan yang akan dilancarkan. b. Juga dijelaskan Instruksi D.N. Aidit tentang diadakannya suatu gerakan untuk mendahului Dewan Jenderal. c. Diminta kesanggupan Biro Chusus Daerah/PKI untuk tugas-tugas yang diberikan dan agar dimulai dengan pemeriksaan barisan. d. Ternyata barisan yang tersedia dari Biro Chusus Daerah/ PKI Jakarta Raya masih lemah, karena belum eratnya pembentukan group-group di dalam badan-badan dinas ABRI, dan kesatuan yang setingkat dengan Kodam. e. Kemudian Kepala Biro Chusus Daerah melaporkan, bahwa group group yang baru dibentuk di Yon Ang Air, Yon Artileri Tanjung Priok, Kodim Jakarta Pusat, serta di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Di samping itu Kepala Biro Chusus Daerah Jakarta Raya tetap diminta bantuannya yang berharga dalam gerakan ini. Ternyata hasil pertemuan sangat mengecewakan. Kepala Biro Chusus Daerah (PKI Daerah Jakarta Raya) tidak dapat memberikan bantuan, karena kekuatan PKI di wilayah Jakarta Raya tidak besar. Meskipun dapat dihimpun, seluruh kekuatan tersebut lebih kurang hanya 6 batalyon berasal dari berbagai kesatuan yang ada termasuk Yon 530/Brawijaya dan Yon 454/ Diponegoro. 20. Angkatan Bersenjata, 21 Februari 1968 202 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Pertemuan kedua diadakan pada tanggal 8 September dengan Kepala Biro Khusus Daerah PKI Jawa Barat yang dipimpin oleh Hariana bertempat di kediaman Syam. Pada pertemuan itu Syam menguraikan tentang situasi negara, selain itu disampaikan pula tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Biro Chusus Daerah/PKI Jawa Barat dalam rangka gerakan. Dalam pertemuan itu Hariana melaporkan, bahwa kekuatan PKI di daerah Jawa Barat sangat lemah, tidak dapat dijadikan sebagai kekuatan pemukul. Selain itu belum ada satupun kekuatan yang sudah berhasil dipengaruhi untuk diajak ikut serta dalam gerakan, grup-grup yang terbentuk baru berada di Kodim Bandung, di Kavaleri dan di Cimahi. Mendengar laporan tersebut, Syam hanya meminta agar Kepala Biro Chusus/PKI Jawa Barat mengikuti siaran RRI Jakarta terus-menerus. Pertemuan ketiga adalah dengan Kepala Biro Chusus Jawa Timur, yang dipimpin oleh Hasyim, diadakan di tempat kediaman Syam pada tanggal 13 September 1965. Dalam pertemuan itu, Syam mengemukakan persoalan yang sama. Namun sebelumnya Biro Chusus Jawa Timur telah lerhasil membentuk grup-grup, antara lain di Madiun, Malang, dan Besuki. Kemudian Hasyim melaporkan bahwa Yon 530/Para Brawijaya akan dikirim ke Jakarta pada hari Ulang Tahun ABRI tanggal 5 Oktober 1965 untuk membantu gerakan. Pertemuan keempat berlangsung antara Syam dengan Kepala Biro Chusus Daerah/PKI Jawa Tengah yang dipimpin oleh Salim alias Darmo di kediaman Syam. Persoalan yang dibahas sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kekuatan Biro Chusus Jawa Tengah lebih baik dari Biro Chusus Daerah yang lain. Grup-grup telah terbentuk di daerah-daerah, antara lain di Yogyakarta, Solo dan Salatiga. Sedang kesatuan-kesatuan yang menjadi inti ialah Batalyon K, L, dan M. Pada pertemuan itu Salim melaporkan, bahwa Yon 454/Raider Diponegoro akan dikirim ke Jakarta dalam rangka Hari Ulang Tahun ABRI 5 Oktober 1965, dengan tujuan untuk membantu gerakan. Kepada Kepala Biro Chusus Daerah PKI, Dewan maupun group-group di Jawa Tengah, Syam menginstruksikan agar selalu mengikuti siaran RRI Jakarta. Komunisme di Indonesia - JILID IV | 203 Pertemuan kelima dengan Kepala Biro Chusus PKI Sumatra Barat yang dipimpin oleh Rivai dengan Syam di tempat yang sarna pada tanggal 17 September 1965. Pada pertemuan itu dibicarakan soal situasi dan instruksi D.N. Aidit tentang rencana gerakan, juga dibahas soal organisasi. dalam pertemuan itu, Rivai menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan instruksi Kepala Biro Khusus CC PKI itu. Pada kesempatan itu juga dilaporkan bahwa di Sumatra Barat telah dibentuk group-group di Padang/Pariaman dan Sawah lunto. Pertemuan keenam dengan Kepala Biro Chusus Daerah PKI Sumatra Utara yang dipimpin oleh Nasir alias Amir pada tanggal 20 September 1965 dengan Syam di kediamannya. Dalam pertemuan itu dibicarakan persoalan yang sama dengan Kepala Biro Chusus PKI daerah yang lain. Pada pertemuan itu Nasir (Amir) menyatakan kesanggupannya, meskipun menurut laporan yang disampaikannya ternyata Biro Khusus/PKI Daerah Sumatra Utara belum cukup kuat. Group-group yang ada baru di Medan dan Pematang Siantar. Baik kepada Kepala Biro Khusus Daerah PKI Sumatra Barat maupun Sumatra Utara, Syam menginstruksikan untuk selalu mendengarkan siaran RRI Jakarta. Di samping itu juga, Syam menginstruksikan kepada masingmasing Kepala Biro Chusus PKI Daerah yang lain agar dalam rangka pelaksanaan kudeta melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Supaya mempersiapkan tenaga-tenaga untuk menjadi anggota Dewan Revolusi Daerah. b. Untuk gerakan di daerah supaya membentuk kekuatan militer yang terdiri dari anggota ABRI. c. Gerakan di daerah supaya dapat menguasai jawatan- " jawatan/instansi vital di daerah. d. Untuk dapat mengetahui saat mulainya gerakan,supaya selalu mengikuti siaran RRI Jakarta. Instruksi ini bersifat rahasia dan hanya didiskusikan dalam Biro Chusus Daerah PKI. 204 | Komunisme di Indonesia - JILID IV BAB VI PEREBUTAN KEKUASAAN OLEH PKI PADA TANGGAL I OKTOBER 1965 1. Persiapan Kudeta Di Jakarta Seusai rapat terakhir persiapan pemberontakan tanggal 29 September 1965 malam, Syam beserta Kolonel Latief, Letkol Untung, Mayor Udara Suyono menemui D.N. Aidit untuk melaporkan secara rinci seluruh persiapan gerakan di Jakarta dan di daerah-daerah. Dalam kesempatan itu dilaporkan antara lain mengenai organisasi gerakan, nama gerakan, hari H dan jam D, susunan Dewan Revolusi di pusat, proses penyusunan Dewan Revolusi, dan tentang Dewan Militer. D.N. Aidit selaku Pimpinan tertinggi gerakan mengadakan perubahan pada konsep persiapan itu, antara lain nama gerakan yang semula diberi nama Operasi Takari diubah menjadi “Gerakan 30 September”. Untuk masalah lainnya dianggap sesuai dengan keputusan politik Sidang Politbiro CC PKI yang diperluas pada tanggal 28 Agustus 1965, dan sidang Politbiro CC PKI pada harihari berikutnya.' Pada tanggal 30 September 1965 sekitar pukul 21.00, di rumah Syam di Jalan Pramuka diadakan pertemuan kembali. Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua CC PKI D.N. Aidit, Syam, Pono, Bono, Mayor Jenderal Pranoto Reksosamodra, Mayor Udara Suyono. D.N. Aidit, mengadakan pengecekan terakhir atas seluruh persiapan gerakan. Ia menyerahkan daftar nama anggota Dewan Revolusi dan memerintahkan agar seluruh petugas siap, berada di pos masing-masing sebelum pukul 00.00 tanggal 1 Oktober 1965. Pertemuan itu selesai kira-kira pukul 23.00 tanggal 30 September. Selanjutnya D.N. Aidit diantar oleh Mayor Udara Suyono berangkat ke rumah Sersan Udara S. Suwardi di kompleks 1. Kopkamtib, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Jakarta,1978, hal. 78 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 205 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Tempat ini berdekatan dengan Cenko II (Central Komando II). Dalam melakukan tugasnya selaku Pemimpin Tertinggi Gerakan, D.N. Aidit dibantu oleh Iskandar Subekti, Pono sebagai penghubung Cenko I, Kusno sebagai pengawal pribadi D.N. Aidit dan Mayor Udara Suyono sebagai penghubung Cenko dengan Ko.Ops. AU. di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. D.N. Aidit menempati pos yang berkedudukan di Halim Perdanakusuma, sejak pukul 23.00 tanggal 30 September 1965. Sampai pukul 03.00 tanggal 1 Oktober 1965, D.N. Aidit menyiapkan naskah yang diketik oleh para pembantunya. 2 Sesuai dengan rencana, Gedung P.N. Aerial Survey (Penas) di Jalan Jakarta Baypass (sekarang Jalan D.I. Panjaitan), dijadikan Cenko I. Syam selaku Ketua Pelaksana Gerakan menempati posko ini dan menjalankan tugas sesuai dengan petunjuk Pimpinan Tertinggi. Berada di tempat ini selain Syam, juga Pono selaku Wakil Pimpinan Pelaksana Gerakan, Brigjen TNI Suparjo sebagai penghubung Cenko dengan Presiden Sukarno, Kolonel Latief dan Letkol Untung sebagai Komandan Gerakan Militer. Sedangkan Mayor Udara Suyono dan Letkol Udara Heru Atmojo bertugas sebagai penghubung antar Cenko-Cenko. Pada pukul 01.30 tanggal 1 Oktober 1965 para pemimpin Pelaksana Gerakan mengikuti Letkol Untung untuk melihat persiapan terakhir di Lubang Buaya. Pada pukul 03.30 Brigjen Suparjo dan Mayor Udara Suyono bergabung dengan D.N. Aidit yang datang ke Ko.Ops. AU. untuk menemui Men/Pangau Omar Dhani. Kemudian mereka menuju ke rumah Komodor Udara Susanto, tetapi tidak lama. Mereka pindah lagi ke sebuah rumah yang telah dipersiapkan untuk kegiatan mereka, tidak jauh dari rumah Komodor Udara Susanto. Sementara itu tanggal 30 September malam terjadi kesibukan yang luar biasa di Lubang Buaya. Pasukan-pasukan yang akan digunakan oleh gerakan sudah berkumpul. Antara lain dari kompi Brigif 1 Kodam 2. Kopkamtib, Op. Cit., ha1.122 206 | Komunisme di Indonesia - JILID IV V/Jaya, Pemuda Rakyat, Gerwani, kompi dari Yon 454/Diponegoro dan Yon: 530/ Brawijaya, Resimen Cakrabirawa, yang tergabung dalam Divisi Ampera. Pada pukul 02.30 pagi tanggal 1 Oktober 1965 Lettu Dul Arief Komandan Pasukan Pasopati, yang bertugas menculik para Jenderal, mengumpulkan para anggotanya. Ia memberikan briefing kepada para komandan peleton, dan kemudian membagi tugas Pasukan Pasopati. Ia menjelaskan, bahwa mereka yang akan diculik adalah tokoh-tokoh Dewan Jenderal yang akan mengadakan kup terhadap Presiden Sukarno. Oleh karena itu, mereka harus ditangkap hidup atau mati. Taktik penculikan ialah dengan mengatakan bahwa mereka diperintahkan menghadap oleh Presiden. Selanjutnya para komandan pasukan dari peleton penculik kembali ke anak buahnya untuk mempersiapkan diri. Sandi gerakan pasukan Pasopati adalah: Suara; Tanya: Ampera Jawab:Takari Klakson: Tanya:2x Jawab:3x Gerakan: Tanya: Garuk-garuk kepala Jawab: Menunjuk kepala yang garukgaruk kepala Pegang Senjata: Tanya: Ibu jari diangkat Jawab: Menunjuk kepala yang diangkat Cahaya: Tanya:1x Jawab:4x Bendera Scraf: Warna merah, kuning dan hijau dipakai di leher. Lencana: Merah Putih di saku baju Kendaraan: Segitiga merah, kuning, dan hijau. Tanda kendaraan: Silang putih di belakang. Lencana malam: Di bahu kiri Lencana pagi: Di bahu kanan. Komunisme di Indonesia - JILID IV | 207 2. Penculikan Dan Pembunuhan Pejabat TNI-AD a. Penculikan Menko Hankam/Kasab Jenderal TNI A.H. Nasution. Kurang lebih pukul 03.00, pasukan yang bertugas menculik Jenderal A.H. Nasution berangkat yang pertama kali dari Lubang Buaya. Pasukan ini dipimpin oleh Pelda Jahurub dari Men Cakrabirawa, dan terdiri atas 1 Peleton Brigif I Kodam V/Jaya, 1 Regu Cakrabirawa, 1 Peleton dari Yon 530/Brawijaya, 1 Peleton dari Yon 454/Diponegoro, 1 Peleton PGT, dan 1 Peleton Sukwan. Kekuatan pasukan ini merupakan pasukan terbesar sampai lebih kurang 100 orang, karena Jenderal AH. Nasution dianggap sasaran yang paling penting. Mereka menggunakan tiga truk AURI dan dua Jeep Cakrabirawa. Di dekat rumah Jenderal A.H. Nasution, gerombolan penculik melumpuhkan regu pengawal rumah Wakil Perdana Menteri II (Waperdam II) Dr. Leimena. Dalam peristiwa itu seorang penga wal, Aipda Karel Satsuit Tubun gugur. Di depan rumah Jenderal A.H. Nasution, gerombolan bergerak menuju ke halaman. Pengawal rumah Jenderal Nasution yang berada di pekarangan tidak curiga terhadap pasukan yang memasuki halaman karena mereka memakai seragam pasukan pengawal istana, Resimen Cakrabirawa. Didahului dengan ucapan selamat malam, serentak 30 orang gerombolan penculik menyergap para pengawal yang berada di pekarangan itu. Gerombolan penculik mengepung rumah Jenderal Nasution dan memblokir jalan. Kurang lebih 15 orang masuk ke dalam rumah. Terbukanya pintu kamar tamu dan terdengar gaduh di luar me nyebabkan Ibu Nasution membuka pintu kamar. Ia melihat seorang anggota Cakrabirawa siap untuk menembak. Ibu Nasution merasa curiga, dan segera menutup kembali pintu kamarnya. Ia memberi tahu Jenderal A.H. Nasution bahwa ada anggota Cakrabirawa yang bersikap mencurigakan. Jenderal Nasution segera membuka pintu untuk melihat tamu tak diundang itu. Begitu pintu dibuka, serentetan tembakan diarahkan kepadanya. Jenderal AH. Nasution 208 | Komunisme di Indonesia - JILID IV menjatuhkan diri ke lantai. Ibu Nasution segera menutup pintu kamar dan menguncinya. Tembakan selanjutnya diarahkan kepada pintu kamar itu, sehingga Ibu Nasution mendorong suami nya Jenderal Nasution melalui pintu yang lain keluar ke samping rumah. Putri Jenderal A.H. Nasution Ade Irma Suryani yang masih berumur 5 tahun digendong oleh pengasuhnya dibawa ke luar kamar. Tetapi seorang anggota Cakrabirawa melepaskan tembakan dan mengenai punggung Ade Irma Suryani. Ia menjerit, Jenderal A.H. Nasution yang mendengar jeritan anaknya bermaksud kembali masuk kamar, tetapi istrinya memberi isyarat agar segera menyelamatkan diri. Jenderal Nasution meloncat pagar tembok rumah Duta Besar Irak tetangganya. Ketika Jenderal A.H. Nasution meloncat pagar tembok, seorang penculik melihat ada orang yang melompati tembok dan menembaknya. Namun Jenderal AH. Nasution selamat. Usaha penculikan gagal. Ade Irma Suryani Nasution, puteri Jenderal A.H. Nasution sesaat sebelum diberangkatkan ke eristiruhatannya yang terakhir (Repro: Kopkamtib) Komunisme di Indonesia - JILID IV | 209 Sementara itu ajudan Jenderal A.H. Nasution, Lettu Piere A. Tendean yang pada malam itu menginap di paviliun, terbangun karena ada ribut-ribut. Ia keluar, dengan membawa senjata Garrand. Sesampainya di halaman, karena dikira Jenderal A.H. Nasution, ia langsung disergap oleh para penculik. Lettu Piere A Tendean kemudian dibawa ke Lubang Buaya. b. Penculikan Menteri/Panglima Angkatan Darat Lecen TNI A Yani Gerombolan penculik Lecen A. Yani yang dipimpin Peltu Mukijan dari Brigif I Kodam V/Jaya berangkat dari basis Lubang Buaya pukul 03.30 tanggal 1 Oktober 1965. Gerombolan ini berkekuatan 1 Peleton dari Brigif I Kodam V/Jaya, | Regu Cakrabirawa, 1 Peleton dari Yon 530/Brawijaya, 1 Peleton dari Yon 454/Diponegoro, 1 Regu PGT dan 2 Regu Sukwan. Mereka menggunakan dua truk dan dua bus, tiba di sasaran pada pukul 04.25. Sersan Raswad dan beberapa anggota Cakrabirawa dengan diikuti Peltu Mukijan masuk ke halaman rumah Lecen A Yani. Regu pengawal yang sarna sekali tidak menaruh curiga kedatangan mereka ditodong dan dilucuti. Sebagian pasukan penculik itu menuju teras dan mengetuk pintu. Putra Lecen A. Yani yang berumur 11 tahun bangun dan ditanya oleh para penculik tentang ayahnya. Setelah diketahui bahwa Lecen A. Yani ada di rumah, anak itu di suruh membangunkannya, dengan pesan “ada utusan yang akan menyampaikan pesan bahwa Lecen A. Yani dipanggil oleh Presiden ke Istana”. Lecen A. Yani yang mengenakan piyama bangun, dan menemui para penculik. Sersan Raswad mengatakan bahwa Lecen A. Yani dipanggil oleh Presiden. Lecen A. Yani tanpa curiga mengatakan “baik”, tetapi ia akan mandi dulu. Ia balik kanan untuk mempersiapkan diri. Tiba-tiba para penculik mengatakan “tidak perlu”. Lecen A. Yani marah terhadap prajurit yang kurang ajar itu, dan langsung menampar orang itu. Kemudian ia membalik sambil menutup pintu. Ketika itulah Sersan Raswad memerintahkan Kopda Gijadi agar 210 | Komunisme di Indonesia - JILID IV menembak Lecen A. Yani. Tujuh peluru Thomson memecah pintu kaca dan menembus tubuh Lecen A. Yani yang kemudian jatuh dan gugur seketika. Praka Wagimin menyeret tubuh Lecen A. Yani yang berlumur an darah ke luar rumah, dan melemparkannya ke dalam salah satu kendaraan. Selanjutnya, mereka kembali ke Lubang Buaya. c. Penculikan Deputy II Men/Pangad Mayjen TNI Suprapto Gerombolan penculik yang bertugas menculik Mayjen Suprapto dipimpin oleh Serka Sulaiman, berkekuatan dua regu. Regu I di pimpin oleh Serka Sulaiman, dan Regu II dipimpin oleh Serda Sukiman. Mereka berangkat dari basis Lubang Buaya kurang lebih pukul 03.30 tanggal 1 Oktober 1965. Komandan Pasukan Pasopati Lettu Dul Arief ikut dalam rombongan ini. Pada malam itu Mayjen Suprapto masih belum tidur karena sa kit gigi dan badannya agak meriang. Ketika Pratu Buang membuka pintu pagar, Mayjen Suprapto menanyakan siapa mereka. Di jawab bahwa mereka anggota-anggota Cakrabirawa. Mayjen Suprapto dan istrinya tidak menaruh curiga. Kemudian Mayjen Suprapto keluar dari kamarnya dan ketika membuka pintu ruang depan, di teras sudah menunggu beberapa orang anggota Cakrabirawa. Serka Sulaiman berkata bahwa Jenderal Suprapto diperintahkan segera menghadap Presiden. Mayjen Suprapto menyanggupi akan segera berangkat, tetapi akan ganti pakaian terlebih dahulu. Namun para penculik tidak mengizinkannya. Ia ditodong dan dipaksa ke luar. Beberapa orang memegang tangan Mayjen Suprapto dan memaksanya naik ke atas salah satu truk yang tersedia. Kemudian pasukan penculik kembali ke Lubang Buaya dengan membawa Mayjen Suprapto. d. Penculikan Asisten 1 Men/Pangad Mayjen TNI S. Parman Mayjen S. Parman diculik oleh pasukan yang dipimpin Serma Satar dengan kekuatan satu peleton terdiri atas satu regu Cakrabirawa dan satu regu dari Yon 530/Brawijaya. Pasukan itu berangkat dari Komunisme di Indonesia - JILID IV | 211 Lubang Buaya menuju sasaran kurang lebih pukul 03.30 tanggal 1 Oktober 1965. Sesampainya di sasaran mereka masuk ke pekarangan dengan melompat pagar. Karena ribut di luar, Mayjen S. Parman terbangun dan membangunkan istrinya. Semula Mayjen S. Parman dan istrinya menduga ada perampokan di rumah tetangga. Mayjen S. Parman keluar dari kamarnya bermaksud untuk memberikan bantuan. Ketika sampai di ruang tengah terdengar ketukan di pintu. Setelah ditanya, mereka menjawab dari Cakrabirawa. Mayjen S. Parman membuka pintu. Ia heran ketika melihat banyak sekali anggota Cakrabirawa di halaman rumahnya. Serma Satar maju ke depan dan berkata bahwa Jenderal Parman diperintahkan Presiden supaya segera menghadap. Tanpa curiga ia segera bersiap untuk berangkat. Ia kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian. Ketika dua orang Cakrabirawa mengikutinya dengan sangkur terhunus, ia meminta supaya mereka menunggu saya di luar, tetapi tidak dihiraukan. Ibu Parman curiga melihat tingkah laku mereka yang tidak wajar itu. Akhirnya Ibu Parman menanyakan Surat Perintah mereka. Salah seorang di antara mereka menjawab bahwa surat perintah ada pada Pelda Janto di luar. Selesai berpakaian lengkap, Mayjen S. Parman ke luar. Di pintu, ia menyuruh istrinya untuk menelpon Lecen A. Yani untuk mela porkan kejadian itu. Ternyata kabel telpon telah dipotong. Rupa nya S. Parman baru sadar bahwa ada hal yang tidak beres dengan pasukan penjemput. Kemudian Mayjen S. Parman dimasukan ke dalam kendaraan, dan dibawa ke Lubang Buaya. e. Penculikan Deputy III Men/Pangad Mayjen TNI Haryono MT Pimpinan pasukan yang menculik Mayjen Haryono MT adalah Serka Bungkus dari Men Cakrabirawa. Dengan kekuatan dua regu Yon 530/ Brawijaya, mereka berangkat dari Lubang Buaya menuju sasaran pukul 03.30 tanggal 1 Oktober 1965. Setibanya di rumah 212 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Mayjen Haryono MT, Serka Bungkus mengetuk pintu, Serka Bungkus berkata bahwa Jenderal Haryono dipanggil Presiden. Ibu Haryono menyampaikan pesan tersebut kepada suaminya. Mayjen Haryono MT merasa enggan, dan meminta agar para anggota Cakrabirawa itu kembali lagi pukul 08.00. Oleh karena Serka Bungkus memaksa. Mayjen Haryono MT merasa ada sesuatu yang mencurigakan, karena itu ia menyuruh istri dan anaknya ke kamar sebelah. Serka Bungkus dan beberapa anak buahnya tidak sabar dan berteriak agar Mayjen Haryono MT segera keluar. Karena Mayjen Haryono tidak memenuhi permintaan itu, mereka menembak pintu kamar yang terkunci itu. Setelah pintu terbuka mereka masuk ke kamar. Mayjen Haryono MT berusaha merebut senjata salah seorang dari pasukan penculik, tetapi gagal. Pada saat itulah ia ditusuk sangkur beberapa kali. Ia jatuh dengan berlumuran darah, dan diangkat ke luar untuk dimasukkan ke dalam truk yang tersedia. Selanjutnya Mayjen Haryono MT dibawa ke Lubang Buaya. £ Penculikan Terhadap Oditur Jenderal Militer/Inspektur Kehakiman AD Brigjen TNI Sutojo Pada pukul 03.30 tanggal 1 Oktober 1965 pasukan penculik Brigjen Sutojo berangkat dari Lubang Buaya. Pasukan ini berkekuatan satu Peleton Cakrabirawa dipimpin oleh Serma Surono yang dibagi dalam tiga regu. Regu I dipimpin oleh Serda Sudibyo, Regu II dipimpin oleh Serda Ngatijo dan Regu III dipimpin Kopda Dasuki. Sesampainya di sasaran, mereka segera menyebar menempati posisi masing-masing sesuaidengan rencana. Regu 1 melakukan pengamanan di depan rumah, Regu III mengamankan jalan, dan Regu I bertugas mengambil Brigjen Sutojo. Brigjen Sutojo terbangun karena mendengar kegaduhan di luar. Ketika ditanyakan siapa yang di luar, dijawabnya bahwa ada tamu dari Malang. Sebagian Regu I dengan melalui pintu samping masuk melalui garasi, dan memaksa pembantu rumah tangga keluarga Brigjen Sutojo dengan bayonet untuk menyerahkan kunci ruang tengah. Komunisme di Indonesia - JILID IV | 213 Mayor Jenderal Suharto menerima laporan dari salah seorang Komandan RPKAD di Lubang Buaya (Repro: buku Kopkamtib) Sementara itu, Brigjen Sutojo membuka pintu. Pratu Sujadi serta Pratu Sumardi masuk dan mengatakan bahwa Brigjen Sutojo ditunggu di luar oleh Dan Ton, karena ada Surat Perintah dari Pre siden untuk menghadap. Kedua orang itu lalu membawa Brigjen Sutojo keluar dan bertemu dengan Serda Sudibyo. Serda Sudibyo dan Pratu Sumardi segera mengapit Brigjen Sutojo dan membawanya ke luar untuk dinaikkan ke kendaraan penculik itu. Selanjutnya Brigjen Sutojo dibawa ke Lubang Buaya. g. Penculikan Asisten IV Men/Pangad Brigjen TNI D.I. Panjaitan Pasukan penculik yang menculik Brigjen D.I. Panjaitan dipim pin oleh Serma Sukarjo. Mereka berangkat dari Lubang Buaya pukul 03.30 tanggal 1 Oktober 1965. Pasukan penculik berkekuatan satu regu dari Brigif I /Kodam V /Jaya, dan satu regu dari Yon 454/Diponegoro. 214 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Anggota Kipam KKO siap memasuki sumur untuk mengangkat jenazah para Pimpinan Angkatan Darat (Repro: buku Kopkamtib) Satu demi satu jenazah ditarik ke luar dari sumur (I) (Repro: buku Kopkamtib) Komunisme di Indonesia - JILID IV | 215 Mereka sampai di sasaran kurang lebih pukul 04.30, dan lang sung mengurung rumah Brigjen D.I. Panjaitan. Beberapa orang langsung masuk halaman dengan meloncat pagar. Pasukan penculik bergerak menuju pavilyun dengan menembaki kunci pintunya. Dua orang keponakan Brigjen Panjaitan yang tidur di kamar bawah ditembaki oleh anggota Pasukan penculik. Seorang di antaranya meninggal saat itu juga. Pasukan pemberontak terus menembak sehingga menghancurkan perabotan dalam rumah itu. Salah seorang dari penculik itu membentak pelayan sambil menanyakan di mana kamar Jenderal. Para penculik lalu berteriak sambil mengancam Brigjen Panjaitan kalau tidak segera turun. Dalam suasana gawat itu, Brigjen Panjaitan mencoba bertahan dan mengadakan perlawanan dengan senjata sten. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa, karena senjata itu macet. Akhirnya, karena diancam seluruh keluarganya akan dibunuh Brigjen D.I. Panjaitan yang mengenakan pakaian seragam lengkap turun dari lantai dua. Ia terus ditodong dan digiring ke luar oleh Serma Sukarjo dan Kopral Dikin. Setibanya di pekarangan D.I, Panjaitan tidak dapat menahan amarahnya, karena perlakuan kasar para penculik itu terhadap dirinya. Kemudian ia dipukul dengan popor senjata dan dua orang lainnya menembaknya dengan senjata otomatis. Brigjen Panjaitan jatuh dan gugur. Jenazahnya diangkat dan dilemparkan ke dalam kendaraan. Selanjutnya dibawa ke Lubang Buaya. Sementara itu, seorang Agen Polisi (sekarang Bhayangkara II, Bharada) Sukitman yang sedang melakukan tugas patroli, karena mendengar bunyi tembakan mendekati rumah Brigjen D.I Panjaitan. Setibanya di tempat itu, ia ditangkap oleh pasukan penculik dan dibawa ke Lubang Buaya. Di Lubang Buaya, semua korban penculikan itu diserahkan kepada Komandan Pasukan Pasopati Lettu Dul Arief. Selanjutnya Lettu Dul Arief menyerahkan kepada Mayor Udara Gathot Sukrisno selaku Komandan Pasukan Gatot Kaca yang menampung hasil penculikan, melaksanakan pembunuhan, dan mengubur korban - korban penculikan. 216 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Kekuatan Pasukan Gatot Kaca terdiri atas satu Yon Cakrabirawa, satu Yon PGT/AURI, dan empat Yon Sukarelawan terlatih (Sukta) yang meliputi anggota-anggota Ormas PKI yang telah mendapat latihan di Lubang Buaya. Kedatangan para Jenderal TNI-AD yang mereka sebut dengan “Kabir-kabir”, dan anggota “Dewan Jenderal”, disambut dengan teriakan-teriakan dan ejekan-ejekan oleh sukarelawan-sukarelawati Pemuda Rakyat, Gerwani/PKI. Mereka seolah -olah berpesta pora. mabuk kemenangan. Beberapa Jenderal yang masih hidup disiksa di luar batas kemanusiaan oleh gerombolan G30S/PKI. Setelah puas, baru kemudian para perwira itu dibunuh. Para korban dimasukkan ke dalam sumur tua. Untuk menghilangkan jejak, sumur itu ditimbuni dengan sampah dan de daunan, sehingga tersamar. 3. Kegiatan Para Pemimpin G 30 S/PKI Dalam gerakannya di Jakarta, G30S/PKI berhasil memanfaatkan fasilitas fasilitas AURI antara lain tempat, senjata, alat komunikasi, kendaraan dan bahkan pesawat udara untuk berbagai keperluan. Hal itu terjadi karena adanya dukungan dari oknum-oknum AURI antara lain Menteri/Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Udara Omar Dhani, Letkol Udara Heru Atmojo, Mayor Suyono. Ketika gerakan pemberontakan itu dimulai, Men/Pangau Laksamana Madya Udara Omar Dhani sudah sejak pukul 01.00 tanggal 1 Oktober 1965 berada di kompleks Halim Perdanakusuma. Pada pukul 03.30 MenPangau Laksamana Madya Omar Dhani bersama-sama dengan Brigjen Suparjo, Komodor Udara Susanto, dan beberapa orang lagi menerima D.N. Aidit dan pembantupembantunya untuk membahas berbagai persoalan mengenai G30 S/PKI. Setelah itu, D.N. Aidit berpindah tempat ke rumah Komodor Udara Susanto, tetapi tidak lama. Ia pindah lagi ke sebuah rumah kosong yang khusus dipersiapkan, tidak jauh dari rumah Komodor Udara Susanto. 3. Kopkamtib, Op. Cit., hal 120 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 217 Mayor Jenderal Suharto berpidato sesaat sesudah pengangkatan jenazah “... korban tindakan biadab petualang-petualang yang menamakan dirinya G.30 $...” (Rep Kopkamtib) Selama gerakan militer berlangsung, D.N. Aidit menerima laporan perkembangan gerakan melalui kurir maupun radio yang menghubungkannya dengan Cenko dan Ko. Ops. AURI. Ketika menerima laporan bahwa Jenderal A.H. Nasution lolos dari penculikan, ia memerintahkan agar segera dicari dan ditangkap hidup atau mati. Sementara itu, setelah Syam selaku Ketua Pelaksana Gerakan menerima laporan penculikan para Jenderal TNI-AD selesai, ia memerintahkan Brigjen Suparjo supaya pada pagi itu segera berangkat ke Istana Merdeka. Brigjen Suparjo ditugasi untuk menjemput dan melaporkan kepada Presiden Sukarno tentang G30 S yang telah berhasil mengamankan anggota-anggota Dewan Jenderal, dan terbentuknya Dewan Revolusi. Rencana semula delegasi yang teridiri atas pimpinan Dewan Revolusi akan pergi ke Istana. Tetapi karena Kolonel Laut Ranu Sunardi dan AKBP Anwas belum hadir di Cenko, maka Syam memerintahkan Dan Yon 454/ 218 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Diponegoro dan Yon 530/Brawijaya ikut Brigjen Suparjo dan Letnan Kolonel Udara Heru Atmojo sebagai “delegasi” menjemput Presiden Sukarno di Istana. Menko Hankam/KASAB Jenderal A.H. Nasution ketika menyampaikan pidato melepas para Pahlawan Revolusi tanggal 5 Oktober 1965 (Repro: buku Kopkamtib) Di Cenko I, Syam selaku Pimpinan Pelaksana Gerakan mengeluarkan draft yang akan diumumkan oleh bagian penerangan G30 S/PKI. Setelah disetujui dan ditandatangani oleh Letkol Untung, pengumuman itu segera dikirimkan kepada Kapten Suradi yang berada di RRI Pusat. Sebelumnya, pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965 Pasukan Bima Sakti di bawah pimpinan Kapten Suradi yang mempunyai tugas penguasaan kota Jakarta berhasil menduduki Studio RRI Pusat dan Gedung Telekomunikasi. Pengumuman tentang penangkapan para Jenderal pimpinan Angkatan Darat yang tergabung dengan apa yang mereka namakan “Dewan Jenderal” disiarkan pada pukul 07.30. Selanjutnya, Syam Komunisme di Indonesia - JILID IV | 219 mengeluarkan dari tasnya dokumen-dokumen tentang Dekrit No.1 tentang Dewan Revolusi sebagai pemegang kekuasaan negara dan pendemisioneran Kabinet Dwikora, disusul dengan Keputusan No.1 tentang pembentukan dan susunan Dewan Revolusi Indonesia, dan Keputusan No.2 tentang Penurunan pangkat bagi Kolonel ke atas menjadi Letnan Kolonel, dan kenaikan pangkat bagi yang ikut aktif dalam G30S. Dokumen itu setelah ditandatangani oleh Letkol Untung, selanjutnya diumumkan melalui Studio RRI Pusat pukul 09.00. Pengumuman itu diulang kembali pada pukul 13.00 tanggal 1 Oktober 1965. Iring-iringan jenazah Pahlawan Revolusi yang disambut rasa baru oleh rakyat sepanjang jalan (Repro: buku Kopkamtib) Kira-kira pukul 08.30 Men/Pangau Omar Dhani menerima Letkol Udara Heru Atmojo sebagai utusan Brigjen Suparjo yang masih berada di Istana. la melaporkan bahwa Presiden Sukarno tidak ada di tempat. Menanggapi laporan itu, Laksamana Madya Omar Dhani memberikan fasilitas helikopter untuk menjemput Brigjen Suparjo agar segera menuju Halim Perdanakusuma dan 220 | Komunisme di Indonesia - JILID IV memberikan laporan kepada Presiden Sukarno yang sebentar lagi akan tiba di Halim Perdanakusuma.“ Sementara itu, karena pagi hari itu pegawai Gedung Penas sudah melakukan kegiatan, Letnan Kolonel Untung mengajak kawan-kawannya untuk pindah ke Cenko II di komplek Halim Perdanakusuma. Rombongan tiba di Halim Perdanakusuma kirakira pukul 09.00 Kurang lebih pukul 09.00, Presiden Sukarno beserta rombongan tiba di Halim Perdanakusuma. Men/Pangau Laksamana Madya Omar Dhani memberikan laporan tentang tindakan terhadap Dewan Jenderal. Kemudian laporan itu diperinci lagi oleh Brigjen Suparjo setelah ia tiba dari Istana. Reaksi Bung Karno setelah mendengar laporan itu menganggapnya sebagai suatu tindakan kekanak-kanakan, dan tidak mendukung peristiwa tersebut serta memerintahkan untuk menghentikan gerakan tersebut. Dengan situasi seperti itu, D.N. Aidit, Syam, Bono dan Pono meskipun berada di kompleks Halim Perdanakusuma tidak mampu mengembangkan gerakan. Menyadari kegagalan rencananya, D.N. Aidit atas bantuan Laksdya Udara Omar Dhani meninggalkan Pangkalan Halim Perdanakusuma menuju Yogyakarta sekitar pukul 14.00. Demikian pula pimpinan tokoh G30S lainnya berpencar meninggalkan Halim Perdanakusuma, sedangkan pasukan pendukung G30S yang mengundurkan diri ke Pondok Gede menghentikan perlawanannya. 4. Nugroho Notosusanto, Ismail Saleh, Tragedi Nasional Percobaan Kup G3OS?PKI di Indonesia, Intermasa, Jakarta, 1989, hal. 26 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 221 BAB VII PRESIDEN Sukarno PADA TANGGAL 1 OKTOBER 1965 1. Gagalnya Sebuah Skenario Skenario G30S/PKI yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1965 terhadap Presiden Sukarno ternyata tidak terealisasi sesuai rencana mereka. Pada malam tanggal 30 September 1965 itu, setelah kembali dari menghadiri Mubes Teknik di Senayan, Presiden Sukarno kembali ke Istana. Dari Istana, Presiden Sukarno menjemput Ny Ratnasari Dewi di Hotel Indonesia untuk selanjutnya menginap di Wisma Yaso (rumah kediaman Ny. Dewi), di Jalan Gatot Subroto. Di rumah tersebut pada pukul 23.00. Presiden Sukarno masih menerima ajudannya Kolonel KKO Bambang Wijanarko yang melaporkan telah selesainya seluruh acara pada hari itu, dan urutan acara untuk tanggal 1 Oktober 1965, bahkan ia mohon petunjuk andaikata ada perubahan-perubahan yang dikehendaki. Acara esok hari tersebut, antara lain Presiden Sukarno akan menerima Bapak Leimena (Waperdam II), dan Jenderal Ahmad Yani (Men/Pangad) pada pukul 07.00 pagi. Pukul 06.00 tanggal 1 Oktober 1965, Presiden Sukarno meninggalkan rumah Wisma Yaso diantar AKBP Mangil Komandan Detasemen Kawal Pribadi (DKP), dan beberapa anggota kawal pribadi menuju Istana Merdeka. Namun, sesampainya di Jalan "Thamrin (Bundaran Air Mancur) dengan melalui hubungan radio, Mangil menerima berita dari Kolonel CPM Maulwi Saelan, ajudan Presiden/Wakil Komandan Resimen Cakrabirawa. Isi berita itu, Presiden Sukarno diminta untuk tidak meneruskan perjalanannya ke Istana, karena Istana telah dikepung oleh pasukan yang tidak dikenal. Demi keamanan, Saelan minta agar Presiden dibawa ke Slipi, rumah kediaman ibu Haryati (isteri Presiden). Kurang lebih pukul 07.00 pagi, Presiden Sukarno berserta rombongan tiba di Slipi. Di rumah itu telah hadir Brigjen Sunaryo, Pembantu Menteri Jaksa Agung yang juga mencari Presiden. Komunisme di Indonesia - JILID IV | 223 Kolonel CPM Saelan segera melaporkan kepada Presiden Sukarno tentang situasi yang diketahuinya dari Komisaris Besar (Kolonel) Polisi Sumirat (ajudan Presiden). Pada pukul 5.30, Saelan menerima informasi dari Sumirat via telepon, mengenai adanya penembakan-penembakan di rumah Dr. J. Leimena, Jenderal A.H. Nasution, Brigjen D.I. Panjaitan, dan terdapatnya pasukan-pasukan yang tidak dikenal identitasnya. Di samping itu, Saelan juga menerima laporan Kapten Suwarno dari Istana Merdeka, bahwa Presiden Sukarno tidak berada di Istana. Oleh karena itu, Saelan mencari Presiden ke rumah Ibu Haryati di Slipi. Di tengah perjalanan ia ketemu dengan seorang anggota Detasemen Kawal Pribadi (DKP) yang menyatakan bahwa Presiden dalam perjalanan menuju ke Istana. Menanggapi laporan Kolonel Saelan, Presiden Sukarno mengucapkan kata-kata: “Ik ben overrompeld, wat wil je met mij dun. Wij kunnen hier langer blijven” (saya ditingkar, apa yang kamu lakukan terhadapku. Kita tidak dapat lebih lama tinggal di sini). Saelan menawarkan beberapa kemungkinan tempat yang aman bagi Presiden Sukarno. Atas kehendaknya sendiri, Presiden Sukarno memilih pergi ke Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma dengan pertimbangan apabila terjadi keadaan darurat akan mudah untuk penyelamatan selanjutnya. Oleh karena itu, Presiden Sukarno memerintahkan Letkol Tituler Suparto, salah satu pembantu pribadinya, untuk menghubungi Menteri/Panglima Angkatan Udara (Men/Pangau) Laksamana Madya Udara (sekarang Marsekal Madya) Omar Dhani dan Komodor Udara (sekarang Marsekal Pertama) Leo Wattimena di Komando Operasi Angkatan Udara (Ko. Ops. AU) di Pangkalan Udara Utama Halim Perdanakusuma. Men/Pangau mempersilahkan Presiden datang ke Halim. Brigjen Suparjo dengan berpakaian PDUB (PDU 1) ditugasi oleh Pimpinan Pelaksana Gerakan 30 September Syam Kamaruzaman untuk “menjemput” Presiden Sukarno berangkat 1. Kopkamtib, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G 30 S/PKI), Jakarta, Kopkamtib, 1978, hal. 140” 224 | Komunisme di Indonesia - JILID IV dari Cenko I. Sejak pukul 06.00 pagi ia telah berada di istana. Suparjo bersama rombongannya yang terdiri atas Mayor Bambang Supeno, Mayor Sukirno, Letkol Udara Heru Atmojo setibanya di Istana tidak berhasil “menemukan” Presiden. la memerintahkan Letkol Heru Atmojo kembali ke Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma dan melaporkan kepada Men/Pangau Laksamana Madya Omar Dhani, bahwa Presiden tidak berada di Istana. Setelah menerima laporan Heru, Laksamana Madya Omar Ohani, yang telah dihubungi Suparto bahwa Presiden akan datang ke Ko. Ops.AU, memerintahkan Letkol Heru untuk menjemput Brigjen Suparjo di Istana dengan helikopter. Ketika rombongan Suparjo tiba di Halim, ternyata Presiden Sukarno belum datang. Namun, ia disalami dengan ucapan: “Selamat, sukses”, dari Laksamana Madya Omar Dhani. Setelah ditunggu beberapa saat Presiden belum datang juga, Suparjo meninggalkan Halim pergi ke.Cenko I. Ternyata Cenko I didapatinya kosong, ia langsung menuju Cenko II. Setelah berkonsultasi dengan Syam, Brigjen Suparjo kembali ke Ko. Ops. 2. Presiden Sockarno Di Pangkalan Udara Utama Halim Presiden Sukarno bersama rombongannya tiba di Ko. Ops. AU di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma pada pukul 09.00. Pada kesempatan itu, Brigjen Suparjo melapor kepada Presiden bahwa ia berhasil menindak para pimpinan TNI-AD, kecuali Jenderal A.H. Nasution lolos dari penculikan. Namun reaksi Presiden tidak seperti yang diharapkan Brigjen Suparjo. Presiden Sukarno memerintahkan agar Brigjen Suparjo menghentikan gerakannya untuk menghindari pertumpahan darah. Di samping itu, Presiden memerintahkan pula kepada Brigjen Suparjo untuk memberikan bukti-bukti yang dijadikan alasan atas pelaksanaan penculikan maupun pembunuhan terhadap para pimpinan TNI-AD. Brigjen Suparjo kembali ke Cenko II untuk menyampaikan perintah mengenai penghentian gerakan kepada Syam. Mereka Komunisme di Indonesia - JILID IV | 225 mendiskusikan hal itu. Kesimpulan hasil diskusi, perintah itu tidak menguntungkan Gerakan Tiga Puluh September, karena menimbulkan suasana ragu-ragu. Akhirnya, Syam memutuskan untuk tidak mematuhi perintah tersebut. Setelah beberapa saat berada di Ko. Ops. AU, Presiden Sukarno beserta rombongan meninggalkan Ko. Ops. AU menuju rumah Komodor Susanto pada pukul 11.00. Dengan gugurnya Men/Pangad Lecen A. Yani, maka Presiden Sukarno bermaksud menunjuk Men/Pangad baru. Untuk maksud tersebut, Presiden Sukarno memerintahkan para ajudan untuk memanggil Waperdam II Dr. J. Leimena, Jaksa Agung Brigjen Sutardhio, Men/Pangal Laksamana Madya Laut Martadinata, Men/Pangak Irjen Pol. Sucipto Yudodiharjo, dan Pangdam V/Jaya Mayjen Umar Wirahadikusumah. Brigjen Sabur diperintahkan membuat pengumuman bahwa Presiden Sukarno dalam keadaan sehat dan selamat. Untuk menentukan Men/Pangad baru, Presiden Sukarno memimpin rapat di rumah Komodor Susanto. Hadir dalam rapat itu Dr. J. Leimena, Laksamana Madya Omar Dhani, Laksamana Madya R.E. Martadinata, Inspektur Jenderal Pol. Sucipto Yudodiharjo, Brigjen Sutardhio, Brigjen Sabur dan Brigjen Suparjo. Dalam rapat itu diajukan 5 orang calon, yaitu Mayjen Mursyid, Mayjen Basuki Rachmat, Mayjen Pranoto, Mayjen Ibrahim Ajie dan Mayjen Suharto. Pihak PKI melalui Brigjen Suparjo mengajukan 2 orang calon yaitu Mayjen Rukman dan Mayjen Pranoto. Setelah melalui penilaian, Presiden Sukarno memutuskan bahwa Pimpinan Angkatan Darat dipegang sendiri, dan untuk pelaksanaan sehari-hari ditunjuk Mayjen Pranoto sebagai care taker. Presiden juga memerintahkan agar semua pasukan tetap di posnya masing-masing dan menghindari pertumpahan darah. Dengan selesainya penunjukan care taker Men/Pangad, sekitar pukul 17.00 Presiden Sukarno memerintahkan salah seorang ajudan yaitu Kolonel KKO Bambang Wijanarko untuk memanggil Mayjen Pranoto. Setelah dicari ke berbagai tempat, ia tidak bertemu dengan Mayjen Pranoto. Kemudian Kolonel KKO Bambang Wijanarko 226 | Komunisme di Indonesia - JILID IV datang ke Kostrad untuk menghadap Pangkostrad Mayjen Suharto, dan menyampaikan perintah Presiden Sukarno tersebut. Meskipun Mayjen Pranoto saat itu berada di dalam ruangan Markas Kostrad, namun sesuai prosedur ia menyampaikan pesan itu melalui Mayjen Suharto. Setelah Pangkostrad mendengar laporan, kemudian terjadi dialog seperti berikut: “Bambang, sekarang Bapak ada di mana?” “Berada di Halim, Pak”. Jawab Kolonel Bambang Wijanarko “Mbang, saat ini Panglima AD, Jenderal Yani tidak ada. Pimpinan untuk sementara di tangan saya. Sampaikan pada Bapak agar semua instruksi mengenai AD harap disampaikan kepada saya. Jenderal Pranoto saat ini tidak dapat menghadap”. “Siap, Pak”. “Dan padamu, Mbang, saya minta usahakan sedapat mungkin agar Bapak secepatnya ke luar dari Halim”. “Siap, Pak. Saya kerjakan”. Ketika Kolonel Bambang Wijanarko tiba di Halim, waktu telah menunjukkan pukul 20.00 lewat. Ia segera menghadap Presiden Sukarno di ruang tengah. Pada waktu itu hadir Leimena, Omar Dhani, dan Sabur. Sewaktu ia akan menyampaikan laporan, masuk pula seorang Brigjen AD, yaitu Brigjen Suparjo. Selanjutnya Bambang Wijanarko melaporkan kepada Presiden Sukarno bahwa Mayjen Pranoto berada di Kostrad dan tidak dapat menghadap. Selain itu, ia menyampaikan pula pesan Pangkostrad tentang prosedur instruksi yang menyangkut AD tersebut. Mendengar laporan tersebut, Presiden Sukarno marah. Namun demikian, Bambang tetap tidak surut untuk menyampaikan pesan Pangkostrad agar Presiden segera meninggalkan Halim sebelum 2. Bambang Wijarnarko, Sewindu Dekat Bung Karno, Jakarta, PT Gramedia, 1988, hal. 179- 180 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 227 pukul 12 malam. Tanpa menyebut nama Mayjen Suharto lagi, demi menjaga perasaan Presiden, kemudian ia menyampaikan pesan tersebut dengan berdalih kesaksiannya sendiri terhadap peristiwa-peristiwa yang dilihatnya. Seperti kejadian di pagi hari, yaitu disaksikannya sejumlah pasukan yang tidak dikenal di sekitar Istana dan pada malam hari masih melihatnya lagi. Sewaktu berada di Kostrad, ia mendengar pula laporan bahwa gedung RRI telah dikuasai kembali oleh Kostrad. Di samping itu, pasukan-pasukan AD pun telah siap siaga dan bergerak di sekitar Monas. Dengan adanya kejadian-kejadian tersebut, ia menyimpulkan bahwa malam itu juga atau paling lambat besok pagi, pasukan Kostrad pasti akan menyerbu Halim. Oleh karena itu, ia memohon pada Presiden agar secepatnya mau meninggalkan Halim. Selain itu, Bambang menyampaikan pula pesan tersebut kepada Dr. J. Leimena. 3. Presiden Sukarno Menuju Bogor Akhirnya atas usul Leimena, Presiden Sukarno memutuskan untuk siap meninggalkan Halim. Tanpa sepengetahuan Omar Dhani, kemudian dr. Leimena dan para ajudan Presiden yaitu Saelan, Sumirat, Mangil, dan Bambang Wijanarko menyiapkan segala keperluan menuju kota yang disepakatinya yaitu Bogor. Sekitar pukul 23.00 sebuah mobil sedan kecil “Prince” disiapkan, dengan pengawalan di depan dan belakang. Ketika Presiden ke luar rumah, ia langsung dipersilakan masuk ke mobil dan Leimena duduk di sebelahnya, sedangkan Bambang Wijanarko duduk di samping sopir. Presiden Sukarno saat itu tidak mengetahui rencana tujuan dari kepergiannya tersebut. Pada waktu mobil berada di Jalan By Pass, dan membelok ke kiri menuju selatan, Presiden bertanya, “ Bambang, kita akan ke mana? Mengapa tidak ke kapal terbang?” Pak Leimena yang duduk tepat di belakang Bambang langsung menepuk bahunya, dan memberi isyarat agar menjelaskan kepada Presiden. Bambang pun menjawab pertanyaan tersebut. “Pak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bapak kami bawa ke Bogor”. “Mengapa, Mbang”. 228 | Komunisme di Indonesia - JILID IV “Ada tiga alasan mengapa Bapak kami bawa ke Bogor. Pertama, saya yakin betul bahwa Halim pasti akan segera di serang dan saat demikian sebaiknya Bapak jangan berada di tengah pertempuran. Kedua, Bogor tidak jauh dari Jakarta, sehingga apabila terjadi sesuatu akan dapat menguasai keadaan serta mengatasi segala persoalan yang muncul. Ketiga, adanya kekhawatiran apabila Presiden meninggalkan Halim dengan pesawat terbang yang hanya bisa dikendalikan oleh seorang pilot yang belum tentu dapat dipercaya loyalitasnya. Sebaliknya dengan melalui jalan darat ini apapun yang terjadi kami masih tetap dapat menjaga Bapak”. Mendengar penjelasan tersebut, Presiden Sukarno terdiam. Lima menit kemudian ia bertanya, “Mbang, apakah jalan ke Bogor ini aman?” “Aman, Pak. Bapak tidak usah khawatir, kami akan membawa Bapak dengan selamat sampai ke Istana Bogor”. Perjalanan memang berjalan mulus, dan sekitar pukul 23.45 konvoi keeil memasuki halaman Istana Bogor melalui pintu Utara. Begitu melewati pintu gerbang para asisten tersebut menarik nafas lega dan tidak lupa pula mengucapkan syukur dan terima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melindungi Presiden Sukarno beserta rombongan dengan selamat. Begitu mobil mendekati pavilyun di mana Presiden Sukarno dan Ibu Hartini berdiam, Bambang mengatakan bahwa tugasnya telah selesai. “Terima kasih, Mbang” jawab Presiden. Tugas yang masih menggelayuti ajudan Presiden tersebut ialah kewajiban melapor kepada Pangkostrad, di Jakarta. Malam itu dari Bogor ia menghubungi Pangkostrad melalui telepon. “Laporan, Pak. Mission. accomplished. Kami telah membawa Bapak Presiden ke luar dari Halim. Sekarang Bapak berada di Istana Bogor. Laporan selesai”. “Terima kasih, Mbang”, jawab Pangkostrad Mayjen Suharto.” 3. Ibid Komunisme di Indonesia - JILID IV | 229 BAB VIII KUDETA DI LUAR JAKARTA 1. Jawa Barat Daerah Jawa Barat yang berdekatan dengan Jakarta sebagai pusat kegiatan PKI ternyata pada waktu pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 di Jakarta, daerah ini belum siap untuk melakukan gerakan besar. Namun demikian, persiapan sebelum peristiwa tersebut terjadi telah diupayakan oleh PKI Jawa Barat. Untuk mendukung coupnya pada bulan September 1965, diinstruksikan kepada Harjana Kepala Biro Chusus Jawa Barat untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan gerakan-gerakan PKI di Jawa Barat. Kemudian Harjana membentuk front persatuan yang terdiri dari Biro Chusus Kabupaten Garut, Tasikmalaya dan Ciamis serta oknum-oknum ABRI yang. telah berhasil dibinanya. Pada waktu yang sama, Sudisman, sekretaris CC PKI menginstruksikan kepada Ketua CDB PKI Jawa Barat Ismail Bakri agar menyiapkan daerah-daerah tertentu untuk mendukung hal tersebut. Setelah Ismail Bakri mengadakan sidang dewan harian, maka diputuskan menunjuk 4 orang koordinator bagi daerah-daerah yang dijadikan basis gerakan PKI. Adapun daerah yang dibinanya adalah Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis di koordinir oleh S. Suryana. Daerah Indramayu, Cirebon, Kuningan dan Majalengka dikoordinir oleh Sutardi. Daerah Bogor, Sukabumi, dan Cianjur dikoordinir oleh Suganda. Daerah Subang, Karawang, dan Bekasi dikoordinir oleh Mustafa. Masing-masing koordinator mendapat perintah yang sama yaitu: a. Membentuk Satuan Tempur yang berintikan Pemuda Rakyat, dan bertugas menyelamatkan kader. b. Menyiapkan daftar hitam orang yang anti PKI. c. Mempersiapkan daerah-daerah untuk tempat persembunyian bila diperlukan. Kurang lebih seminggu sebelum pecah pemberontakan G 30 S/PKI, Ketua CDB Jawa Barat Ismail Bakri mengadakan rapat Komunisme di Indonesia - JILID IV | 231 dengan Ketua Biro Chusus Jawa Barat, Harjana serta S. Suryana anggota CDB Jawa Barat. Dalam rapat itu diputuskan PKI Jawa Barat tidak melakukan gerakan apa-apa, tetapi usaha konsolidasi daerah tetap dilakukan. Pada tanggal 1 Oktober 1965 CDB Jawa Barat menunggu perintah dari Jakarta dan menentukan sikap: a. PKI Jawa Barat tidak melakukan gerakan militer. b. Membentuk Dewan Revolusi Jawa Barat. c. CDB tetap bermarkas di Bandung. Namun, perubahan terjadi ketika pada tanggal 1 Oktober 1965 kudeta PKI mengalami kegagalan dan anggota-anggotanya berusaha menyelamatkan diri. Markas CDB di Bandung ditinggalkan setelah memusnahkan dokumen-dokumennya. Usaha PKI untuk membentuk Dewan Revolusi Jawa Barat hanya dapat dilaksanakan di daerah Banten yang diketuai oleh Suryaatmaja. CDB Banten meliputi Kabupaten Serang, Pandeglang, Rangkasbitung dan Tangerang. Pada tanggal 1 Oktober 1965 Sudisman mengutus Dahlan Rivai ke Banten menemui Letnan Kolonel Pratomo (Dandim Pandeglang) dan Kapten Polisi Ace Chutbi (anggota Biro Chusus PKI Jawa Barat) untuk membentuk Dewan Revolusi kabupaten Pandeglang yang diketuainya sendiri, dengan wakil ketua Mayor Polisi Suroto dan Moh. Said, anggota Kusnen, Kosim, TB. Royani, Said dan Jaelani dan para perwira pertama AD dan Polisi, serta wakil dari PKI, PNI dan Partindo setempat. Petang hari itu juga mereka mengadakan perjalanan ke Menes, Cimanuk dan Saketi untuk membentuk Dewan Revolusi di kecamatan-kecamatan tersebut. Akan tetapi pada keesokan harinya, karena G30S/PKI mengalami kegagalan, maka untuk menghilangkan jejak mereka mendirikan koordinator keamanan kabupaten Pandeglang. Namun, usaha ini pun gagal." Di Cimahi pada tanggal 1 Oktober 1965, bekas anak buah Letkol Untung yang tergabung dalam RPKAD melakukan pembongkaran gudang senjata dan demonstrasi keliling kota Cimahi. Aksi yang 1. Kopkamtib, G3OS/PKT. hal. 180-183 232 | Komunisme di Indonesia - JILID IV telah dilakukan PKI tersebut membuat rakyat antipati, dan bersamasama dengan petugas dari Kodam Siliwangi berusaha mengatasi keadaan tersebut. 2. Jawa Tengah Sejarah telah mencatat, bahwa basis kekuatan PKI di seluruh Indonesia pada tahun 55-an adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini terbukti dari hasil Pemilihan Umum 1955 di mana PKI berhasil memperoleh suara sebanyak 7596 untuk daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga PKI masuk 4 besar. Dari hasil ini tampak jelas, bahwa dua daerah tersebut menjadi tumpuan harapan bagi PKI dalam pelaksanaan pemberontakan Gerakan 30 September. Kenyataan demikian tidaklah mengherankan, karena Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan tempat asal-usul kelahiran. PKI pada tahun 1920, termasuk tempat terjadinya pemberontakan PKI tahun 1926, dan 1948. Kiranya wajar jika Biro Chusus PKI berhasil di Jawa Tengah, dibanding dengan di daerah-daerah lain dalam menarik anggota-anggota baru dan menjaring kaum simpatisan PKI, termasuk penggarapan dalam jajaran ABRI, khususnya Angkatan Darat. Para pembantu Syam secara aktif melakukan pembinaan terhadap kesatuan-kesatuan ABRI di daerah ini. Mereka sering memberikan ceramah ceramah mengenai Marxisme-Leninisme, dan taktik atau strategi PKI. Infiltrasi PKI melalui Biro Chusus ke dalam tubuh ABRI di Jawa Tengah tidak mengalami kesulitan yang berarti. Hal ini disebabkan adanya suasana yang memungkinkan, yaitu dipancangkannya pelaksanaan Nasakomisasi dalam semua bidang kehidupan dari Presiden. Kegiatan infiltrasi ini mendapat dukungan sepenuhnya dari As-VI Kodam VII/Diponegoro, Letkol Usman Sastrodibroto, seorang perwira berotak cemerlang, dan lulusan Kursus Kader Revolusi dan Kursus Kader Nasakom di Jakarta. Selain itu, kebetulan juga tugasnya menyangkut bidang kekaryaan Angkatan Darat. 2. Nugroho Notosusanto dkk, Pejuang dan Prajurit, Sinar Harapan, Jakarta, 1984, hal. 115 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 233 Sejarah telah mencatat, bahwa proses infiltrasi Biro Chusus PKI dalam jajaran Kodam VII/Diponegoro hampir mencapai kesempumaan menjelang meletusnya G30S/PKI. Mayoritas Perwira Staf Kodam VII/ Diponegoro sudah berhasil dipengaruhi oleh PKI. Bahkan pada saat itu setengah dari jumlah Dan Dim yang ada di Jawa Tengah sudah di bawah kontrol PKI. Sesungguhnya Biro Chusus PKI telah berada dalam taraf mampu untuk melumpuhkan seluruh Korem di Jawa Tengah,dan sekaligus berada dalam taraf memiliki kemampuan untuk menggunakan beberapa pasukan atau kesatuan guna mendukung keperluan PKI. Pelaksanaan infiltrasi PKI dalam tubuh ABRI di Jawa Tengah, utamanya dalam jajaran Angkatan Darat berjalan lancar sesuai dengan taktik dan strategi mereka. a. Kudeta di Semarang Pada tanggal 1 Oktober 1965 sekitar pukul 03.30 setelah mendengar Siaran dari Letnan Kolonel Untung melalui RRI Jakarta, Pangdam VII/Diponegoro Brigadir Jenderal TNI Surjosumpeno yang tetap loyal dan tidak memihak pada G 30 S/PKI segera mengadakan rapat Staf. Rapat dihadiri pula oleh para Penguasa Daerah, yaitu Gubernur, Pangdak,* Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan dan Ketua Front Nasional Daerah. Rapat Stat Kodam itu ternyata tidak dihadiri oleh As-1 (Intelijen) Kolonel Sahirman dan As-3 (Personel) Kolonel Marjono. Kehadiran As-6 (Sosial politik) Letnan Kolonel Usman Sastrodibroto yang berpakaian seragam lapangan lengkap dan bersenjata dalam Rapat Stat saat itu telah menimbulkan tanda tanya di antara peserta rapat. Dalam pengarahannya, Pangdam memerintahkan kepada para penguasa Daerah agar menjaga supaya rakyat tetap tenang, dan melarang siapapun untuk mengambil tindakan atas inisiatifnya 3. Wawancara dengan Mayjen TNI (Pur) Surjosumpeno, Semarang, 10 Februari 1990 4. Panglima Daerah Kepolisian (Pangdak), sekarang dikenal dengan sebutan Kepala Polisi Daerah(Kapolda) 234 | Komunisme di Indonesia - JILID IV sendiri, sampai situasi menjadi jelas. Panglima kemudian memerintahkan kepada As-2 (Operasi) Letkol Suprapto pergi ke Surakarta untuk memberikan pengarahan yang sama kepada anggota jajaran Garnisun Surakarta. Sedangkan As-6 Letnan Kolonel Usman Sastrodibroto diperintahkan oleh Panglima untuk mengumumkan kepada masyarakat agar tetap tenang. Brigadir Jenderal Surjosumpeno kemudian pergi ke Magelang dan Salatiga untuk memberikan pengarahan sendiri.” Sementara itu pada hari itu pula sekitar pukul 13.00 siang, setelah berhasil merebut dan menguasai studio RRI Semarang, Kolonel Sahirman yang menamakan dirinya Komandan Gerakan 30 September Daerah Tingkat I Jawa Tengah mengumumkan dukungannya terhadap Gerakan 30 September yang terjadi di Jakarta. Selain itu, dalam pengumuman tersebut, dijelaskan pula bahwa ia adalah juga Ketua Dewan Revolusi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Dalam pengumuman tersebut, ia mengikuti garis PKI seperti halnya dilakukan oleh rekan-rekannya yaitu Letnan Kolonel Untung di Jakarta pada pagi harinya. Pengumuman tersebut disusul oleh pengumuman Keputusan No.1 dari Sahirman yang baru ditandatanganinya satu jam sebelumnya. Dalam pengumuman itu, ia menetapkan Letnan Kolonel Usman Sastrodibroto sebagai perwira yang diserahi tugas mengambil alih pimpinan Kodam VII/Diponegoro. Mereka berhasil menguasai Markas Kodam VII/ Diponegoro sebagai markas gerakannya serta menggunakan fasilitas kantor dan alat-alat telekomunikasi untuk memperluas gerakannya ke Korem-Korem dan Brigade-Brigade Infanteri di Jawa Tengah. Pada waktu itu Semarang dikepung oleh pasukan yang telah berhasil dipengaruhi PKI yaitu 2 kompi dari Batalyon K dan 2 Kompi dari Batalyon P yang didatangkan dari Salatiga. Pada waktu Brigadir Jenderal Surjosumpeno tiba di Salatiga, ia melihat bahwa para pemberontak telah menangkap dan menahan Dan Rem 075 Kolonel Sukardi. Setelah berhasil 10105 dari kepungan para pemberontak, 5. Nugroho Notosusanto, Ismail Saleh, Tragedi Nasional Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia, PT.Pembimbing Masa, Jakarta 1989, hal. 33 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 235 Panglima segera kembali ke Semarang tanpa mengetahui peristiwa apa yang telah terjadi di sana selama ditinggalkannya beberapa jam. Di Semarang ia mendapati Markas Komandonya telah diduduki oleh kaum pemberontak termasuk pasukan-pasukannya sendiri. Pada saat itu pukul 15.00 siang, ia segera kembali ke tempat kediaman resminya untuk menghindari penangkapan oleh kaum pemberontak. Di sana ia dapat mengumpulkan beberapa keterangan sehingga mendapatkan gambaran jelas tentang apa yang terjadi dalam daerah komandonya. Namun, ia tetap belum tahu siapa kawan dan siapa lawan di antara perwira-perwira dan prajurit-prajuritnya. Pada tanggal 2 Oktober 1965 pukul 02.00 malam, Panglima memerintahkan Kolonel Sahirman untuk segera datang melapor ke rumahnya. Sahirman menolak perintah tersebut, tetapi berjanji akan datang keesokan harinya “bersama kawan-kawannya”. Mememuhi saran yang diberikan oleh perwira Stafnya yang loyal termasuk As-2 Letnan Kolonel Suprapto yang telah kembali dari Solo. Panglima pada tanggal 2 Oktober 1965 dini hari berangkat ke Magelang. Ternyata pasukan-pasukan di Garnizun Magelang tidak terpengaruh oleh ajakan Gerakan 30 September. Setibanya di Magelang pukul 05.30. Panglima mengadakan briefing dengan para komandan setempat dan memutuskan akan menggerakkan pasukan untuk menguasai kembali keadaan dan memerintah kepada Dan Yon Kavaleri 2 Magelang Letnan Kolonel Yasin Husin bergerak menuju Semarang. Pada hari itu juga Semarang dapat dikuasai kembali. Pada pukul 06.00 tanggal 2 Oktober 1965, melalui Studio RRI Semarang Kolonel Sahirman menyiarkan pengumuman Nomor 2/ Gerakan 30 September/1965 yang berisi isyu-isyu hasil rekayasa CC PKI/Biro Chusus, yaitu sebagai berikut: - Bahwa di daerah-daerah Tingkat II (kabupaten) di Jawa Tengah telah dilancarkan gerakan pembersihan terhadap pengikut-pengikut dan simpatisan- 6. Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, Op. Cit, hal.34; menyebutkan bahwa Kolonel Suprapto (As-2 Operasi) tidak jadi pergi ke Surakarta karena ia mendengar kabar yang mengkhawatirkan dari kota tersebut. 236 | Komunisme di Indonesia - JILID IV simpatisan “Dewan Jenderal”. Begitu juga di daerah Yogyakarta. Bahwa kejahatan-kejahatan Dewan Jenderal yang menuruti perintah-perintah Badan Intelijen Amerika (CIA) dan tingkah laku mereka yang suka hidup mewah dan berfoya-foya atas penderitaan rakyat telah membangkitkan rasa jijik dan kemarahan yang ada di kalangan massa prajurit, Tamtama, Bintara, dan Perwira yang sangat meluas dalam slagorde Kodam VII/Diponegoro, khususnya di kalangan Angkatan Darat dan masyarakat pada umumnya. Bahwa sejak beberapa lama pengikut-pengikut “Dewan Jenderal” menyatukan kegiatan-kegiatan mereka dengan anasir-anasir kontra revolusioner lainnya di Jawa Tengah, mengadakan kegiatan teror dengan pengacauan ekonomi dalam rangka mempersiapkan syarat-syarat untuk melancarkan coup kontra revolusioner secara nasional. Bahwa langkah-langkah telah diputuskan oleh Komando Gerakan 30 September untuk memberikan kenaikan pangkat secara menyeluruh pada para Tamtama dan Bintara serta menyederhanakan tingkat kepangkatan dalam Angkatan Darat telah mendapat sambutan hangat dari seluruh anggota Kodam VII/ Diponegoro. Atas dasar instruksi Komando Gerakan 30 September 1965 Pusat tersebut, di Jawa Tengah dinyatakan berlakunya kenaikan tingkat tersebut sejak instruksi Komando Gerakan 30 September Pusat dikeluarkan. Komando Gerakan 30 September Pusat Tingkat I Jawa Tengah hanya mentaati perintah-perintah yang diucapkan pribadi oleh Pimpinan Besar Revolusi Indonesia Bung Karno. Komunisme di Indonesia - JILID IV | 237 b. Kudeta di Surakarta dan Wonogiri Sementara itu pad a tangga) 1 Oktober 1965 pagi hari, Joseph Rabidi alias Tobing, Ketua Biro Chusus Solo, bersama rekannya dari Semarang bernama Darsono menemui Mayor Kaderi, Komandan Batalyon “K” Brigif 6. Mayor Kaderi seorang perwira yang telah dibina oleh Slamet Giri alias Sorojudo Joyo Pracedo alias Karman alias Ting Lie, Ketua Biro Chusus untuk daerah Solo. Darsono membawa surat dari Sudarmo, Ketua Biro Chusus Jawa Tengah yang berisi permintaan kepada Mayor Kaderi agar membawa pasukan ke Semarang. Sepanjang hari kegiatan Joseph Rahidi dan Joyo Pracedo mendatangi perwira-perwira lainnya yang telah dibinanya, yaitu Mayor Suruti Hadi, Kapten Pirngadi, Kapten Mintarso dan Kapten Hadi Sutrisno. Joseph Rahidi membawa surat dari Joyo Pracedo yang isinya mendesak kepada perwira-perwira tersebut agar mendukung “Gerakan 30 September” dengan suatu gerakan di Solo. Ketiga perwira tersebut pada prinsipnya setuju, namun ketika Joseph Rahidi dan Pembantu Letnan Satu Markaban menyodorkan konsep dokumen yang isinya mendukung Gerakan 30 September di Solo dan meminta supaya mereka menandatangani, ternyata tidak seorang pun di antara mereka mau melakukannya. Pada saat itulah Mayor Sururi Hadi menganjurkan agar Letnan Kolonel Iskandar saya yang menjadi pimpinan gerakan di Solo. Letnan Kolonel Iskandar adalah As-2 Kodam II/Bukit Barisan yang kebetulan sedang cuti di Solo. Mereka menemui Letnan Kolonel Iskandar, dan memintanya untuk menandatangani dokumen tersebut. Ternyata permintaan itu berhasil. Mayor Sururi Hadi, Kapten Pirngadi dan Letnan Dua Suyono kemudian pergi ke Studio RRI Solo untuk menyiarkan pengumumannya yang isinya mendukung Gerakan 30 September. Kemudian Mayor Sururi Hadi menugaskan pasukannya untuk menjaga gedung-gedung vital yang digunakan untuk gerakan mereka. 238 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Pada waktu itu Walikota Solo, Utomo Ramelan, seorang anggota PKI, mengumumkan dukungannya kepada Gerakan 30 September dalam kedudukannya sebagai Ketua Front Nasional Solo. Pengumuman dukungan tersebut juga ditandatangani oleh Sekretariat Front Nasional Solo, S.K. Wiryono yang juga anggota PKI. Pada sore harinya Kapten Mintarso melakukan penangkapan terhadap beberapa perwira penting di Solo, termasuk Komandan Brigade Infanteri 6, Kolonel Ashari. Keesokan harinya Kolonel Ashari baru dibebaskan setelah ia menyatakan mendukung gerakan di Solo. Akan tetapi, pada hari berikutnya ia menarik kembali pernyataannya. Sementara itu pada hari itu pula di Wonogiri berlangsung pertemuan-pertemuan organisasi-organisasi massa PKI seperti SOBSI, BTI, Gerwani, Pemuda Rakyat dan Lekra. Dari hasil pertemuan tersebut keluar resolusi yang mendukung Gerakan 30 September dan Dewan Revolusi. Bersamaan itu pula, di rumah Bupati Wonogiri, Brotopranoto, diadakan rapat Front Nasional yang dipimpin oleh Bupati sendiri. Rapat dihadiri oleh Mayor Suroso, seorang perwira yang berhasil dibina oleh Joyo Pracedo, Kepala Polisi, anggota BPH dari PKI. Pimpinan PNI dan Letnan Dua Sugeng, seorang perwira yang berhasil dibina oleh Sumarto, pembina untuk Wonogiri. Pertemuan itu berhasil membentuk Dewan Revolusi dengan Mayor Suroso sebagai ketuanya, sedangkan lainnya sebagai anggota. Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 1965, pimpinan PKI Solo mengadakan pertemuan dengan dua orang anggota CDB Jawa Tengah, yang dihadiri juga oleh Utomo Ramelan,untuk membentuk Komando Wilayah (Kowil). Menurut mereka, komando tersebut harus berbentuk task force yang dinamakan Kelompok Kerja Inti (KKI). Rapat juga memutuskan agar Suranto, Ketua Pemuda Rakyat Solo mempersiapkan para anggota Pemuda Rakyat mempunyai pasukan yang dinamakan Regu Kerja Pemuda (RKP). Pada tanggal 21 Oktober 1965 sehari setelah dibekukannya PKI oleh Panglima Kodam VII/Diponegoro, SOBSI melakukan Komunisme di Indonesia - JILID IV | 239 pemogokan di pabrik tembakau Klaten. Hari-hari berikutnya pengikut-pengikut PKI memasang rintangan-rintangan sepanjang jalan sekitar Gondangwinangun, Sukoharjo dan Boyolali. Bahkan mereka berani melucuti senjata anggota Pos Polisi di Manisrenggo. Tindakan anggota-anggota PKI semakin nekad dan berani. Pada tanggal 23 Oktober 1965, mereka mulai melakukan teror dan pembunuhan terhadap para tokoh golongan nasionalis dan agama, baik yang berada di dalam maupun di sekitar kota Solo. Mereka memutuskan kawat-kawat listrik antara Boyolali, Solo, Wonogiri, dan Tawangmangu. Rakyat Boyolali bersiap siaga menjaga kampungnya dari serangan anggota PR/PKI (Repro: buku Kophamtib © rRe REE ARE c. Kudeta di Yogyakarta Sementara itu Ketua Biro Chusus Yogyakarta, Wirjomartono, telah pula berhasil menghimpun para perwira setempat yang setia kepada PKI. Di antara mereka yang terpenting adalah perwira- 240 | Komunisme di Indonesia - JILID IV perwira Staf Korem 072 yaitu Kepala Seksi Intelijen Kapten Bambang Setiadi, Kepala Seksi Personalia Kapten Kusdibyo, dan Kepala Seksi Teritorial Mayor Mulyono. Pada tanggal 25 September 1965, Wirjomartono diberitahu oleh rekannya satu partai bernama Harisantoso, tentang adanya “Dewan Jenderal”, dan adanya “Group Perwira-Perwira Muda” yang menentang Dewan Jenderal tersebut. Mendengar informasi ini Wirjomartono segera menyampaikannya kepada Kapten Bambang Setiadi. Siang hari itu juga, Wirjomartono didatangi oleh pemimpinnya yaitu Sudijono Sekretaris I PKI Yogyakarta bersama Sudarmo, Ketua Biro Chusus Jawa Tengah. Sudarmo kemudian memberikan sepucuk surat kepada Wirjomartono untuk disampaikan kepada Komandan Batalyon L Mayor Wisnuraji yang lokasi kesatriannya berada di Kentungan, sebelah utara Yogyakarta. Wirjomartono segera pergi ke Kentungan dan menyerahkan surat dari Sudarmo kepada Wisnuraji. Tujuan pengiriman surat tersebut adalah agar Wirjomartono kenal dengan Wisnuraji. Dua hari kemudian, Wirjomartono memberikan pengarahan kepada para pengikutnya, yaitu Kapten Pr. Sunaryo,” Kapten 'Tambeng, Komandan Kompi dari Batalyon C Korem 072, Peltu Jaenal, Kopral Sumitro, Sersan Dua Sumedi dan Sersan Satu Mujono. Setelah memberikan gambaran situasi, Wirjomartono meminta kepada yang hadir untuk tetap tinggal dalam kota sejak saat itu sampai 1 Oktober 1965. Pada hari itu pula, Wirjomartono menemui Mayor Mulyono-mulyono untuk memberikan informasi tentang “Dewan Jenderal”, dan adanya para perwira muda yang tidak menyenangi Dewan Jenderal, serta perlunya sikap mendukung para perwira muda tersebut. Dikatakannya bahwa untuk membantu para perwira itu perlu diadakan penggantian Komando Resort Militer 072 Kolonel Katamso. 7. Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh. Op. Cit, hal.35 menyebutkan dengan nama Kapten Sumarjo. 8. Nugroho Notosusano dan Ismail dalam buku dan halama yang sama menceritakan bahwa Wirjomartono dikunjungi Mayor Mulyono di rumah kediamannya. Komunisme di Indonesia - JILID IV | 241 Selanjutnya, Wirjomartono secara spekulasi menyatakan bahwa pasukan pendukung yang dapat diharapkan meliputi “Batalyon L’ di bawah pimpinan Kapten Tambeng, dua Kompi Veteran, di bawah Mayor Daenuri) dan 800 orang anggota Pemuda Rakyat yang telah mendapatkan latihan di Sleman dan Kota Gede. Akhirnya Wirjomartone meminta kepada Mayor Mulyono untuk mendukung para perwira itu dalam perjuangan mereka menghadapi “Dewan Jenderal” jika waktunya tiba. Ia menanyakan apakah Mayor Mulyono bersedia mengambil alih pimpinan Korem 072. Mayor Mulyono menyetujui, walaupun dengan sikap ragu-ragu ketika menyatakan kesediaannya itu. Wirjomartono pergi ke tempat Mayor Wisnuraji, dan meminta kepadanya untuk membantu Mayor Mulyono jika tiba waktunya menghadapi “Dewan Jenderal”. Keesokan harinya, Wirjomartono datang tang lagi menemui Mayor Mulyono untuk pengecekan terakhir kesiapan mengahadapi peristiwa yang akan terjadi. Anggota SBKA dikumpulkan di Stasiun Solo untuk mendapat penerangan dari RPKAD (Repro: buku Kopkamtib) 242 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965, waktu mendengar pengu-muman tentang “Gerakan 30 September” melalui RRI Jakarta, Dan Rem 072 Kolonel Katamso segera mengumpulkan para Perwira Stafnya untuk menerima pengarahan tentang situasi saat itu. Dalam pengarahannya itu yang diadakan pada pukul 09.00, Kolonel Katamso menyatakan bahwa ia tidak mau percaya pada apa yang dikatakan oleh “Gerakan 30 September”, dan bahwa komandonya akan tetap loyal pada Presiden. Kolonel Katamso juga melarang pers dan radio menyiarkan informasi-informasi yang bersumber dari gerakan tersebut. Pada siang harinya Kolonel Katamso mendengarkan pengumuman Gerakan 30 September Jawa Tengah dari RRI Semarang. Pada pukul 14.00 kembali ia mengumpulkan para perwira stafnya untuk mengatakan apa yang diketahuinya mengenai perkembangan keadaan di Jakarta dan Semarang, di mana Gerakan 30 September telah membentuk “Dewan Revolusi”. Sekali lagi Kolonel Katamso menegaskan pendiriannya bahwa gerakan di Jakarta dan Semarang tersebut merupakan pemberontakan, dan karena itu ia tidak mau berhubungan dengan mereka. Sementara itu pada pukul 15.00 hari itu pula, Wirjomartono mengi. rimkan Pembantu Letnan Dua Senen sebagai kurir untuk menghubungi Kapten Sukarman dengan pesan agar segera menghadap Mayor Mulyono. Isi pesan. tersebut mendesak agar segera membentuk “Dewan Revolusi” di Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengangkat dirinya sebagai ketua. Untuk melaksanakan rencana ini, Mayor Mulyono harus segera menyingkirkan Dan Rem 072, Kolonel Katamso. Setelah terima pesan tersebut, dengan menggunakan pasukan dari Batalyon L yang sebagian anggotanya telah dipengaruhi komunis, Mayor Mulyono segera mengambil alih Markas Korem 072. Pelaksanaan pengambilalihan berjalan begitu cepat dan tidak ada hambatan yang berarti karena Dan Rem 072 Kolonel Katamso saat itu sedang berada di Magelang sedangkan Kepala Staf Korem 072 Letnan Kolonel Sugijono berada di Pekalongan. Komunisme di Indonesia - JILID IV | 243 Tidak lama kemudian sekembalinya dari Magelang, pukul 17.00 Kolonel Katamso diculik dari rumahnya oleh gerombolan Gerakan 30 September di bawah pimpinan Pembantu Letnan Satu Sumardi. Di bawah todongan senjata, ia dibawa dengan kendaraan Gaz menuju Kompleks Batalyon L di Kentungan, sekitar 6 km di sebelah Utara kota Yogyakarta. Nasib yang sarna dialami pula oleh Letnan Kolonel Sugijono. Sebelumnya, sekembalinya dari Pekalongan pada pukul 15.30, ia ditahan di Markas Korem 072 yang saat itu sudah dikuasai oleh Gerakan 30 September. Dengan todongan pistol oleh dua orang prajurit bersenjata di belakangnya, kemudian Letnan Kolonel Sugijono dibawa dengan kendaraan Gaz menuju Kompleks Batalyon L di Kentungan. Atas perintah Komandan Batalyon L Mayor Wisnuraji, kedua pejabat Korem 072 itu ditahan di Kentungan dengan penjagaan yang ketat. Rencana pembunuhan terhadap kedua pejabat tersebut telah diatur sebelumnya dan Sersan Satu Alip Tojo ditunjuk sebagai algojonya. Keesokan harinya tanggal 2 Oktober 1965 dengan menggunakan kendaraan Gaz, Letnan Kolonel Sugijono dibawa ke Ujung Selatan Asrama Batalyon L di dekat selokan air. Di sini telah dipersiapkan lubang kubur sedalam satu meter. Setelah turun dari kendaraan, Letnan Kolonel Sugijono digiring oleh 6 orang PKD Batalyon L dan Sersan Satu Alip Tojo yang membawa kunci mortir “8”. Dengan kunci ini, Sersan Satu Alip Tojo memukul kepala Letnan Kolonel Sugijono dari belakang, sebanyak dua kali. Ia jatuh tersungkur dan kemudian gugur sekitar pukul 02.00 dinihari. Peristiwa sadis menimpa pula Kolonel Katamso. Dengan kendaraan Gaz ia dibawa ke tempat di mana Letnan Kolonel Sugijono dibunuh. Ia dipaksa turun dari kendaraan dan ketika baru melangkah beberapa meter menuju lubang kubur, kepalanya dipukul dari belakang dengan kunci mortir “8” oleh Sersan Satu Alip Tojo. Kolonel Katamso tersungkur ke tanah, tetapi masih hidup. Untuk kedua kalinya kepalanya dipukul, sementara salah seorang anggota 244 | Komunisme di Indonesia - JILID IV PKD Batalyon menjerat lehernya dengan kawat. Pada pukulan kedua itu, Kolonel Katamso tewas dan kemudian dimasukkan ke dalam lubang yang telah berisi jenazah Letnan Kolonel Sugijono. Sejak malam hari tanggal 1 Oktober 1965, Wirjomartono mengadakan rapat dengan kawan-kawannya bertempat di Markas Korem yang telah mereka kuasai. Rapat ini dihadiri oleh Mayor Mulyono, Mayor Kartawi (Kepala Seksi 2 Operasi), Kapten Kusdibyo (Kepala Seksy 3 Personalia), Mayor Wisnuraji (Komandan Batalyon L) dan Kapten Sukarman (Perwira Intelijen Komando Distrik Militer Sleman). Pemimpin Biro Chusus PKI Wirjomantoro mendiskusikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Jakarta dan tindakan-tindakan apa yang harus segera diambil di Yogyakarta. Selesai rapat, Mayor Mulyono.menandatangani pengumuman pertama dari “Gerakan 30 September” di Yogyakarta yang memberitahukan kepada rakyat bahwa “Dewan Revolusi” telah terbentuk di daerah tersebut dengan dia sendiri sebagai Ketua. Pengumuman ini disiarkan RRI Yogyakarta yang telah mereka kuasai, dengan pembaca seorang Bintara di bawah pengawasan Mayor Kartawi. Pengumuman tersebut kemudian disusul oleh pengumuman yang lain. Salah satu di antaranya pengumuman Nomor: 3/10/1945 yang disiarkan pada tanggal 2 Oktober 1965. Pengumuman ini menyiarkan pelaksanaan “Gerakan 30 September” di Jakarta disertai isyu yang seolah-olah direstui oleh Presiden Sukarno dan pemimpin-pemimpin “Gerakan 30 September” yang juga dihadiri oleh Menteri-Menteri, Panglima Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Kepolisian, Brigadir Jenderal Suparjo dan Komandan-Komandan dari Batalyon Para 454/Diponegoro dan 530/Brawijaya. Selanjutnya pengumuman tersebut menyebutkan seolah-olah Presiden menyambut gembira pembersihan yang telah dilakukan terhadap para Jenderal dan memberikan restunya terhadap gerakan tersebul. Pengumuman tersebut juga menyatakan, bahwa Jenderal Suharto telah merebut pimpinan Angkatan Darat. Pengumuman tersebut disusun sendiri oleh D.N. Aidit dan diserahkan kepada Wirjomartono ketika D.N. Komunisme di Indonesia - JILID IV | 245 Aidit tiba di Yogyakarta pada taggal 2 Oktober 1965 pagi hari dengan menumpang pesawat AURI bersama Men/Pangau Omar Dhani.? Wirjomartono kemudian menyerahkan pengumuman itu kepada Mayor Mulyono. Sementara itu pada tanggal 2 Oktober 1965, Parsidi seorang anggota Comite PKI Yogyakarta memimpin demonstrasi mendukung “Dewan Revolusi”. Peserta demonstrasi terdiri atas anggota-anggota SOBSI, Pemuda Rakyat, CGMI, dan IPPI, sehingga tampak bahwa demonstrasi benar-benar khusus PKI. Para demonstran menuju Markas Korem 072 Yogyakarta, di mana mereka diterima oleh Mayor Kartawi yang mewakili Mayor Mulyono dalam kedudukannya sebagai Ketua Dewan Revolusi Yogyakarta. Pada tanggal 3 Oktober 1965, ketika diketahui bahwa usaha “Gerakan 30 September” telah gagal, Wirjomartono menemui Mayor Mulyono dan berusaha membujuk agar ia tetap mempertahankan kedudukannya dalam gerakan di Yogyakarta. Akan tetapi Mayor Mulyono tampak sudah putus asa, bahkan bersiap-siap untuk meninggalkan Yogyakarta. Sore hari tanggal 4 Oktober 1965, Wirjomartono mengumpulkan para pimpinan kudeta di Yogyakarta, yakni Mayor Mulyono, Mayor Wisnuraji dan Kapten Sukirman. Wirjomartono menganjurkan kepada para perwira tersebut untuk menemui Panglima Daerah Militer VII/Diponegoro Brigjen TNI Surjosumpeno, bila datang ke Yogyakarta dalam rangka melantik pejabat Komandan Korem 072 yang baru dan agar perwira-perwira tersebut menjelaskan kepada Panglima tentang apa yang telah mereka lakukan. Akan tetapi sore hari berikutnya, Wirjomartono mengubah gagasannya menganjurkan kepada Mayor Mulyono supaya lari dan bersembunyi. Tawaran itu diterima oleh Mayor Mulyono. Akan tetapi karena merasa tidak aman, kemudian ia pindah ke sebuah desa di luar Boyolali Di tempat inilah akhirnya, ia ditangkap. 9. Angkatan Bersenjata, 14 Oktober 1965 246 | Komunisme di Indonesia - JILID IV 3. Jawa Timur Dalam rangka menguji strategi untuk melemahkan kekuatan TNI-AD di daerah Kodam VIII/Brawijaya, Rustomo, Ketua Biro Chusus PKI Jawa Timur pada bulan Juni 1965 melapor kepada Syam Kamaruzaman di Jakarta tentang beberapa anggota TNI-AD yang dapat didaerah Jawa Timur. Pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 31 Agustus 1965 Rustomo pergi ke Jakarta mengahadiri rapat atas panggilan Ketua Biro Chusus PKI Pusat. Dalam rapat yang dihadiri pula oleh Pono dan Bono tersebut. Rustomo menerima instruksi agar segera membentuk Komando Kesiatuan di tingkat Propinsi dan tempat lain yang dipandang perlu. Tujuannya agar dapat memprodukkan dan menggerakkan kesatuan TNI-AD yang telah dibina, menentukan obyek vital yang menjadi sasaran, dan mengadakan pemilihan oknum di lingkungan TNI-AD yang pro dan kontra terhadap program PKI. Selanjutnya pada bulan September 1965 dengan mengambil tempat di rumah Soma, Wakil Ketua Biro Chusus PKI Jawa Timur, Rustomo mengadakan pertemuan dengan petugas Biro Chusus PKI Jawa Timur. Pertemuan tersebut bertujuan untuk meneruskan instruksi Ketua Biro Chusus Pusat guna menyusun Komando Kesatuan Propinsi. Hadir dalam pertemuan itu antara lain Soma, Slamet, Sama'un dari Besuki, Abdul Syukur dan Aji dari Malang, Sabdo dan Teguh dari Madiun. Susunan Komando Kesatuan Propinsi Jawa Timur yang telah terbentuk adalah sebagai berikut: I - Rustomo sebagai Ketua - Soma sebagai Anggota - Kapten Sumbodo sebagai anggota - Pembantu Letnan Satu Sudono sebagai anggota - Pembantu Letnan Dua Sutrisno sebagai anggota. Dalam kesempatan itu, Rustomo menginstruksikan kepada Slamet, Sama'un agar menghubungi Kapten Parikesit di Jember dan Mayor Jangkung di Bondowoso untuk menyiapkan dan Komunisme di Indonesia - JILID IV | 247 menggerakkan kesatuannya jika sewaktu-waktu gerakan PKI dimulai. Sedangkan Sudarno diberi tugas menghubungi Letnan Satu Ngadimo di Madiun. Soma ditugasi untuk menghubungi Kapten Sumbodo, Pembantu Letnan Satu Sudono, dan Pembantu Letnan Dua Sutrisno untuk merencanakan gerakan di Surabaya. Sebagai tindak lanjut instruksi tersebut di atas, Rustomo kemudian mengadakan rapat di rumah Kapten Ali Kustomo. Rapat tersebut dihadiri oleh Kapten Sumbodo, Soma, Mayor Jangkung, Pembantu Letnan Satu Sudono, Letnan Dua Israwan dan Misloha. Tujuan rapat adalah untuk membahas pematangan rencana yang disusun, dan mempersiapkan pelaksanaan gerakan bersenjata di dacrah Madiun, Malang, Jember dan Surabaya. Kepada masingmasing diminta kesediaannya untuk mengizinkan sebagian dari pasukannya membantu gerakan di Surabaya bila tiba saatnya. Pada tanggal 22 September 1965, Rustomo mendapat tugas dari Ketua Biro Chusus Pusat di Jakarta yang isinya: a. Mempertegas instruksi Biro Chusus Pusat yang terdahulu. b. Mengenai saat dimulainya gerakan bersenjata, supaya daerah selalu mengikuti siaran RRI Pusat. c. Agar menyusun tim yang bertugas: - Menyusun Dewan Revolusi - Menghadap Pangdam VIII/Brawijaya pada saat gerakan dimulai - Membuat pernyataan mendukung Dewan Revolusil d. Menguasai gedung-gedung vital setelah gerakan di mulai, seperti Markas-markas Komando Militer, RRI, Kantor Telegram dan Telepon, stasiun-stasiun kereta api, gedunggedung resmi pejabat pemerintah dan penangkapan terhadap pejabat-pejabat penting, antara lain Gubernur Wijono. Dalam rangka meneruskan instruksi Ketua Biro Chusus Pusat tersebut di atas, maka dalam bulan September 1965, Rustomo mengadakan pertemuan dengan Soma, Kapten Sumbodo, Mayor Jangkung, Letnan Satu Ngadino, Letnan Dua Israwan, Pembantu 248 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Letnan Satu J. Ngaidi dan Susman bertempat di rumah Letnan Satu Ngadino di Malang. Selesai rapat, Rustomo memerintahkan Soma untuk melaksanakan tugas khusus sebagai berikut: a. Selain mendengar siaran RRI Pusat tentang gerakan yang dilakukan di Jakarta, agar segera menghadiri rapat di rumah Kapten Ali Kustomo di Surabaya guna menerima perintahperintah pelaksanaan gerakan. b. Menyusun tim yang akan menghadap Pangdam VIII/ Brawijaya dalam rangka memperoleh dukungan terhadap Dewan Revolusi. Sebagai realisasi instruksi Rustomo tersebut di atas, maka pada tanggal 27 September 1965 Soma mengadakan rapat di rumah Sugito di Surabaya yang dihadiri oleh Kapten Kasmijan, Pembantu Letnan Satu Sudono, Kapten Sumbodo, Surjatmin, Pembantu Letnan Satu Suradi dan Gatot Sutarjo. Keputusan hasil rapat tersebut adalah sebagai berikut: a. Kapten Sumbodo dan Kapten Samijan ditugaskan menghadap Pangdam VIII/Brawijaya untuk minta kesediaannya mendukung Dewan Revolusi. b. Pembantu Letnan Satu Sudono ditugaskan untuk membuat teks-teks pendukung Dewan Revolusi dan mengumumkannya melalui Studio RRI Surabaya. Pada tanggal 1 Oktober 1965 pukul 09.00 setelah mendengar siaran RRI Pusat saat dimulainya “Gerakan 30 September”, Rustomo segera memanggil Soma, Kapten Sumbodo, Pembantu Letnan Satu Sudono, dan Pembantu Letnan Dua Sutrisno untuk rapat di rumah Kapten Ali Kustomo di Surabaya. Sebelum Rustomo datang di tempat rapat, ia telah bertemu dengan Ketua Umum DPP SOBSI, M. Munir, yang diperintahkan oleh D.N. Aidit untuk membantu Rustomo dalam pelaksanaan Gerakan PKI di Jawa Timur. Dalam rapat tersebut Rustomo memerintahkan Soma untuk mengirim kurir yaitu Sunaryo, Sardi dan Sutarto untuk menemui petugas Biro Chusus PKI Malang, Jember dan Madiun Komunisme di Indonesia - JILID IV | 249 agar segera melaksanakan gerakan bersenjata di daerah masingmasing. Di samping itu Rustomo juga memerintahkan Pembantu Letnan Satu Sudono untuk menyusun teks dukungan terhadap “Gerakan 30 September” dan mengumumkan melalui Studio RRI Surabaya. Pengumuman tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1965 pukul 13.30 melalui Studio RRI Surabaya yang telah dikuasai oleh Pembantu Letnan Satu Sudono sendiri dengan dikawal oleh Kapten Kasmijan bersama pasukan bersenjatanya. Sedangkan tim yang akan menghadap Pangdam VIII/Brawijaya tidak terlaksana, berhubung waktu itu Pangdam sedang berada di Jakarta. Di samping itu kesatuan yang diharapkan datang dari luar Surabaya ternyata tidak datang. Setelah pada tanggal 3 Oktober 1965 mengetahui bahwa Gerakan 30 September telah ditumpas oleh operasi ABRI di bawah pimpinan Mayor Jenderal Suharto, Rustomo dan kawan-kawan menyadari rencana gerakannya telah gagal. Oleh karena itu pada tanggal 6 Oktober 1965 Rustomo selaku Wakil Sekretaris CDB- PKI Jawa Timur mengadakan rapat khusus CDB PKI Jawa Timur yang dihadiri oleh Ruslan Wijayasastra, M. Munir, Suwandi (Ketua CDB-PKI Jawa Timur), HS. Sardi, Gatot Sutarjo, Karman, Manalu dan Jais. Dalam rapat itu dibahas masalah kegagalan di Jawa Timur dan sebagai tindak lanjut gerakan mereka, maka diambil keputusan sebagai berikut: - Menggerakkan massa PKI yang berada di Surabaya untuk menjaga Kantor CDB PKI dan kantor lainnya dari serbuan golongan agama. - Mengirim delegasi untuk menghadap pejabat-pejabat Pemerintah Daerah guna mencari jalan keluar dalam upaya mengatasi Situasi yang semakin tegang. Usaha PKI itu tidak satupun yang berhasil dilaksanakan. Sedangkan satuan-satuan Kodam VIII/Brawijaya yang diikuti oleh massa mulai mengambil tindakan terhadap orang-orang PKI. Melihat situasi demikian, Rustomo dan kawan-kawannya segera menyelamatkan diri. 250 | Komunisme di Indonesia - JILID IV 4. Bali Persiapan PKI dalam membina daerah Bali guna mendukung rencana coupnya di Jakarta, dilakukan dengan mengutus Wihaji ke Denpasar untuk menghubungi Tamuri Hidayat, pensiunan Bintara AD yang berhasil dibina PKI. Pada pertemuan di Denpasar tanggal 1 Oktober 1965 dengan tokoh-tokoh PKI dan beberapa orang perwira pertama AD yang berhasil dibina oleh PKI, diputuskan bahwa Bali harus melakukan gerakan dengan mempergunakan pasukan ABRI. Sasaran penyerangan adalah menduduki instalasi-instalasi vital termasuk lapangan udara. Penculikan terhadap para pejabat sipil dan militer yang tidak sehaluan, akan mereka lakukan pula. Bersamaan dengan itu, mereka telah menyusun konsep personalia Dewan Revolusi Bali. Untuk itu, mereka mulai menghubungi para pendukung rencana gerakan tersebut dan sekaligus membagi tugas. Pasukan Brimob yang digerakkan oleh Bintara Polisi Kaijo Sujono disiapkan untuk menduduki instalasi vital di Denpasar. Pada malam harinya Wihaji, Tamuri Hidayat, Mayor Alwi, Mayor Wiratmoko, Kapten Sukamto mengadakan evaluasi dan menyusun rencana berikutnya. Dalam pertemuan tersebut diputuskan bahwa pasukan Cakrabirawa di Tampak Siring akan menduduki Balitex, satu kompi dari Yon 741 akan merebut lapangan udara Ngurah Rai, dan kompi dari Yon 414 Brimob menduduki Simpang Tiga di luar Denpasar. Gerakan militer itu direncanakan bergerak pada malam hari dan dipimpin oleh Kapten Sukamto." 5. Sumatra Utara PKI di Sumatra Utara telah menyiapkan gerakan-gerakan besar yang didukung oleh beberapa oknum di kalangan ABRI. Namun, rencana yang disiapkannya dengan matang pada akhirnya tidak dilaksanakan. Adapun persiapan yang dilakukan oleh PKI di Sumatra Utara sebagai berikut: pada bulan Agustus 1965 Muhammad Nazir 10. Kopkamtip, Op. Cit, hal. 189 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 251 selaku ketua penghubung PKI Sumatra Utara dipanggil oleh Ketua Biro Chusus Pusat di Jakarta. Ia ditugaskan untuk membentuk Dewan Revolusi daerah dari grup komando guna mendukung coup yang akan dilaksanakan di Jakarta. Bila tiba saatnya, maka mereka harus menyingkirkan pimpinan TN I-AD yang berada di Sumatra Utara yaitu: a. Mayjen AY. Mokoginta (Panglima Komando Antar Daerah Sumatra). b. Brigjen P. Sobiran (Pangdam II/Bukit Barisan) c. Brigjen Kemal Idris d. Kolonel Susatio Pada tanggal 20 Agustus 1965, Letkol Maniso Komandan Batalyon Infanteri 205 Korem-23/Dataran Tinggi, menghubungi Wakil Ketua Biro Penghubung CC PKI untuk Sumatera Utara Wiryoatmojo alias Yono di rumahnya Jl. Labu No. 11 Medan. Pada kesempatan itu, Wiryoatmojo memberi penjelasan kepada Letkol Maniso bahwa di Jakarta telah dibentuk Dewan Jenderal yang akan merebut pemerintah yang sah, dan PKI menentang Dewan Jenderal itu. Untuk mengahadapi Dewan Jenderal, maka harus menunggu instruksi dari CC PKI. Pertemuan antara Letkol Maniso dan Wiryoatmojo dilanjutkan lagi di rumah Wiryoatmojo pada tanggal 8 September 1965. Dalam pertemuan itu dibahas instruksi dari CC PKI yang disampaikan sendiri oleh Wiryoatmojo. Instruksinya antara jain agar di daerah Sumatera Utara dibentuk Group Komando yang beranggotakan 6 orang, terdiri dari simpatisan PKI dalam tubuh ABRI. Selain itu diinstruksikan membentuk Dewan Revolusi Sumatera Utara yang beranggotakan 4 20 orang terdiri dari anggota-anggota simpatisan PKI di kalangan ABRI ditambah tokohtokoh PKI bersama ormasormasnya dan partai-partai lain yang mendukung PKI. Dalam rangka pembentukan Dewan Revolusi dan Group Komando perlu menghubungi perwira-perwira dan pasukan Diponegoro yang sedang bertugas di Kisaran, yaitu Mayor Suharjo, Kapten Sukasman dan Kapten Sugeng. Perwira-perwira itu sudah dikenal 252 l Komunisme di Indonesia - JILID IV oleh Biro Penghubung CC PKI sebagai simpatisan PKI. Saat gerakan dimulai sama dengan di pusat. Oleh karena itu, semuanya diperintahkan untuk mengikuti siaran RRI Pusat. Semua instruksi Wiryoatmojo diterima dengan baik oleh Letkol Maniso, dan ia akan segera menghubungi perwira-perwira dari Diponegoro. Untuk melaksanakan instruksi dari CC PKI itu, pada tanggal 12 September 1965 Letkol Maniso bersama Wiryoatmojo, Mayor Barno, Capa Agustinus Syamsu dan anggota P-1 CC PKI daerah Asahan Abdul Kohar Nasution menghubungi perwira-perwira dari pasukan Diponegoro yang menjadi simpatisan PKI. Pertemuan itu dilaksanakan di rumah Muhammad Yusuf Kario Sentiko. Dalam pertemuan itu Wiryoatmojo menjelaskan instruksiinstruksi dari CC PKI kepada para perwira-perwira Diponegoro. Wiryoatmojo menekankan kepada Kapten Sukasman dan Kapten Sugeng agar Batalyon Diponegoro yang dipimpin oleh Mayor Suharjo membantu gerakan kontra revolusi. Kapten Sugeng dan Kapten Sukasman menyanggupinya, dan berjanji akan segera menyampaikan kepada Mayor -Suharjo yang saat itu tidak dapat hadir karena sakit. Tanggal 19 September 1965 Kepala Biro Penghubung CC PKI untuk Sumatera Utara Muhammad Nazir alias Amir menghubungi Brigjen Ulung Sitepu Gubernur Sumatera Utara di rumahnya Jl. Jenderal Sudirman No. 41 Medan. Dalam pertemuan itu, Muhammad Nazir menjelaskan instruksi-instruksi dari CC PKI untuk membentuk Group Komando dan Dewan Revolusi di daerah Sumatera Utara. Brigjen Ulung Sitepu menyetujui instruksi itu. Pertemuan itu dilanjutkan lagi pada tanggal 25 September 1965 di Jl. Badur No.1 Medan antara M Nazir, Wiryoatmojo dengan oknum-oknum ABRI yang telah dibina PKI antara lain Brigjen Ulung Sitepu (Gubernur Sumatera Utara), Letkol Maliki (Dan Brigif 7/RR), Letkol Sugeng Sugiarto (Ass. I Kodam Bukit Barisan), Letkol Maniso (Dan Yon In. 205). Dalam pertemuan itu dibentuk susunan Group Komando dan Dewan Revolusi. Susunannya sebagai berikut: Komunisme di Indonesia - JILID IV | 253 1. Group Komando: a) Gubernur Sumatera Utara Brigjen Ulung Sitepu, Ketua merangkap pimpinan bidang politik. b) Letnan Kolonel Maliki - pimpinan bidang militer. c) Letnan Kolonel Sugeng Sugiarto - anggota. d). Letnan Kolonel Maniso - anggota. e) Muhammad Nazir - anggota f) Wongsoatmojo - anggota 2) Dewan Revolusi: a) Gubernur Sumatera Utara Brigjen Ulung Sitepu sebagai Ketua. b) Letnan Kolonel Sugeng Sugiarto sebagai perencana politik. c) Letnan Kolonel Maliki sebagai anggota. Susunan Dewan Revolusi akan ditambah dengan anggotaanggota yang akan diisi dari CDB PKI serta partai-partai yang menyokong Dewan Revolusi. Dalam rapat kedua malam itu juga di rumah Brigjen Ulung Sitepu, telah disusun kekuatan pelaksana gerakan yang direncanakan pada tanggal 5 Oktober 1965. Brigjen Ulung Sitepu selaku Gubernur Sumatera Utara mendukung dana gerakan tersebut, sedangkan kekuatan militer sejumlah 3 Brigade diupayakan oleh Letkol Maliki dan Letkol Sugeng Sugiarto. Sementara itu, Letkol Maliki juga mempersenjatai Pemuda Rakyat di berbagai tempat yaitu 1500 orang di Medan, 1000 orang di Deli Serdang, 1000 orang di Langkat, dan 750 orang di Simalungun. Daerah mundur telah pula disiapkan yaitu di Tanah Karo, Dairi, Langkat, dan Labuhan Batu. Apa yang telah direncanakan oleh PKI di Sumatera Utara menjadi berubah setelah coup di Jakarta mengalami kegagalan, sehingga Letkol Maliki memutuskan tidak melakukan gerakan apapun. 254 | Komunisme di Indonesia - JILID IV 6. Kalimantan Selatan dan Barat Ketua CDB PKI Kalimantan Selatan Abu Hanafiah pada tanggal 1 Oktober 1965 telah mendatangi Pangdam Lambung Mangkurat Brigjen Amir Machmud. Ia mendesak agar Pangdam mau menjadi anggota Dewan Revolusi. Akan tetapi Pangdam Lambung Mangkurat menolak dengan tegas. Selanjutnya Pangdam Lambung Mangkurat selaku Pepelrada Kalimantan Selatan mengadakan rapat dengan orpol dan ormas dan menyatakan kutukan kepada G30S/ PKI. Semua yang hadir menandatangani pernyataan tersebut, kecuali PKI dan ormas-ormasnya. Dalam apel Garnizun bertempat di lapangan Merdeka, Brigjen Amir Machmud mengatakan bahwa Gerakan 30 September dilakukan” oleh PKI dan ormas-ormasnya. Oleh sebab itu, G30S/ PKI harus ditumpas sampai ke akar-akarnya. Dari dokumen yang berhasil disita dapat diketahui, PKI mengadakan gerakan pada tanggal 4 Oktober 1965 dengan membakar gudang-gudang karet di Hulu Sungai Tengah, Barabai dan penyerangan terhadap pasukan ABRI di Hulu Sungai Tengah. Rencana penyerangan tersebut dipimpin oleh Martoyo, seorang tokoh PKI dan didukung oleh Pemuda Rakyat dan SOBSI. Kekejaman yang dilakukan PKI menimbulkan kemarahan rakyat. Kemudian dalam rapat orpol dan ormas serta pelajar dan mahasiswa seKalimantan Selatan, semuanya menuntut pembubaran PKI dan ormas-ormasnya." 7. Nusa Tenggara Timur Sejak tanggal 27 September 1965, CDB PKI Nusa Tenggara telah mengadakan persiapan pembentukan Dewan Revolusi untuk Daerah Tingkat I dan II. Adapun konseptor dari kegiatan tersebut adalah Th. P. Rissi, Sekretaris CDB PKI. Konsep untuk 11. Angkatan Bersenjata, 14 Oktober 1965 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 255 Dewan Revolusi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur berhasil diselesaikan dengan susunan sebagai berikut: Ketua: Th. P Rissi Wakil Ketua: S.N. Pirry Sekretaris: R. Amir Ciptoprawiro Anggota: J. Mbuik, H. Ngotov, A. Samin, Sutarman, B. Lawa dan 14 orang lainnya dari anggota PKI. Pada tanggal 1 Oktober 1965 konsep tersebut diserahkan kepada Letkol Sutarmaji, perwira yang sudah lama dibina oleh PKI melalui R. Amir Ciptoprawiro, Kepala Studio RRI Kupang. Ia menilai konsep itu terlalu menyolok bahwa PKI pembuatnya, sehingga dipastikan tidak akan mendapat sambutan dari masyarakat. Kemudian Letnan Kolonel Sutarmaji merubah konsep itu dengan komposisi sebagai berikut: Ketua: Letnan Kolonel Sutarmaji Wakil Ketua: AKBP Drs. Hardono Wakil Ketua II: WJ. Lalamentik Wakil Ketua III: Moh. Salim SH Sekretaris I: Th. P Rissi Sekretaris II: R. Amir Ciptoprawiro Anggota: S.N. Pirry, Wakil Sekretaris CDB. PKI, E.R. Herewina, Ketua DPP PNI NIT, dan beberapa tokoh daerah lainnya. Tokoh-tokoh daerah yang dimasukkan dalam susunan Dewan Revolusi tersebut sebagian besar tidak mengetahui bahwa mereka duduk menjadi anggota, karena tidak pernah dihubungi, kecuali para anggota PKI dan simpatisannya. Hanya AKBP Drs. Hardono selaku Pepelrada Nusa Tenggara Timur memang pernah dihubungi tetapi ia tidak memberikan jawaban. Sementara itu pada hari itu pula setelah rakyat mendengar siaran RRI di Jakarta dan mengetahui bahwa Dewan Revolusi adalah gerakan kontra revolusi yang didalangi oleh PKI, kemarahan rakyat tidak dapat dibendung lagi. Rakyat beramai- 256 | Komunisme di Indonesia - JILID IV ramai mencabuti papan nama PKI di Kupang dan menyerbu rumah-rumah para tokoh PKI. 8. Sumatera Selatan, Lampung dan Bengkulu Sebelum G30S/PKI meletus tanggal 1 Oktober 1965, rakyat di Sumatera Selatan dan Lampung mengalami kegoncangan, keadaan di pasar-pasar lesu, harga-harga melonjak dan ekonomi goncang Sedangkan dalam bidang politik situasinya sangat panas, simpatisan PKI melakukan demonstrasi dengan membawa spanduk dan poster-poster dengan tulisan bernada Nasakomisasi di segala bidang pemerintahan. Dalam bidang legislatif, PKI menuntut agar anggota DPRGR yang berjumlah 12 dari golongan politik dibagi tiga, yaitu empat dari golongan Nasionalis, empat dari golongan agama dan empat lagi golongan komunis. Sedangkan Baperki dan Partindo berhasil menjatuhkan Bupati Rejang Lebong, Bupati Musi Ulu Rawas, Bupati Muara Enim, Bupati Lahat dan Bupati Lampung Utara. Di bidang ekonomi dan sosial PKI menghasut agar rakyat tidak membayar pajak dengan dalih bahwa pajak hanya sebagai upaya memeras rakyat. Mereka juga menghasut rakyat agar tidak mau bergotong royong. sebab gotong royong sama dengan pemerasan tenaga rakyat, karena untuk obyek-obyek itu sudah tersedia dananya. Selain itu, PKI juga menyarankan agar rakyat menggarap tanah kosong sehingga berakibat bentrokan fisik yang tidak jarang menimbulkan korban jiwa. Peristiwa seperti ini terjadi di daerah Bengkulu Selatan, Lahat, Rejang Lebong dan beberapa daerah lainnya di Sumatera Selatan. Di bidang angkutan, PKI menghasut para petugas PNKA (Jawatan Kereta Api) yang sebagian besar anggotanya adalah anggota SBKA (Serikat Buruh Kereta Api yang menjadi mantel PKI), untuk memperlambat perjalanan kereta api sehingga sering terlambat tiba di tujuan. Akibatnya barang-barang kebutuhan sehari-hari mengalami kenaikan, dan inflasi timbul. Komunisme di Indonesia -JILIDIV | 257 Pada tanggal 26 September 1965 sampai dengan 30 September 1965, para tokoh CDB Sumatera Selatan mengadakan rapat pleno. Rapat menghasilkan: - Kebulatan tekad menghadapi Dewan Jenderal. - Pembentukan Komando Aksi dengan Ketua Ajad Darwis dan Wakil Ketua Muhammad Dhuri. - Memperluas aksi massa mengganyang setan desa dan setan kota. - Kegiatan pengumpulan dana. Dengan meletusnya G 30 S/PKI tanggal 1 Oktober 1965 yang didahului oleh pembunuhan terhadap para jenderal Pimpinan AD, maka CC PKI mengirim anggotanya bernama Suwardiningsih ke Palembang. Tujuannya ialah agar masyarakat Palembang rnemberi dukungan secara luas baik dari ormas, partai maupun pejabat penting di Palembang. Selain itu juga mengusahakan agar Pengurus Daerah Front Nasional segera menentukan sikapnya, dan CDB PKI Sumsel segera mengeluarkan statement untuk mendukung G30S/PKI dan Dewan Revolusi. Tanggal 1 Oktober 1965, Suwardiningsih tiba di Palembang dari Jakarta. Ia datang atas instruksi Sudisman dari CC PKI. Selanjutnya ia mengadakan pembicaraan dengan para tokoh CDB setempat, antara lain Achmad Zuron, Nurdin Thais, Hasan Arsyad, Zainal Abidin, Dharwansyah, Muhammad Dhuri, dan Ting Suwarni (Dewan Pimpinan Nasional SOBSI). Ia memberikan instruksi sesuai dengan perintah dari CC PKI yaitu: - segera menyelesaikan pengumuman dari G30S - pembentukan Dewan Revolusi - melakukan aksi coret-coret dan memasang pamflet-pamflet mendukung G 30 S - membagikan senjata kepada simpatisan PKI, serta - melakukan penculikan terhadap tokoh-tokoh anti komunis. Pelaksanaan pembagian senjata dilakukan oleh Achmad Imron dibantu oleh Hasan Arsyad dan hasilnya dilaporkan kepada 258 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Kamaruzaman. Senjata yang dibagikan adalah 10 pucuk pistol diberikan kepada anggota PKI di Sungai Batang, Tujuh pucuk senjata untuk anggota PKI di Palembang dan untuk pengawalan kantor CDB Tiga pucuk pistol. Daerah Prabumulih, Muara Enim, Lahat, dan Pagar Alam diberi 93 pucuk senjata lengkap dengan pelurunya. Darmansyah diberi tugas untuk turut menyiarkan pengumuman Letkol Untung dan agar mengerahkan massa untuk mendukung Dewan Revolusi. Akan tetapi kenyataannya persiapan pemberontakan di Sumatera Selatan tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana. Sebab utama karena kegiatan PKI di Jakarta dapat segera ditumpas. Sejak bulan Januari 1966, Suwardiningsih dkk. membentuk groupgroup dalam rangka menghimpun kembali kekuatan PKI. Banyak tokohtokoh PKI yang ditangkap, dan pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Suwardiningsih beserta Hasan Arsyad dan Muhammad Dhuri membentuk kembali CDB PKI Sumsel gaya baru. Selama bulan April - Mei sampai Juli 1966 Suwardiningsih aktif menulis dan kemudian menyebarkannya melalui majalah “Mimbar Rakyat”. Isinya antara lain kebulatan tekad untuk tetap konsekwen menempuh jalan Perjuangan Revolusi. Namun pada tanggal 9 Juli 1966 ia tertangkap. 9. Sumatera Barat dan Riau a. Sumatera Barat Rencana petualangan G30S/PKI di Sumatra Barat dibagi dalam tiga tahap yang disebut rencana A, B dan C. Rencana A yaitu usaha untuk menguasai obyek-obyek vital di Padang, seperti Skodam III, kantor Gubemur, RRI dan Telekomunikasi. Apabila rencana A gagal, maka pusat kegiatan dipindahkan ke Bukit Tinggi yang disebut rencana B. Kalau rencana ini gagal lagi, dilanjutkan dengan rencana C yaitu melarikan diri ke gunung-gunung untuk melanjutkan gerilya politik dan teror dalam usaha merebut kekuasaan. Komunisme di Indonesia - JILID IV | 259 Pada bulan Juni 1965 Wakil Biro Chusus Sumatra Barat Jayusman datang ke Jakarta untuk menemui pimpinan Biro Chusus Pusat. Ia datang kerumah Bono dan bertemu dengan Syam, Pono, Wandi dan Hamim. Mereka membahas tentang: Adanya golongan yang pro dan kontra Nasakom, dan golongan yang pro dan kontra Bung Karno. Pertemuan antara Lecen A. Yani, Ali Sastroamijoyo, Chairul Saleh yang diusahakan oleh Ruslan Abdulgani supaya bersama-sarna memukul PKI, tetapi ditolak oleh Ali Sastroamijoyo. Persaingan antara Subandrio - Chairul Saleh. Adanya usaha Chairul Saleh yang menggunakan kekayaannya Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah). Chairul Saleh menyebarkan “dokumen palsu” yang sumbemya dari partai Murba. Chairul Saleh dianggap orang yang berbahaya bagi PKI. PKI menentang usaha Chairul Saleh. Jenderal A. Yani dinilai sebagai orang yang anti PKI. Dalam pertentangan Subandrio - Chairul Saleh, PKI akan bekerjasama dengan Subandrio. Tanggal 17 Agustus 1965, Baharuddin Hanafi selaku Ketua Biro Chusus Sumatra Barat menerima info dari Sekretaris CDB/ PKI Sumatra Barat bemama Rachmad. Isinya adalah: Bung Karno sakit, keadaan yang demikian akan digunakan oleh Chairul Saleh untuk melakukan semacam kup dengan cara meminta pendapat dari mantan Wakil Presiden sebagai orang kedua yang kemudian ingin menjadi orang pertama Kekuatan Chairul Saleh terletak pada kekayaannya. Kekuatan Subandrio berlindung di bawah Presiden Sukarno dan merangkul golongan kiri. 260 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Penilaian PKI terhadap kedua tokoh ini: - Chairul Saleh adalah kabir (tidak mau berkompromi dengan PKI). - Subandrio masih bisa diajak kompromi. Sedangkan penilaian PKI terhadap Angkatan Darat sehubungan sakitnya Bung Karno, adalah TNI-AD akan menggunakan situasi itu untuk melakukan kup oleh Lecen A. Yani dan Jenderal A.H. Nasution. Kup ini dianggap berbahaya oleh PKI daripada kupnya Chairul Saleh. Oleh karena situasi ekonomi yang gawat, Amerika Serikat akan menawarkan bantuan ekonomi kepada kabir, dan menurut PKI hal ini merupakan tambahan kekuatan bagi golongan anti PKI. Pada akhir bulan Agustus 1965, Wakil Biro Chusus Sumbar, Jayusman juga menerima info yang sama isinya dari Kolonel Sumedi (dari Riau). Umumnya info-info itu berkisar tentang situasi di Jakarta yang semakin panas. Menjelang Minggu pertama bulan September 1965, Baharuddin Hanafi (Biro Penghubung Sumbar) menerima panggilan telepon dari Jakarta. Sekembalinya dari Jakarta tanggal 15 September 1965, malamnya ia mengadakan rapat yang dihadiri oleh. Jayusman dan Suripno (masih anggota pimpinan Biro Chusus). Dalam rapat itu disampaikan informasi dan petunjuk dari Biro Chusus Pusat, yaitu: 1) Informasi - Dengan sakitnya Bung Karno, Chairul Saleh akan mengadakan semacam kup. - Adanya Dewan Jenderal (DD) terdiri atas 12 orang Jenderal yang dipimpin oleh Lecen A. Yani dan Jenderal A.H. Nasution, akan melakukan kup. Semula kup ini direncanakan pada tanggal 17 Agustus 1965. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat antara Jenderal Yani yang ingin cepat-cepat bertindak sedangkan Jenderal Nasution ingin menunggu supaya Komunisme di Indonesia - JILID IV | 261 Bung Karno menyerahkan kekuasaannya. Oleh karena ada 2 alternacf bagi sakitnya Bung Karno yaitu sembuh tapi lumpuh atau meninggal dunia, karena itu rencana kup telah ditetapkan tanggal 5 Oktober 1965 saat Ulang Tahun ABRI. Untuk itu akan didatangkan pasukan-pasukan dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sebanyak kurang lebih 5 Batalyon. - Kedua macam kup tersebut baik dari golongan Dewan Jenderal maupun Chairul Saleh, telah ditunggangi oleh CIA sehingga bisa bersatu untuk menghadapi PKI. - Di Jakarta ada Golongan Perwira Angkatan Darat, yang menentang Dewan Jenderal dan mungkin mendahului gerakan Dewan Jenderal. Kemudian golongan. ini akan membentuk Dewan Revolusi. Golongan ini disokong oleh AURI, sebagian oknum personel ALRI, sedangkan AKRI bisa dinetralisasi. Parpol penyokong golongan Perwira Muda ialah sebagian PNI-kiri, Partindo, Perti dan PKI. 2) Petunjuk/Instruksi Biro Chusus - PKI Sumbar harus menyokong Gerakan Perwira Angkatan Darat yang melakukan Gerakan mendahului Dewan Jenderal. - Begitu Gerakan di Jakarta dimulai, paling lambat hari keduanya daerah Sum bar harus sudah menyokongnya. - Daerah-daerah lain harus melakukan gerakan penyokong, dan untuk dapat mengetahuinya agar terus menerus mendengarkan berita RRI Jakarta. - Persoalan Dewan Jenderal dan Dewan Revolusi adalah pertentangan intern AD, jadi PKI jangan turut campur. Oleh karenanya menyokong harus bersifat umum sebagaimana partai lain menyokongnya. Untuk ini harus 262 | Komunisme di Indonesia - JILID IV ada koordinasi dengan CDB PKI. Gerakan penyokong berbentuk: (a) Mengadakan pengumuman menyokong dengan menarik golongan lain seluas-luasnya. (b) Membentuk Dewan Revolusi yang komposisinya luas. Untuk ini supaya digerakkan kekuatan militer terutama untuk menguasai radio dan telekomunikasi serta mengusahakan semaksimal mungkin jangan terjadi pertumpahan darah. Membentuk Group Komando serta merencanakan sasaran yang diperlukan dalam gerakan menyokong Dewan Revolusi. Diusahakan agar Panglima bersikap netral. Group Komando akan memimpin gerakan dengan jumlah 5 orang terdiri atas 2 orang pimpinan Biro Chusus Daerah dan 3 orang dari militer. Group Komando dipimpin oleh orang pertama Biro Chusus Daerah. Sesudah Gerakan penyokong berhasil membentuk Dewan Revolusi di daerah-daerah tingkat I dan jaringan ke desa-desa, maka instruksi selanjutnya akan diberikan oleh Dewan Revolusi Pusat. Oleh karena itu supaya mendengarkan siaran RRI. Dalam rangka merealisasi instruksi Biro Chusus tersebut, diadakan rapat untuk pembagian tugas menyebarkan informasi. Baharuddin Hanafi bertugas mengadakan kontak ke Padang clan Pariaman, Jayusman ke Agam, Tanah Datar, dan Limapuluh Kota, sedangkan Suripno ke daerah Solok. Dalam rapat tanggal 15 September di rumah Jayusman, Sumbar dibagi dalam 2 wilayah tempur yaitu Wilayah Tempur Barat dipimpin oleh Letkol Bainal, dan Wilayah Tempur Timur dipimpin oleh Kolonel Jayusman. Komunisme di Indonesia - JILID IV | 263 Pada tanggal16 September 1965, diadakan pertemuan lagi untuk persiapan menyokong Dewan Revolusi di Sumbar. Hadir pada pertemuan itu Baharuddin Hanafi, Jayusman, Suripno, Letkol Sukirno (Dan Dodik X Padang), Letkol Bainal (Kas Mada Hansip Sumbar). Sebelumnya Jayusman sudah menghubungi Peltu Suhanto Ps Dan Ki Raider di Batusangkar dan Zainal Datuk Pancah, Petugas Biro Penghubung Sumbar untuk pada saatnya bisa mengerahkan pasukan ke Padang dalam rangka menyerang Yon 130 yang merupakan pendukung Dewan Jenderal. Selain itu, Jayusman menghubungi juga Letda CPM Atta Sujana untuk menyelidiki keadaan RRI. Pada rapat tersebut dibentuk pula Group Komando sesuai instruksi Biro Chusus Pusat, dengan susunan sebagai berikut: - Baharuddin Hanafi - Jayusman - Letkol Sukirno - Letkol Zainal - Mayor Johan Rivai Tugas dari Group Komando ini ialah memimpin gerakan militer. Kesatuan-kesatuan yang akan dikerahkan ialah: - Yon 132 di Batusangkar (:t: 2 kompi) - Raider di Batusangkar (1 kompi) - Sukarelawan. Rencananya pasukan-pasukan tersebut akan menduduki: - Kompi Raider menguasai Skodam III dan RRI Padang. - 1 Kompi Yon 132 menguasai Kodim dan kantor Telkom. - Sisa pasukan menutup jalan dari/ke kompleks tersebut. - Setelah kompleks dikuasai, suatu delegasi yang terdiri atas Kolonel Sumedi, Letkol Bainal, Letkol Sukirno, Mayor Johan Rivai, dan diperkuat komandan-komandan Pasukan akan menghadap Panglima (Brigjen Panuju) dengan maksud agar Panglima membantu Dewan Revolusi. Apabila ia menolak, harus diusahakan minimal bersikap pasif, demikian juga kepala stafnya (Kolonel Poniman). 264 | Komunisme di Indonesia - JILID IV - Pejabat lain seperti Pangdak, akan ditipu dengan pura-pura dipanggil Pangdam. Sebagai persiapan dibuat tahapan rencana: Rencana A: Bila di Jakarta telah dimulai gerakan, maka di Padang akan mengikuti gerakan itu yang dipimpin oleh Baharuddin Hanafi. Rencana B: Bila rencana gerakan di Padang gagal, maka di Bukittinggi dan Batusangkar akan dibentuk Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Jayusman dan Mayor Johan Rivai dengan membawa pasukan Yon 132 dan Raider. Rencana C: Rencana pengunduran ke daerah Pasaman. Dalam rapat-rapat selanjutnya mulai tanggal 19 September sampai dengan menjelang akhir September 1965 dibicarakan persiapan-persiapan yang matang untuk kup di daerah Sumbar. Ketika pada tanggal 1 Oktober 1965 terdengar siaran RRI Pusat tentang pengumuman Dewan Revolusi dan pembentukannnya, maka Baharuddin Hanafi segera mengadakan rapat di rumah Suripno membahas tentang pelaksanaan G30S di Sumbar. Dalam pertemuan itu disepakati: r - Tanggal 2 Oktober 1965 akan dicetuskan gerakan di Sumbar. Yang akan mengumumkan ditunjuk Kolonel Sumedi Dan Rem 031. Pembaca teks Kapten Cakra Wadan Dodik X/Padang. Isinya adalah: - Mendukung Dewan Revolusi. - Pasukan yang digunakan adalah Yon 132, menunggu di Lubuk Alung, pukul 03.00. Akan tetapi pada pukul 20.00 tanggal 1 Oktober 1965 ada pengumuman dari Mayjen Suharto, Pangkostrad. Isi pengumuman tersebut menyatakan bahwa Gerakan 30 September adalah suatu gerakan kontra revolusi dan situasi ibukota Negara telah dapat dikuasai kembali oleh alat-alat Negara. Pidato tersebut telah Komunisme di Indonesia - JILID IV | 265 memberi pengaruh luas, terutama bagi daerah-daerah yang akan melakukan gerakan menyokong Dewan Revolusi di Jakarta. Dengan demikian gerakan perebutan kekuasaan di Sumatera Barat tidak dapat dilaksanakan, walaupuan rapat-rapat persiapan untuk mendukungnya sudah disiapkan secara matang. b. Riau Seperti daerah-daerah lainnya dalam menghadapi rencana kudeta PKI, Sekretaris Pertama CDB PKI untuk Riau Abdulah Alihamy pada tanggal 11 Agustus 1965 di Jakarta menerima instruksi untuk menyokong usaha perwira-perwira berpikiran maju untuk menentang Dewan Jenderal. Instruksi ini selanjutnya dibahas dengan Sucipto, petugas Biro Chusus PKI Riau, setibanya ia di Pekanbaru. Dalam pembicaraan tersebut diputuskan bahwa Abdulah Alihamy bertanggung jawab tentang hal-hal yang bersifat politis sedangkan Sucipto bertanggung jawab untuk mengatur gerakan-gerakan militer. Pada tanggal 23 Agustus 1965 Abdulah Alihamy mengadakan sidang Dewan Harian CDB PKI Riau. Dalam rapat tersebut disampaikan informasi dan instruksi CC PKI di Jakarta. Untuk membentuk Dewan Revolusi Daerah Riau, Abdulah Alihamy mengadakan pembicaraan dengan Sucipto pada tanggal 24 Agustus 1965, di mana diputuskan pimpinan Komando Gerakan Militer diserahkan kepada Kolonel Sumadi Dan Rem 031/ Wirabawa. Selanjutnya mereka berdua keesokan harinya menemui Kolonel Sumadi untuk membahas rencana yang akan dilaksanakan. Mereka memutuskan membentuk Badan Kesatuan Gerakan Militer Riau dengan susunan pimpinan sebagai berikut: - Kolonel Sumadi - Ketua - Mayor Sudarno - Anggota - Lettu Hendrito - Anggota - Mayor Pur. Ponidi - Anggota - Sucipto - Anggota 266 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Sedangkan tokoh-tokoh PKI di daerah diberi tugas sebagai berikut: - Sucipto Hadi mengurus soal-soal politik. - Drajat Lubis menggalang Front Nasional dan SOBSI. - Mohammad Nasution mempersiapkan Pasir Pengarayan sebagai daerah pemunduran. Pada tanggal 1 Oktober 1965, setelah mendengar dimulainya Gerakan 30 September/PKI di Jakarta melalui radio, Abdulah Hanafi dan Sucipto memutuskan sebagai berikut: - Gerakan militer ditunda sambil menunggu instruksi dari Baharuddin Hanafi, Kepala Biro Chusus PKI daerah Sumatera Barat. - Menyusun kembali personalia Dewan Revolusi dengan memasukkan unsur-unsur Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian serta tokoh-tokoh partai politik dan para pejabat yang menurut perhitungan bersimpati kepada G30S/PKI. Akan tetapi dengan adanya pengumuman Pangkostrad Mayjen Suharto dari Jakarta melalui RRI, gerakan PKI di daerah Riau tidak bisa dilaksanakan. Sebaliknya Abdulah Alihamy beserta tokoh-tokoh CDB PKI Riau menjadi buronan. Komunisme di Indonesia - JILID IV | 267 BAB IX PENUMPASAN GERAKAN 30 SEPTEMBER/PKI 1. Penumpasan G30S/PKI di Jakarta a. Perebutan Kembali Studio RRI Pusat dan Kantor Pusat Telekomunikasi Pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965, Mayor Jenderal Suharto, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkos. trad), mendapat informasi telah terjadi gerakan militer yang mencurigakan di rumah beberapa orang Jenderal pimpinan teras Angkatan Darat. Informasi berikutnya menyatakan beberapa orang di antara Jenderal telah ditembak mati di rumahnya oleh gerombolan bersenjata yang tidak dikenal. Setelah mendengar informasi tersebut, Jenderal Suharto segera pergi ke kantornya di Medan Merdeka Timur. Dalam perjalanan ke kantornya, beliau menyaksikan adanya kegiatan militer di sekeliling Monumen Nasional. Pada hari itu memang diketahui ada dua batalyon Kostrad yang didatangkan ke Ibukota untuk ikut merayakan peringatan HUT Angkatan Bersenjata tanggal 5 Oktober 1965 yang kemudian disalahgunakan oleh Gerakan 30 September/PKI. Mereka itu adalah Batalyon 454/Para yang berasal dari Semarang dan Batalyon 530/Para dari Madiun. Yon 454 menduduki bagian utara lapangan Medan Merdeka, sedangkan Yon 530 mendapat bagian mulai dari gedung Museum ke selatan sampai Bundaran Air Mancur, membelok ke timur, gedung Pusat Telekomunikasi, sampai ke bagian selatan Stasiun Gambir." Tiba di kantor, Jenderal Suharto memanggil para perwira stafnya, untuk mendengarkan laporan mengenai peristiwa yang terjadi dan menganalisa situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Dari hasil analisa Pangkostrad dan staf disimpulkan, bahwa telah terjadi pengkhianatan terhadap TNI-AD dan usaha 1. Lajarah Hankam, 40 hari Kegagalan G 30 5, Jakarta. 1966, hal. 47 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 269 perebutan kekuasaan negara yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara. la bertekad akan melawan pengkhianatan dan pemberontakan tersebut. Langkah pertama yang diambil untuk mengatasi kekosongan pimpinan TNI-AD adalah dengan mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Hal ini sesuai dengan order tetap Menteri/ Panglima Angkatan Darat (Men/Pangad) tentang pejabat yang mewakili pimpinan TNI-AD apabila Men/Pangad berhalangan. Mayor Jenderal Suharto kemudian memanggil Panglima Komando Daerah Militer V/Jaya, Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah. Sebelumnya Mayor Jenderal Umar disertai oleh Kepala Staf Garnizun Ibukota Brigjen G.A. Mantik telah mengunjungi rumah para jenderal yang dibunuh dan diculik oleh gerombolan penculik, yang baru kemudian diketahui sebagai gerombolan dari Gerakan Tiga Puluh September/PKI. Setelah itu Panglima memerintahkan untuk menutup perbatasan Ibukota guna mencegah gerombolan penculik lari ke luar Jakarta. Sekalipun situasinya belum jelas, dengan informasi yang dihimpun oleh Jenderal Umar, Jenderal Suharto dapat. mengambil serangkaian tindakan. Tindakan pertama mencoba menetralisir pasukan yang berada di jantung ibu kota itu.2 Kemudian, ia menghubungi Panglima Angkatan Laut dan Panglima Angkatan Kepolisian. Kedua panglima tersebut berjanji, bahwa pasukan-pasukan kedua Angkatan tersebut akan dikonsinyir di asrama masing-masing dengan maksud menghindari tembak-menembak, sebelum jelas siapa kawan dan siapa lawan. Panglima Angkatan Udara tidak berhasil dihubungi. Sementara itu, pada pukul 07.15 rakyat Indonesia di seluruh tanah air dikejutkan oleh siaran RRI Studio Jakarta yang mengumumkan Dekrit No.1 Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung. Siaran itu mengumumkan tentang dilangsungkannya: 1) Gerakan pembersihan terhadap anggota-anggota Dewan Jenderal. 2. ibid,hal. 58 270 | Komunisme di Indonesia - JILID IV 2) Tentang telah dibentuknya Dewan Revolusi Pusat dan daerah oleh Gerakan 30 September. 3) Pengumuman tentang telah demisionernya Kabinet. Dwikora dan menyatakan bahwa Dewan Revolusi merupakan sumber dari semua kekuasaan yang ada dalam negara Republik Indonesia. Pengumuman Dewan Revolusi berikutnya ialah tentang susunan anggota Dewan Revolusi dan pengumuman yang antara lain menyebutkan tentang dihapuskannya pangkat jenderal dan pangkat Letnan Kolonel sebagai pangkat tertinggi dalam ABRI. Bagi Tamtama dan Bintara yang mendukung G 30 S, pangkatnya dinaikkan satu tingkat sedangkan bagi mereka yang secara aktif ikut mengadakan “pembersihan” pangkatnya dinaikkan dua tingkat. Pangkat-pangkat baru boleh dipakai setelah menyatakan kesetiaannya kepada Dewan Revolusi. Pengumuman ini kemudian disusul oleh Perintah Harian Men/Pangau Umar Dhani melalui RRI yang dikeluarkan pukul 09.30? Menjelang siang hari setelah mempelajari keadaan dan mendengarkan siaran-siaran radio Dewan Revolusi, Mayjen Suharto mengambil kesimpulan yang penting: 1) Bahwa penculikan dan pembunuhan pimpinan TNI-AD yang, dilakukan oleh G 30 S merupakan bagian dari suatu gerakan makar yang mencoba merebut kekuasaan negara, yang jelas didalangi oleh PKI. 2) Bahwa Angkatan Udara mendukung gerakan makar tersebut. 3) Bahwa pasukan-pasukan yang berada di Medan Merdeka, yakni Batalyon Para 454 dan 530 adalah kekuatan dari gerakan makar itu.“ 3. Pengumuman itu dimuat dalam suratkabar Harian Rakyat dan Warta Bhakti, tanggal 2 Oktober 1965. 4. Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, Tragedi Nasional Percobaan Cup G 30 S/PKI di Indonesia,1989. hal 51 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 271 4) Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma dijadikan pusat lawan, harus segera dikuasai. Jenderal Suharto mengambil tindakan cepat untuk mengatasi krisis itu. Pertama, diusahakan untuk menetralisir pasukan yang steling di dalam dan di sekitar Medan Merdeka. Telah diketahui bahwa pasukan. pasukan itu adalah dari Yon 530 Para/Brawijaya dan Yon 454 Para/ Diponegoro. Pertama kali yang diutus oleh Pangkostrad adalah Letnan Kolonel Sukresno Komandan Brigade 3, kemudian disusul oleh para sesepuh batalyon-batalyon itu antara lain Pangdam VIII/Brawijaya Mayjen Basuki Rachmat dan Brigjen Sabirin Mochtar. Dengan berpakaian preman kedua jenderal itu mendatangi anak-anaknya. Usaha itu membuahkan hasil. Akhirnya pada pukul 15.00, Kapten Sukarbi Wadan Yon 530 dan Kapten Kuncoro Wadan Yon 454 datang menghadap Panglima Kostrad. Kemudian mereka pergi untuk melaksanakan perintah Panglima Kostrad. Kesibukan Mayor Jenderal Suharto memi pin jalannya op operasi di hari-hari pertama setelah meletusnya peristiwa G. 30 S/PKI (Repro: buku Kepkamti) 272 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Kedua, Panglima Kostrad memanggil Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhie Wibowo yang bermarkas di Cijantung. Kolonel Sarwo Edhie Wibowo diperintahkan mempersiapkan pasukannya untuk menguasai Gedung Telekomunikasi dan RRI. Satu jam kemudian Kapten Sukarbi datang ke Markas Kostrad dengan membawa Yon 530 minus 1 kompi (yang dipakai di dalam tim Pasopati). Namun Kapten Kuncoro dengan Yon 454 tidak datang, tetapi menarik seluruh anggota Yon 454 dari Medan Merdeka pada pukul 17.00, dan bergerak ke sekitar Halim Perdanakusuma. Dengan mundurnya Yon 530 dari Medan Merdeka, disusul dengan cepat oleh pasukan RPKAD. Sasarannya adalah merebut gedung RRI dan Pusat Telekomunikasi yang dikuasai pemberontak. Pada pukul 19.00 Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) diperintahkan untuk membebaskan kedua gedung tersebut dengan memegang teguh prinsip Panglima Kostrad yaitu memperkecil kemungkinan timbulnya pertumpahan darah dengan menghindarkan tembak-menembak. Dalam waktu 20 menit saya, satuan-satuan RPKAD berhasil merebut kembali Pusat Telekomunikasi dan RRI sesuai dengan petunjuk Pang Kostrad." Setelah dapat direbut, studio RRI Pusat Jakarta untuk sementara waktu ditempatkan di bawah pengawasan TNI-AD dan Staf Angkatan Bersenjata (SAB). Dengan demikian dua sarana komunikasi vital untuk menyelenggarakan komunikasi dengan daerah-dearah di wilayah tanah air telah dapat normal kembali. Pada pukul 20.10 Mayor Jenderal Suharto berpidato melalui RRI yang disiarkan ke seluruh Indonesia. Pidato itu berisi antara lain: 1) Pada tanggal 1 Oktober di Jakarta telah terjadi suatu peristiwa perebutan kekuasaan negara yang dilakukan oleh gerakan kontra revolusioner yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September”. 5. Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, Op. Ciz., hal 59 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 273 Mereka telah melakukan penculikan terhadap beberapa perwira tinggi Angkatan Darat yaitu: (a) Letnan Jenderal A. Yani (b) Mayjen Suprapto (c) Mayjen S. Parman (d) Mayjen Haryono MT (e) Brigjen DI. Panjaitan (£) Brigjen Sutojo Siswomiharjo. Gerakan 30 September memaksa dan menggunakan Studio RRI Jakarta dan Kantor Besar Telekomunikasi untuk aksi terornya. Paduka Yang Mulia Presiden/Panglima Tertinggi ABRI Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, dan Yang Mulia Menko Hankarn/ Kasab Jenderal Nasution dalam keadaan aman dan ada dalam keadaan sehat walafiat. Pimpinan AD untuk sementara dipegang oleh Mayjen Suharto,Panglima Kostrad. Situasi umum sudah dapat dikuasai kembali dan tindakan pengamanan sedang giat dilakukan. Kepada masyarakat ramai diserukan, agar tetap tenang dan terus melakukan tugasnya masing-masing sebagaimana biasa. Pimpinan AD menegaskan orang-orang “Gerakan 30 September” adalah kontra revolusioner. Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Kepolisian bertekad menumpasnya." Pidato yang disiarkan ke seluruh Indonesia itu ternyata mempunyai pengaruh psikologis yang besar. Pada saat itu semua orang mulai mengetahui bahwa siaran-siaran yang dikeluarkan Untung adalah bagian dari percobaan perebutan kekuasaan yang gagal di Jakarta: Pidato ini meruntuhkan moril para pendukung pemberontakan itu di daerah-daerah. 6. Berita Yudha, 4 Oktober 1965 274 | Komunisme di Indonesia - JILID IV b. Pembebasan Kompleks Halim Setelah daerah sekitar Istana Merdeka dan Medan Merdeka bersih dari pasukan G30S/PKI, maka operasi penumpasan terhadap kaum pemberontak ditujukan ke Pangkalan Halim Perdanakusama dan sekitarnya yang digunakan sebagai basis oleh pemberontak. Situasi militer di Ibukota segera berubah karena direbutnya inisiatif dari Gerakan 30 September PKI oleh Kostrad. Pangkostrad Mayjen Suharto melalui Ajudan Presiden, Kolonel KKO Bambang Wijanarko, mengirimkan pesan kepada Presiden Sockarno agar meninggalkan kompleks Halim, selambat-lambatnya pada pukul 24.00, karena Kostrad telah mengetahui pangkalan itu merupakan basis kekuatan fisik pemberontak. Perkembangan menjelang petang hari itu juga, berlangsung dengan cepat, sehingga pemberontak yang berkedudukan di Halim dan sekitarnya merasakan tekanan situasi. Akhirnya, mereka segera menyingkir keluar Halim. Perintah Presiden melalui Brigjen Suparjo agar menghentikan gerakannya, menimbulkan kerumitan bagi D.N. Aidit, Syam, dan Pono. Dengan ketegasan sikap Mayjen Suharto tersebut, yang dibarengi dengan operasi-operasi penumpasan secara militer, jelas hahwa Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma tidak akan mungkin dapat dipertahankan lagi. Presiden Sukarno beserta rombongan pada tanggal 1 Oktober 1965 pukul 23.30 telah meninggalkan Pangkalan Halim Perdanakusuma melalui jalan darat menuju Bogor. Pada pukul 01.00 dinihari tanggal 2 Oktober 1965, Jenderal Suharto memerintahkan kesatuan-kesatuan RPKAD dibantu oleh Batalyon 328 Kujang/Siliwangi, satu kompi tank dan satu kompi panser Kavaleri untuk membebaskan Pangkalan Halim. Kepada pasukan-pasukan yang ditugasi dipesankan, agar dalam melaksanakan perintah ini sedapat mungkin menghindarkan pertumpahan darah serta menghindarkan pengrusakan terhadap benda-benda yang berguna. Demikianlah sekitar pukul 03.00 pagi, pasukan tersebut Komunisme di Indonesia - JILID IV | 275 bergerak menuju sasaran yang telah ditentukan. Pada pukul 06.00 pagi, lapangan udara Halim telah dapat dikuasai kembali. Namun karena luasnya kompleks Halim, kekuatan-kekuatan pemberontak ternyata tidak seluruhnya mengundurkan diri.” Gerakan penumpasan selanjutnya adalah menuju desa Lubang Buaya yang diperkirakan sebagai tempat pembunuhan terhadap 7 orang Perwira Tinggi Angkatan Darat. Tembak-menembak terjadi di Lubang Buaya antara RPKAD dengan satuan-satuan Yon 454, sehingga jatuh korban seorang gugur dan dua orang lukaluka. Pada pukul 14.00 gerakan pembersihan oleh satuan-satuan RPKAD dan Yon 328 Kujang di sekitar Cililitan dan Lubang Buaya dihentikan karena para pemberontak telah buyar melarikan diri ke luar kota. Dengan telah di kuasainya Halim dan bubarnya pasukan pemberontak, maka gagallah kudeta Gerakan 30 September yang didalangi PKI itu. Para pemimpin pemberontak meninggalkan Halim menuju ke Pondok Gede, dan selanjutnya menyelamatkan diri dari kejaran RPKAD. c. Penemuan dan Pengangkatan Jenazah Pimpinan TNI Angkatan Darat Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 1965, pasukan RPKAD di bawah pimpinan Mayor C.I. Santoso telah menguasai desa Lubang Buaya di dekat Pangkalan Angkatan Udara (PAU) Halim Perdanakusuma. Pasukan ini masih sempat melihat bekas tempat berlatih pasukan bersenjata “sukarelawan/sukarelawati” Pemuda Rakyat dan Gerwani. Pasukan pemberontak itu telah melarikan diri. Dengan bantuan seorang anggota Polri, Agen Polisi II (Bharada) Sukitman yang pernah diculik pasukan Pasopati yang baru menculik dan membunuh Jenderal Panjaitan, maka batalyon RPKAD itu menemukan perkiraan tempat pembunuhan para jenderal pimpinan TNI-AD. Pada pukul 17.15 hari itu juga telah ditemukan sebuah sumur tua yang terletak kurang lebih tiga meter di sebelah rumah seorang guru 7. Kopkamtib. G 30 s/PKI. Hal. 148-149 276 | Komunisme di Indonesia - JILID IV yang menjadi aktivis PKI. Lubang sumur itu disamar sedemikian rupa sehingga sulit dikenali. Dengan ketajaman instuisi Mayor C.I. Santoso, lubang sumur itu ditemukan. Ia memerintahkan anggotanya untuk mengorek-ngorek suatu tempat yang ia tunjukkan. Ternyata, setelah tanah diangkat terlihat lubang yang menganga yang berdiameter + 75 cm, dan tercium bau busuk. Karena hari telah gelap, usaha pengangkatan jenazah ditangguhkan. Mayor c.I. Santoso memerintahkan pasukannya Komunisme di Indonesia - JILID IV | IFT untuk menjaga daerah itu secara ketat. Baru keesokan harinya, hari Senin tanggal 4 Oktober, penggalian jenazah itu dapat dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Batangbatang pohon pisang, daun singkong dan tanah secara berselangseling penutup lubang itu disingkirkan. Pelaksanaan teknis penggalian dilakukan oleh anggota-anggota Kesatuan Intai Para Amfibi (KIPAM) dari KKO-AL yang dihubungi oleh Kapten CZI R. Sukandar. Dengan memakai alat-alat khusus seperti agualung tabung zat asam, jenazah-jenazah itu diangkat. Namun, pelaksanaan tugas itu terasa ringan karena disaksikan oleh Panglima Kostrad, Mayor Jenderal Suharto yang membawa suatu rombongan antara lain terdiri atas Direktur Peralatan AD, Direktur Polisi Militer AD, Direktur Zeni AD, Kepala Penerangan Angkatan Bersenjata serta sejumlah wartawan." Pada pukul 12.05, pertama kali dinaikkan jenazah Lettu Pierre Tendean, ajudan Jenderal Nasution. Pada pukul 12.30 menyusul jenazah Mayor Jenderal Suprapto dan Mayor Jenderal S. Parman yang diikat menjadi satu. Pada pukul 12.55 menyusul jenazah Letnan Jenderal Yani yang diikat menjadi satu dengan jenazah Brigadir Jenderal Sutojo Siswomiharjo serta jenazah Mayor Jenderal Haryono MT Akhirnya pada jam 13.40 diangkat jenazah Brigadir Jenderal D.1. Panjaitan. Pada saat itu juga Mayor Jenderal Suharto mengucapkan pidato singkat yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut: 1) Tuhan telah memberikan petunjuk yang jelas bahwa setiap tindakan yang tidak baik pasti akan terbongkar 2) Jenazah-jenazah itu merupakan bukti nyata mengenai tindakan-tindakan biadab dari petualang-petualang yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September” 3) Didekat tempat diketemukannya jenazah-jenazah itu terdapat tempat latihan Pemuda Rakyat dan Gerwani 8. Kopkamtib.Op.Cit, hal. 52 278 | Komunisme di Indonesia - JILID IV 4) Daerah Lubang Buaya itu “ termasuk lingkungan” Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma 5) Pastilah ada oknum-oknum AURI yang terlibat, yang seyogyanya dibersihkan oleh patriot di dalam AURI sendiri. 2. Penumpasan G.30.S/PKI di Jawa Tengah a. Tindakan Panglima Kodam VII/Diponegoro Pangdam VII/Diponegoro Brigjen Surjosumpeno dalam usaha untuk mengamankan jajarannya sebagai akibat kudeta G 30 S/PKI bertindak cepat dan tegas. Pada malam hari tanggal 1 menjelang tanggal 2 Oktober 1965 Pangdam VII/Diponegoro mengadakan rapat pimpinan di Magelang, karena Garnizun Magelang merupakan satu-satunya garnizun yang tidak mengalami gangguan G 30 S/PKI. Magelang digunakan sebagai basis operasi oleh Pangdam VII/Diponegoro. Pasukan yang berada di Magelang terdiri atas Batalyon 2 Kavaleri, Batalyon 3 dan Batalyon 11 Artileri Medan, dan Peleton Pioner dari Batalyon 2 Para. Bagi Panglima tidak ada pilihan lain kecuali harus bertindak cepat sebelum para pemberontak berkonsolidasi. Rencana Panglima sangat sederhana dan terdiri atas tiga tahap. Pertama, memulihkan rantai Komando antara Panglima dengan Korem-Korem dan Brigif-Brigif, kedua, konsolidasi Staf Kodam VII/Diponegoro, ketiga, pemulihan keamanan-ketertiban dengan merebut kembali kota Semarang. Untuk melaksanakan rencana itu, Panglima hanya dapat menggunakan pasukan-pasukan yang ada di Magelang ditambah dengan Yon “P” dari Brigif 4 yang ada di Gombong dan sisa-sisa kesatuan dari Batalyon Para 3 yang berada di Semarang. Dalam pelaksanaan operasi pembebasan kota Semarang, Pangdam VII/Diponegoro Brigjen TNI Surjosumpeno mengambil kebijaksanaan untuk mengompakkan kembali jajaran Kodam VII/ Diponegoro, dan memisahkan oknum-oknum G 30 S/PKI dari Slagorde Kodam VII/Diponegoro. Komunisme di Indonesia - JILID IV | 279 Pasukan yang digerakkan dalam operasi pembebasan kota Semarang, dipimpin oleh Letkol Yasin Husein, dengan kekuatan: 1) 1 Peleton BTR dibantu 1 Peleton Armed sebagai Infanteri bermotor di bawah pimpinan Lettu Kav. Suwito. 2) 1 Peleton BTR dibantu dengan 1 Peleton Armed sebagai Infanteri bermotor di bawah pimpinan Lettu Kav. Saryono 3) 1 Kompi Zipur sebagai Infanteri di bawah pimpinan Lettu Czi Efendi dibantu 1 Paleton tank.” Pada tanggal 2 Oktober 1965 pukul 05.00 (setelah mengalami penundaan 11/2 jam dari rencana) pasukan segera bergerak menuju ke Semarang dipimpin oleh Letnan Kolonel Yasin Husein. Dalam gerakan itu turut pula Pangdam VII/Diponegoro.' Untuk menghindari korban di kalangan masyarakat, Panglima memerintahkan menunda pengepungan Markas Kodam VII dan memerintahkan mengambil posisi di Jatingaleh. Panglima memerintahkan Mayor Hartono dan Mayor Subekti untuk memanggil Kolonel Sahirman dan Letkol Usman Sastrodibroto menghadap Panglima. Temyata Sahirman dan Usman tidak berada di tempat. Kemudian Panglima memerintahkan Letnan Kolonel Suprapto dan Mayor Suroto merebut RRI Studio Semarang. Pasukan Batalyon K pimpinan Mayor Kaderi yang datang dari Solo sebanyak 2 kompi yang semula ditempatkan di Semarang oleh G30S/PKI, di antaranya mengawal Kolonel Sahirman, Kolonel Maryono, Letkol Usman, Mayor Karsidi, Mayor Kirjan ternyata telah ditarik. Dua Kornpi yang lain dan satu kompi dari Batalyon D dapat di lokalisir di Srondol. Tanpa ada perlawanan, Panglima memasuki kembali Markas 9. Sejarah TNI-AD 1945-1973, IV, Peranan Perjuangan TNI-AD Dalam Mempertahankan Kemurnian Pancasila, Disyarah TNI-AD. Bandung, 1982 10. Kopkamtib, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, Jakarta, 1978. hal 173 280 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Kodam VII/Diponegoro. Setelah Markas Kodam VII dan RRI dikuasai, pada hari itu juga Panglima berpidato di radio yang ditujukan kepada jajaran Kodam VII, masyarakat Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk rnenjelaskan bahwa Pangdam VII/Diponegoro telah memegang pimpinan kembali. Selanjutnya pada hari itu pula disiarkan berturut-turut Pernyataan Bersama Pangdam VII/Diponegoro, Pangdak IX/Jawa Tengah, Dan Kosional dan Gubernur Jawa Tengah, yang tetap berdiri di belakang Bung Karno. Pengumuman dari Jenderal Suharto sangat besar pengaruhnya terhadap rakyat, ditambah dengan seruan Presiden Sukarno tentang pencegahan pertumpahan darah dan konflik bersenjata. Sejak itu, G 30S/PKI kehilangan dukungan bersenjata. Banyak anggota pasukan yang sadar dan merasa dirinya tertipu. Kesatuan-kesatuan yang diperalat G30S/PKI, kemudian kembali ke pangkalannya masingmasing." Di Purwokerto pada tanggal 3 Oktober 1965, Letkol Sumitro menyerah kepada Kolonel Ciptono Setyabudi, Komandan Korem 071. Dengan demikian Komando Rem 071 dapat dipulihkan: Sedangkan perwira lainnya, seperti Mayor Trisnadi Kasi I, dan Mayor Bernadi Kasi III Korem 071 ditangkap. Di Solo pada tanggal 4 Oktober 1965 Kolonel Ashari Komandan Brigif 6, beserta perwira-perwira lainnya yang ditawan oleh G30S/PKI dibebaskan pula. Di Salatiga pemimpin-pemimpin G30S/PKI merasa takut akibat pameran kekuatan yang dilancarkan oleh Kolonel Sujono Kasdam VII. Ia menempatkan beberapa kendaraan lapis baja di tempat-tempat yang strategis, schingga Letkol Idris menyerah tanpa syarat, dan Dan Rem 073 Kolonel Sukardi bebas dari tahanan G30S/PKI. Misi Kasdam VII yang diikuti oleh Letkol Mardeo Ass-7 dan Letkol Purwosutejo SH serta Kapten Iskandar berhasil. Di Yogyakarta, 11. Sejarah Militer Kodam VTI/Diponegoro, Sirnaning Yakso katon Gapuraning Ratu II, Semarang, 1971, hal. 199 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 281 pada tanggal 4 Oktober 1965 Kapten Suryotomo man tan Wakil Komandan Batalyon 451 (Yon L) sebagai utusan pribadi Pangdam VII/Diponegoro menemui Batalyon tersebut dengan tugas: 1) Mengembalikan Komando Korem 072 kepada Dan Rem 072 Kolonel Katamso. 2) Mengamankan Yon L dan Yon C dari pengaruh G 30 S/PKI. Tugas ini baru sebagian yang dapat dilaksanakan yaitu menormalisir situasi daerah Korem 072, sedangkan menemukan Dan Rem 072 beserta Kas Rem-nya belum terlaksana. Pada tanggal 5 Oktober pukul 10.00, Panglima datang ke Markas Korem 072 dan mengadakan briefing dengan seluruh Komandan Kodim, Batalyon, Kompi di Aula Rem 072 untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya. Briefing berjalan dengan lancar. Pada saat itu juga untuk mengisi kekosongan pimpinan Korem 072, Kolonel Widodo Ass. 4 Kodam VII ditunjuk sebagai careteker Komandan Korem 072 berdasarkan pertimbangan keamanan. Perjalanan Pangdam VII sendiri dari Semarang pun tidak menemui kesulitan. Pada tanggal 5 Oktober 1965 itu pula Mayor Kaderi beserta 2 kompi anak buahnya yang mengawal Kolonel Sahirman telah memisahkan diri dari tokoh G 30 S/PKI tersebut. la melaporkan secara tertulis kepada Panglima tentang kembalinya ke pangkalan di Solo. Dengan demikian, dalam jangka waktu hanya lima hari, pemulihan garis komando di jajaran Kodam VII dengan Korem- Korem dan Brigif-Brigif telah pulih kembali. Di Semarang, Mayor Sukirjan Wa Ass-5 dan Mayor Karsidi Wa Ass-2 menyerah. Pemulihan keamanan dan ketertiban di wilayah Kodam VII/ Diponegoro dilaksanakan terutama dalam menghadapi ormasormas dan orpol-orpol yang anti Pancasila. PKI jauh sebelum pecahnya kudeta G 30 S/PKI nyata-nyata telah menanamkan elemen-elemen komunis dalam tubuh ABRI umumnya 282 | Komunisme di Indonesia - JILID IV jajaran Kodam VII khususnya, dan telah mempersiapkan tenaga bantuan politis, materiil, personil secara sembunyi-sembunyi. Ketika Kodam VII mengadakan regrouping, mereka telah menggunakan kesempatan itu untuk menempatkan orang-orang binaannya pada jabatan-jabatan tertentu khususnya pada bidang intelijen, personalia, dan territorial. Ketika pengkhianatan/pemberontakan G30S/PKI meletus, maka terasa sekali bahwa bidang-bidang tersebut menjadi lumpuh sarna sekali. Berhubungan dengan itu, maka dalam pelaksanaan konsolidasi itu, pimpinan Kodam VII/Diponegoro betul-betul harus mengerahkan tenaga dan fikiran dalam mengkonsolidasikan mental ideologis satuan-satuan dalam slagorde Kodam VII. Untuk penyelesaian personalia dilakukan secara prosedural dan institusionil militer serta pergeseran-pergeseran, dan penggantian-penggantian personil yang telah terlibat dalam petualangan G30S/PKI baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pejabat-pejabat yang dapat diandalkan kejujurannya baik mental maupun ideologisnya. Dalam rangka membantu memulihkan keamanan dan ketertiban di Jawa Tengah, pada tanggal 17 Oktober 1965 pemerintah telah mengirimkan kesatuan RPKAD dari Jakarta menuju ke Semarang dengan kekuatan satu batalyon, yang terdiri atas: - Kompi Urip - Kompi Kayat - Kompi Tanjung - Kompi Palad - Kompi Panser Kavaleri - Peleton pasanda - Peleton Pomad Kelompok Khusus (Sejarah Militer dan Penerangan Kostrad).? Komandan pasukan adalah Mayor CI Santoso. Pasukan 12. Sejarah Militer Kodam VIII/Diponegoro, Op, Cit., hal 201 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 283 bermalam di desa Tunjang kabupaten Brebes. Hari berikutnya, pasukan melanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan dan tiba di kota Semarang pada pukul 14.30. Pada tanggal 12 Oktober 1965 Kelompok Komando Parako di bawah pimpinan Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhie Wibowo dengan dikawal peleton Letda Sintong Panjaitan tiba di Semarang pada pukul 01.30 Operasi pembersihan G.30 S/PKI dilanjutkan ke daerah Jawa Tengah. Iringan kendaraan berlapis baja memasuki daerah Magelang (Repro = buku Kopkamtib) Sementara itu, pada pukul 21.00 malam dengan menumpang kereta api, telah pula tiba di Semarang I Ki Yon Kavaleri di bawah pimpinan Mayor Kav. Sunaryo. Mereka ditempatkan di Yon Dodik Angmor. Pada tanggal 13 Oktober 1965 pukul 08.00 Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhie Wibowo melaporkan kedatangan pasukannya kepada Pangdam VII/Diponegoro Brigjen TNI 284 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Surjosumpeno. Dalam kesempatan itu, Pangdam VII/Diponegoro berpesan supaya dalam bertindak selalu berpedoman kepada “Ambil ikannya jangan sampai keruh airnya”. Selesai penerimaan oleh Pangdam VII/Diponegoro, dilanjutkan “ show of force” (pamer kekuatan) keliling kota Semarang. b. Ditemukannya jenazah Kolonel Katamso dan Letkol Sugijono. Sementara itu di Yogyakarta usaha pencarian terhadap Kolonel Katamso dan Letkol Sugijono dilakukan oleh tim Kapten Suryotomo tanpa mengenal lelah. Jerih payahnya terobati setelah berhasil mendapat keterangan positif tentang nasib kedua perwira itu. Di dalam kompleks asrama Yon L Kentungan, pada tanggal 10 Oktober 1965 ditemukan timbunan tanah yang diduga sebagai tempat penguburan kedua perwira itu. Untuk membuktikannya, ia menghadapi resiko yang berat karena Yon L masih berada di asrama tersebut. Tanggal 18 Oktober 1965, pasukan-pasukan Yon L diberangkatkan ke luar Jawa dalam rangka tugas Dwikora. Kesempatan ini dipergunakan sebaik-baiknya. Sebuah team yang dipimpin oleh Mayor CPM Moh. Said beserta anggota POM, Kesehatan Rem 072, Zi Bang Rem 072 ditugaskan untuk membongkar tempat itu. Hari Pembongkaran ditentukan tanggal 20 Oktober 1965, tetapi karena ada perintah Panglima pelaksanaannya ditunda sehari Pada tanggal 21 Oktober 1965, atas perintah Panglima timbunan tanah dibongkar. Pada pukul 07.00, jenazah kedua Pamen Rem 072 dapat diangkat. Selanjutnya dengan iring-iringan kendaraan yang didahului dengan dua buah panser dan pengawal RPKAD, kedua jenazah dibawa ke Kesehatan Korem 072 untuk diotopsi oleh team dokter yang dipimpin Kolonel Dr. Sutarto. Dengan diketemukannya jenazah Dan Rem 072 dan Kas Rem 072 tersebut, masyarakat Yogyakarta khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya meluap amarahnya terhadap G 30 S/PKI. Kedua jenazah ini diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan Komunisme di Indonesia - JILID IV | 285 Kusumanegara pada tanggal 22 Oktober 1965 dengan mendapat perhatian yang luar biasa dari masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Jawa Tengah dinyatakan berkabung selama 7 hari. Sementara itu, ex Mayor Mulyono yang telah melarikan diri sejak tanggal 5 Oktober 1965, tertangkap di Kelurahan Karanggeneng, Boyolali pada tanggal 18 Oktober 1965. Orang inilah yang bertanggungjawab atas terbunuhnya Dan Rem 072 beserta Kas Remnya. c. Operasi-Operasi RPKAD Pada tanggal 19 Oktober 1965 pukul 23.00, pasukan RPKAD mulai bertindak terhadap sasaran gedung-gedung, rumah-rumah, bangunan-bangunan di kota Semarang yang diduga menjadi sarang G 30 S/PKI. Dalam gerakan pertama telah berhasil ditahan lebih kurang 1050 orang yang dicurigai beserta sejumlah barang bukti, dan dokumen-dokumen dapat disita. Dalam gerakan ini, diketemukan pula lubang-lubang sebanyak 16 buah di Kampung Kedungmundu yang direncanakan untuk penguburan korban-korban keganasan mereka. Dengan hadirnya RPKAD, golongan Nasionalis dan Agama yang semula dalam suasana takut, bangkit membantu dan mengadakan aksi-aksi. Perang plakat/pamflet berkobar seru antara golongan pendukung G 30 S/PKI di satu fihak dan golongangolongan Nasionalis serta Agama di lain fihak. Sampai siang hari tanggal 20 Oktober 1965, gerakan pembersihan terus dilakukan. Bersamaan dengan itu, terjadi aksi massal dari golongan Nasional dan Agama terhadap lawannya, berupa pembakaran-pembakaran beberapa gedung PKI, Baperki, sekolah-sekolah asing/RRC, gedung Gerwani dan beberapa pabrik rokok milik pendukung G 30 S/PKI. Pihak G 30 S/PKI ternyata tidak tinggal diam. Dengan maksud untuk membangkitkan sentimen rasial terhadap golongan ini, maka Pemuda Rakyat melakukan pembakaran terhadap toko-toko Cina 286 | Komunisme di Indonesia - JILID IV di Kompleks Pekojan Semarang. Dengan adanya gerakan-gerakan dari golongan Nasional dan Agama melawan golongan Komunis itu, maka suasana kota yang semula tenang menjadi tegang dan panas. Guna menghindarkan hal-hal yang tidak diharapkan, maka sebagai tindakan pencegahan, pasukan RPKAD melakukan patroli-patroli pengamanan di seluruh kota Semarang. Dalam melakukan gerakan-gerakan pembersihan tersebut, RPKAD tidak mendapat perlawanan sama sekali. Mereka yang diduga terlibat G 30 S/PKI disinyalir melarikan diri ke arah barat daya atau ke timur kota Semarang. Setelah keadaan di Semarang dapat diatasi, maka pada pukul 12.00 tanggal 21 Oktober 1965 pasukan RPKAD menuju ke sasaran yang baru, “yaitu Magelang. Tugas RPKAD di Semarang dipertanggungjawabkan kepada Mayor Subekti (Wadan Yon II) dengan kekuatan Kompi Urip, Kompi Ramelan dan Kompi Dakso. Pasukan-pasukan lainnya bergerak ke Magelang dan tiba di kota tersebut pada pukul 15.00. Di sini pasukan diperkuat lagi dengan Kompi Tejo dari Batalyon 11 Magelang. Ketika memasuki kota Magelang pasukan RPKAD disambut dengan meriah oleh masyarakat di Alun-alun Magelang. Gerakan pasukan dalam bentuk show of force (pamer kekuatan) dilakukan di dalam kota. Setelah show of force (pamer kekuatan) berjalan, rakyat Magelang khususnya para pemudanya bangkit melakukan serangan terhadap obyek-obyek milik PKI, Baperki, gedung perkumpulan Cina komunis CHTH. Bahkan rumah Walikota Argo Ismoyo yang tokoh PKI itu, tidak terhindar dari aksi para pemuda itu. Tanggal 20 Oktober 1965, Panglima selaku Pepelrada Jateng/ DIY mengeluarkan keputusan tentang pembekuan kegiatan PKI, Baperki, dan ormas-ormas lainnya di bawah naungan PKI. Dengan dikeluarkannya keputusan Pepelrada Jateng/DIY, para pendukung G 30 S/PKI mengadakan gerakan-gerakan pemogokan dan aksi-aksi teror sebagai kontra aksi. Mulai pukul 20.00, Serikat Buruh Kereta Api (SBKA) di Stasiun Balapan Solo mogok duduk, Komunisme di Indonesia - JILID IV | 287 sehingga kereta api jurusan Solo - Semarang, Solo - Jakarta dan Solo. Surabaya terhenti. Sampai pagi hari kereta api tidak ada yang keluar atau masuk stasiun. Angkutan darat lainnya, seperti bus-bus umum tidak ada yang berani keluar karena dihalang-halangi oleh Pemuda Rakyat/PKI. Pemogokan-pemogokan dilancarkan pula di pabrik karung Delanggu, Pabrik Gula (PG) Gondangwinangun Klaten, pabrik tekstil PN. Infitex, dan perusahaan-perusahaan tembakau. Jalan raya antara Delanggu - Gondangwinangun dirintangi dengan batangbatang pohon.” Tepat pada hari pemakaman Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugijono, Komandan Kodim Boyolali melaporkan bahwa markas Kodim Boyolali sedang dikepung oleh ratusan Pemuda Rakyat yang bersenjatakan bambu runcing. Pada tanggal 22 Oktober 1965 pukul 05.00 pasukan RPKAD yang terdiri dari satu Ton Panser dan Kompi Kayat bergerak menuju Boyolali, dan sebagian pasukan bergerak ke Solo. Kompi Kayat dan satu Ton Panser setibanya di Boyolali dengan cepat mengadakan penangkapan dan pembersihan terhadap orangorang PKI dan Pemuda Rakyat yang mengadakan pengacauan. Percobaan pengepungan dan merebut Kodim Boyolali dapat digagalkan. Sedang sebagian pasukan RPKAD yang mengadakan gerakan ke Solo, setibanya di Solo pukul 15.30 langsung mengadakan pameran kekuatan dan mengamankan Gedung Balai Kota untuk mencegah para demonstran anti PKI menduduki gedung tersebut. Pada puku116.30 pasukan RPKAD bergerak ke stasiun Solo Balapan untuk membubarkan pemogokan. Komandan Resimen RPKAD (Sarwo Edhie Wibowo) menekankan agar para pemogok bekerja lagi seperti biasa. Mereka diharapkan jangan terpengaruh oleh G 30 S/PKI, dan jangan ragu-ragu untuk membantu ABRI 13. Lajarah, Hankam,. Op. Cit, hal. 98 288 | Komunisme di Indonesia - JILID IV dalam mengikis habis pimpinan G 30 S/PKI. Pada tanggal 23 Oktober 1965 satu Kompi RPKAD bergerak ke Wonogiri. Jalan menuju ke daerah tersebut telah dirusak, dan diberi rintangan oleh orang-orang PKI. Dalam gerakan ke Wonogiri tersebut, pasukan RPKAD telah berhasil menangkap 115 orang anggota G 30 S/PKI, dan juga disita sejumlah senjata dan dokumen. Sementara itu, di Klaten terjadi pengepungan terhadap Dodik V Klaten yang dilakukan oleh ratusan rakyat pengikut G 30 S dengan tujuan untuk merebut senjata. Pengepungan tersebut terjadi pada pukul 03.00 subuh, dan mereka telah berhasil memasuki halaman Dodik tersebut. Akan tetapi usaha penyerbuan itu dapat digagalkan, dan 135 orang penyerbu dapat ditangkap. Pada tanggal 26 Oktober 1965 dalam rangka intensifikasi operasi yang akan dilancarkan, Kolonel Sarwo Edhie telah menyelenggarakan rapat “Gabungan Staf Keamanan Surakarta” (GSKS) di Skodim Surakarta yang anggotanya terdiri atas: - Dan Brigif 6, Kolonel Ashari - Dan Dim Surakarta, Letkol Ezi Suharto - Dan Polres Surakarta, Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Sarwono. - Kejaksaan Surakarta - Dan Pangkalan Udara Panasan Surakarta, Letkol Suyoto - Wali Kota Surakarta - Kolonel Ranuwijaya selaku wakil dari Kodam VII. Hasil dari rapat Gabungan Staf Keamanan Surakarta tersebut adalah sebagai berikut: - Tidak memberi kesempatan kepada G 30 S/PKI untuk mengadakan konsentrasi/konsolidasi dengan diikuti perang urat syaraf, perang pamflet, sambi! diimbangi oleh penerangan-penerangan secara intensif guna mencapai “showing down”. Komunisme di Indonesia - JILID IV | 289 - Garis strategi adalah mengkonsolidasi daerah yang sudah kita kuasai. Selanjutnya selangkah demi selangkah kita melebarkan sayap untuk memperkecil bidang gerak G 30 S/PKT. - Membantu serta mengerahkan potensi massa non komunis yang terdiri dari golongan nasionalis dan agama melawan massa komunis, karena massa harus dilawan massa. - Di dalam konsolidasi dan opstelling, perlu diadakan aksi. - Memisahkan massa G 30 S/PKI dengan pimpinannya. Dalam kegiatan G 30 S/PKI di daerah Jawa Tengah, telah ikut terlibat beberapa orang pejabat pemerintahan, antara lain Bupati Boyolali, Bupati Karanganyar Drs.Harun Al Rasyid, dan Walikota Surakarta Utoyo Ramelan. Pada tanggal 27 Oktober 1965, Gubernur Jawa Tengah telah mengangkat Letkol Sumanta menjadi Walikota Surakarta, Letkol Saebani sebagai Bupati Boyolali, dan Kompol I Drs. Kargono sebagai Bupati Karanganyar. Pada bulan November 1965, pelaksanaan operasi terhadap G 30 S/PKI mendapat bantuan dari Brigade Infanteri 4/Diponegero di bawah pimpinan Kolonel Yasir Hadibroto. Bertugas secara bergiliran yaitu Batalyon E, F, dan G, dan masing-masing ditempatkan di Boyolali, Klaten dan Solo. Dengan datangnya pasukan tersebut, beban tugas yang dipikul pasukan RPKAD menjadi ringan. Akibatnya ruang gerak sisa-sisa G 30 S/PKI menjadi semakin sempit, dan tinggal menunggu kehancurannya. Pada tanggal 22 November 1965 pukul 21.00, tokoh utama G30 S/PKI D.N. Aidit berhasil ditangkap hidup-hidup di kampung Sambeng Gede, Surakarta." Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 1965, dalam rangka untuk mengintensifkan pencarian dan penghancuran sisa-sisa G 30 S/PKI, telah dibentuk Komando Operasi Merapi. Susunan Komando sebagai berikut: 1) Komandan: Kolonel Sarwo Edhi Wibowo 14. Disyarah AD, Op. Ci, hal 194 15. Disyarah AD, Op. Cit, hal 184 290 | Komunisme di Indonesia - JILID IV 2) Seksil: Mayor Taher, Pasi I Kodam VII dpb Parako 3) Seksi II: Mayor Sucipto 4) Pelaksana: Mayor C.I. Santoso dibantu oleh Kapten Daryono (Kasi I Parako yang turba, merangkap Wa Dan Yon I menghadapi khusus Operasi Merapi dalam rangka pengejaran serta penangkapan ex Kolonel Sahirman dkk). 5) Pasukan-pasukan yang diergunakan: - Kompi Urip - Kompi Kayat - Kompi Teja - Kompi Sembiring - Dibantu oleh Kompi Panzer 2 Ton (dpb Lettu Mukayat) ditambah dengan 3 helikopter AD yang dipimpin oleh Letkol Widodo. Sementara itu, dalam menghadapi serangan dan pembunuhanpembunuhan yang dilakukan G 30 S/PKI dengan cara mengerahkan massa di daerah Surakarta, Boyolali dan Klaten, Komando Operasi Merapi menghadapinya dengan mengerahkan massa pula. Beratusratus pemuda dilatih oleh para anggota RPKAD tentang cara-cara mengunakan senjata dan memelihara kampung halaman beserta keluarganya. Mereka juga dilatih mengumpulkan informasi dalam rangka membantu ABRI. Taktik pengerahan massa ini ternyata berhasil. Rakyat bangkit mendampingi ABRI menumpas hasil sisasisa G30S/PKI. Pada tanggal 8 Desember 1965, pimpinan Operasi Merpati mendapat informasi, bahwa Kolonel Sahirman dan kawan-kawannya berada di daerah Merbabu. Untuk melaksanakan operasi pengerjaran terhadap Kolonel Sahirman dan kawan-kawannya tersebut, dilakukanlah kontak dengan Batalyon E yang berada di Boyolali. Pada tanggal 9 Oktober, 1 peleton dari Yonif E yang dipimpin oleh Letda Tarwan bergerak ke Cemorosewu di lereng Merbabu bagian 'Timur. Gerakan pasukan diikuti oleh pemuda-pemuda terlatih dari daerah Ampel. Pada pukul 05.00 pasukan berhasil menyergap gerombolan yang dicari dan berhasil menewaskan sebagian dari Komunisme di Indonesia - JILID IV | 291 gerombolan itu. Di samping itu berhasil pula ditangkap seorang Gerwani yang bernama Hartini alias Lestari, serta menyita sebuah pistol FN 46 milik Letkol Usman Sastrodibroto. Pada pukul 11.00 beberapa perwira Staf Komando Operasi Merapi mengadakan pengecekan ke tempat kejadian. Ternyata yang tertembak mati ialah: 1) Letkol Usman Sastrodibroto 2) Mayor Sumadi 3) Kapten Sukirno 4) Darmin, BTI Cabang Boyolali 5) Astiyo, anggota DPRD GR Boyolali 6) Edi Bagiyo, Guru SD merangkap anggota DPRD-GR Boyolali." Pada hari itu juga dapat ditangkap seorang anggota gerombolan yaitu Letnan Udara I Sukarno atas bantuan rakyat, dan menyita sebuah pistol FN 46. Sisa gerombolan yang diperkirakan berjumlah 9 orang berhasil melarikan diri. Pada tanggal 10 Oktober 1965, dua peleton pasukan RPKAD di bawah pimpinan Letda Dawud, melakukan pengejaran ke Cemorosewu, Candisari dan Jlaren. Ketika itu TNI berhasil menangkap seorang gerombolan bernama Pawirodono, dan menyita sebuah sten. Pada tanggal 13 Desember 1965, satu peleton RPKAD melanjutkan tugas pengejaran. Selanjutnya sebagai akibat dari tekanan terus-menerus dari pasukan RPKAD dan Batalyon Infanteri E dan F yang bergabung dalam Komando Operasi Merapi, serta diikuti oleh gerakan massa rakyat yang telah disadarkan, maka sisa gerombolan Kolonel Sahirman dan kawan-kawan tidak dapat bertahan lagi. Pada tanggal 14 Desember 1965, Kolonel Sahirman, Kolonel Maryono dan Mayor RW. Sukirno turun dari gunung, dan berhasil disergap dan ditembak mati. Demikianlah dalam waktu singkat Gerakan 30 September 16. Berita Yudha, 11 Desember 1965 292 | Komunisme di Indonesia - JILID IV di Jawa Tengah dapat dipatahkan. Kepercayaan rakyat kepada pemerintah kembali pulih, karena tindakan-tindakan pemerintah yang positif dalam memulihkan keamanan dan ketertiban, serta kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat dalam berbagai tugas negara. Pada tanggal 25 Desember 1965 pasukan RPKAD telah menyerahkan kembali tugas keamanan daerah kepada pemerintah dan pimpinan militer setempat. Selanjutnya, pasukan RPKAD segera bergerak menuju Jakarta untuk menunaikan tugas-tugas baru. 3. Penumpasan G 30 S/PKI di Daerah Lain a. DiJawa Barat Pada tanggal 1 Oktober 1965, kegiatan G30S/PKI di wilayah Jawa Barat nampak pada perbuatan sementara orang-orang SPKAD (Sekolah Para Komando Angkatan Darat), semula adalah bekas anak buah eks Letkol Untung, yang mereka lakukan di Cimahi. Mereka melakukan pembongkaran gudang senjata dan mengadakan demonstrasi keliling kota Cimahi. Sambil membawa bendera Merah Putih, mereka meneriakkan “Hidup Bung Karno” dan “Hidup Dewan Revolusi”. Rombongan itu diikuti selain anggota SPKAD juga oleh anggota-anggota dari Pusat Kesenjataan Artileri Medan (Pussen Armed) dan Yon Armed 14. Berkat ketegasan pimpinan Kodam VI/ Siliwangi situasi dapat segera diatasi oleh petugas keamanan setempat yang bekerjasama dengan massa rakyat Pancasilais. Kebijaksanaan Pangdam VI/Siliwangi selaku Pepelrada Jawa Barat, dalam mengantisipasi situasi agar tidak semakin parah ialah mengeluarkan pengumuman pada tanggal 1 Oktober 1965. Isi pokok pengumuman itu sebagai berikut: 1) Sampai saat ini belum ada kejelasan tentang situasi di Jakarta. 2) Kami selalu berusaha mengadakan hubungan langsung dengan Pemimpin Besar di Jakarta. Sementara itu peliharalah persatuan dan kewaspadaan, jangan membuat tafsiran dan Komunisme di Indonesia - JILID IV | 293 kesimpulan sendiri-sendiri, dan jangan kena provokasi yang akan merusak persatuan dan keamanan masyarakat. Dalam usaha menangkap pelarian - pelarian G30S/PKI dari Jakarta, maka pada tanggal 4 Oktober 1965 jajaran Kodam VI/ Siliwangi melancarkan gerakan operasi militer untuk menyergap 150 orang anggota pasukan G30S/PKI yang melarikan diri ke daerah Cirebon. Di Cirebon, pada tanggal 7 Oktober 1965, massa rakyat telah mengadakan penyerbuan dan penghancuran terhadap rumah tokoh-tokoh G30S/PKI, sebagai salah satu tindakan pembalasan terhadap pengkhianatan dan kekejian kaum pemberontak selama ini. Selanjutnya, sampai dengan tanggal 12 Oktober 1965 operasi pembersihan terhadap gerombolan G30S/PKI di daerah Korem 63 telah berhasil menahan 834 orang yang dicurigai terlibat dalam pemberontakan. Kemudian pada tanggal 14 Oktober 1965 di Pegaden Baru telah dilakukan penggerebegan terhadap rumah seorang WNI keturunan Cina. Rumah itu diketahui sering digunakan sebagai tempat rapat-rapat gelap dalam usaha mereka membantu G30S/PKI. Pada tanggal 12 Oktober 1965 pukul 03.00 Kodam VI/ Siliwangi berhasil menyerahkan eks Letkol Untung, Ketua “Dewan Revolusi”. Ia telah berhasil ditangkap di daerah Kodam VII/Diponegoro oleh Polisi Militer setempat, kemudian dibawa ke Cirebon dan terakhir ke Bandung. Penyerahan eks. Letkol Untung ke Jakarta dilakukan dengan pengawalan ketat oleh satu Ton Para Kujang I, satu Unit Kavaleri dan satu Unit Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad). Sementara itu, pada tanggal 14 Oktober 1965 telah terjadi demonstrasi di kota Bandung yang dilakukan oleh kurang lebih 6.000 orang dari 21 organisasi yang dipimpin oleh Kapten Maliki (dari SOKSI). Mereka menyampaikan kebulatan tekad mengutuk G 30 S/PKI serta menuntut pembubaran PKI dan ormas-ormas 17. Lajarah Hankam, Op. Cit., hal. 115 294 | Komunisme di Indonesia - JILID IV yang bernaung di bawahnya.” Demonstrasi tersebut dilanjutkan dengan penyerbuan terhadap gedung-gedung PKI dan ormasormasnya, bahkan tidak sedikit yang dihancurkan. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Oktober 1965, terjadi pula peristiwa serupa di kota Cimahi. Dalam rangka pembersihan di kota Cimahi telah ditawan sebanyak 830 orang yang dicurigai. Jumlah tahanan diseluruh Jawa Barat sampai dengan tanggal 21 Oktober 1965 tercatat sebanyak 1.751 orang. Dalam rangka gerakan pembersihan di kota Sukabumi, telah dilancarkan razia di seluruh kota. Gerakan ini berhasil menangkap 20 orang oknum G30S/PKI yang kemudian terbukti pernah dilatih di Lubang Buaya. Dari tangan mereka berhasil disita beberapa dokumen penting. Demikian pula di wilayah Korem Suryakencana Bogor pun dilakukan razia dan penangkapan terhadap oknum-oknum yang dicurigai. Sampai tanggal 9 Nopember 1965, sebanyak 789 orang ditahan di daerah Bogor. Operasi militer yang dilancarkan di dacrah Karawang telah berhasil menangkap sejumlah anggota PKI. Dari mereka dapat diketahui, bahwa di Kabupaten Karawang sebelum terjadi pemberontakan G30S/PKI telah disiapkan susunan pemerintahan daerah yang baru. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang diketuai oleh Dan Pom V1/3-5 Letda Usman Syamsu, para tawanan tersebut mengatakan bahwa Gatot Koco BA (Ketua Pemuda Rakyat) sebagai calon Dan Dim 0604, Mas Mira Subahadi sebagai calon bupati dan Saidi Sugito sebagai calon Kepala Polisi Resort. Sedangkan senjata mereka diperoleh dari Kabupaten Bekasi dan sebagai daerah pengunduran adalah Cidore, Kecamatan Pangkalan Dati II Karawang." Di Tasikmalaya dan Garut serta kabupaten-kabupaten lainnya sebanyak 300.000 orang yang tergabung dalam Komando Aksi Umat Islam dan Brigade Siaga mendukung operasi militer yang 18. Angkatan Bersenjata, 2 November 1965. Komunisme di Indonesia - JILID IV | 295 dilakukan oleh ABRI (AD/Siliwangi). Namun demikian ada pula dari anggota-anggota PKI dan ormas-ormasnya sendiri yang mengutuk pemberontakan tersebut. Hal ini disebabkan mulai timbulnya kesadaran di kalangan mereka bahwa tindakan gerombolan G30S/PKI adalah tindakan kontra revolusi dan menyeleweng dari ideologi Pancasila. Banyak di antara mereka yang mengatakan telah ditipu oleh atasannya. Oleh sebab itu, mereka menyatakan ke luar dari keanggotaan PKI, seperti yang dilakukan oleh Pemuda Rakyat, Gerwani, SOBSI dan BTI Majalengka. Demikian pula PKI Singaparna menyatakan membubarkan diri. Kejadian serupa kemudian disusul oleh 200 orang anggota PKI Purwakarta pada tanggal 17 Oktober 1965. Sementera itu pimpinan PKI di Sukabumi pada tanggal 15 Oktober 1965 membuat pernyataan tidak ikut campur tangan dalam peristiwa pemberontakan G30S/PKI. Pada tanggal 18 Oktober 1965 PKI Rengasdengklok membuat pernyataan serupa. Berikutnya pada tanggal 9 November 1965 sejumlah 498 orang anggota SOBSI, dan 17 anggota Gerwani pabrik baja Cilegon telah membuat pemyataan ke luar dari keanggotaan organisasi tersebut, dan berdiri di belakang Presiden Sukarno dan ABRI.” Sebelum Pangdam VI/Siliwangi selaku Pepelrada mengumumkan pembubaran PKI, maka atas kesadaraannya sendiri anggota-anggota partai tersebut telah membubarkan diri. Secara resmi dalam briefing di Aula Kodam VI tanggal 17 November 1965, Pangdam VI/Siliwangi Mayjen Ibrahim Ajie di hadapan para wakil partai politik dan organisasiorganisasi massa mengumumkan pembubaran PKI dan ormasormasnya. Pembubaran diri sebagian besar anggota-anggota PKI sebelum adanya pengumuman resmi dari Pangdam VI/Siliwangi menunjukkan bahwa gerakan petualangan G30S/PKI di daerah Kodam VI/Siliwangi tidak mendapat peluang dan ruang gerak dari masyarakat. 19. Lajarah Hankam, Op. Cit, hal 116 296 | Komunisme di Indonesia - JILID IV b. DiJawa Timur Rencana coup oleh PKI di Jawa Timur yang akan dilaksnakan pada tanggal 2 Oktober 1965 pukul 7.00 pagi dengan cepat dapat diketahui ABRI. Berdasarkan dokumen yang jatuh ke tangan ABRI, dapat diketahui bahwa PKI akan mendirikan Dewan Revolusi di perusahaan-perusahaan negara, RRI Surabaya, dan instansiinstansi vital lainnya. Kemudian ABRI bersama-sama dengan rakyat melancarkan operasi pembersihan. Massa rakyat yang marah akibat penghianatan PKI, segera menyerbu gedung kantor PKI Surabaya. Di sana mereka menemukan dokumen-dokumen penting. Akhimya mereka membakar gedung tersebut. Bentrokan fisik pun terjadi di Surabaya antara Pemuda Rakyat (PKI) dengan pemuda Ansor (Islam). Pada tanggal 8 Oktober 1965 Gerakan Muda Islam Jawa Timur membuat penyataan dan mendesak Presiden Sukarno agar membubarkan PKI dan ormasnya. Pembersihan dalam tubuh pemerintah daerah Jawa Timur juga telah dilaksanakan sebagai tindak lanjut pengamanan daerah. Berdasarkan keputusan Gubemur/Kepala Daerah Jawa Timur, beberapa Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II diberhentikan sementara dari jabatannya, yaitu Kepala Dati II Surabaya, Banyuwangi, Blitar, Ngawi, Trenggalek, Madiun, dan Kotamadya Madium. Hal tersebut juga berlaku bagi semua anggota BPH dan DPR-GR Tingkat I dan II. Di bidang pers, juga diadakan pengamanan dengan memecat sejumlah 25 anggota PWI cabang Surabaya. Operasi pembersihan dilakukan pula di daerah-daerah lain di Jawa Timur. Di Malang terjadi demonstrasi menuntut pembubaran PKI oleh Parkindo serta organisasi massa lainnya dan dilanjutkan dengan tindakan pengrusakan terhadap gedung PKI dan SOBSI. Tindakan serupa dilakukan pula oleh massa rakyat di Lawang, Bangil, Sukorejo, Blitar, Banyuwangi, Probolinggo, dan Jembar. Dalam operasi pembersihan tersebut, golongan agama di Malang menyatakan sepenuhnya membantu pemerintah dan ABRI. Selanjutnya Pepelrada Jawa Timur menyatakan melarang kegiatan parpol dan ormas PKI. Juga mengadakan tindakan sebagai berikut: Komunisme di Indonesia - JILID IV | 297 1) Menonaktifkan tenaga PKI di semua lembaga negara. 2) Mengamankan tokoh-tokoh PKI. 3) Mewajibkan tokoh PKI dan ormas-ormasnya untuk melaporkan diri mulai tangga! 23 Oktober 1965. Sementara itu pada tanggal 8 Oktober 1965, Letkol Suprapto dari Pusdik Arsu telah berusaha membongkar gudang senjata dan mesiu Pusdik Arsu yang terletak di, Karangploso Malang. Pada hari itu pula ia membagi-bagikan senjata itu kepada pengikut-pengikut gerombolan G30S/PKI, yang berjumlah kira-kira 50 orang. Pada tanggal 13 Oktober 1965 masyarakat di daerah Batur, Rejata dan Wanasari Probolinggo telah bangkit amarahnya menyerbu rumah-rumah dan gedung-gedung PKI. Untuk mengatasi bentrokan yang terjadi, Panglima telah mengirimkan satu Ki Panser Yon Kav 3 guna membantu tugas-tugas dari Kodim 0820 Probolinggo. Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan maka satuan tugas patroli dari pihak ABRI dikirimkan ke Kediri dan Malang. Di Malang, golongan agama telah mengadakan rapat umum yang mencetuskan kebulatan tekad untuk bersiap siaga, dan membantu pemerintah dan ABRI dalam menumpas G30S/PKI serta memulihkan keamanan. Penyerbuan dan pengrusakan terhadap gedung-gedung dan kantor-kantor PKI terjadi pula di Surabaya, Lawang, Bangil, Sukorejo dan lain-lain. Bentrokan sering kali terjadi antara golongan nasional dan agama yang secara keras menentang golongan komunis. Sebagai contoh akibat bentrokan tersebut yang terjadi di Karangasem ialah telah ditemukan kurang lebih 50 mayat dari golongan nasional dan agama yang mati akibat teror G30S/PKI. Bentrokan lainnya terjadi pula di Blitar, Banyuwangi, Muncar dan tempat lainnya yang menelan banyak korban. Kenyataan membuktikan bahwa rakyat Jawa Timur secara keras menentang G30S/PKI. Rakyat berusaha menumpasnya bersamasarna ABRI sehingga banyak dari anggota PKI pendukung G30S/ 20. Lajarah Hankam, Op. Cit., hal 116 dan Angkatan Bersenjata, 14-10-1965 298 | Komunisme di Indonesia - JILID IV PKI yang lari ke Bali, dan daerah lainnya.” c. Bali Sebagai tindakan pengamanan terhadap kemungkinan kekacauan yang ditimbulkan oleh G30S/PKI, maka Panglima Kodam XVI/ Udayana Brigjen TNI Syafiudin mengadakan pembersihan dalam diri TNI-AD khususnya dan ABRI pada umumnya. Sejak tanggal 4 Oktober 1965 telah diadakan penangkapan terhadap oknum-oknum ABRI yang terlibat sebanyak 76 orang. Kemudian pada tanggal 6 Nopember 1965 diadakan tindakan yang dinamakan “Tindakan Polisionil”. Dari tindakan ini dapat disita sejumlah dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa PKI jelas terlibat dan terbukti mendalangi G30S. Oleh karena itu sambil menunggu keputusan dari atasan, maka Pepelrada setempat mengeluarkan instruksi tertanggal 3 Nopember 1965 untuk membekukan kegiatan-kegitan PKI serta ormas-ormas yang berafiliasi dengan PKI. Di samping itu diadakan pula jam malam untuk seluruh Bali, yang dimulai pada pukul 23.00 sampai dengan pukul 04.00. Seperti diketahui, bahwa dalam melaksanakan rencana pemberontakannya ternyata PKI di Bali menggunakan senjata api. Oleh karena itu guna mencegah jatuhnya korban, maka Pepelrada Bali mengeluarkan perintah yang ditujukan kepada masyarakat Bali untuk menyerahkan senjata-senjata api ataupun bahan-bahan peledak yang dimilikinya, terutama mereka yang tidak berhak memakainya, dalam waktu 5 kali 24 jam. Kemarahan di kalangan rakyat sangat meluap, mereka berbondong-bondong bertindak menghajar golongan komunis dan orang Cina yang membantu golongan komunis. Pembakaran rumah dan pengrusakan-pengrusakan berjalan dengan teratur. Melihat situasi demikian ini, maka Pepelrada segera mengambil tindakan prefentif guna mencegah semakin meluasnya kerusuhan. Panglima menyerukan agar rakyat betul-betul membantu ABRI Komunisme di Indonesia - JILID IV | 299 dalam penumpasan G30S/PKI, jangan bertindak sendiri-sendiri dan tidak membenarkan adanya pengrusakan-pengrusakan dan bentrokan-bentrokan yang tidak menguntungkan. Dalam usaha pengacauannya, PKI berhasil mempengaruhi beberapa oknum TNI-AD. Mereka berusaha untuk mendapatkan senjata dari gudang senjata di Dodik VIII Dam XVI/Udayana. Oknum ABRI yang berkhianat ialah Peltu Teduh dan Peltu Sutiono serta Sertu Saryono dengan dibantu oleh seorang pegawai sipil bernama Ridas. Ketika diadakan pemeriksaan kedua anggota ABRI itu tidak mengakui. Akan tetapi sebaliknya Ridas telah mengakui semua perbuatannya dengan terus terang. Sertu Saryono karena merasa ketakutan, akhirnya bunuh diri dengan menggunakan granat tangan. Aksi massa rakyat yang menuntut dibubarkannya PKI, terjadi di mana-mana. Dalam rangka upacara peringatan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1965, Front Pemuda Bali menyatakan kebulatan tekadnya untuk meminta kepada Pemerintah agar PKI dan ormas-ormasnya dibubarkan dan dinyatakan terlarang. Sementara itu Gubernur KDH Bali, Anak Agung Bagus Suteja ternyata terdapat indikasi tersangkut G30S/PKI. Ia dinonaktifkan selaku Ketua Front Nasional dan dimintakan untuk diberhentikan dari jabatannya oleh Front Nasional Bali. Gerak-gerik Anak Agung Bagus Suteja sejak meletusnya G30S/PKI menunjukkan tindaktanduk yang mencurigakan dan mendukung kaum pemberontak. Sekalipun demikian, pihak PKI rupanya tidak menyerah begitu saya. Hal ini terbukti dari beberapa anggotanya yang belum tertangkap masih giat untuk mengadakan pengacauan-pengacauan. Bahkan disinyalir bahwa kader-kader pimpinan PKI dan ormasormasnya masih mengadakan rapat-rapat untuk melakukan pembunuhan-pembunuhan dan pengrusakan-pengrusakan. Namun rupanya ada pula di antara mereka yang insaf akan kekeliruan pemimpin-pemimpin mereka, sehingga banyak di antaranya yang membubarkan diri atau menyatakan ke luar dari keanggotaan PKI atau ormas-ormasnya. Di Jembrana, PKI beserta ormas-ormas yang 300 | Komunisme di Indonesia - JILID IV bernaung di bawahnya menyatakan membubarkan diri di depan Bupati KDH dan bersumpah untuk membantu ABRI dalam menumpas G30SyPKI. 5 d. Aceh Kudeta Gerakan 30 September beserta Dewan Revolusinya yang diumumkan melalui RRI Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1965, diikuti pula oleh PKI daerah-daerah sesuai dengan perintah dari CC PKI. PKI daerah berusaha untuk membentuk “Dewan Revolusi Daerah”. Di daerah Aceh, usaha petualangan mereka gagal setelah berhadapan dengan masyarakat Aceh yang fanatik agama itu. Karena takut berhadapan dengan rakyat, banyak anggota PKI di daerah Aceh Barat dan Aceh Besar menyerah kepada ABRI. Sekalipun daerah Takengon (Aceh Tengah) direncanakan PKI sebagai daerah pengunduran dan konsolidasinya, tetapi rencana ini gagal berkat kesigapan bertindak Pemerintah Daerah Aceh dan ABRI. Pada tanggal 6 Oktober 1965 telah diambil keputusan oleh 7 partai politik yang tergabung dalam Front Nasional Daerah Istimewa Aceh untuk mendesak Pangdam Iskandar Muda dan Gubernur Aceh untuk: - Membekukan PKI dan organisasi yang bernaung di bawah panji-panjinya di Daerah Istimewa Aceh. 4 - Mengambil tindakan seperlunya terhadap oknum-oknum PKl/ormas-ormasnya untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, dan membahayakan keselamatan Negara Pancasila. - Agar segera menonaktifkan semua wakil-wakil PKI dan organisasi-organisasi massanya dari semua Lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintah dalam Daerah Istimewa Aceh. Desakan partai-partai politik tergabung dalam Front Nasional Komunisme di Indonesia - JILID IV | 301 tersebut, diterima oleh Gubernur dan Pangdam Iskandar Muda, dan akhirnya ditanda tangani bersama oleh Panca Tunggal Daerah Istimewa Aceh dan wakil-wakil dari PNI, Partindo, NU, Perti. PSII, Partai Katholik dan Parkindo. Bangkitnya massa rakyat secara spontan berhasil mengamankan Aceh dari kemungkinan teror dari pihak “G30S/PKI” dan ormasnya, sehingga dengan demikian. dapat menyelamatkan Aceh dari bahaya perpecahan. Gerakan spontan yang dilancarkan oleh massa rakyat di bawah pimpinan orpol dan ormas yang Pancasilais berjalan sangat cepat sehingga berhasil membesihkan anasir PKI sebelum memainkan perannya di Aceh. e. Di Sumatra Utara Pemberontakan G30S/PKI di Jakarta mengalami kegagalan karena kecepatan bertindak pihak ABRI, sebaliknya di Sumatra Utara penanggulangannya agak terlambat. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah pada mulanya tidak bereaksi dan tidak cepat mengambil tindakan. Sikap demikian itu karena di dalam lembagalembaga itu sendiri terdapat oknum-oknum yang merencanakan pembentukan Dewan Revolusi. Akan tetapi, usaha meraka dapat digagalkan. Dalam hubungan ini, Panglima Mandala 1/Deputi Kasad Wilayah Sumatra (Deyah Sum) Mayjen TNI AJJ. Mokoginta dalam perintah hariannya tertanggal 2 Oktober 1965 memerintahkan kepada seluruh anggota ABRI di Sumatra untuk tetap waspada dalam melaksanakan Perintah Presiden, dan selalu mengikuti petunjuk-petunjuk dari Panglima. Pada tanggal 5 Oktober 1965, Panglima Mandala I/Deyah Sumatra dengan tegas mengatakan bahwa apa yang dinamakan “Dewan Jenderal” tidak ada sama sekali. Selanjutnya ia menegaskan, bahwa apa yang dinamakan “Gerakan untuk menyelamatkan Revolusi Indonesia” adalah tidak benar dan gerakan-gerakan yang mereka lakukan itu tidak ada bedanya dengan “Dewan-Dewan” yang 302 | Komunisme di Indonesia - JILID IV pernah ada tetapi kemudian dihancurkan, seperti “Dewan Gajah”, “Dewan Banteng': dan lain-lain. Oleh sebab itu, usaha-usaha G30S/ PKI yang telah membentuk Dewan Revolusi harus dihancurkan dan oknum-oknum pengikut gerakan tersebut harus dibersihkan dari aparat pemerintah di Sumatra Utara, berupa tindakan schorsing, pemecatan dan penonaktifan dengan berpedoman pada instruksiinstruksi Pepelrada Sumatra Utara. Di dalam tubuh ABRI juga dilakukan tindakan pembersihan dengan mengadakan penahanan terhadap oknum ABRI yang terdapat indikasi terlibat G30S/PKI. Sementara itu untuk mengatasi situasi keamanan, pada tanggal 10 Oktober 1965 Panglima Komando Mandala Siaga 1 Colaga I) Mayjen TNI A.J. Mokoginta” dengan Surat Perintahnya No. Prin- 031/0 1965 memerintahkan kepada pimpinan parpol dan ormas, mulai Daerah Tingkat I sampai Kecamatan di seluruh Sumatra untuk: 1) Tidak boleh meninggalkan tempat kediaman masing-masing untuk mempermudah konsultasi sewaktu-waktu. 2) Apabila karena sesuatu hal mereka terpaksa harus meninggalkan tempat kediamannya, maka diharuskan melapor terlebih dahulu kepada instansi setempat dengan memberikan informasi alamat yang dituju. Sejalan dengan keputusan tersebut, maka bertempat di Pepelrada Sumatra Komando Mandala Siaga I (Kolaga I) telah diadakan rapat Panglima keempat Angkatan Bersenjata seluruh Sumatra di Medan untuk membahas pernyataan-pernyataan politik mengenai tuntutan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. Selanjutnya diperintahkan kepada Pangkodahan “G” dan “D” untuk mengadakan razia dan screening di lapangan terbang, dan pelabuhan terhadap orang-orang yang akan pergi maupun yang datang, khususnya terhadap orangorang dari orpol dan ormas tertentu. Di samping itu, juga diadakan razia senjata dan dokumen yang berhubungan dengan G308/PKI. 21. Kusumah Hadiningrat, Sejarah Operasi-operasi Gabungan Dalam Rangka Dwikora, Departemen Pertahanan Keamanan- Pusat Sejarah ABRI, Jakarta, 1971, hal 43 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 303 Amarah rakyat terhadap G30S/PKI sudah demikian meluapnya sehingga mereka melakukan demonstrasi-demonstrasi, pengrusakan terhadap gedung-gedung, markas-markas PKI dan markas ormasnya. Dari tangan kaum pemberontak PKI berhasil dirampas: 1) Dokumen-dokumen penting. 2) Bendera merah putih yang di pinggir kiri atas terdapat gambar palu arit. 3) Potret-potret dan gambar-gambar gembong-gembong PKI dalam ukuran besar. Pada tanggal 18 Oktober 1965, Wakil Ketua DPRD-GR Daerah Sumatra Utara mengusulkam kepada PYM Presiden agar partai politik dan ormas yang terlibat dalam peristiwa G30S/PKI dibubarkan. Kepada Menteri Dalam Negeri diminta agar anggota DPRD-GR Sumatra Utara dari Fraksi PKI diberhentikan. Sementara itu para direksi di lingkungan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) dan kantor perwakilan remiling di seluruh Sumatra Utara dengan Surat Keputusan Bersama tertanggal 19 Oktober 1965 telah melarang untuk sementara kegiatankegiatan PKI dan ormas-ormasnya (Sarbupri, SOBSI, SBKP, Pemuda Rakyat, Gerwani, CGMI, PPI, Lekra, IPPI, HSI, BTI, Perhimi, dan lain-lain). Berkat kerjasama yang baik antara ABRI dan rakyat, tindakantindakan yang mengganggu berupa penculikan dan pembunuhan gelap yang mungkin akan meluas, dapat dicegah. Selanjutnya untuk mengganyang G30S/PKI telah dibentuk “Kesatuan Aksi Pengganyangan G30S” di Sumatra Utara. Sedangkan tujuan utama pembentukan kesatuan aksi tersebut tidaklah untuk mengganyang habis semua oknum dan dalang dari gerakan kontra revolusi yang menamakan diri Gerakan 30 September. Kesatuan aksi tersebut dibentuk berdasarkan kesepakatan beberapa partai politik yang terdiri atas PNI, NU, IPKI, PSII, Parkindo, dan Partai Katholik. Adapun program kerja kesatuan aksi tersebut adalah sebagai berikut: 304 | Komunisme di Indonesia - JILID IV - membentuk Kesatuan Aksi Pengganyangan “G30S” di Daerah Tingkat I Sumatra Utara sampai ke desa-desa. - meningkatkan dan mengkoordinir semua aksi massa dalam mengganyang kontra revolusi “G30S” - membersihkan lembaga negara, dan perusahaan negara dari oknum yang terlibat dalam “G30S” - meningkatkan kewaspadaan dan kesiap-siagaan demi menyukseskan Dwikora, dan bekerjasama dengan ABRI dalam menumpas habis kontra revolusioner “Gerakan 30 September” Sejalan dengan itu, sembilan ormas pemuda, pelajar, dan mahasiswa kota besar Medan, dalam pernyataannya yang diumumkan tanggal 30 Oktober 1965, mengutuk sekeras-kerasnya “Gerakan 30 September” dan mendesak supaya G30S/PKI ditumpas habis sampai ke akar-akarnya. Kesembilan ormas tersebut adalah GMNI, GMKI, HMI, Pemuda Pancasila, Pemuda Marhaenis, Pemuda Muslimin, GAMKI, PM II, dan Pemuda Ansor. Mereka juga menyatakan siap untuk membantu ABRI dalam menumpas “G30S”, dan ikut berusaha memulihkan keamanan dan pengamanan unitunit produksi, komunikasi, telekomunikasi dan alat-alat ketahanan revolusi lainnya. Kerjasama yang baik antara ABRI dan rakyat dapat dilihat dalam proses penangkapan-penangkapan yang dilakukan terhadap oknum-oknum “G30S”. Seorang wanita anggota Gerwani yang telah mendapat latihan di Lubang Buaya, telah berhasil ditangkap oleh massa rakyat dalam suatu penggrebekan di rumahnya di Pematang Siantar. Menurut pengakuannya, ia baru saya kembali dari latihan di Lubang Buaya. Sementara itu Kolonel Sukardi selaku wakil Pangdam II/Bukit Barisan, dalam sambutan upacara pembubaran SBKA/SOBSI di PN Kereta Api Sumatra Utara, mengatakan antara lain, bahwa kaum kontra revolusioner “G30S” merencanakan akan memenggal 15.000 kepala di Sumatra Utara jika gerakan mereka berhasil di Jakarta. Akan tetapi sebelum rencana mereka dapat dilaksanakan, dokumen- Komunisme di Indonesia - JILID IV | 305 dokumen mengenai rancangan tersebut telah diketemukan sehingga rencana kaum komunis dapat digagalkan. Dalam upacara tersebut 765 orang anggota SBKA telah menyatakan ke luar dari SOBSI, bahkan mereka mengutuk tindakan biadab yang telah dilakukan oleh gerakan “G30S”. Suatu bukti bahwa G30S/PKI telah menginjak-injak falsafah negara Pancasila yaitu adanya percobaan gerombolan PKI dan Pemuda Rakyat untuk membakar gereja-gereja di sekitar daerah Tiga Dolok (Simalungun). Namun, percobaan itu berhasil digagalkan oleh massa rakyat. Rakyat dengan bantuan dari massa pemuda yang tergabung dalam Komando Aksi Mengganyang “Gestapu” Pematang Siantar berhasil menangkap gerombolan tersebut. Kekejaman ala Lubang Buaya terbukti dilakukan pula oleh Pemuda Rakyat di Daerah Sumatra Timur. Pada tanggal 25 Okotber 1965 dua orang pemuda anggota HMI dan Pemuda Pancasila telah diculik oleh gerombolan PKI. Pencarian segera dilaksanakan oleh satuan ABRI bersama rakyat. Tidak lama kemudian, pada tanggal 3 Nopember1965 kedua mayat tersebut berhasil ditemukan setelah adanya pengakuan seorang anggota Pemuda Rakyat yang ternyata pelakunya. Sementara itu pengamanan terhadap tokoh-tokoh PKI di Sumatra Utara telah dilaksanakan antara lain: 1) Gubernur/KDH Sumatra Utara, Brigjen TNI Ulung Sitepu ditahan oleh aparat keamanan pada tanggal 18 November 1965 berdasarkan Surat Perintah Oditur Jenderal Angkatan Darat No.: Prin-042/8/1966 tanggal 12 Agustus 1966. Berdasarkan keputusan sidang Mahmillub tanggal 18 September 1966 di Medan yang dipimpin oleh Kolonel CKH. Sunarso SH, maka ia terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Ia pun diberi hukuman tambahan yaitu dipecat dengan tidak hormat dari dinas tentara, dan dicabut 22. Mahmilub Medan, BAP Ulung Sitepu dan Maniso, 13-18 September 1966 306 | Komunisme di Indonesia - JILID IV haknya untuk memasuki dinas Angkatan Bersenjata seumur hidup. 2) Letkol Inf. Maniso, bekas Komandan Batalyon Infanteri 205 Korem 23/Dataran Tinggi pada tanggal 27 November 1965 ditahan pihak berwajib, berdasarkan surat perintah Oditur Jenderal Angkatan Darat No. Prin/043/8!1966 tanggal 12 Agustus 1966. Sesuai hasil keputusan sidang Mahmillub, ia terbukti bersalah, dan dijatuhi hukuman seumur hidup, ditambah hukuman dipecat dengan tidak hormat dari dinas tentara dan dicabut haknya untuk memasuki Dinas Angkatan Bersenjata seumur hidup.” f. Di Sumatra Barat dan Riau Pernyataan-pernyataan mengutuk “Gerakan 30 September” serta menuntut pembubaran parpol dan ormas yang terlibat makin mengalir. Tanggal 7 Oktober 1965, DPR-GR Sumatra Barat tanpa dihadiri oleh golongan PKI, telah mengadakan sidang kilat dengan keputusan antara lain mengutuk “G30S”. Spontanitas rakyat makin bertambah memuncak antara lain dengan pencabutan papan-papan nama PKI dan ormas-ormasnya serta penyebaran pamflet-pamflet yang isinya menuntut dibubarkannya PKI dan ormas-ormasnya. Gerakan 30 September 1965 di daerah Sumatra Barat ternyata telah direncanakan dan dipersiapkan sebelum meletusnya pemberontakan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil Mahmillub di Sumatra Barat yang mengadili gembong G30S/PKI Johan Rifai, eks Bupati Pasaman. Sidang Mahmillub berhasil mengungkapkan semua rencana PKI untuk mengadakan perebutan kekuasaan terhadap pemerintah di Sumatra Barat. Semua rencana tersebut dapat digagalkan sebelum terlaksana, karena gerakan yang berpusat di Jakarta dapat dihancurkan dalam waktu yang singkat, sehingga gerakan-gerakan di daerah ikut berantakan. Faktor lain yang menyebabkan kegagalan G30S/PKI Sumatera Barat ialah sikap tegas dari Pemerintah dan ABRI setempat yang dengan cepat dapat menumpas gerakan tersebut, Komunisme di Indonesia - JILID IV | 307 serta kurangnya pengaruh PKI terhadap rakyat. Di samping itu kekuatan pokok gerakan mereka boleh dikatakan hanya terdiri atas unsur pimpinan orang-orang PKI belaka, dan tidak mempunyai unsur pasukan sebagai kekuatan yang dapat digerakkan. Pada tanggal 25 Oktober 1965, Pangdam III/17 Agustus melaporkan tentang kebijaksanaannya dalam menanggulangi serta menumpas G30S/PKI kepada Pangkostrad, sebagai berikut: 1) Disiplin ABRI sampai sa at ini dapat dipelihara. 2) Orpolormas termasuk ninik mamak mengutuk perbuatan G30S/PKI, dan menuntut pembubaran PKI dan ormasormasnya. 3) Pimpinan PKI sejak tanggal1 Oktober 1965 menyatakan membubarkan diri. 4) Tindakan Pangdam JII/17 Agustus untuk mempersempit ruang gerak G30S/PKI sedang terus dilaksanakan. 5) Tindakan teror dari mereka sampai sekarang belum ada. 6) Massa dapat dikuasai 7) Veteran dan bekas OPR masih dapat dikendalikan. Pangdam III/17 Agustus yang wilayah kekuasaannya meliputi propinsi Sumatra Barat dan propinsi Riau menegaskan bahwa dalam menghadapi “Gestapu” tidak ada sikap netral. Kita harus menentukan sikap pro atau kontra dengan segala konsekuensinya. Panglima menegaskan pula, bahwa persoalan Gestapu bukan persoalan ABRI, melainkan persoalan Nasional, dan persoalan politik. Di propinsi Riau terdapat kegiatan-kegiatan penyingkiran terhadap para tokoh pimpinan Orpol/Ormas yang terlibat dalam “Gerakan 30 September”. g& Di Sumatera Selatan Berkat kecepatan bertindak Pangkostrad, maka coup yang dilancarkan oleh G30S/PKI di Jakarta dapat digagalkan. Akibat kegagalan ini maka pada tanggal 1 Oktober 1965 tokoh utama CDB PKI Sumatera Selatan telah melarikan diri dari Palembang 308 | Komunisme di Indonesia - JILID IV dan bersembunyi di daerah sekitar Lahat, Lintang IV Lawang, Curup (Rejang Lebong), dan Bengkulu. Daerah tersebut sekaligus dijadikan basis “perjuangan” mereka. Di lain pihak, ormas PKI (Pemuda Rakyat) tampak mengadakan kegiatan dengan jalan mengadakan mobilisasi kekuatan di sekitar kota Palembang sebanyak kira-kira 500 orang, sedangkan di daerah Tingkat II sebanyak 200 orang, dan setiap dusun yang ada Pemuda Rakyatnya sebanyak kira-kira 20 - 40 orang. Tujuan dari pembentukan kekuatan ini adalah untuk dijadikan unsur kesatuan tempur G30S/PKI. Bahkan, di beberapa dusun telah lama dibentuk kesatuan-kesatuan Pemuda Rakyat yang mendapat latihan kemiliteran. Jika gerakan mereka gagal, maka secepatnya harus meninggalkan dusun-dusun dan bersembunyi di hutan-hutan. Dalam gerakan pembersihan yang dilancarkan oleh jajaran ABRI dan rakyat terhadap oknum-oknum G30S/PKI telah berhasil disita dokumen-dokumen penting dari berbagai daerah di Sumatera Selatan. Berdasarkan isi dokumen yang berhasil dirampas itu ternyata bahwa pihak G30S/PKI telah membuat 4lack-list yang memuat nama-nama tokoh yang akan mereka “amankan”. Tokohtokoh di dalam black list itu terdiri atas golongan sipil dan militer. Mereka bahkan telah menyiapkan lubang tempat menimbun,dan mengubur mayat korbannya di berbagai tempat. Lebih jauh lagi ada bukti usaha mereka membentuk suatu kesatuan yang dinamakan “PGT” (“Pemuda Gerak Cepat”) yang berkekuatan satu batalyon. Persenjataan kesatuan itu diharapkan akan diperoleh dari hasil dropping yang ternyata tidak kunjung datang. Pada tanggal 9 Oktober 1965, Panca Tunggal - ABRI dan sembilan partai politik daerah Sumatra Selatan mengadakan musyawarah bersama. Hasil keputusan musyawarah sebagai berikut: “Berdiri tanpa reserve di belakang Presiden, memperkuat persatuan dan kesatuan Nasional, pengintegrasian yang lebih erat antara Komunisme di Indonesia - JILID IV | 309 Pemerintah, ABRI dan Rakyat. Penyelesaian “G30S” diserahkan kepadaPresiden dan meminta tindakan tegas terhadap oknumoknum yangterlibat dalam “G30S”. Sementara itu aksi massa rakyat terjadi pula di daerah Lampung Utara, kota Pangkal Pinang, dan Prabumulih. Aksi massa rakyat dalam bentuk coretan-coretan dan plakat-plakat mulai bermunculan di mana-mana. Coret-coret dan plakat-plakat itu berisi: 1) Bubarkan PKI yang tersa- gkut Gestapu. 2) PKI sudah dibakar massa rakyat. 3) Gantung tokoh-tokoh PKI, CGMI, Baperki, dan SOBSI. 4) Komunis manusia biadab, serigala Japar. Untuk menghadapi ii semua maka pihak yang berwajib mengambil tindakan dens an jalan menghancurkan konsolidasi yang sedang dilakukan oleh kaum gerombolan dengan jalan melancarkan operasi-operasi militer, razia, patroli-patroli, dan lain sebagainya secara intensif. Selain itu diadakan pula kegiatan di bidang territorial, yaitu dengan mengikutsertakan masyarakat yang Pancasilais dalam menumpas dan menghancurkan kegiatan G30S/PKI. Dalam usaha memulihkan keadaan dan ketertiban serta penyelamatan perusahaan-perusahaan vital dan harta kekayaan negara, maka Pepelrada Sumsel, Jambi, dan Lampung mengambil beberapa kebijaksanaan, antara lain sebagai berikut: 1) Peningkatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dari segenap sl: 3 orde Pepelrada Sumsel, Jambi, dan Lampung. 2) Semua senjata yang ada di tangan rakyat/penduduk kecuali kecepek, harus diserahkan kepada pihak yang berwajib (ABRI) 3) Melarang diadakannya rapat-rapat umum, dan demonstrasi tanpa izin Pepelrada. 4) Mencegah perorangan, dan pengadudombaan yang berasal dari berita-berita/radio musuh. 5) Kepada semua Panca Tunggal seluruh daerah Sumatera Selatan, Jambi dan Lampung, diikutsertakan untuk 310 | Komunisme di Indonesia - JILID IV memberikan penerangan-penerangan yang seluas-luasnya, kepada masyarakat tentang peristiwa-peristiwa yang sesungguhnya terjadi dengan bersumber kepada RRI, Penerangan AB, Puspen AD, Puspen AL, Penlatu dan Pepelrada. Mengintensifkan pengamanan fisik terhadap perusahaan negara dan mencegah serta melarang pengambilalihan perusahaan-perusahaan negara oleh pihak manapun juga. Melarang sementara segala bentuk kegiatan dari PKI beserta ormas-ormasnya yang seazas dan bernaung di bawahnya, serta anggota-anggota perwakilan dalam lembaga-lembaga negara yang mempunyai daya gerak dalam daerah hukum Pepelrada Sumsel, Jambi dan Lampung. Sebagai follow up dari yang tersebut dalam ad (2) di atas, maka diperintahakn kepada semua Kepala Jawatan Pemerihtah Sipil, ABRI, Perusahaan Negara dan perusahaan vital lainnya untuk: terhadap pegawai negeri oknum-oknum yang seazas dan bernaung di bawah PKI serta ormas-ormasnya. b) Mengganti pegawai negeri/oknum-oknum yang seazas/ bernaung di bawah PKI serta ormas-ormasnya dengan orang-orang yang dapat dipercaya baik politis mupun teknis. Sebagai akibat lebih lanjut tindakan tersebut, maka pada tanggal 3 Nopember Comite Seksi PKI Taboali, Bangka bersamasama organisasi yang bernaung di bawahnya telah menyatakan dirinya bubar. Pernyataan pembubaran diri itu disampaikan pada Apel Siaga yang dihadiri oleh Panca Tunggal setempat. Sejalan dengan itu, PWI Cabang Palembang telah pula melakukan pembersihan yakni dengan memecat sementara 23. Mahmillub Palembang BAP Suwardiningsih, tanggal 5-19 Juni 1967 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 311 terhadap 66 orang wartawan yang terbukti menyokong “G30S”. Beberapa tokoh PKI di daerah Sumatera Selatan ditangkap antara lain Suwardiningsih, alias Asiah, alias Mariyam, alias Bu De, alias Nyonya Sukono oleh pihak berwajib pada tanggal 9 Juli 1966. Dasar dari penangkapan tersebut adalah perintah dari Ketua Tim Pemeriksa Daerah Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung No. SPK-003/TP/8/1966. tanggal 9 Juli 1966, dan surat perintah penahanan dari Oditur Jenderal Angkatan Darat No. Prin-22/5/1967 tanggal 13 Mei 1967. Berdasarkan hasil Sidang Mahmillub tanggl 5 sampai dengan 19 Juni 1967 yang diketuai Letkol CKH Tambun Semedawai SH, maka Suwardiningsih terbukti bersalah, dan dihukum seumur hidup.” Demikianlah antara lain beberapa kebijaksanaan yang diambil Pepelrada untuk memulihkan keamanan dan ketertiban umum guna menciptakan suasana tertib dan tenang, tanpa menimbulkan korban dan kerugian yang besar, h. Di Kalimantan Timur Kudeta yang dilakukan oleh Gerakan 30 September di bawah pimpinan bekas Letkol Untung dengan segala kekejaman serta kebiadabannya dirasakan sangat mengejutkan rakyat Kalimantan Timur. Secara spontan rakyat mengutuk perbuatan-perbuatan biadab yang dilakukan oleh G30S/PKT dan pengikutnya. Setelah terjadi kudeta di Jakarta, CDB PKI Kalimantan Timur secara terang-terangan mendukung sepenuhnya Dewan Revolusi. Mereka berpendapat, bahwa Dewan Revolusi merupakan dewan yang pro rakyat. Akan tetapi setelah kup gerakan di Jakarta dapat digagalkan, pimpinan CDB PKI Kalimantan Timur berusaha untuk melarikan diri atau mengungsi karena merasa tidak aman. Tindakan-tindakan pengamanan terhadap tokoh-tokoh PKI segera dilakukan oleh jajaran ABRI. Berkat kerjasama ABRI dengan rakyat, beberapa tokoh-tokoh PKI Kalimantan Timur dapat 312 | Komunisme di Indonesia - JILID IV ditangkap. Tokoh-tokoh tersebut antara lain ialah Sayid Fahrul Barogbah yang menjabat sebagai Sekretaris I CDB PKI Kalimantan Timur, SP Martono, Situp Muhammad, Maman Effendi, Sujudi, Hasyim, Iskak Mukler, Lamurharian, dan Warrouw. Pada tanggal28 Nopember 1966 tokoh-tokoh PKI tersebut diseret ke depan pengadilan subversi. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati terhadap Sayid Fahrul Barogah, karena terbukti bersalah melanggar hukum. i. Di Kalimantan Selatan Ketika petualangan G30S/PKI masih menguasai RRI Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1965, Ketua CDB Kalimantan Selatan Amar Hanafiah, telah mendatangi Panglima Kodam X Brigjen Amir Machmud. Ia mendesak kepada Panglima agar menerima penunjukannya sebagai anggota “Dewan Revolusi”. Namun Brigjen TNI Amir Machmud dengan tegas menolak penunjukan itu. Melihat gelagat yang mencurigakan pada malam harinya Panglima mengadakan rapat dengan semua Orpol/Ormas, untuk mengutuk gerakan G30S/PKI itu. Dalam rapat itu CDR PKI Kalimantan Selatan tidak bersedia menandatangani pernyataan kutukan itu, dengan alasan adanya ketentuan dari partai. Dengan adanya sikap demikian, maka semakin jelas mengapa PKI tidak bersedia menandatangani pernyataan itu. Dari fakta-fakta yang didapat kemudian nyatalah bahwa PKI yang berdiri di belakang Gerakan 30 September, dan mendalangi gerakan itu. Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ABRI ke-20, atas prakarsa “Komando Aksi Pemuda Anti Kontra Revolusi” (Kapak), di Banjarmasin diadakan rapat raksasa. Bersamaan dengan itu, Kapak juga membuat pernyataan menuntut dibubarkannya PKI beserta ormas-ormasnya. Dari dokumen PKI yang berhasil disita oleh pihak berwajib, terbukalah tabir rencana jahat mereka. Di antara rencana tersebut terdapat suatu rencana yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 1965. Rencana itu an tara lain: Komunisme di Indonesia - JILID IV | 313 1) Pembakaran gudang-gudang karet milik Koperasi Karet di Hulu Sungai Tengah Barabai. 2) Penyerangan terhadap pasukan ABRI di Hulu Sungai Tengah. Gerakan ini direncanakan akan dipimpin oleh tokoh PKI bernama Martoyo. Tenaga yang akan dikerahkan terdiri dari anggota-anggota PKI sebagai tenaga pokok, dan Pemuda Rakyat sebagai tenaga tempurnya. Sedangkan tenaga tempur massalnya adalah anggota SOBSI/SEPDA. Berkat kewaspadaan dan tindakan yang cepat dari jajaran ABRI yang mendapat bantuan rakyat, maka usaha dari G30S/PKI dapat digagalkan. Pada tanggal 8 Oktober 1965 para pelajar, dan mahasiswa se Kalimanatan Selatan mengadakan apel besar yang dihadiri 50.000 orang. Apel mahasiswa itu mengeluarkan pernyataan menuntut pembubaran PKI serta ormas-ormas yang bernaung di bawahnya. Sementara itu pada tanggal 12 Oktober 1965, umat Islam dan Kristen mengadakan apel besar yang dikunjungi ribuan massa. Apel besar ini juga mengajukan tuntutan pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. j. Di Kalimantan Tengah Berita terjadinya kudeta melalui pengumuman RRI Jakarta semula dinilai meragukan. Namun kemudian sikap itu berubah setelah kup yang dilaksanakan oleh G30S/PKI gagal karena berhasil ditumpas oleh ABRI. Tokoh-tokoh PKI di Kalimantan Tengah sebelum ditangkap oleh pihak berwajib sempat melakukan konsolidasi untuk meneruskan petualangan selanjutnya. Mereka merencanakan basis pengunduran ke daerah pedalaman yang mempunyai unsur taktis untuk dijadikan basis perlawanan. Mereka memerintahkan untuk membakar dokumen yang ada, membikin lubang untuk rencana penculikan antara lain di daerah Tengkiling dan Basarang/Kapuas, melakukan pengawasan dan penculikan 314 | Komunisme di Indonesia - JILID IV terhadap pejabat-pejabat militer/sipil, melakukan sabotase, pemogokan buruh, perusakan kabel-kabel telepon,dan membikin rintangan pada landasan kapal terbang. Sikap para tokoh PKI itu mendapat dukungan Walikota Palangkaraya yang secara aktif mendukung sepenuhnya G30S/PKI. Bahkan oleh Dewan Revolusi di daerah tersebut ia dicalonkan sebagai satu-satunya calon tunggal dari PKI untuk menggantikan jabatan gubernur Kalimantan Tengah. Berkat kewaspadaan dan tindakan jajaran ABRI, usaha Walikota tersebut dapat segera diatasi. Dari dokumen yang berhasil disita, dapat disimpulkan bahwa PKI secara aktif menjadi pelaku dari G30S itu. Sementara itu rakyat di daerah Kalimantan Tengah dengan serentak menuntut pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. Untuk memenuhi tuntutan rakyat tersebut, maka Pepelrada Kalimantan Tengah melarang orpol PKI beserta ormasormasnya melakukan kegiatan dalam daerah hukum Kalimantan Tengah. Selanjutnya Pepelrada/Pangkodahan Kalimantan Tengah Brigjen Sabirin Mochtar, dengan Surat Keputusan No. Kpts. 06/12/1965 tanggal 7 Desember 1965 telah membubarkan PKI, termasuk ormas-ormas/lembaga-lembaga, mantel organisasinya dan afiliasinya. Tindakan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pengamanan terhadap tokoh-tokoh PKI KalimantanTengah. Selanjutnya terhadap mereka diadakan pemeriksaan secara terus menerus oleh Team Pemeriksa yang telah dibentuk oleh Pepelrada berdasarkan Surat Keputusan Pepelrada Kalimantan Tengah No. 2/1965 dan No. 03/1965. k. Di Kalimantan Barat Berkat kecepatan bertindak dari jajaran ABRI bersama rakyat, maka rencana “Gerakan 30 September/PKI” di Kalimantan Barat dapat digagalkan. Sementara itu berhasil pula disita dokumen penting dari tangan mereka yang isinya antara lain bahwa PKI akan melakukan perlawanan terhadap pemerintah Republik Indonesia sampai hancur. Dengan diketahuinya rencana jahat itu rakyat Kalimantan Barat dengan serentak menuntut pembubaran Komunisme di Indonesia - JILID IV | 315 PKI dengan seluruh organisasi massanya yang menjadi pelaku dan bahkan menjadi dalang dari G30S. Penumpasan Gerakan 30 SeptemberjPKI di Kalimantan Barat diwujudkan dalam bentuk penangkapan-penangkapan terhadap tokoh-tok6h PKI. Pada tanggal 21 Oktober 1965, PanglimajDeyah Kalimantan dengan radiogramnya No. tr. 281/1965, memerintahkan kepada Pangdam/Pangkodahan di Kalimantan, agar di samping tugasnya dalam rangka Dwikora, juga mengadakan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Mempertinggi pengamanan dan melakukan penangkapanpenangkapan terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam G30S/PKI yang melarikan diri ke Kalimantan, sebagai akibat pengejaran di Jakarta dan daerah Jawa lainnya. 2) Meneruskan penyelidikan dan penangkapan dalam wilayahnya terhadap oknum-oknum yang telah terbukti ikut dalam G30S. Setelah penangkapan tokoh-tokoh PKI di daerah Kalimantan Barat, maka langkah selanjutnya ialah menyeret mereka ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. 1. Di Sulawesi 1) Sulawesi Utara Akibat gagalnya pemberontakan G30S/PKI, maka pada tanggal 25 Oktober 1965, dalam surat rapat umum di Cikala, Manado, Ketua SOBSI membacakan pernyataan pembubaran SOBSI Sulawesi Utara di depan Pemerintah Dati I Sulawesi Utara. Dalam pernyataan tersebut juga dinyatakan, bahwa PKI dan ormas-ormasnya telah merongrong revolusi Indonesia, dan menjerumuskan anggota SOBSI Kotapraja Manado. Anggotaanggota SOBSI yang menyatakan telah membubarkan SOBSI, dan keluar dari PKI itu ialah SBPI cabang Manado, SB. Postel cabang Manado, dan Serikat Buruh PU Propinsi Sulawesi Utara. Sementara itu pada tanggal 15 Oktober 1965, pimpinan PKI Kecamatan Airmadidi di Minahasa, M.I. Mantiri, telah membubarkan PKI 316 | Komunisme di Indonesia - JILID IV dan ormas-ormasnya yang ada di wilayah Kecamatan Airmadidi. Mereka telah menyatakan menghentikan segala kegiatan yang berhubungan dengan PKI, dan menyatakan melepaskan diri dari pimpinan PKI Dati II Minahasa, Sulawesi Utara, dan Pusat. Ribuan anggota yang tergabung dalam PKI atau ormasormasnya secara berbondong-bondong telah melaporkan diri pada Markas Komando Pemuda Anti “Gerakan 30 September” Sulawesi Utara. Dalam upacara yang dilangsungkan di lapangan Cikala, Manado, mereka menyatakan keluar dari keanggotaan PKI serta menyatakan bersedia membantu ABRI dalam menumpas “Gestapu”. Upacara dihadiri oleh ribuan anggota PKI yang datang dari seluruh pelosok kota Manado dan Minahasa. Di hadapan ormas-ormas/parpol-parpol dan pimpinan pemerintah setempat, mereka membacakan ikrar pernyataan setia kepada revolusi, dan sekaligus menyatakan ke luar dari keanggotaan PKI. Seperti halnya di daerah-daerah lain, Pepelrada Sulawesi Selatan dan Tenggara pada tanggal 25 Okotber 1965 memutuskan untuk membekukan sementara kegiatan PKI dan ormas-ormasnya di wilayah hukum Sulawesi Selatan dan Tenggara. 3) Sulawesi Tengah Palu Pengurus Front Nasional Dati I Sulawesi Tengah memutuskan untuk menonaktifkan sementara kegiatan PKI dan ormas-ormasnya yang menjadi anggota Front Nasional Sulawesi Tengah. Donggala Sejalan dengan tindakan Pengurus Front Nasional Dati I Sulawesi Tengah, maka Pengurus Cabang Front Nasional Dati II Donggala, Sulawesi Tengah telah pula menonaktifkan untuk sementara kegiatan PKI dan ormas-ormasnya yang menjadi anggota Front Nasional Dati II Donggala. Komunisme di Indonesia - JILID IV | 317 Perigi Sementara itu wakil-wakil dari enam partai politik di Kawedanan Perigi Dati II Donggala Sulawesi Tengah memohon kepada Presiden/Pemimpin Besar Revolusi untuk segera membubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Posso Pemimpin PKI Dati II Posso dalam pernyataannya bersamaan dengan upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1965. telah menyatakan bahwa PKI Dati II Posso bubar. m. Nusa Tenggara Ampenan Akibat amarah yang sulit dibendung, gedung CDB PKI di Nusa Tenggara Barat telah dibakar oleh massa rakyat di daerah tersebut. Sebelum peristiwa itu terjadi, massa rakyat terlebih dahulu telah melakukan pencabutan papan-papan nama PKI di beberapa tempat di wilayah tersebut. Selain itu, tindakan serupa juga ditujukan terhadap papan-papan nama Pemuda Rakyat, BTI, Gerwani, dan SOBSI. Ende Di kota Ende, Flores, massa rakyat menurunkan secara tertib papan-papan nama dari Pemuda Rakyat, BTI, Gerwani, PKI dan SOBSI. Sementara itu Front Katholik di Ende mendesak pada Panca Tunggal untuk tidak mengakui PKI serta ormas-ormasnya, dan meminta agar semua kegiatan PKI dan ormas-ormasnya di semua lembaga negara di Ende dihentikan. n. Maluku Sementara itu, Penguasa Pelaksana Perang Daerah (Pepelrada) Maluku mewajibkan pimpinan PKI dan ormasnya melapor setiap pagi ke Kodim setempat. Juga semua proyek instansi vital di daerah Maluku 318 | Komunisme di Indonesia - JILID IV diamankan dari kemungkinan sabotase oleh pihak “G30S”. Pada tanggal 12 Oktober 1965, orpol/ormas di daerah Maluku menyatakan antipati serta mengutuk “Gerakan 30 September”. Mereka meminta kepada yang berwajib, agar PKI beserta ormas-ormasnya Setelah mengetahui bahwa PKI adalah dalang dari pelaksana G. 30 S, maka rakyat secara spontan menuntut pembubaran PKI (Repro: buku Kopkamtib) dibubarkan. o. Di Irian Barat Sehubungan dengan terjadinya G30S/PKI di Jakarta yang didalangi oleh PKI dan pengikut-pengikutnya, di daerah Irian Barat secara nyata belum terlihat aksi-aksi ataupun kerusuhan-kerusuhan sehubungan dengan terjadinya gerakan tersebut. Di daerah Irian Barat oknumoknum pendukung G30S/PKI terdiri atas anggota-anggota PKI dan pelarian anggota PKI dari Jakarta dan daerah lainnya, sehingga kekuatannya tidak begitu berarti. Hal ini disebabkan antara lain karena berdasarkan Penetapan Presiden No.8 th 1965 di seluruh daerah Irian Komunisme di Indonesia - JILID IV | 319 Salah satu peristiwa demonstrasi rakyat menuntut pembubaran PKI (Repro: buku Kopkamtib) Barat berlaku peraturan karantina politik sampai bulan Juni 1965. Kegiatan ke arah pembentukan partai-partai, baru mulai sesudah ketetapan tersebut dicabut, yaitu dengan datangnya wakilwakil partai partai politik dari Jakarta yang dikenal dengan” Panitia Sembilan” pada bulan Juni 1965. Dengan keputusan Gubernur No. #/GIB/1965 tertanggal 14 Juli 1965 dibentuklah Panitia Persiapan Pembentukan Aparatur Kepartaian Tingkat Propinsi yang terdiri atas partai-partai PKI, NU, PNI, PSII, Partindo, Katholik, dan Parkindo. Sejak itu, Partai Komunis Indonesia juga mulai berkembang di daerah Irian Barat yang anggotanya terdiri dari rakyat setempat. Para pemimpinnya terutama terdiri dari orang-orang komunis yang datang ke Irian Barat dalam rangka tugas jabatan atau dalam tugas partai PKI sendiri. Pada tanggal 1 Oktober 1965, setelah apel kerja timbul suasana yang penuh tanda tanya di kalangan anggota Skodam XVII, karena tersiar berita tentang adanya kup dan penculikan terhadao beberapa Jenderal TNI-AD di Jakarta. Suasana baru menjadi 320 | Komunisme di Indonesia - JILID IV jelas setelah Pangdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Kartijo mengumumkan lewat pidato di RRI Sukarnopura. pada tanggal 2 Oktober 1965. Pidato Pangdam tersebut menyatakan bahwa seluruh slagorde Kodam XVIII Cendrawasih tetap setia kepada negara Republik Indonesia, dan kepada Presiden Sukarno. Selanjutnya, Panca Tunggal Irian Barat memutuskan, bahwa semua acara dalam rangka memperingati HUT ABRI pada tanggal 5 Oktober 1965 di daerah Irian Barat dirubah sifatnya dengan suasana berkabung dan pembacaan doa bagi arwah Pahlawan Revolusi yang telah gugur akibat kekejaman kaum pemberontak G30S/PKI. Dalam rangka menjaga ketertiban keamanan dan kewaspadaan Nasional, maka pada tanggal 27 Oktober 1965 Gubemur Irian Barat telah mengeluarkan Keputusan politik No. 1/379/65 yang isinya menangguhkan untuk sementara waktu aktifitas pembentukan kegiatan partai politik. Larangan ini hanya berlaku selama sebulan. Namun, berdasarkan Keputusan Gubernur No. 77/GIB/1965 tertanggal 6 November 1965, maka PKI dan ormas-ormasnya yang ada di daerah Irian Barat dibekukan segala aktifitasnya. Akan tetapi sampai akhir tahun 1965 di daerah Irian Barat belum terdapat partai politik yang memenuhi syarat sebagai partai politik menurut etentuan-ketentuan yang dikeluarkan Gubernur. Sejalan dengan itu, Pangdam XVII/Cenderawasih dengan Surat Perintah No. 2559/12/65 tanggal 15 Desember 1965 telah memerintahkan kepada Pa Pomad Kodam XVII untuk melakukan pemeriksaan/pengusutan terhadap anggota Kodam XVII yang diduga ada indikasi terlibat dengan G30S/PKI. Dalam pelaksanaan penanggulangan oknum-oknum simpatisan G30S/PKI ini, pemerintah Irian Barat telah mengirimkan kembali ke Jakarta beberapa pegawai pemerintah yang tadinya dikirim dari Jakarta, untuk diadakan pemeriksaan. Sampai akhir tahun 1965, seluruh jawatan di seluruh daerah Irian Barat, telah berhasil dilaksanakan pemeriksaan, sehingga oknum-oknum yang betul-betul terlibat dapat disingkirkan. Dapatlah disimpulkan, bahwa peristiwa G30S/PKI tidak Komunisme di Indonesia - JILID IV | 321 DAFTAR SUMBER BUKU A. Abidin SH., Baharuddin LopaSH., Bahaya Komunisme. Jakarta 1968 Aidit, D.N., Untuk Demokrasi. Persatuan Mobilisasi, Depagitrop,CC PKI, Jakarta, 1962 menwa » Kaum Tani Mengganyang Setan-Setan Desa, Yayasan Pembaruan, Jilid I, Jakarta, 1964 ses, Revolusi Angkatan Bersenjata Dan Partai Komunis, PKI dan AURI, Yayasan “Pembaruan”, Jakarta, 1964 --------, Kobarkan Semangat Banteng Maju Terus Pantang Mundur, Yayasan Pembaruan”, Jakarta, 1964 esiisa, Perhebat Ofensif Revolusioner Di Segala Bidang, Yayasan Pembaruan, Jakarta, 1965 Ahmad Yani, Ibu, Ahmad Yani Sebuah Kenang-Kenangan, Jakarta 1981 ý Amin, Mr. S.M., Indonesia Dibawah Rezim Demokrasi Terpimpin, Bulan Bintang, Jakarta, 1967 A. Muhaimin, Yahya, Perkembangan Militer Dalam Politik Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1982. Anwar, Rosihan, Sebelum Prahara Pergolakan Politik Indonesia 1961- 1965, Sinar Harapan, Jakarta, 1981 Benarkah ini Dokumen Palsu PKI?, Penerbit Fakta, Jakarta, 1965 Depagitrop CC PKI, Resolusi-Resolusi Kongres Nasional Ke VII (Luar Biasa) PKI, Depagitrop CC PKI, Jakarta, 1962 Departemen Penerangan RI, Deklarasi Ekonomi, Deppen RI, Penerbitan,Chusus No. 254, Jakarta, 1963 Diah, BM., Meluruskan Sejarah, Pustaka Merdeka; Jakarta, 1987 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 323 Dinuth, Alex (Penyunting), Dokumen Terpilih Sekitar Pemberontakan G30S/PKI, Lembaga Pertahanan Nasional, Jakarta, 1993 Disyarah TNI-AD, Sejarah TNI AD 1945-1973, IV Peranan Perjuangan TNI AD Dalam Mempertahankan Kemurnian Pancasila, Bandung, 1982 Jamhari, Saleh As'ad, Ikhtisar Sejarah Perjuangan ABRI (1945 - sekarang), Departemen Pertahanan Keamanan, Pusat Sejarah ABRI, Jakarta. 1979. Janwar, Mengungkap Pengkhianatan Pemberontakan G30S/PKI Dalam Rangka Mengamalkan Pancasila Dan UUD'45, Bandung, 1986 Hardi, Api Nasionalisme. Cuplikan Pengalaman, Gunung Agung, Jakarta, 1983 Harsono, Ganis, Cakrawala Politik Era Sukarno, Inti Idayu Press, Jakarta, 1985 Ismail, Yahaya, Pertumbuhan, Perkembangan Dan Kejatuhan Lekra Di Indonesia (Suatu Tinjauan Dan Aspek Sosio Budaya), Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementrian Pelayaran Malaysia, Kuala Lumpur, 1972 Iwa Kusuma Sumantri SH., Prof. Pokok-pokok Ilmu Politik dan Ringkasan Pemberontakan Gestapu/PKI, Jakarta 1966 Keluarga Pahlawan Revolusi, Kunang-kunang kebenaran di Langit Malam, Tuturan anak-anak Pahlawan Revolusi keluarga korban dan saksi pada peristiwa dinihari 1 Oktober 1965, Jakarta 2002 Kementrian Penerangan RI, Kabinet Karya Triwulan II - 1957, Jakarta Kitab Himpunan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia, Kementerian Penerangan, Jakarta Kopkamtib, Bahan-Bahan Pokok G30S/PKI, Jakarta, 1968 Kopkamtib, Bahan-Bahan Pokok G30S/PKI Dan Penghancurannya Timbul, Berkembangnya Dan Hancurnya Partai Komunis Indonesia, Jakarta, 1973 324 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Kopkamtib, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/ PKI), Jakarta. 1978 Legge, John D., Sukarno. Sebuah Biografi Politik, Sinar Harapan, Jakarta, 1985 Lembaga Studi Ilmu Kemasyarakatan, Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis Di Indonesia, PT. Yudha Gama Corporation, Jakarta, 1983 Lubis, Mr. A.B., Landreform, UU Pokok Agraria, UU Bagi Hasil PeraturanPendaftaran Tanah (tanpa penerbit), Jakarta, 1962 Muhsin, H. Ahmad, Perang Tipu Daya Antara Bung Karno Dengan Tokoh-Tokoh Komunis, Golden Terayon Press, Jakarta, 1989 Nasution, Dr. A.H., Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid V dan VI, Gunung Agung, Jakarta, MCMLXXXV (1985) Njoto, BPS Aksi Reaksi, PT Rakyat, Jakarta, 1965 Notosusanto, Nugroho, Bidang Sosial Budaya Dafam Rangka Ketahanan Nasional, Departemen Pertahanan Keamanan, Lembaga Sejarah Hankam, Jakarta, 1960 Notosusanto, Nugroho (Editor), Sejarah Nasional Indonesia, Jilid VI,Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1975 Notosusanto, Nugroho, Tercapainya Konsensus Nasional 1966- 1969,PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1985 Notosusanto, Nugroho, dkk, Pejuang Dan Prajurit, Sinar Harapan, Jakarta, 1984 Notosusanto, Nugroho, Ismail Saleh, Tragedi Nasiona/, Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia. PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1989 Pusponegoro, Marwati Juned, Nugroho Notosusanto (Editor) Sejarah Nasional Indonesia VI, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984 Politbiro CC PKI, PKI Tentang Sandang Pangan, Keamanan Dan Anti Imperialisme, Depagitrop CC PKI, Jakarta, 1960 Proyek Monumen Pancasila Sakti, Monumen Pancasila Sakti, Jakarta, 1975 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 325 Pusat Pendidikan Kehakiman AD (AHM-PTHM), “Gerakan 30 September” Dihadapan Mahmilub I (Perkara Njono). PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1966 Pusat Pendidikan Kehakiman AD(AHM-PTHM), Gerakan 30 September dihadapan Mahmillub 3 (perkara Dr, Subandrio), Jakarta, 1967. Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Seperempat Abad Pusyarah ABRI 1964-1989, Jakarta, 1989. Resolusi-Resolusi Kongres Nasional ke-VII (Luar Biasa) Partai KomunisIndonesia, Depagitrop CC PKI, Jakarta, 1962 Said, Tribuana, Mulyanto D.S., Perlawanan Pers Indonesia. BPS Terhadap Gerakan PKI, Jakarta, 1983 Saifuddin Zuhri, K.H., Berangkat Dari Pesantren, Gunung Agung, Jakarta, 1987. Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro, Sirnaning Yakso Katon Gapura ning Ratu II, Kodam VII/Diponegoro, Semarang, 1971 Syamsuddin, Nazaruddin, PNI Dan Kepolitikannya: 1963-1969, Cetakan Pertama, Cv. Rajawali, Jakarta, 1984 Subagyo, LN., Selintas Sejarah PWI, PWI Pusat dan Departemen Penerangan, Jakarta, 1977 Suroyo, Sugiarso, Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, Cv. Sri Murni, Jakarta, 1990 Staf Pertahanan Keamanan, Lembaga Sejarah, 40 Hari Kegagalan “G30S”, Jakarta, 1966 Sumantri, Iwa Kusuma, Sejarah Revolusi Indonesia. Masa Mempertahankan Keutuhan Negara, Jilid Ketiga (tanpa penerbit), Jakarta, 1985 Sumarno, Kohar Hari, Hukum Dan Ketahanan Nasiona/, Sinar Harapan, Jakarta, 1986 Sucipto, SH, Brigjen, Gerakan 30 September. Perebutan Kekuasaan, Jakarta, 1966 326 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Pusat Penerangan Angkatan Darat, Fakta-fakta Persoalan Sekitar Gerakan 30 September, jilid 1, II, III Balai Pustaka Jakarta, 1965 Yasni, Bung Hatta Menjawab, Jakarta 1978 KORAN ( HARIAN) Angkatan Bersenjata Antara Api Pancasila Bintang Timur Berita Indonesia Berita Republik Berita Yudha Duta Masyarakat Harian Ekonomi Nasional Harian Rakyat Karyawan Merdeka Nusa Putera Pedoman Pedoman Rakyat (Makasar) Pengawal Rakyat Sinar Harapan Suluh Indonesia Warta Berita Warta Bhakti MAJALAH Karya Wira Yati, Edisi Chusus No.21 “Thn ke-IV, 1966 Persepsi, Thn III No.1, April, Mei, Juni, 1981 Prisma, No. 12, Desember 1981 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 327 Suara Tani, Thn. VIII, No. 10/11, Oktober 1957 Vidya Yudha, No. 14, Thn. III, Desember, 1971 ARTIKEL Anhar Gonggong, “Manipol Dan Tafsir PKI/Aidit Terhadap Pancasila.” Persepsi, Edisi Khusus Thn. VIII, Desember, 1989 DOKUMEN Keputusan Sidang II Dewan Nasional Tgl. 31 Juli - 2 Agustus 1957 Sukarno, Presiden RI, Tahun Vivere Pericoloso, Pidato Presiden RI pada tanggal 17 Aguatus 1964 Amanat PYM Presiden/Pangti pada Pembukaan Seminar AD, Bogor, 2 April 1965 Resolusi Sidang Pleno ke IV - CC PKI “Tentang Laporan Politik, Jakarta, 13 Mei 1965 Keterangan Syam kepada Sidang Mahkamah Militer Luar Biasa, Jakarta, 21 Pebruari 1968 Berita Acara Pemeriksaan Terhadap Syam Kamaruzaman (BAP), Jakarta, 1968 Ceramah Lecen (Purn) Joseph Muskita pada Direktorat Khusus Lembahannas, Jakarta, 3 September 1982 Ceramah Kolonel (Purn) Sugondo di Ditsus Lemhannas, 6 Agustus 1992 WAWANCARA Wawancara dengan Mayjen TNI (Purn) Surjosumpeno, Semarang, 10 Februari 1990 Wawancara dengan Wiratmo Sukito, Jakarta, 25 Mei 1991 Wawancara dengan Kolonel (Purn) Edy Slamet, Malang, 23 Juli 1991 328 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Wawancara dengan Kolonel (Purn) Bagus Sasmito, Jakarta, 26 Agustus 1991 Wawancara dengan Mayjen TNI (Purn) J. Muskita, Jakarta, 25 April 1992 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 329 INDEX Abadi, 86 Abidin, Zainal, 258, 264 ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), 4, 43, 44, 45, 46,49,51,52, dst Abdulgani, Ruslan, 15, 16, 24, 83, 104, 121, 179, 266 Abdy, Abu Bakar, 62 Achmadi (Mayjen), 9, 101, 162 AD (Angkatan Darat), 4, 5, 20, 22, 35, 36, 37, dst Adisumarto, 101, 102 Adiwerna, 173, 177 Aji, 247, 253, 302 Ajie, Ibrahim (Mayjen), 104, 167, 168, 232 Afdeling, 113 Agustian (Letkol), 171 Ahmad, Moh., 86, 164, 169, 229, 329, 331 Aidit, D.N., 7, 8, 9, 29, 33, 36, 39, 40, 41, dst Aidit, Sobron, 149 Airmadidi, 316 Ajidarmo, Dr., 65 Akomodatif, 140 Ali, Archam, 147 Alihamy, Abdullah, 266, 267, 272 Ali - Surachman, 82,83, 84, 85, 86, 87, 88 Aljazair, 108 Al Ouran, 110 Alrasyid, Harun, Drs (Bupati), 296 ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia), 97, 262 Alwi (Mayor), 251, 257 Amar, Hanafiah, 255, 261 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 331 Ambisius, 145 Ambulu, 142 Amerikanisme, 31 Amerika Serikat, 31, 61, 62, 64, 65, 69, 108, dst Ampai (Amerika Motion Pictures Association in Indonesia), 53 Ampel, 291 Anantaguna, S., 114 Andi, Amir Baso, 150 Angkatan V, 100, 101, 102, 164, 165, 188, 191, 194, 195 Angkatan 45, 1, 49, 50 Antara (Kantor Berita), 11, 53, 59, 80, 93, 101, 102, 157, dst Anwas (AKBP), 97, 225 APMA (Anti Pangkalan Militer Asing), 127 APRI (Angkatan Peiang Republik Indonesia), 13,14,16,24,26 Arief, 115, 203, 217,222 Arif, Dul (Lettu), 203, 213, 217, 222 Arsyad, Hasan, 264, 265 Artileri, 198, 201, 202, 206, 285, Asahan, 259 Ashadi (Kolonel), 245 Ashari (Kolonel), 287, 295 Asia Afrika, 108 Asia Afirka - Amerika Latin, 186 Asiah, 317 Asli, (Alias Sukimin) 131, 132, 134 Asmarahadi, 54 Asmu, 71 'Astiyo, 297 Astrawinata, SH (Menteri Kehakiman), 71,121 Atheis, 8 Atheisme, 150 Atmojo, Heru (Letkol Udara), 92, 97,217, 219, 220 Avonturis, 118 332 | Komunisme di Indonesia - JILID IV BABINSA (Bintara Pembina Desa), 83,84 Badegan, 142 Bagiyo, Edi (Guru), 297 Bainal (Letkol), 263, 264, 269 Bakri, Ismail, 237, 238 BAKUNA (Badan Koordinasi Usaha-Usaha Nasional), 140 Balapan, 287, 288 Balai Prajurit Diponegoro, 141 Bali, 26, 76, 93, 123, 128, 176, dst Balitex, 251, 257 Bandar Besty, 111,112,113,144 Bandung, 44, 59, 72, 84, 101, 116, dst Bangil, 142 Bangka, 311 Bangkalan, 142, 143 Banjarharjo, 142 Banjarnegara,152 Banten, 238 Banyuwangi,115, 117, 118, 142, 144 Bapak Marhaenisme, 83 Baperki, 9, 178, 263, 292, 293 Barabai, 261, 319 Bareng, 143 Barno (Mayor), 259 Baraqbah, Sayid Fahrul, 319 Barus, AJC, 102 Basoksi, 114 Batangan, 142 Batalyon 2 Kavaleri, 285 Batalyon 11 Artileri Medan, 285 Batalyon D, 286 Batalyon E, 296, 297 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 333 Batalyon F, 252,254 Batalyon G, 252 Batalyon K, 208, 241, 286 Batalyon Para 3, 285 Batalyon Sidigdo, 77 Batalyon 328, 281 Batalyon 451 (Yon L), 287 Batalyon 454, 275 Batalyon 530, 275 Batu, 142, 260 Batujajar, 171 Batusangkar, 270,271 Bawean, 143 Bekasi, 237, 301 Bendorejo, 118 Bengkulu, 263, 314 Berdikari, 170 Berita Indonesia (Surat Kabar), 55, 151, 154, 155, 157, 158, 159, Berita Republik (Surat Kabar), 55, 157, 170 Berita Yudha (Surat Kabar), 101, 137, 161, 162, dst Besuki, 203, 207 Bima Sakti, 195, 203, 225 Bintang Indonesia (Surat Kabar), 189 Bintang Muda (Surat Kabar), 55 Bintang Timur (Surat Kabar), 55, 147, 157 Bintaro, 116 Biro Chusus, 90, 91, 92, 93, 94, 95, dst Biro Penghubung CC PKI, 258, 259 Biro Plan, 31 black list, 269 Blitar, 83, 118, 126, 142, 303 Blora, 142 BMKI (Badan Musyawarah Kebudayaan Islam), 150 BMKN (Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional), 150 334 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Bojong Picung, 141 Bogor, 51, 52, 79, 125, 127, 141, dst Bojonegoro, 126,142 Bondowoso, 143, 177, 153 Bono, Waluyo, 92, 93, 104, 211, 227, 253, 266 Boyolali, 85, 87, 122, 142, 246, 252, dst BPH (Badan Pemerlntah Harian), 68, 245, 303 BPI (Badan Pusat Intelijen), 104, 105, 106 BPK (Badan Pekerja Kongres), 84, 85 BPS (Badan Pendukung Sukarno), 50, 52, 54, 55, 80, dst Brebes, 142, 289 Brigade Siaga, 301 Brigif I Kodam VI Jaya, 182,184,189 Brigif 4 (Brigade Infanteri 4), 285 Brigif 6 (Brigade Infanteri 6), 244, 287, 295 Brimob, 257 Bringin, 141, 142 Brondong, 142 Brotopranoto (bupati), 245 Brunei, 69 BTI (Barisan Tani Indonesia), 14, 33, 43, 45, 71, 99, dst Buang (Pratu), 217 Bubutan, 121 Bukittinggi, 271 Buleleng, 123 Bung Karno (Presiden), 17, 22, 31, 49, 82, 113, 126, dst Bunker, 106, 107 by pass (Jalan), 234 Cawang I Kav. 524/525 (Jalan), 201 Campur Darat, 121 Candi Puro, 122 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 335 Caruban, 142 Cakrabirawa, 197, 201, 202, 213, 214, 215, dst Caretaker, 245 CC PKI (Comite Central PKI), 4, 7, 8, 9, 10, 15, 17, dst CDB PKI (Comite Daerah Besar PKI), 93, 256, 260, 261, dst Cemoro Sewu, 254 CENKO (Central Komando), 204, 212 Cepogo, 142 CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia), 50, 52, 56, 57, 58, 82, dst Character Assasination, 99 Chou En Lai, 101, 188 Chutbi, Ace (Kapten Polisi), 238 CIA (Central Intellegence Agency), 55, 121, 160, 161, 243, 268 Ciamis, 141, 237 Cianjur, 141, 237 Cikasungka,127 Cilacap, 142 Cimahi, 207, 239, 199 Cimalaka, 141 Cimanggis, 120 Cimanggu, 142 Cimanuk, 238 Cina, 153, 196, 292, 293 Ciomas, 141 Cipayung, 158 Cipeundey, 120 Ciptoprawiro, R. Amir, 262 Cirebon, 105, 141, 237, 299 Cisompet, 141 Civic Mission, 38 Comite, 7, 31, 91, 93, 105, 138, 139, 194, 262, 317 Candisari, 298 CPM (Corps Polisi Militer), 119, 229, 230, 270, 291 336 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Dairi, 260 Dampar (Peristiwa), 117 Dampit, 117, 118 Damrem 031/Wirabawa, 232 Darmin, 297 Darsono, 244 Darwis, Ajad, 264 Dasuk, 143 Dasuki (Kopda), 219 Dawud (Letda), 298 Deklarasi, 51, 65, 79, 84, 85, dst Deklarasi Bogor, 51, 79, 125, 127, 168 Deklarasi Marhaenis, 84, 85 Dekon (Deklarasi Ekonomi), 65, 66, 67, 68, 72, 127, 144 Dekrit No.1, 226, 227 Delanggu, 293 Demak, 142 demisioner, 10 Demokrasi Terpimpin, 4, 8, 14, 23, 24, 25, 30, dst Denpasar, 257 Deparlu (Departemen Luar Negeri), 118 Dewan Banteng, 20, 308 Dewan Gajah, 308 Dewan Jenderal, 5, 102, 103, 105, 108, dst Dewan Manguni, 21 Dewan Nasional, 1, 8, 12, 13, 14, 15, 16, dst Dewan Nasional Pemuda Rakyat, 130, 140 Dewan Revolusi, 83, 193, 194, 196, 199, dst Dewi, Ratnasari (Ny), 229 Dhani, Omar (Laksamana Madya), 97, 101, 102, 109, 188, dst Dharma Putra, Hiswara, 157 Dharwansyah, 264 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 337 Dhuri, Muhammad, 264, 265 Diah, 8.M., 29, 34, 54, 155, 157, 189 Dikin (Kopral), 222 DI-TII, 54 Divisi Ampera, 213 Jaelani, 238 Jaenal (Peltu), 247 Jahurub (pelda), 214 Jais, 256 Jangkung (Mayor), 253, 254, 255 Jauhari, Kyai, 130 Jawito, 46 Jawoto, 53, 54, 88 Jayusman, 267, 269 Jihad (Surat Kabar), 162 Joyodiningrat, Abdul Majid, 121 Juanda, Ir, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, dst Juhartono, 172, 173, 174 Jukardi, Didi (Kolonel), 92, 96 Junaidi, H. Mahbub, 181 DKP (Detasemen Kawal Pribadi), 229, 230 Dokumen Gilchrist, 108 DPA (Dewan Pertimbangan Agung), 29, 30, 40, 45,64, 70, 105, 193 DPP (Dewan Pimpinan Pusat), 50, 70, 71, 82, 83, 84, 85, dst DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), 8, 9, 21, 23, 24, 25, 41, dst DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), 68, 186, 297 DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong), 126, 263 Dringu, 142 dropping, 271 Dulkamdi,122 Duriat, Karim, 86 Duta Masyarakat (Surat Kabar), 55 Duta Minggu (Surat Kabar), 189 Dwikora (Dwi Komando Rakyat), 69, 101, 124, 125, 129, dst Dwi Tunggal Sukarno-Hatta 19, 20 338 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Eagle, 124 Efendi (Lettu eZI), 286 Effendi, Basuki, 62, 115, 168, 232, 278 Effendi, Hamara, 318 Ekonomi Sosialis Indonesia, 65 Ekonomi Terpimpin, 30, 65 elemen, 246 Ende, 324 Eropa, I, 160 Ex-Officio, 148 FDR (Front Demokrasi Rakyat), 44 Federasi Malaysia, 67, 186 feodalisme, 58,70,93,120 feodalisme dan Imperialisme, 164 Fransye, 60 Front Marhaenis, 179, 180 Front Nasional, 25, 38, 39,” 44, dst Front Nasional Daerah Is mewa Aceh, 307 Front Nasional Sulawesi Tengah, 323 Front Pemuda, 62, 127, 135, 157, 158, 305 Front Pemuda Bali, 305 Front Pemuda Pusat, 62, 127 Front Persatuan, 7 follow up, 270 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 339 Gade, 143 Galuhan, 118 Galur, 142 GAMA (Gajah Mada), 166 Gandamana, Ipik, 35 Gandrung Sosialisme, 47 Gandusari, 142 Gapuro, 143 Garnizun, 242, 261, 276, 285 Garuda (Surat Kabar), 55, 157, 189 Garut, 141, 237 GAS (Gerakan Anti Sukarno), 121 Gatotkoco SA, 173,257 GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara), 29, 30, 33 Gedongan, 143 Gedung Penas, 175 Gelora Minggu (Surat Kabar), 189 Geneng, 142 Genjer-genjer, 115 Genta Revolusi (Surat Kabar), 189 Genteng, 117, 118, 142 Gerakan Pemuda Ansor, 181 Germindo (Gerakan Mahasiswa Indonesia), 50, 127 Gertasi (Gerakan Tani Seluruh Indonesia), 169 Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), 50, 70, 100, 122, dst Gestapu, 311, 314, 315, 322, 333 GHS (Gerakan Hidup Saru), 15 Gijadi (Kopda), 217 Gilchrist, Sir Andrew, 103, 104, 105, 107, 108, 109 Giri, Slamet (Alias Sorojudo Joyo Pracedo alias Karman, alias Ting Lie), 244 GMM (Gerakan Mahasiswa Murba), 178 340 | Komunisme di Indonesia - JILID IV GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), 50, 82, 84, 310 Gombong, 285 Gondang, 122 Gondohutomo, Amino, dr., 174 Gondowinangun,209,250 GOWS (Gabungan Organisasi Wanita Surabaya), 136 Goyam, 214 GPPR (Gerakan Perwira Progresif Revolusioner), 97 Gresik, 143 Grogol, 142 Group Pemuda-Pemuda Muda, 223 GSKS (Gabungan Staf Keamanan Surakarta), 295 GSNI (Gerakan Siswa Nasional Indonesia), 80 Gunawan, Gatot, 121 Gundih, 142 Gunung Kidul, 142 Gurah, 131 HAB (Harian Angkatan Bersenjata), 162 Hadibroto, Yasir (Kolonel), 296 Hadi, Sucipto, 104, 244, 273 Hadisubeno, 95 Hadi, Sururi (Mayor), 244 Hakim, A, 71, 80 Halim Perdanakusuma (Pangkalan Udara Utama), 206, 211, 212, 227,230, 231, dst Hamin, 92, 260 Hanafi, 93, 266, 267, 269, 270, dst Hanafi, Abdulah, 93, 266 Hanafiah, Abu, 261, 318 Hanafi, Baharuddin, 266, 267, 269, 270, 271, 273 Hanafiah, Amar, 318 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 341 Hankamrata, 44 Hanra (Pertahanan Rakyat), 101, 165 Hansip (Pertahanan Sipil), 99, 100, 101, 133, 165, 194 Harahap, Arifin (Menteri Perdagangan), 35 Hardi, Mr, 39, 57, 82, 86, 87, 88, 121, 179 Harjoprakoso, Sumantri Prof. Dr. (Mayjen), 58 Hardono, Drs (AKBP), 262 Hariana, 93, 207 Harian Aman Makmur (Surat Kabar), 189 Harian Jawa Timur (Surat Kabar), 121 Harian Indonesia Baru (Surat Kabar), 189 Harian Pembangunan (Surat Kabar), 189 Harian Rakyat (Surat Kabar), 15, 17, 32, 33, 47, 49, 52, dst Harian Rakyat Minggu, 55, 61, 114, 115, 138 Harisantoso, 247 Harjana, 237, 238 Haryasudirjo, PC (Ir), 174 Harjowisastro, Sujarwo, 105 Harmoko, 54 Harmono,129 Haryati, 229, 230 Haryono, MT (Mayjen), 192, 218, 219, 280, 284 Hartoyo, 130 Hartono (Mayor), 186 Hasyim, 318, 348 Hasyim, S, 32, 57, 62, 75, 83, 85, 102, 104, dst Hatta (Bung Hatta), 10, 14, 18, 19, 71, 78 Haur geulis, 141 Hermanto, Bambang, 62, 229, 231, 232, 233, dst Hendrito (Lettu), 272 Herlambang, Sri Mulyono (Laksamana Muda), 108 Herewina, E.R., 262 Hidayat, Tamuri, 80, 257 Hidayat, Wiwiek, 80 342 | Komunisme di Indonesia - JILID IV hipokrit, 24 HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), 50, 52, 58, 85, 135,dst Honggowongso, SH, 174 Husein, Achmad (Letkol), 20, 285, 286 Husein, Yasin (Letkol), 149, 242, 285, 286 Hulu Sungai Tengah, 261, 319 Hutomo, Supardan, 65 HVA, 118 IBAL (Ikatan Bintara Angkatan Laut), 81 Identil, 96, 97 Idris (Letkol), 54, 157, 258, 287 Idris, Asnawi, 54, 157 Idris, Kemal (Brigjen), 81, 92, 97, 96, 102, 104, dst IMF (International Monetary Fund), 69 imperialis, 116 Imron, Achmad, 20, 264 Indonesia Observer (Surat Kabar), 155 Indramayu, 141, 237 infiltrasi, 239 Infitex, 293 Inggris, 69, 103, 106, 108, 119, 125, dst Intitusionil, 253 IP-KI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), 9, 38, 179 IPPI (Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia), 59, 135, 252 Irian Barat, 45, 63, 187 Irma Suryani, Ade, 215 Iskandar (Kapten), 97, 136, 149, 198, 199, dst Iskandar (Letkol), 96, 97, 120, 171, 197, 198, 199, 200, dst Islamisme, 139, 155 Ismoyo, Argo, 293 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 343 Isnaeni, 55, 86, 87 Israwan (Letda), 254, 255 Jabon, 143 Jambi, 176, Jangkung (Mayor), 16, 24, 26, 92, 96, 97, dst Janto (Pelda), 218 Jarek (Jalannya Revolusi Kita), 37,40 Yasin, HB, 104, 189 Yasin, M (Mayjen Polisi), 29, 36, 41, 57, 59, dst Jatinangor, 127 Jatiroto, 142 Jatitujuh, 132 Jekula, 142 Jember, 58, 117, 153, 254, 256 Jembrana, 306 Jenderal Sudirman (Jalan), 259 Jengkol, (Peristiwa), 118, 119 Jepara, 142 Jibal, Marah, 114 Jocbher, Ayub, 62 Johan, Rivai, 93, 208, 170, 271 Jlaren, 298 Jlobo, 122 Yudodiharjo, Sucipto (Jenderal Polisi), 108, 232 Kabinet Dwikora, 69, 129, 193, 205, 226, 277 Kabinet Gotong Royong, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 43, dst Kabir (Kapitalis Birokrat), 116, 136, 192, 223 Kader Nasakom, 58, 195, 240 344 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Kaderi (Mayor), 244, 286, 288 Kairo, 108 Kali Baru, 103 Kali Peneleng, 110 Kamaruzaman, Syam, 90, 91, 185, 191, 196, 230, 253, 264 Kamituwo, Parmin, 123 Kanar, 133 Kandang Haur, 141 Kanigoro, 129, 130 KAPAK (Komando Aksi Pemuda Anti Revolusi), 292 Karangdinoyo, 118 Karanggeneng, 291 Karangjati, 142 Karangmojo, 142 Karangmonjol, 132 Karang Nunggal, 141 Karang Ploso, 264 Karawang, 237, 301 Karim, D.P., 54, 84, 86, 161, 162 Karsidi (Mayor), 286, 288 Kartasura, 142 Kartawi (Mayor), 251, 252 Kartawiguna, Pandu, 80, 174 Kartijo (Brigjen), 81, 92, 96, 97, 102, 104, dst Karyawan (Surat Kabar), 55, 61, 81, 94, 150, 151, 153, dst Kasdi, 124 Kasidi, 124 Kasmijan (Kapten), 97, 136, 149, 198, 199, dst Katamso (Kolonel), 20, 21, 27, 92, 96, 97, dst Kavaleri, 201, 207, 242, 281, 285, 289, dst KBNI (Kantor Berita Nasional Indonesia), 162 Kebumen, 142 Kediri, 118, 119, 123, 129, 130, 131, 142, 144 Kedung Galar, 135 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 345 KedungKandang,142 Kedung Mundu, 262 Kedung Tuban, 142 Kedung Wuni, 142 Kelari, 152 Kelud (Gunung), 119 Kendal, 142 Kendeng Lembu, 118 Kentungan, 247, 250, 291 Kepil, 142 Kepolisian, 16, 93, 97, 100, 132, 137, dst Kepung, 119 Kesatuan Aksi Pengganyangan G.30.S, 262 Ketaon, 122 Ketua Front Nasional, 240, 245 Kirjan (Mayor), 16, 24, 26, 92, 96, 97, 101, 130, dst KKI (Kelompok Kerja Inti), 245 KKPI (Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia), 61, 150, 152, 153 KKPSI (Konferensi Karyawan Pengarang Seluruh Indonesia), 150 Klaten, 85, 122, 245, 293, 294, 296, 297 Klojen, 143 Kliwon, 132 Koalisi, 9, 164 Kodam II/Bukit Barisan, 244 Kodam VII/Diponegoro, 96, 239, 240, 241, 243, dst Kodam VIII/Brawijaya, 168, 253, 256 Kodam Siliwangi, 239 Kodim Boyolali, 294 Kunam, Said H., 132 Kolaga I (Komando Mandal- Siaga I), 308, 309 Komandan Operasi Merapi, 264 Kompi Daksa, 262 Kompi Kayat, 289 Kompi Palad, 289 346 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Kompi Panser Kavaleri, 289 Kompi Ramelan, 293 Kompi Sembiring, 296 Kompi Tanjung, 289 Kompi Tejo, 293 Kompi Urip, 289, 293, 296 Kompi Zipur, 286 Komprador, 36,63,132 Komunisto Phobi, 32,36,67/,72,74 Konferensi Asia Afrika II, 102 Kontra revolusioner, 87 Ko Ops AU (Komando Operasi Angkutan Udara), 190,202,203 Koramil (Komando Rayon Militer), 99, 100, 165 Kostrad (Komando Strategis Angkatan Darat), 233, 234, 275, 278, 279, 280, 281 Kota Gede, 248 Koti (Komando Operasi Tertinggi), 178 Kotrar (Komando Tertinggi Retoaling Aparatur Revolusi),48, 50, 125, 160 Kowil (Komando Wilayah), 245 Kranggan, 177 Kras, (Kecamatan), 129, 130 Krian, 143 KSSR (Konferensi Sastra dan Seni Revolusioner),111, 112, 113, 114, 115 Kuala lumpur, 64 Kudus, 142 Kulonprogo, 142 Kuncoro (Kapten), 278, 279 Kusnen, 238 Kursus Kader Nasakom, 195, 240 Kursus Kader Revolusi, 58, 159, 180, 240 Kustomo, Ali (Kapten), 254, 255 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 347 Labuhan, 141, 260 Labuhan Batu, 260 Labu, 258 Lahat, 263, 265 Lalamentik, W.j., 262 Lamongan, 142 Lampung, 128, 263 LAN (lembaga Administrasi Negara), 150 Landreform, 39, 48, 68, 70, 71, 128 Langkat, 260 Latief (Kolonel), 96, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 211, 212 Lawa, B, 139, 262 Lawa, Saleh M., 29, 36, 41, 57, 59, dst Lebak, 141 Leimena, J. Dr (Wakil PM. II), 46, 214, 229, 230, 232, 233, 234 LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat), 61, 110, 149 LEKRI (Lembaga Kebudayaan Republik Indonesia), 169 Leksono, 177 Lemah Abang, 141 Lemhannas (Lembaga Pertahanan Nasional), 199 Leninisme, 43, 61, 89, 138, 239 Lesbumi (Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia),150 Leskrindo (Lembaga Kebudayaan Kristen Indonesia), 150 Limapuluh Kota, 269 Liga Demokrasi, 84 LKBN (Lembaga Kantor Berita Nasional) 46.,67 Lubang Alung, 53, 80 Lubang Buaya, 115, 194, 195, 203, 212, dst Lubis, Drajat, 39, 157, 273 Lubis, Yunus, 157 Lukman, M.H., 36, 41, 70, 138, 145, 192, 193 348 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Machmud, Amir (Brigjen), 81, 92, 96, 97, 102, 104, dst Madiun, 11, 14, 27, 51, 142, dst Magelang, 142, 241, 242, 249, dst. Magetan, 142, 144 Mahmillub, 94, 104, 109, 186, 191, 192, 193 Majalengka, 141, 237 Makasar, 139 Malajong, 139 Malaka, Tan, 78 Malaysia, 46, 67, 69, 72, 106, 114, dst. Malik, Adam, 54, 70, 76, 129, 157, dst Maliki (Kapten), 97, 136, 149, 198, 199, 200, dst Maliki (Letkol), 96, 97, 120, 171, 197, 198, 199, dst Maliki Osa, 39 Manado, 21 Manalu, 256 Manggarai, 112 Mangil (AKBP/Letkol), 229, 234 Manifesto (Surat Kabar), 29, 30, 153, 189 Manikebu (Manifes Kebudayaan), 52, 61, 85, 113, 145, 185 Manikebuisme, 155 Manipol (Manifesto Politik), 29, 30, 31, 32, 33, 36, dst Manipolis, 32, 33, 38, 38, 42, 44, 29, 30, 153, 189 Manipol Usdek, 30, 31, 55, 57, 154 Maniso (Letkol), 258, 259, 260 Manisrenggo, 246 Mantik, GA (Brigjen), 276 Manuver-manuver, 162 Mao Ze Dong, 4 Mardeo (Letkol), 287 Marjono (Kolonel), 240 Margono (Kolonel), 262 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 349 Marhaenis Gadungan, 87 Marhaenisme, 83, 84, 86 Mariyam, 289 Markaban (Pembantu Letnan Satu), 244 Martadinata, R.E. (Laksamana Madya), 108, 232 Martoyo, 261 Maryono, 298 Maryosuwito, 122 Marxis, 10, 32, 42, 43, 143 Marxisme, 43, 44, 54, 56, 61, dst Masaran, 142 Masyumi, 9, 13, 14, 18, 19, 21, dst Mbuik, J, 262 Medan, 53, 80, 116, 138, 146, 161, 189, 208, dst Melik, Sayuti, 54, 55, 80, 155, 158, 189 Mendur, S. Frans, 53 Menes, 238 Merapi, 296, 297, 298 Merbabu, 297 Merdeka (Surat Kabar), 29, 55, 84, 107, 112, dst Mimbar Rakyat (Surat Kabar), 262 Mimbar Revolusi (Surat Kabar), 162 Mimbar Taruna (Surat Kabar), 189 Mimbar Umum (Surat Kabar), 189 Mingguan Berita Indonesia (Surat Kabar), 189 Mingguan Film, 189 Mingguan Pos Film, 189 Mingguan Sport, 55, 189 Mintarso (Kapten), 244, 245 MIRI (Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia), 8, 29, 30, 185 Miskari, 117 Mishola,234 MKI (Musyawarah Kekaryaan Indonesia) 172 MKKI (Musyawarah Kerja Karyawan Indonesia), 172, 173 350 | Komunisme di Indonesia - JILID IV MKTBP (Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan) 88, 89, 90, 164 Mochtar, Sabirin (Brigjen) 278 Moyang, 117 Mojolaban, 142 Mokoginta, A.J. (Mayjen), 258 Momentum, 164 MPPR ( Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi), 64 MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), 64 MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara), 30, 41, 68, 138, 141, 144, 191 Muara Enim, 263, 265 Muchlis, Aminudin, 139 Mujono (Sersan Satu), 247 Mukayat, Slamet, 115 Mukijan (Peltu), 216 Mukler, Iskak, 292 Mulyono, 54 Mulyono (Mayor), 54, 246 Munap (Musyawarah Nasional Pembangunan), 19, 20 Munas (Musyawarah Nasional), 18, 19, 20, 170 Munir, 72, 193, 255, 256 Munir, M, 29, 36, 57, 59, 70, 104, 139, 145, dst Muntilan, 142 Murachman (Mr), 119 Murba, 9, 38, 49, 50, 51, 70, 76, dst Murochman, (Ibu), 136 Musda (Musyawarah Daerah), 49, 50 Mustafa, 237 Mustopo, Prof. Dr, (Mayjen) 58 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 351 Nagrak, 141 Naibaho, 64 Nanlohy, Domingus, 174 Nasakom (Nasional Agama dan Komunis), 10, 31, 39, 40, 42, 43, dst Nasakom phobi, 36,48,137 Nasakomisasi, 38, 135, 165, 191, 239, 263 Nasasos (Nasional Agama dan Sosial), 155 Nasikin, Ilyas, 118 Nasionalis, 10, 40, 81, 184, 246, 263, 292 Nasionalisme, 86, 139, 155 Nasir (alias Amir), 208 Nasution, Abdul Kohar, 259 Nasution, AH. (Jenderal), 5, 15, 16, 24, 26, 46, 71, dst Nasution, Mohammad, 27, 273 Natsir, Moh, 13, 72, 86, 123, 124, 192, 238, 262, 291 Nazir, Mohammad (Kolonel), 27, 257, 259, 260 Nazir, Muhammad (alias Amir), 174, 257, 259, 260, dst Nekolim (Neo Kolonialisme Imperialisme), 75, 101, 109, 133, 149, 167, 186 Ngadimo (Lettu), 255 Ngaidi, J. (Lettu), 255 ngak-ngik-ngok, 61 Nganjuk, 142, 177 Ngatijo (Serda), 219 Ngawi, 142, 144 Ngetrep, Peristiwa, 123 Ngotov, H., 262 Ngurah Rai (Lapangan Terbang), 257 Ngraho, 142 Njono, 69, 192, 193, 194, 204 Njoto, 36, 46, 52, 54, 138, 144, dst 352 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Notohamiprojo (Menteri Muda Keuangan), 35 Notosusanto, Nugroho, 29, 32, 33, 37, 40, 42, dst Non-Vaksentral, 64 NU (Nahdiatul Ulama), 9, 13, 14, 27, 38, 130, 168, dst Nusa Tenggara, 144, 176, 261, 262, Nusa Tenggara Barat, 176 Nusa Tenggara Timur, 144, 176, 261, 262 Ofensif Manipolis, 32, 33, 52, 55, 60, 62 Ofensif Revolusioner, 75, 78, 81, 88, 110, 116, 163 Oldefo (Old Established Forces), 75 Operasi Budhi, 71 Operasi Trisula, 83 OPS (Organisasi Perusahaan Sejenis), 150 OPR (Organisasi Perlawanan Rakyat), 26, 158 organizational Weapon (Senjata Organisasi), 32 ormas (organisasi masyarakat), 50, 105, 223, 264 orpol (organisasi Politik), 247,269,265,272 Osa- Usep, 92 PAB (Pemberitaan Angkatan Bersenjata), 142 Pacitan, 142 Padaherang, 142 Padang, 20, 21, 189, 208, 265, 269, 270, 271 Pademasren, 143 Pagar Alam, 265 Pahlawan Revolusi, 225, 226 Pakel, 142 Palang, 142 Palembang, 61, 264, 265 Pamekasan, 132 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 353 Panarukan, 142 Pancacinta, 50,51,151,153,156 Pancah, Zainal Datuk, 270 Panca Wardhana, 58, 59, 175, 176 Pancursuri,99,100 Pandeglang, 141, 238 Panjaitan, DI. (Brigjen), 81, 92, 96, 97, 102, 104, dst Pangdak, 94, 240, 270, 287 Pangdam (Panglima Daerah Militer), 94, 166, 167, 168, dst Pangkal Pinang, 232 Pangkodahan (Panglima Komando Daerah Pertahanan) 264,274,275 Pangkostrad (Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat), 233,235,271,273,275, dst Panitya Sembilan, 292 Panglima Mandala, 285 Panuju (Brigjen), 270 Pan Tablem, 123 Parakan, 177 Paran (Panitia Retooling Aparatur), 71 Pardede, Peris, 192 Pariaman, 208, 269 Parkesit (Kapten), 226 Parkindo (Partai Kristen Indonesia), 9, 38 Parman, S. (Mayjen), 24, 58, 96, 102, 104, dst Parmin, 123 Parsidim, 232 Partai Katholik, 9, 38 Partai Murba, 38, 49, 50, 76, 78, 79, 80, 81, 179 Partindo (Partai Indonesia), 38, 55, 86, 101, 102, 105, 188, dst Pasaman, 271 Pasar Rebo, 138 Pasukan Bima Sakti, 225 Pasukan Gatotkaca, 225 354 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Pasukan Pasopati, 213, 222 Pasuruan, 142, 145 Pati, 142 Patianrawa, 142 Pattiweal, Ireng, 157 Pawirodono, 298 PBB ( Perserikatan Bangsa Bangsa), 28, 41, 127, 145, 187 PBFN (Pengurus Besar Front Nasional), 66, 81, 159, 172, 173 PBH (Pemberantasan Buta Huruf), 111 PBKA (Persatuan Buruh Kereta Api); 135 PBR (Pemimpin Besar Revolusi), 4, 49, 50, 103, 109, dst Pegaden Baru, 298 Pekajon, 264 Pekalongan, 142, 152, 249, 250, 289 Pekarev (Pendidikan Kader Revolusi), 179 Pekuncen, 142 Peleton Armed, 286 Peleton BTR, 286 Peleton Cakrabirawa, 219 Pemalang, 177 Pematang Siantar, 134, 208 Pemuda Ansor, 181 Pemuda Demokrat, 82, 127 Pemuda Indonesia, 127, 135 Pemuda Marhaenis, 86 Pemuda Muslimin, 298 Pemuda Rakyat, 115, 122, 127, 129, 130, dst Pepelrada (Penguasa Pelaksanaan Perang Daerah), 261, 262, 293 Perang Semesta, 154 Perang Wilayah, 44, 165 Parevindo (Perang Revolusi Indonesia), 167 Perhimi, 50, 135 Perigi, 276 Perkapen (Persatuan Karyawan Perkebunan), 180 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 355 Permesta, (Perjuangan Semesta), 14, 21, 27, 35, 37, 63, 98 Persatuan Pegawai Polisi, 9 Persekutan Tanah Melayu, 142 Perti (Partai Tarbiyah Islamiyah), 38, 268 Petani (Persatuan Tani Indonesia), 82, 180 Petanahan, 142 PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) 32, 59, 60, dst Piagam Ikrar, 57 PII (Pelajar Islam Indonesia), 129, 130 Pirngadi (Kapten), 208 Pirry, S.N., 262 PKI (Partai Komunis Indonesia) 1,3,4,5, 7, 8, 9, 10, dst PKPI (Perhimpunan Karyawan Pengarang Indonesia) 153 Plajen, 142 Plaosan, 142 Plosok Klaten, 101 Plumpang, 142 PMII (Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia), 181 PN (Perusahaan Negara), 45,62 PNI (Partai Nasional Indonesia), 52, 53, 68, 71, dst Puradireja, Emma, Ny., 135 Politbiro, 7, 28, 34, 35, 75, dst Pondok Gede, 204, 227, 282 Ponidi (Mayor Pur), 273 Ponggok, 142 Pono, 92, 93, 195, 197, 198, 199, dst Ponorogo, 142 PP (Peraturan Pemerintah), 47, 65, 72, 114, 181 PPN (Perusahaan Perkebunan Negara), 118, 120, 131, 132, dst PPI (Pengawal Perkebunan Indonesia), 135 Prabumulih, 265 Pracimantoro, 142 Pradigdo, Suyono, 92 Pranoto (Mayjen), 96, 180, 211, 232, 233, 265 356 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Pratalikusuma, Said (Mayor), 130 Pratomo (Letkol), 238 Pratignjo, Imam, Drs, 172, 173, 174 Pratikno, 93 Prawiranegara, Syafrudin, 21 PRI (Partai Rakyat Indonesia), 9 Priyono, Prof. Dr. (Menteri PDK), 175 PRN, 9 Probolinggo, 144 Progresif, 17, 97 PRRI/Permesta, 1, 14, 21, 27, 35, dst PSI (Partai Sosialis Indonesia), 9, 18, 19, 21, 22, 37, dst PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), 9, 38 PTT (Pos Telegraf Telepon), 197 Purba, A. (Peltu), 133 Puger, 142 Punung, 142 Purbalingga, 142 Purwakarta, 264 Purwokerto, 83, 84, 85, 142, 146, 287 Purwodadi, 142 Purwo Sutejo, SH, 246 Pusdik ARSU (Pusat Pendidikan Artileri Serangan Udara), 262 Puspen (Pusat Penerangan), 289 Puspo, 142 PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), 32, 53, 54, 121, dst Rachmad, 266 Rachmat, Basuki (Mayjen), 24, 58, 96, 102, 104, dst Radikal, 33 Rajap, 117 Komunisme di Indonesia -JILDIV | 357 Ranawijaya, Usep, 86 Rancah (Desa di Ciamis), 141 Randublatung, 177 Rangkasbitung, 238 Ranuwijaya (Kolonel), 252 Rabsidi, Joseph (alias Tobing), 208 Raswad (Sersan), 216, 217 Rasyad, Kisabilal, 86 realisme sosialis, 110 reformis, 118 Rejanglebong, 268 Rembang, 142 Rengasdengklok, 141 Republik Indonesia, 2, 4, 5, 12, 14, 16, 20, dst reshuffle, 56 Resimen Cakrabirawa, 197, 213, 214, 229 Resimen Mahasiswa, 166 Resobowo, Basuki, 97 Resolusi, 7, 41, 68, 113, 128, 135, dst Resopim (Revolusi, Sosialisme, Pimpinan Revolusi), 189 Revolusi Agustus, 77, 138 Revolusioner, 21, 55, 75, 78, 81, 87, 88, dst Revolusioner (Surat Kabar), 135,136,137 Rewang, 192 Riau, 265, 267, 272,273 Rissi, Ih. P, 261, 262 Rivai, 93, 208, 238, 270, 271 Rivai, Dahlan, 238 Rivai, Johan (Mayor), 270 Royani, TB, 238 RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) 220, 239, 248, 278, 279, 281, dst RRC (Republik Rakyat Cina), 101, 178, 186, 192, 196, 292 358 | Komunisme di Indonesia - JILID IV RRI (Radio Republik Indonesia), 157, 162, 197, 203, dst RTI (Rukun Tani Indonesia), 171 Rukinah, 115 Rukman, U, (Mayjen), 96, 232 Rusli, (K.H.) Halil, 104 Rusmin, (Komodor Udara), 104 Rustomo, 253, 254, 255, 256 Sabdo, 253 Sabur (Brigjen), 232 Saelon, Maulwi (Kolonel CPM), 229 Segala herang, 141 Sagaranten, 141 Said, 86, 123, 130, 155, 160, 238, dst Said, Moch Kyai, 123, 124, 130 Said Umar, 92 Sahirman Ir, (Kolonel), 96, 240, 241, 242, 286, 297,298 Sakerah (Pak), 115 Saketi, 238 Sakirman, 36, 192 sakral, 139 Sala, 286 Salatiga, 208, 241, 242, 287 Saleh. Chairul, 9, 51, 70 Salim, 93, 207, 208, 262 Salim. Moh. SH., 13, 72, 86, 123, 124, 192, 238, 262,291 Sama'un, 253 Sambeng Gede, 296 Sambit, 142 Samedawi. Tambun (Letkol CKM), 99, 106, 111, 271 Samijan (Kapten), 255 Samin. A., 262 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 359 Samiraharjo (Letkol), 120 Sampang, 122 Sani. Asrul. H. Drs., 152 Santoso C.I (Mayor), 282, 283, 284, 289, 296 Sanusi, Amir Anwar, 58, 137, 192 Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, 191 Sarang, 142 Sarbupri (Serikat Buruh Perkebunan Rebulik Indonesia), 99, 100, 101, 102, 112, 154, 265 Sardi, 255, 256 Sardi. SH, 219 Sarjawo, SH, 12 Saryono (Sertu), 261 Sartono, 82 Sarwoko, A, 162, 169 Sastromijoyo, Ali (Perdana Menteri), 10, 55, 69, 70, 71, 72, 73, Sastrodibroto. Usman (Letkol), 239, 240, 241, 286, 297 Sastrowardoyo, Hadisubeno, 86, 87 Satak, 119 Satar (Serma), 217, 218 Satsuit Tubun, Karel (Aipda), 214 SBKA (Serikat Buruk Kereta Api), 112, 135, 195, 248, 263 SBPA (Serikat Buruh Percetakan Antara), 80 SBPI (Serikat Buruk Percetakan Indonesia) 81 schorsing, 263 Secang, 143 Sekber Golkar (Sekretaris Bersama Golongan Karya), 172, 173, 174, 175, Semarang, 83, 121, 127, 135, 141, 142, 189, dst Sembiring, N.G., 114, 297 Semesta (Surat Kabar), 21, 44, 55, 159, 165, 167, 189 Senayan, 86, 146, 161, 204, 229 Senen (pelda), 249 Sentiko, Mohammad Yusuf Ario, 259 360 | Komunisme di Indonesia - JILID IV sentralisme, 2 Serang, 228 Serpong, 141 Seskoad (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat), 44, 166, 167 Seskoal (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut), 44 Seskoau (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara), 138 Setan Desa, 40, 99, 136 Setan Kota, 99, 136 Setiadi, Bambang (Kapten), 246, 247 Setyabudi, Cptono (Kolonel), 287 Show of Force, 146 Siagian, Bachtiar, 62, 150 Siagian, Gajus, 150 Sidoarjo, 143, 177 Sigit, Agus (Mayor Udara), 198, 199, 200, 201, 202, 203 Silungkang, 115 Simalungun, 131,132, 260 Simbar, 119 Sinar Harapan (Surat Kabar), 20, 37, 55, 57, 81, 121, dst Sindanglaya No.5, 200 Singaparna, 301 Singorejo, 121 Singosari, 142 Siswomiharjo, Sutojo (Brigjen), 280, 284 SIT (Surat Ijin Terbit), 161, 162, 189 Sitepu, Ulung (Brigjen), 259, 260 Situmorang, Sitor, 62 Syam, 90, 91, 92, 94, 185, 186, 190, dst Syamsul, Maarif Otot, 97 slagorde, 285 Slamet, 115, 244, 253, Slipi, 229, 230 SOB (Staat van Oorlog en Beleg), 12, 13, 14, 20, 36, 37, 45, 184 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 361 Sobiran, P (Brigjen), 258 SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), 50, 52, 69,72, dst SOBSI/SEPDA (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia/Serikat Autonum Pegawai Pemerintah Daerah), 43,44,45,49,61,62,84 Sudarno, 131,272 Sudarno (Mayor), 16, 24, 26, 92, 96, 97, 101, 130, dst Sudiono (Kolonel), 20, 21, 27, 92, 96, 178, 198, dst Sujana, Atta (Lettu CPM), 270 Sugiarso, 54, 58, 59, 162, 172, 178, 181 Sumantoro, 157, 158 Sumarto, 245 Sumitro (Letkol), 245 Suripno, 228,230 Suprapto (Letkol), 96, 97, 120, 171, 197, 198, dst Suroto (Mayor), 16, 24, 26, 92, 97, 101, 130, 169, dst Sokoguru Revolusi, 32 SOKSI (Sentral Organisasi Karyawam Seluruh Indonesia), 50, 52, 81, 85, 120, 153, 163, dst Solo, 82, 83, 140, 145, dst Solok, 269 Soma, 253, 254, 255 Somba, D.J. (Letkol), 21 sosialisme, 30, 56, 66, 84 Sosialisme Indonesia, 30, 66, 84 SOSKA (Sosialis Kanan), 171 SPKAD (Sekolah Para Komando Angkatan Dqrat), 299 Sragen, 142 Srondol, 286 Stalin, 78 Statement, 28, 83 Studio, 225, 226, 242, 244, 255, 256, 262,275, 276, 280, 286 SUAD (Staf Umum Angkatan Darat), 102 362 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Suara Rakyat (Surat Kabar), 162 Subahadi, Masmiro, 257 Subandri, 176, 177 Subandrio, Dr. (Perdana Menteri), 46, 57, 60, 64, 65, 80, dst Subang, 119, 120, 141, 171,237 Subekti (Mayor), 16, 24, 26, 96, 97, 101, dst Subekti, Iskandar, 134, 212, 286, 293 Subekti, SH, 114 Subeno, Hadi, 88 Subiadinata, 59, 60, 175, 176, 177 Subijakto (Laksamana Madya), 16 Sucipto, 272, 273 Sudarmaji, 121 Sudarmo, 97, 244, 247 Sudarmo, Pramoko (Mayor), 97 Sudarno, 254 Sudiarjo, S, 115 Sudibyo (Serda), 217, 219, 220 Sudibyo, 146, Sudigdo (Kolonel), 20, 21, 27, 92, 96, 97, dst Sudijono, 247 Sudisman, 36, 138, 192, 193, 237, 238, 264 Sujatmoko, 64 Sujono, 133, 134, 150, 195, 201, 257, 287 Sujono, Dr. (Brigjen), 81, 92, 97, 102, 104, 105, 108, dst Sujono, Kaijo (Bintara Polisi), 257 Sujono (Pelda), 133, 134, 214, 218 Sujono (Peltu), 133, 216, 247, 270 Suganda, 237 Sugandhi, HR. (Brigjen), 162 Sugeng (Kapten), 245, 259, 260 Sugeng (Letda), 134, 270, 290, 298 Sugiarto, Sugianto (Kapten), 97, 136, 149, 198, dst Sugiarto, Sugeng (Letkol), 96, 97, 120, 171,197, 198, dst Komunisme di Indonesia - JILID IV | 363 Sugijono, 249, 150, 251, 291, 294 Sugijono (Letkol), 213,214 Sugito, 255 Sugito, Saidi, 217 Suhardiman (Mayor), 169, 170, 173, 174 Suharjo (Mayor), 258, 259 Suhanto (Peltu), 270 Suharto (Jenderal), 5, 15, 16, 24, 26, 71, 82, 83, 84, 97, dst Suharto (Letkol ), 252 Suharto (Mayjen), 24, 58, 96, 102, 104, 108, 168, dst Sujadi (Pratu), 217, 220 Suyatno, 117 Suyatno, Anis (Sersan Udara), 204, 211 Suyono, 92, 93, 194, 197, 198, 199, 200, dst Suyono (Letnan Dua), 133, 134, 244, 245, 249, dst Suyono (Mayor Udara), 194, 195, 197, 198, 199, dst Sujudi, 272 Sukabumi, 141, 237 Sukamto (Kapten), 97, 136, 149, 198, 199, 200, dst Sukandar, R (Kapten), 284 Sukanto (KKN), 16 Sukardanu (Kolonel), 96 Sukardi, 131, 242, 287 Sukardi (Kapten), 97, 136, 149, 198 dst Sukardi (Kolonel), 206,266 Sukarjo (Serma), 188 Sukarman (Kapten), 213,214 Sukarni, 49, 50, 51, 52, 178, 192 Sukarno (Lettu), 254 Sukarno (Presiden), 7,8,9,10,11,12,13,14 dst Sukarno, RW (Mayor), 254 Sukarnoisme, 154, 155, 156, 157 Sukasman (Kapten), 259 Sukatno, 194 364 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Sukotriwarno, SH, 173 Sukendro (Brigjen), 102, 104, 108 Sukimin, 134 Sukirjan (Mayor), 288 Sukirman, 252 Sukirman, Ir., 164,168 Sukirman (Kapten), 215 Sukirman (Serda), 184 Sukirno (Kapten), 254 Sukitman (Bharada), 222, 282 Sukito, Wiratmo, 149 Sukoharjo, 246 Sukoharjo, 142 Sukopuro, 142 Sukorejo, 259 Sukosari, 143 Sukoco, 117 Sukrisno, Gathot (Mayor Udara), 191 Sukresno (Letkol), 222 Sulaiman (Serka), 217 Sulistio, 93, 206 Suluh Indonesia (Surat Kabar), 55, 137, 158, 160, 162, 163, 180 Suluh Masa (Surat Kabar), 161 Sumadi (Kolonel), 272, 298 Sumadi (Mayor), 254 Sumantri, Harjoprakoso Prof.Dr., 51 Sumardi (Pratu), 220, 250 Sumarjo, Trisno, 149 Sumari (Ny), 59, 175 Sumartono, 54 Sumbang, 142 Sumbersari, 131 Sumedi (Kolonel), 247, 267, 270, 271 Sumedi (Serda), 211 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 365 Sumedang, 141, 237 Sumenep, 143 Sumirat (Komisaris Besar/Kolonel Polisi), 230, 234 Sumitro (Kopral), 56, 247 Sumono, 162 Sumowiryo (alias Mijo), 122 Sumolang, Roby, 59 Sunardi, 195, 224 Sunardi, Ranu (Kolonel Laut), 224 Sunaryo, 157, 178, 247, 255 Sunaryo, Ng (Kolonel), 153 Sunaryo, Pr. (Kapten), 211 Sunarso, SH (Kolonel CKH), 267 Sunario, Prof. Mr., 103 Sunaryo (Brigjen), 80, 229, 290 Sunaryo, Drs., 135 Sunary (Mayor), 247 Sunjono, 139 Sungai Batang, 265 Supardan, Hutomo, 56 Suparjo (Brigjen), 92, 96, 212, 224, 225,226, 227, dst Suparto (Letkol Tituler), 230 Suparwati, S, 115 Supeno, Bambang (Mayor), 231 Supeno, 122 Suprayogi (Kolonel), 23 Suprapto, 16, 118, 134, 192, 217, 241, 242, 280 Suprapto (Jaksa Agung), 16 Suprapto (Letkol), 205,259 Suprapto (Mayjen), 184,1185,186,238,242 Suprapto, SH, Prof, Dr., 114 Surabaya, 49, 53, 59, 62, 80, dst Suradi (Kapten), 203, 225 Suradi (Peltu), 218 366 | Komunisme di Indonesia - JILID IV Surakarta, 140, 241, 242, 244, 295, 296, 297 Surachman; Ir, 82, 83, 84, 85, 86, 87 Suranto, 245 Suryadarma, Suryadi (KSAU), 16 Surjatmin, 255 Surjosumpeno (Brigjen), 240, 241, 242, 252, 285, 290 Surono (Serma), 219 Suroso (Mayor), 245 Suroto, 54, 238 Suroto (Mayor Polisi), 203 Suryaatmaja, 238 Suryadi, 16, 129, 130 Suryana, S, 237, 238 Suryotomo (Kapten), 245 Susanto, Komodor), 212, 223, 232 Susatio (Kolonel), 258 Susilo, 113 Susman, 255 Sutardhio (Brigjen), 81, 159, 179, 232 Sutardi, 237 Sutarjo, 255, 256 Sutarjo, Gatot, 218,219 Sutarmaji (Letkol), 262 Sutarman, 262 Sutarto, 97, 104, 105, 109, 255, 291 Sutarto (Brigjen), 68,136,153,197 Sutarto, Dr (Kolonel), 248 Sutejo, Ainy, 59 Suteja, Anak Agung Bagus, 261 Sutarjo, 255, 256 Sucipto (Mayor), 108, 173, 296 Sucipto, SH:, 148 Sutojo (Brigjen), 102, 192, 219, 220, 280, 284 Sutomo, 174 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 367. ia TN Sutrisno, 86, 244, 253, 254, 255 Sutrisno, Hadi (Kapten), 208 Sutrisno (pelda), 217,218 Suwandi, 198, 256 Suwardiningsih (alias Asiah), 264, 265 Suwardi, S (Sersan Udara), 180 Suwarni, Ting, 264 Suwarno (Kapten), 230 Suwiryo, 12, 13, 117 Suwito (Lettu), 286 Suyono (Mayor), 92 Syukur, Abdul (Kolonel), 92, 96, 253 Taboali, 273 Taher (Mayor), 296 'Takem (Tahun Kemenangan), 42 Takengon (Aceh Tengah), 262 Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, 248 Tambaksari, 144 Tambeng (Kapten), 247, 248 Tampak Siring, 257 Tanah Datar, 269 Tanah Kare, 223 Tandes, 143 Tanjung, Syarifuddin, 206, 289 Tangerang, 141, 238 Tanggul, 142 Tanjung, Sri, 54 Tarwan (Letda), 297 Tasikmalaya, 141, 237 Task Force, 232 ! Komunisme di Indonesia - JILID IV TAVIP (Tahun Vivere Pericoloso), 113 Tawangmangu, 246 Teduh (Peltu), 133, 216, 247, 270 Tegal, 92, 139, 181 Telagasari, 171 Teluk Jambe, 171 Temanggung Kota, 177 Tembalang, 20 Tembong, 132 Tendean, Piere (Lettu), 216 Tengkulak Jahat, 121 test case, 115,143 Thais, Nurdin, 264 The Beatles, 51 Timor,128 Tindakan Polisionil, 260 Cakra (Kapten), 271 Cerdas Saru (Surat Kabar), 164 Cu Tat, Ui, 121 Cugito, 195 Tlogosari, 143 TLRI (Tentara Laut Republik Indonesia), 92 TRI (Tentara Republik Indonesia), 4, 5, 22, 23, 35, 36, dst TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia-Angkatan 4, 19, 30, 31, 32,35,38,76, dst Toge, 127 Tojo, Alip (Sersan Satu), 250 Trenggalek, 142 Trikora (Tri Komando Rakyat), 165, 187 Trilogi, 114 'Tripida, 122 Trisakti Tavip, 137 'Trisnadi (Mayor), 287 Tri Ubaya Sakti, 167 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 369 'Trotskis, 76 Trotsky, 78, 79 'Trowulan, 143 TVRI (Televisi Republik Indonesia), 157 Tuban, 142 Tujuh Setan Desa, 115,121 Tukang Ijon, 121 Tulungagung, 177 Tumakaka, J.K, 173, 174 Tunjang, 289 Turba (Turun ke bawah), 137, 138 Ubaid, Yahya, SH., 181 Udayana (Majalah), 157 Udayana, 261 UI (Universitas Indonesia), 166 Unbra (Universitas Brawijaya), 58 Undaan, 142 Universitas Gajah Mada, 57 UNPAD (Universitas Pajajaran), 166 UNRA (Universitas Rakyat), 94 Untung (Letkol), 92, 96, 197, 197, 198, 199, dst USDEK (Undang-undang Dasar 45, Sosialisme Indonesia Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin Kepribadian Indonesia), 30, 49, 166 Usman (Letkol), 96, 239, 240, 241, 286, 297 Utami, Suryadarma (Ny), 62 Utrech, Prof, 58 UUBH (Undang-Undang Bagi Hasil), 185 UUKB (Undang-Undang Keadaan Bahaya), 92 UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria), 39, 45, 48, 68, dst 370 | Komunisme di Indonesia - JILID IV UUPBH (Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil), 39, 45, 45, 68, 69, 70, 72, 185 Vietnam, 186 Wagiman (Praka), 184 Wahyudi (Kapten), 198, 199, 200, 201, 202, 203 Wahono, Iskandar, 120 Waingapu, 144 Waluyo, 54, 92, 197, 198, 199, 202 Waluyo, Bono, 92, 93, 104, 211, 227, dst Wanaraja, 141 Wanci, Wayan, 123 Wandi, 266 Wanita Indonesia, 127, 132, 136 Waperdam II (Wakil Perdana Menteri II), 214, 229, 232 Warso Sukarti, 112 Warta Berita (Surat Kabar), 55, 157, 158, 159, 160, 176, 189 Warta Bhakti (Surat Kabar), 48, 55, 80, 86, 141, 144, 179, 277 Warung Gunung, 141 Waspodo, 115 Wates, 119, 142 Watimena, Leo (Komodor Udara/Marsekal Pertama), 255 Weleri, 142, 177 Werdoyo, K, 106 Wibowo, Sarwo Edhie (Kolonel), 54, 278, 290, 294, 296 Wijayasastra, Ruslan, 256 Wijaya, Slamet,47 Widodo (Kolonel), 288, 297 Komunisme di Indonesia - JILID IV | 371 Widodohadi, 115 . Wiennaktu, 54 Wiesye, 51 Wihaji, 93, 257 Wijanarko, Bambang (Kolonel KKO), 229, 233 ~ Wijono (Gubernur), 254 Wilopo, 82 Winong, 142 Wiradesa, 142 Wirahadikusumah, Umar (Mayjen), 232, 276 Wiratmoko (Mayor), 257 Wiryoatmojo (alias Yono), 258, 259, Wirjomartono, 246, 247, 248, 249, 251, 252 Wiryono, Gito (alias Mino), 112 Wisma Yaso, 229 Wisnuraji (Mayor), 247, 248, 250, 251, 252 Witarno, 105 Wlingi, 142 Wongsoatmojo, 260 Wonogiri, 142, 244, 245, 246, 294, Wonokromo, 122 Wonosari, 122, 177 Wonosobo, 142, 177 Wungu, 142 372 | Komunisme di Indonesia - JILID IV eristiwa'G,30 S/PKI di tahun 1965 merupakan salah satu tragedi nasional dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa ini tidakiterjadi'secara tiba-tiba, melainkan telah direncanakan sedemikian rupa oleh sekelompok orang yang ingin berkuasa secara tidak sah. Mereka mencoba merambah ke segala bidang kehidupan bernegara dan berpemerintahan dengan berlindung di balik kekuasaan Presiden RI pertama. Sejak kegagalan pemberontakan PKI Madiun 1948, mereka fi mencoba kembali dengan cara baru, pemikiran baru, maupun taktik baru. Pada intinya mereka tidak lagi menentang presiden sik secara langsung, tapi malah merangkulnya seolah kawan “seiring 4 sejalan”, Mereka menuntut perubahan politik secara signifikan demi revolusi yang dicanangkan oleh presiden sang pemimpin besar revolusi. Sesungguhnya sasaran dari tuntutan itu adalah menjadi lemahnya kelompok politik maupun militer yang selalu menentang eksisnya PKI, khususnya kelompok Islam dan TNI, sehingga nantinya PKI akan menjadi mudah meraih kekuasaan. Buku Bahaya Laten Komunis (BLK) Jilid IV A ini mencoba menggambarkan sepak terjang politik PKI yang dimulai setelah Pemilu 1955 hingga terjadinya peristiwa G:30-5. Kelompok PKI sangat pandai memanfaatkan-era perang dingin dengan membawanya ke dalam perpolitikan nasional. Memburuknya hubungan “Baret” dengan Presiden Sukarno telah dijadikan dasar oleh PKI untuk melakukan ofensif manipol dan revolusioner di segala bidang kehidupan bernegara dan berbangsa. Disusunlah rencana penyingkiran secara radikal terhadap mereka. yang menjadi penghalang bagi PKI; khususnya TNI AD melalui Biro Chusus PKI yang melaksanakan rapat khusus, disusunlah rencana kegiatan khusus. yang berujung pada. peristiwa pembunuhan elite pimpinan TNI AD yang akan membawa perubahan besar dalam perjalanan 'sejarah bangsa. Tindakan PKI ini'tidak hanya menyakiti dan melukai keluarga. para korban saya, tapi juga 4 telah mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, sehingga PKI harus, menerima konsekwensi-logis dari perbuatannya yaitu menjadi 3 partai ataupun kelompok yang terlarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. " Fos 4 ISBN 1?8-b02-15565-2-0 Wa NDAN, aa Hi bekerjasama dengan: | AN | Yayasan Kajian Citra Bangsa (YKCB) 9178602911556520! Desain Visual & Tata Letak: Sidisi, Jakarta F a a (Materi Siap Cetak) kh a ti P