Transformasi Gerwani: Keterlibatan dalam Perjuangan Gender hingga Stigmatisasi Pasca 1965 (Aisyah, 2025)

=== [PDF page 1] === Jurnal Sejarah Indonesia ISSN Print (2621-1580), ISSN Online (3032-4564) Volume 8 Nomor 2 2025 https://journal.unhas.ac.id/index.php/jsi Transformasi Gerwani: Keterlibatan dalam Perjuangan Gender Hingga Stigmatisasi Pasca 1965 Rania Dhiyaulhaq Aisyah Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia Email: raniadhiyaulhaqaisyah@students.unnes.ac.id *Korespondensi Received: 12-10-2024, Revised: 11-01-2026, Accepted: 11-01-2026, Published: 11-01-2026 Abstrak Artikel ini mengkaji transformasi Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) sebagai organisasi perempuan yang terlibat aktif dalam perjuangan gender di Indonesia, serta dampak stigmatisasi yang muncul pasca peristiwa 1965. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, penelitian ini menelaah sumber-sumber sejarah, artikel akademik, serta dokumen-dokumen terkait untuk memahami perubahan peran dan citra Gerwani dari masa ke masa. Temuan menunjukkan bahwa Gerwani awalnya berperan signifikan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, pendidikan, dan kesetaraan gender. Namun, setelah peristiwa 1965, organisasi ini mengalami perubahan citra secara drastis, di mana anggotanya distigmatisasi sebagai bagian dari gerakan politik yang berhubungan dengan peristiwa G30S. Stigmatisasi ini berdampak pada pembungkaman perjuangan gender dan marginalisasi anggotanya dalam sejarah sosial-politik Indonesia. Artikel ini berusaha menggali kompleksitas narasi Gerwani dalam sejarah Indonesia serta implikasinya terhadap gerakan perempuan di masa kini. Kata Kunci: Feminisme; Gender; Gerwani; G30S/PKI; Sejarah Indonesia Abstract This article examines the transformation of Gerwani (Indonesian Women's Movement) as a women's organization actively involved in gender struggles in Indonesia, as well as the impact of stigmatization that emerged after the events of 1965. Using qualitative methods and a literature study approach, this research examines historical sources, academic articles, and related documents to understand the changing role and image of Gerwani over time. The findings indicate that Gerwani initially played a significant role in the fight for women's rights, education, and gender equality. However, after the events of 1965, the organization underwent a drastic image shift, with its members stigmatized as part of a political movement associated with the G30S (G30S) incident. This stigmatization resulted in the silencing of gender struggles and the marginalization of its members in Indonesian socio-political history. This article seeks to explore the complexity of Gerwani's narrative in Indonesian history and its implications for the women's movement today. Keywords: Feminism; Gender; Gerwani; G30S/PKI; Indonesian History This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Pendahuluan https://doi.org/10.31947/jsi.v8i2.41549 156 === [PDF page 2] === Rania Dhiyaulhaq Aisyah/Transformasi Gerwani: Keterlibatan dalam Perjuangan Gender Hingga Stigmatisasi Pasca 1965 Gerakan perempuan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, dipenuhi oleh semangat perjuangan yang tak terpisahkan dari upaya mencapai kemerdekaan dan membangun identitas bangsa. Pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan, berbagai organisasi perempuan muncul dengan tujuan memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Salah satu organisasi yang sangat menonjol adalah Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), yang menjadi simbol penting dalam perjuangan perempuan, meskipun kemudian mengalami stigmatisasi yang membekas dalam sejarah politik Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945, pergerakan perempuan sudah mulai berkembang, meskipun sebagian besar aktivitasnya terbatas pada pendidikan dan peran domestik. Tokoh-tokoh seperti R.A. Kartini dan Dewi Sartika merupakan pionir yang mengadvokasi pendidikan bagi perempuan, yang diyakini sebagai kunci untuk mengubah posisi perempuan dalam masyarakat. Pada awal abad ke-20, organisasi-organisasi perempuan mulai terbentuk, salah satunya adalah Putri Mardika pada tahun 1912, yang berfokus pada pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Pada tahun 1928, Kongres Perempuan Indonesia pertama kali diadakan, yang kemudian menghasilkan kesadaran bersama akan pentingnya kesetaraan gender dalam konteks nasionalisme dan kemerdekaan. Dalam kongres ini, perempuan Indonesia mulai membangun kesadaran bahwa mereka juga memiliki peran penting dalam perjuangan melawan kolonialisme. Peran ini tidak hanya terbatas pada pendidikan, tetapi juga mencakup politik, ekonomi, dan budaya. Perjuangan perempuan Indonesia semakin aktif selama masa revolusi kemerdekaan (1945-1949). Perempuan tidak hanya berperan sebagai pendukung moral dan logistik bagi para pejuang, tetapi juga terlibat langsung dalam pertempuran fisik dan diplomasi politik. Organisasi-organisasi perempuan seperti Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari), Sarekat Wanita Islam, Gerwani dan lainnya mulai tumbuh pesat. Mereka berjuang untuk mengakui hak-hak perempuan dalam konteks perjuangan bangsa, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam politik. Di masa ini, perjuangan perempuan bukan hanya tentang kebebasan dari kolonialisme, tetapi juga kebebasan dari struktur patriarki yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia. Isu-isu seperti pernikahan paksa, poligami, dan pendidikan perempuan mulai mendapatkan perhatian lebih serius, seiring dengan upaya untuk membangun bangsa yang merdeka dan berdaulat. Tulisan ini akan mengkaji perjalanan Gerwani dari keterlibatannya dalam perjuangan gender, peran politiknya di Indonesia hingga kejatuhannya setelah peristiwa 1965, serta bagaimana organisasi ini menjadi korban stigmatisasi yang memperburuk citra perempuan dalam sejarah politik Indonesia. Gerwani didirikan pada tahun 1950 sebagai reaksi terhadap situasi sosial dan politik Indonesia pasca kemerdekaan. Awalnya bernama Gerwis (Gerakan Wanita Indonesia Sedar), organisasi ini tumbuh dari kebutuhan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan secara lebih progresif dan terpadu. Gerwani kemudian mengubah namanya pada tahun 1954 menjadi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), dengan tujuan yang lebih luas mencakup berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik. Di bawah pimpinan tokoh-tokoh seperti S.K. Trimurti dan Suharti, Gerwani berkembang menjadi salah satu organisasi perempuan terbesar di Indonesia. 157 === [PDF page 3] === Rania Dhiyaulhaq Aisyah/Transformasi Gerwani: Keterlibatan dalam Perjuangan Gender Hingga Stigmatisasi Pasca 1965 Gerwani memperjuangkan isu-isu seperti kesetaraan hak dalam perkawinan, pendidikan perempuan, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta partisipasi perempuan dalam politik. Gerwani juga memperjuangkan hak-hak pekerja perempuan, terutama dalam sektor pertanian dan industri, yang mayoritas anggotanya berasal dari kelas pekerja dan petani. Keberhasilan Gerwani dalam menarik banyak anggota dari berbagai latar belakang sosial juga didorong oleh afiliasinya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), meskipun Gerwani tidak sepenuhnya bersifat politik pada awalnya. Hubungan erat ini semakin terlihat ketika PKI menjadi kekuatan politik dominan pada akhir 1950-an hingga pertengahan 1960-an. Gerwani menjadi salah satu pendukung kuat programprogram sosial dan politik PKI, seperti reformasi agraria, yang dianggap sejalan dengan misi pemberdayaan perempuan. Transformasi Gerwani dari sebuah organisasi perempuan progresif menjadi subjek stigmatisasi politik mulai terjadi pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S). Peristiwa ini, yang dituduh sebagai upaya kudeta oleh PKI, membawa perubahan drastis dalam dinamika politik Indonesia. Gerwani, yang sebelumnya aktif mendukung berbagai agenda sosial dan politik, dituduh terlibat dalam kudeta tersebut dan dijadikan salah satu sasaran utama dalam kampanye pembersihan anti-PKI yang dilancarkan oleh rezim Suharto. Gerwani difitnah terlibat dalam penyiksaan terhadap jenderal-jenderal yang dibunuh dalam peristiwa G30S, dengan tuduhan yang tidak berdasar namun diperkuat oleh propaganda media yang dikendalikan oleh militer. Tuduhan ini menjadi salah satu bagian dari upaya sistematis untuk menghancurkan pengaruh PKI dan organisasi-organisasi yang berafiliasi dengannya, termasuk Gerwani. Sejak saat itu, Gerwani tidak hanya dibubarkan, tetapi juga para anggotanya ditangkap, disiksa, dipenjara, dan bahkan dibunuh tanpa proses pengadilan yang adil. Kampanye hitam yang dilancarkan terhadap Gerwani juga menciptakan dampak negatif yang luas bagi gerakan perempuan di Indonesia secara keseluruhan. Gerwani, yang dulunya menjadi simbol kekuatan perempuan dalam politik, berubah menjadi simbol kekejaman dan pengkhianatan. Narasi ini berdampak buruk pada persepsi masyarakat terhadap perempuan yang aktif dalam politik, yang menyebabkan ruang gerak perempuan dalam dunia politik semakin sempit, terutama selama era Orde Baru. Pasca 1965, peran perempuan dalam politik mengalami kemunduran yang signifikan. Rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Suharto menerapkan kebijakan yang membatasi ruang gerak perempuan di ranah publik dan politik. Perempuan didorong untuk kembali ke peran domestik sebagai istri dan ibu, dan partisipasi perempuan dalam politik hampir tidak diperbolehkan, kecuali dalam organisasi-organisasi resmi yang dikontrol oleh negara seperti Dharma Wanita dan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga). Stigmatisasi terhadap Gerwani juga menjadi alasan bagi negara untuk mengontrol gerakan perempuan yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Gerwani yang dianggap "tercemar" oleh ideologi komunis dijadikan alasan untuk mencegah perempuan terlibat dalam organisasi yang dianggap berbahaya atau subversif. Akibatnya, banyak organisasi perempuan lainnya memilih untuk menghindari isu-isu kontroversial seperti hak politik perempuan dan kesetaraan gender, karena takut dituduh sebagai simpatisan komunis. Setelah jatuhnya rezim 158 === [PDF page 4] === Rania Dhiyaulhaq Aisyah/Transformasi Gerwani: Keterlibatan dalam Perjuangan Gender Hingga Stigmatisasi Pasca 1965 Orde Baru pada tahun 1998, upaya untuk merekonstruksi sejarah Gerwani dan gerakan perempuan di Indonesia mulai dilakukan. Beberapa sejarawan dan aktivis perempuan mencoba membongkar narasi resmi yang dibuat oleh Orde Baru, yang menuduh Gerwani sebagai organisasi yang terlibat dalam kekerasan dan imoralitas (Aripurnami, 2013; Taum, 2020; Wieringa, 1993; Wieringa, 2002). Kajian-kajian terbaru menunjukkan bahwa banyak tuduhan terhadap Gerwani adalah bagian dari propaganda politik yang tidak berdasar. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji transformasi Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) sebagai organisasi perempuan yang terlibat aktif dalam perjuangan gender di Indonesia, serta dampak stigmatisasi yang muncul pasca peristiwa 1965. Penelitian ini penting dalam melihat perjuangan Gerwani untuk hak-hak perempuan, keadilan sosial, dan partisipasi politik yang setara kini mulai dihargai kembali oleh generasi baru aktivis perempuan. Meskipun masih ada stigma yang melekat, pembacaan ulang terhadap sejarah Gerwani menjadi penting untuk mengakui peran perempuan dalam sejarah perjuangan Indonesia, serta membuka ruang bagi kebangkitan gerakan perempuan yang lebih inklusif dan progresif di masa depan. Metode Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (Sugiyono, 2010), yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam berbagai sumber tertulis terkait transformasi Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia). Dalam konteks ini, fokus penelitian adalah keterlibatan Gerwani dalam perjuangan gender serta stigmatisasi yang dialami organisasi ini pasca peristiwa 1965. Studi literatur memberikan kesempatan untuk menggali data sekunder dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen sejarah yang relevan. Tahap awal penelitian melibatkan identifikasi sumber literatur yang relevan, termasuk literatur yang membahas sejarah Gerwani, peran perempuan dalam perjuangan kemerdekaan, dan stigma politik terhadap Gerwani pasca G30S/PKI. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan relevansi topik dan kualitas akademis sumber-sumber tersebut, dengan fokus pada publikasi antara tahun 1960-an hingga kajian terbaru. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah literatur yang membahas keterlibatan Gerwani dalam dua periode utama: periode pra-1965 yang menyoroti perjuangan gender, dan periode pasca-1965 yang menyoroti penghapusan dan represi yang dialami organisasi tersebut. Setelah pengumpulan data, analisis dilakukan menggunakan teknik analisis isi, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, perubahan, dan dinamika peran Gerwani dalam isu gender serta dampak stigmatisasi yang mereka alami setelah 1965. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan narasi sejarah yang berbeda terkait Gerwani. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai literatur dengan sudut pandang yang berbeda. Hal ini memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan gambaran yang komprehensif dan seimbang tentang transformasi Gerwani dan dampaknya dalam konteks sejarah dan perjuangan gender di Indonesia pasca 1965. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang mendalam 159 === [PDF page 5] === Rania Dhiyaulhaq Aisyah/Transformasi Gerwani: Keterlibatan dalam Perjuangan Gender Hingga Stigmatisasi Pasca 1965 tentang perubahan yang dialami Gerwani serta bagaimana organisasi ini diposisikan dalam narasi sejarah Indonesia. Hasil dan Pembahasan Gerwani sebagai Organisasi Perempuan Progresif Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) adalah salah satu organisasi perempuan paling signifikan dan progresif dalam sejarah Indonesia. Berdiri pada tahun 1950, Gerwani awalnya berfokus pada isu-isu domestik dan kesejahteraan sosial bagi perempuan. Namun, dalam perkembangannya, organisasi ini menjadi kekuatan vokal dalam memperjuangkan hak-hak perempuan serta isu-isu politik dan sosial yang lebih luas. Enam perwakilan organisasi wanita di Indonesia berkumpul pada tanggal 4 Juni 1950 di Semarang, Jawa Tengah. Organisasi yang hadir antara lain Rukun Putri Indonesia (Rupindo), Persatuan Wanita Sedar dari Surabaya, Isteri Sedar dari Bandung, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwindo) dari Kediri, Wanita Madura dari Madura, serta Perjuangan Putri Republik Indonesia(Wieringa,2002). Sebagai organisasi yang progresif, Gerwani tidak hanya memperjuangkan kesetaraan gender tetapi juga terlibat dalam berbagai perjuangan melawan ketidakadilan sosial dan imperialisme, yang sejalan dengan agenda nasionalisme di Indonesia saat itu (Wieringa, 2010). Anggota Gerwis (Gerakan Wanita Sedar), yang kemudian menjadi Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), berasal dari berbagai latar belakang sosial. Banyak anggotanya merupakan perempuan dari kalangan buruh, termasuk buruh pabrik dan pekerja kasar, serta perempuan tani yang bekerja di sektor pertanian. Selain itu, Gerwis juga menarik perhatian perempuan dari kelas menengah, termasuk kaum terdidik dan intelektual. Istri-istri tentara dan pejabat pemerintah pun turut bergabung, bersama dengan aktivis politik dan sosial yang tertarik pada isu-isu pergerakan perempuan. Keberagaman latar belakang sosial ini mencerminkan inklusivitas Gerwis dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, keadilan sosial, dan kesetaraan gender (Wieringa, 2002). Sejak awal pendiriannya, Gerwani memiliki visi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara bagi perempuan. Salah satu fokus utama mereka adalah pendidikan perempuan, dengan tujuan memberantas buta huruf di kalangan perempuan Indonesia yang pada masa itu masih sangat tinggi. Gerwani juga memperjuangkan hak-hak ekonomi perempuan, terutama bagi pekerja di sektor informal dan pertanian, dengan menuntut upah yang layak dan kondisi kerja yang lebih baik. Organisasi ini menentang poligami dan perkawinan paksa, praktikpraktik yang sangat merugikan perempuan pada masa itu, serta mendorong kebijakan yang melindungi hak-hak reproduksi perempuan (Blackburn, 2004). Pada era 1950-an, Gerwani mulai berafiliasi erat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), sebuah partai politik yang pada saat itu mendukung agenda reformasi sosial yang dianggap sejalan dengan perjuangan Gerwani. Meskipun pada awalnya organisasi ini tidak eksklusif berpolitik, keterlibatan Gerwani dalam kampanye PKI untuk reforma agraria dan keadilan ekonomi semakin memperjelas peran politik mereka. Keterlibatan ini membuat Gerwani dianggap sebagai organisasi progresif tidak hanya dalam isu-isu perempuan tetapi juga dalam mendukung perubahan sosial yang lebih luas di Indonesia. Gerwani menjadi 160 === [PDF page 6] === Rania Dhiyaulhaq Aisyah/Transformasi Gerwani: Keterlibatan dalam Perjuangan Gender Hingga Stigmatisasi Pasca 1965 kekuatan penting dalam gerakan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme, yang pada masa itu menjadi salah satu pilar dalam pembangunan bangsa (Coppel, 1983). Selain memperjuangkan hak-hak perempuan, Gerwani juga memainkan peran penting dalam mengedukasi perempuan tentang politik dan hak-hak sipil mereka. Anggota Gerwani dilatih untuk menjadi pemimpin komunitas, aktivis sosial, dan penggerak perubahan di tingkat lokal maupun nasional. Organisasi ini mengadakan berbagai seminar, pelatihan, dan kampanye yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, termasuk dalam dunia politik. Dalam pemilu 1955, yang merupakan pemilu demokratis pertama di Indonesia, Gerwani mendukung keterlibatan perempuan dalam pemilihan umum dan mendorong lebih banyak perempuan untuk maju sebagai calon legislatif. (Robinson, 2019). Gerwani menilai bahwa setelah kemerdekaan, isu feodalisme masih belum hilang, bahkan kembali mengekang perempuan. Salah satu hal yang mereka soroti adalah praktik poligami yang dilakukan oleh kalangan elit serta ketimpangan dalam kesempatan pendidikan, di mana anak laki-laki lebih diutamakan daripada anak perempuan. (Aripurnami, 2013). Sebagai organisasi perempuan yang progresif, Gerwani juga memperjuangkan hak-hak kesehatan bagi perempuan, terutama dalam hal kesehatan ibu dan anak. Mereka mendirikan klinik kesehatan dan program-program pemberdayaan ekonomi untuk membantu perempuan dari kelas bawah. Gerwani memahami bahwa kesehatan perempuan tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial dan ekonomi, sehingga program-program mereka selalu menekankan pentingnya kesejahteraan secara menyeluruah. Organisasi ini menempatkan perempuan sebagai agen perubahan sosial, yang memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Namun, transformasi Gerwani dari sebuah organisasi progresif menjadi subjek stigma politik terjadi setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S). Pada masa ini, Gerwani dituduh terlibat dalam peristiwa tersebut, yang dituding sebagai upaya kudeta oleh PKI. Tuduhan bahwa anggota Gerwani terlibat dalam penyiksaan jenderal-jenderal yang diculik dalam peristiwa G30S menjadi narasi yang sangat kuat dalam kampanye anti-komunis yang dilancarkan oleh rezim Orde Baru. Meskipun banyak bukti yang kemudian menunjukkan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar, kampanye hitam ini berhasil menghancurkan Gerwani sebagai organisasi, serta menciptakan trauma dan stigmatisasi bagi perempuan yang terlibat dalam politik di Indonesia (Robinson, 2019). Stigmatisasi terhadap Gerwani juga mengakibatkan dampak yang lebih luas bagi gerakan perempuan di Indonesia. Orde Baru menggunakan narasi kekejaman Gerwani sebagai alat untuk mengekang ruang gerak perempuan dalam politik. Perempuan didorong untuk kembali ke peran tradisional sebagai ibu dan istri, sementara aktivisme perempuan yang bersifat politik atau kritis terhadap negara dilarang. Dampak ini terasa hingga bertahun-tahun setelah kejatuhan rezim Orde Baru, di mana perempuan yang terlibat dalam isu-isu politik atau sosial yang kontroversial sering kali dihadapkan pada tuduhan sebagai "komunis" atau "antinegara" (Wieringa, 2010). Meskipun Gerwani dibubarkan dan anggotanya ditangkap, disiksa, atau dibunuh, perjuangan organisasi ini tidak sepenuhnya hilang. Gerwani meninggalkan warisan penting dalam sejarah gerakan perempuan di Indonesia. Banyak dari cita- 161 === [PDF page 7] === Rania Dhiyaulhaq Aisyah/Transformasi Gerwani: Keterlibatan dalam Perjuangan Gender Hingga Stigmatisasi Pasca 1965 cita dan visi mereka tentang kesetaraan gender, keadilan sosial, dan pemberdayaan perempuan kini dilanjutkan oleh organisasi-organisasi perempuan kontemporer. Meskipun masih ada stigma yang melekat pada sejarah Gerwani, banyak sejarawan dan aktivis yang mencoba untuk merekonstruksi ulang sejarah ini dan memberikan perspektif yang lebih adil tentang kontribusi Gerwani dalam perjuangan perempuan Gerwani adalah simbol dari bagaimana politik bisa digunakan untuk menghancurkan gerakan sosial, namun pada saat yang sama, juga menjadi contoh tentang bagaimana organisasi perempuan progresif dapat memainkan peran penting dalam mengadvokasi perubahan sosial yang lebih luas. Gerwani tidak hanya memperjuangkan hak-hak perempuan, tetapi juga mengambil bagian dalam perjuangan melawan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat luas. Melalui keberanian dan komitmennya, Gerwani membantu membuka jalan bagi lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam politik, pendidikan, dan gerakan sosial di Indonesia. Dalam melihat kembali peran Gerwani, penting bagi kita untuk melihatnya tidak hanya dari narasi sejarah yang didominasi oleh propaganda politik Orde Baru, tetapi juga dari sudut pandang perjuangan mereka untuk keadilan sosial dan kesetaraan gender. Gerwani adalah salah satu contoh terbaik dari gerakan perempuan progresif di Indonesia yang berani menghadapi tantangan besar dalam konteks politik yang sangat sulit (Wieringa, 2010). Gerwani dan Perjuangan Gender di Era Sebelum 1965 Gerwani yang didirikan pada tahun 1950, memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan Indonesia sebelum peristiwa tragis G30S pada tahun 1965. Menurut Arivia dan Subono (2017), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) merupakan salah satu organisasi yang sangat berpengaruh dan dapat dianggap cukup berhasil. Gerwani memiliki peran yang signifikan, baik dalam ranah sosial maupun politik, selama dua periode demokrasi awal di Indonesia, yaitu dari akhir 1940-an hingga 1965, yang dikenal sebagai era demokrasi konstitusional dan demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Sukarno (Sukarno, 1963). Proses perekrutan anggota Gerwani sangat inklusif, organisasi wanita ini menyambut semua perempuan dari berbagai latar belakang, dengan syarat usia minimal 16 tahun atau sudah menikah (Rahmanudin, 2022). Sebagai organisasi yang awalnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan perempuan, Gerwani berkembang menjadi kekuatan vokal dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak sosialekonomi perempuan, dengan fokus utama pada pendidikan, kesehatan, hak-hak reproduksi, serta perlawanan terhadap praktik-praktik diskriminatif seperti poligami dan perkawinan paksa. Organisasi ini juga mengedukasi perempuan tentang hak-hak politik mereka, mendorong partisipasi perempuan dalam pemilu, serta mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang melindungi kepentingan perempuan di berbagai sektor. Gerwani adalah salah satu organisasi perempuan terbesar di Indonesia yang memiliki pengaruh signifikan pada masa Orde Lama. Organisasi ini didirikan pada tahun 1950 sebagai bagian dari gerakan perempuan Indonesia yang berjuang untuk hak-hak perempuan, kesejahteraan sosial, dan kesetaraan gender. Pada awalnya, Gerwani memiliki agenda feminis yang luas, tetapi seiring berjalannya waktu, 162 === [PDF page 8] === Rania Dhiyaulhaq Aisyah/Transformasi Gerwani: Keterlibatan dalam Perjuangan Gender Hingga Stigmatisasi Pasca 1965 organisasi ini semakin dekat dengan ideologi Partai Komunis Indonesia (PKI). Gerwani berperan penting dalam mengorganisir perempuan Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak mereka, terutama dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Pembahasan tentang struktur kepemimpinan Gerwani dan peran kongreskongres yang diadakan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia akan mengungkapkan dinamika organisasi ini dan dampaknya pada masyarakat Indonesia. Struktur kepemimpinan Gerwani diorganisasikan dengan cukup teratur dan hierarkis, mengikuti model kepemimpinan organisasi modern pada masanya. Organisasi ini dipimpin oleh sebuah dewan eksekutif yang terdiri dari ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara, dan beberapa anggota yang memegang jabatan strategis lainnya, seperti bidang pendidikan, kesehatan, politik, dan sosial. Sejak awal berdirinya, kepemimpinan Gerwani didominasi oleh perempuan-perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan politik yang kuat, serta hubungan dekat dengan partai politik, terutama PKI. Salah satu pemimpin yang paling menonjol dalam sejarah Gerwani adalah Njoto, yang meskipun seorang laki-laki, memainkan peran besar dalam hubungan antara PKI dan Gerwani. Dalam tingkat keanggotaan, Gerwani memiliki struktur organisasi yang mencakup tingkat nasional, provinsi, dan daerah. Di tingkat nasional, ada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang berfungsi sebagai pusat pengambilan keputusan strategis dan kebijakan umum organisasi. DPP bertanggung jawab dalam merumuskan program-program organisasi yang meliputi advokasi hak-hak perempuan, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta pendidikan politik bagi perempuan. Di tingkat provinsi dan daerah, terdapat cabang-cabang Gerwani yang memiliki otoritas lebih terbatas, tetapi tetap memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan dari pusat ke tingkat lokal. Struktur ini mencerminkan kemampuan Gerwani untuk menggerakkan anggotanya dari akar rumput hingga ke tingkat elit politik. Gerwani juga menekankan pada prinsip kolektivitas dalam kepemimpinan. Ini berarti keputusan penting diambil melalui musyawarah bersama, yang melibatkan berbagai tingkatan kepemimpinan. Prinsip ini sejalan dengan ideologi PKI yang menekankan pentingnya kebersamaan dalam perjuangan kelas pekerja. Selain itu, Gerwani juga dikenal dengan struktur kepemimpinan yang berbasis pada pendidikan kader. Perempuan yang bergabung dengan Gerwani dilatih untuk menjadi pemimpin yang berpengaruh di komunitasnya, dengan fokus pada kemampuan advokasi, politik, dan organisasi massa. Gerwani mengadakan beberapa kongres penting selama masa aktifnya sebagai organisasi perempuan terbesar di Indonesia. Kongres-kongres ini berfungsi sebagai ajang pengambilan keputusan tertinggi di dalam organisasi, di mana para pemimpin dan anggota dari seluruh cabang Gerwani berkumpul untuk merumuskan arah perjuangan organisasi ke depan. Kongres Gerwani sering kali membahas berbagai isu penting, seperti hak-hak perempuan, kesetaraan gender, peran perempuan dalam pembangunan nasional, serta hubungan dengan gerakan politik lainnya, khususnya PKI. Kongres pertama Gerwani diselenggarakan pada tahun 1954, yang menandai dimulainya fase penting dalam sejarah organisasi ini. Kongres ini dihadiri oleh ribuan perempuan dari seluruh Indonesia dan dihadiri oleh berbagai tokoh politik 163 === [PDF page 9] === Rania Dhiyaulhaq Aisyah/Transformasi Gerwani: Keterlibatan dalam Perjuangan Gender Hingga Stigmatisasi Pasca 1965 penting, termasuk perwakilan dari pemerintah dan PKI. Dalam kongres ini, GERWANI menyusun program kerja yang difokuskan pada pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan akses pendidikan bagi perempuan, serta advokasi hak-hak perempuan di tempat kerja. Kongres ini juga menegaskan komitmen GERWANI untuk bekerja sama dengan PKI dalam memperjuangkan keadilan sosial dan kesetaraan gender di Indonesia. Pada Kongres Gerwis I di Surabaya tahun 1951, Gerwis membahas isu Irian Barat dan mencantumkannya dalam keputusan kongres. Mereka juga memasukkan perjuangan melawan kolonialisme Belanda di Irian Barat sebagai bagian dari keputusan kongres pertama tersebut (Kowani, 1986). Salah satu kongres yang paling bersejarah dalam sejarah GERWANI adalah Kongres Nasional II yang diadakan pada tahun 1961. Dalam kongres ini, GERWANI memperkuat posisinya sebagai organisasi perempuan yang revolusioner dengan memperluas agenda perjuangannya untuk mencakup isu-isu sosial dan politik yang lebih luas. Isu-isu seperti reformasi agraria, pendidikan politik bagi kaum perempuan, dan partisipasi perempuan dalam pemerintahan menjadi fokus utama dalam kongres ini. Gerwani juga memperkenalkan konsep "emansipasi politik perempuan," yang bertujuan untuk mendorong perempuan agar lebih aktif terlibat dalam politik dan pemerintahan, serta berperan penting dalam pembangunan nasional. Kongres Nasional II Gerwani juga menandai titik balik dalam hubungan antara Gerwani dan PKI. Meskipun Gerwani sejak awal telah memiliki hubungan dekat dengan PKI, pada kongres ini, pengaruh PKI dalam struktur dan agenda Gerwani menjadi semakin nyata. Hal ini terlihat dari banyaknya perwakilan PKI yang hadir dan memberikan arahan kepada anggota Gerwani, serta peningkatan jumlah anggota Gerwani yang juga merupakan kader PKI. Dalam konteks ini, Gerwani mulai mengadopsi lebih banyak elemen ideologi Marxisme-Leninisme, terutama dalam isu-isu terkait perjuangan kelas dan kesetaraan ekonomi (Stuers, 2008). Kongres III Gerwani pada tahun 1957 memperlihatkan peningkatan keterlibatan mereka dalam politik nasional. Hal ini ditandai dengan dukungan Gerwani terhadap pidato Presiden Sukarno mengenai "Konsepsi Presiden" pada 21 Februari 1957 (Sukarno, 1963). Sukarno mengusulkan pembentukan struktur pemerintahan baru, karena sistem Demokrasi Parlementer yang berjalan saat itu dianggap kurang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia dan perlu digantikan dengan sistem Demokrasi Terpimpin. Pada Kongres IV Gerwani, para pemimpin organisasi tersebut merasa bahwa upaya mereka mendaftarkan kaum perempuan bertujuan untuk memperluas cakupan peran sosial dan politik perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya berfungsi sebagai istri dan ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai pejuang. Selain kongres-kongres nasional, Gerwani juga sering mengadakan pertemuan regional dan konferensi di tingkat lokal untuk mengkonsolidasikan kekuatan organisasi dan memperluas pengaruhnya di kalangan perempuan Indonesia. Melalui pertemuan-pertemuan ini, Gerwani mampu menjangkau perempuan dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi, serta mengorganisir mereka untuk terlibat dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Kongres dan pertemuan-pertemuan ini juga menjadi ajang bagi anggota Gerwani untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh perempuan Indonesia, seperti diskriminasi gender, ketidakadilan ekonomi, dan kekerasan domestik. 164 === [PDF page 10] === Rania Dhiyaulhaq Aisyah/Transformasi Gerwani: Keterlibatan dalam Perjuangan Gender Hingga Stigmatisasi Pasca 1965 Pada awal berdirinya, Gerwani fokus pada pendidikan perempuan, yang pada masa itu masih sangat terbatas. Tingkat buta huruf di kalangan perempuan masih tinggi, terutama di pedesaan, di mana akses terhadap pendidikan dan informasi sangat terbatas. Gerwani mengorganisir kelas-kelas literasi, terutama untuk perempuan dari kelas pekerja dan petani. Pemberdayaan melalui pendidikan menjadi salah satu landasan penting perjuangan organisasi ini, karena mereka percaya bahwa perempuan yang terdidik memiliki kekuatan untuk memperjuangkan hak-haknya di tengah masyarakat yang patriarkal. Selain itu, Gerwani juga aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di tempat kerja. Mereka mendesak agar perempuan, terutama mereka yang bekerja di sektor pertanian dan industri, mendapatkan upah yang layak dan kondisi kerja yang lebih baik. Mereka juga memperjuangkan hak-hak perempuan di sektor informal, yang pada masa itu belum mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Di era sebelum 1965, Gerwani berusaha memperluas lingkup gerakannya melalui keterlibatan dengan isu-isu sosial dan politik yang lebih luas, termasuk reforma agraria dan keadilan sosial. Dalam hal ini, Gerwani mulai berafiliasi erat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang juga memiliki visi untuk melakukan perubahan sosial yang mendasar di Indonesia. Afiliasi ini tidak hanya memperluas jaringan dan basis massa Gerwani, tetapi juga memperkuat peran politiknya dalam mendorong agenda reformasi agraria, yang bertujuan memperbaiki kondisi hidup petani perempuan di pedesaan yang seringkali mengalami penindasan ganda, baik sebagai petani maupun sebagai perempuan. Gerwani juga fokus pada kesehatan perempuan, terutama kesehatan ibu dan anak, yang sering diabaikan di era itu. Mereka mendirikan klinik kesehatan, menyediakan layanan medis gratis bagi perempuan miskin, dan mengadakan kampanye tentang pentingnya perawatan kesehatan ibu hamil dan anak-anak. Melalui program ini, Gerwani berusaha menghubungkan isu kesehatan dengan perbaikan kondisi sosial-ekonomi perempuan, memperlihatkan bahwa kesehatan perempuan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Perjuangan gender yang diusung Gerwani juga melibatkan perlawanan terhadap nilai-nilai patriarkal yang melanggengkan ketidakadilan terhadap perempuan. Salah satu bentuk ketidakadilan tersebut adalah praktik poligami dan perkawinan paksa. Gerwani menentang keras praktik-praktik ini, yang seringkali merugikan perempuan baik secara emosional maupun ekonomi. Mereka mendesak pemerintah untuk membuat regulasi yang melindungi perempuan dari praktikpraktik yang merugikan ini, dan mereka secara aktif terlibat dalam gerakan nasional untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Dalam hal politik, Gerwani sangat mendukung keterlibatan perempuan dalam arena politik. Organisasi ini mendorong anggotanya untuk berpartisipasi dalam pemilu dan memajukan diri sebagai kandidat dalam pemilihan umum 1955, pemilu demokratis pertama di Indonesia. Gerwani menganggap partisipasi politik perempuan sebagai bagian penting dari perjuangan kesetaraan gender, karena mereka percaya bahwa perempuan harus terlibat dalam pengambilan keputusan politik untuk memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan mereka diwakili secara adil. Kampanye ini menunjukkan komitmen Gerwani untuk membangun 165 === [PDF page 11] === Rania Dhiyaulhaq Aisyah/Transformasi Gerwani: Keterlibatan dalam Perjuangan Gender Hingga Stigmatisasi Pasca 1965 kesadaran politik di kalangan perempuan Indonesia, dan mereka berhasil mengedukasi ribuan perempuan tentang pentingnya hak suara dan partisipasi aktif dalam proses politik. Kendati Gerwani telah mencapai banyak kemajuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, transformasi politik di Indonesia pada tahun 1965 mengubah jalannya sejarah bagi organisasi ini. Setelah peristiwa G30S, Gerwani dituduh terlibat dalam kudeta tersebut, dan organisasi ini menjadi sasaran stigmatisasi besar-besaran oleh rezim Orde Baru. Tuduhan keterlibatan dalam kudeta, yang sebagian besar dibangun di atas propaganda politik tanpa dasar yang kuat, menghancurkan reputasi Gerwani dan menjadikannya simbol kekejaman dalam narasi politik Orde Baru. Namun, meskipun organisasi ini dibubarkan dan banyak anggotanya dipenjara, disiksa, atau bahkan dieksekusi, perjuangan mereka untuk kesetaraan gender dan keadilan sosial tetap meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah gerakan perempuan Indonesia. Perjuangan Gerwani sebelum 1965 adalah bukti bahwa organisasi perempuan dapat berperan sebagai agen perubahan yang signifikan dalam masyarakat. Meskipun terhimpit oleh struktur sosial yang patriarkal dan kemudian menjadi korban dari dinamika politik nasional, Gerwani tetap memberikan sumbangsih besar dalam membentuk pemikiran tentang peran perempuan di Indonesia. Pemberdayaan perempuan dalam pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan politik adalah tema utama yang terus diusung oleh Gerwani hingga hari-hari terakhir keberadaannya. Semangat dan visi Gerwani untuk menciptakan masyarakat yang lebih setara bagi perempuan kini diteruskan oleh generasi aktivis perempuan modern di Indonesia, meskipun stigma politik yang melekat pada organisasi ini masih kuat hingga hari ini. Stigmatisasi terhadap Gerwani pasca 1965 mengajarkan banyak pelajaran penting tentang hubungan antara politik, kekuasaan, dan gender di Indonesia. Rezim Orde Baru menggunakan tuduhan keterlibatan Gerwani dalam kudeta sebagai alat untuk mengekang aktivisme perempuan dan mendorong perempuan kembali ke peran tradisional sebagai ibu dan istri. Dalam narasi politik Orde Baru, perempuan yang terlibat dalam politik, terutama mereka yang mendukung ideologi kiri, dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. Hal ini memunculkan efek jera yang panjang bagi aktivisme perempuan di Indonesia, di mana banyak perempuan takut terlibat dalam kegiatan politik karena khawatir akan dituduh sebagai "komunis" atau "anti-negara". Namun, perjuangan Gerwani untuk hak-hak perempuan di era sebelum 1965 harus dilihat sebagai bagian dari gerakan yang lebih besar untuk keadilan sosial dan gender di Indonesia. Organisasi ini adalah salah satu yang pertama mengartikulasikan hubungan erat antara kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, dan hak-hak perempuan. Meskipun mereka menjadi korban dari perubahan politik yang brutal, warisan perjuangan Gerwani masih hidup dalam gerakan-gerakan perempuan modern yang terus memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia. Gerwani dalam Pusaran Peristiwa 1965 Gerwani dalam pusaran peristiwa 1965 merupakan sebuah topik yang penuh dengan kompleksitas, melibatkan peristiwa bersejarah, politik, dan gender di Indonesia pada pertengahan abad ke-20. Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), 166 === [PDF page 12] === Rania Dhiyaulhaq Aisyah/Transformasi Gerwani: Keterlibatan dalam Perjuangan Gender Hingga Stigmatisasi Pasca 1965 organisasi perempuan yang didirikan pada tahun 1950, memainkan peran penting dalam aktivitas politik dan sosial selama era Sukarno. Mereka awalnya terlibat dalam berbagai isu seperti emansipasi perempuan, pendidikan, hak-hak buruh, serta perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Namun, setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S), Gerwani mengalami pergeseran besar dalam persepsi publik dan politik di Indonesia. Seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi di tubuh PKI, setelah terpilihnya D.N. Aidit sebagai pemimpin baru pada Januari 1951, terdapat dorongan di dalam Gerwis untuk menghentikan aksi agitasi yang menentang pemerintah dan, sebagai gantinya, membangun "front dari bawah". Hal tersebut yang menjadikan Gerwani dituduh terlibat dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) (Diniah, 2007). Dalam konteks peristiwa 1965, Gerwani menjadi salah satu target fitnah dan demonisasi oleh rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Suharto. Pada tahun 1965, citra perempuan dalam mitologi yang dikenal sebagai Srikandi yang berani, tegas, dan patriotik, diubah menjadi sosok Sumbadra yang lemah lembut, halus, dan patuh. (Mustaqim, 2011). Narasi resmi yang dibentuk oleh pemerintah Orde Baru menyudutkan Gerwani dengan tuduhan terlibat dalam pembunuhan dan penyiksaan jenderal-jenderal TNI di Lubang Buaya. Tuduhan ini diperparah dengan propaganda yang menggambarkan anggota Gerwani sebagai kelompok perempuan yang "tidak bermoral" dan terlibat dalam tindakan kekerasan seksual terhadap para jenderal. Meskipun narasi tersebut kemudian dibantah oleh berbagai peneliti dan sejarawan, dampak stigma ini terus membayangi Gerwani hingga saat ini. Para sejarawan dan akademisi, termasuk Saskia Wieringa, telah melakukan studi mendalam yang menunjukkan bahwa tidak ada bukti sahih tentang keterlibatan Gerwani dalam tindakan kekerasan seperti yang dituduhkan. Menurut penelitian Wieringa (2002), tuduhan itu lebih merupakan upaya sistematis untuk menghancurkan gerakan kiri di Indonesia, khususnya PKI (Partai Komunis Indonesia) dan organisasi-organisasi yang berafiliasi dengannya, termasuk Gerwani. Propaganda tersebut tidak hanya menghancurkan citra Gerwani sebagai organisasi perempuan progresif, tetapi juga digunakan untuk membenarkan pembantaian massal terhadap orang-orang yang diduga terkait dengan PKI dan elemen-elemen kiri lainnya. Selama dekade berikutnya, Gerwani dibubarkan, dan ribuan anggotanya ditangkap, diasingkan, atau dibunuh dalam rangkaian pembersihan politik yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Stigma sebagai organisasi yang "amoral" dan "kejam" menciptakan trauma sosial yang mendalam bagi mantan anggotanya dan keluarga mereka. Hingga kini, upaya untuk merehabilitasi nama Gerwani masih terus dilakukan oleh aktivis perempuan dan sejarawan yang mencoba melawan narasi yang selama ini dikembangkan oleh Orde Baru. (Cribb, 1990). Penelitian tentang Gerwani dan keterlibatannya dalam pusaran peristiwa 1965 juga membuka diskusi tentang bagaimana perempuan digunakan sebagai alat propaganda dalam konflik politik. Dalam hal ini, tubuh perempuan dan seksualitas mereka dijadikan simbol dari kekacauan politik dan moralitas yang coba dipulihkan oleh rezim otoritarian. Narasi tentang Gerwani juga mencerminkan bagaimana rezim militeristik memanfaatkan gender sebagai alat untuk mendiskreditkan oposisi politik. Dengan membingkai perempuan sebagai pelaku kekerasan yang keji, 167 === [PDF page 13] === Rania Dhiyaulhaq Aisyah/Transformasi Gerwani: Keterlibatan dalam Perjuangan Gender Hingga Stigmatisasi Pasca 1965 rezim Orde Baru berhasil menciptakan justifikasi moral untuk pembersihan politik yang brutal (Melvin, 2018). Dalam studi-studi terbaru, seperti yang dilakukan oleh Hilmar Farid (2005), Gerwani telah dikaji ulang dalam konteks yang lebih luas dari peran perempuan dalam gerakan politik di Indonesia. Farid menyoroti bahwa Gerwani sebenarnya berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia sebelum akhirnya dihancurkan oleh propaganda politik pasca-1965. Melalui kajian ini, tampak jelas bahwa sejarah Gerwani adalah bagian dari sejarah yang lebih luas tentang perjuangan perempuan dalam politik yang kerap kali dikesampingkan atau bahkan ditutupi oleh narasi resmi negara. Dengan demikian, membahas "Gerwani dalam Pusaran Peristiwa 1965" tidak hanya memerlukan telaah mendalam tentang peristiwa politik yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana gender, seksualitas, dan kekuasaan digunakan untuk membentuk narasi sejarah. Kritik terhadap propaganda dan rekayasa sejarah oleh rezim Orde Baru membuka peluang untuk memahami kembali peran Gerwani dalam konteks yang lebih adil, serta memberikan ruang bagi narasi alternatif yang selama ini tertutup oleh dominasi narasi resmi. Dampak Stigmatisasi terhadap Gerakan Perempuan di Indonesia Stigmatisasi terhadap perempuan di Indonesia masih menjadi tantangan yang signifikan dalam perkembangan gerakan perempuan. Stigma ini seringkali berakar pada norma sosial, budaya patriarki, dan stereotip gender yang kuat, yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan perempuan, termasuk dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Salah satu bentuk stigmatisasi yang sering dialami adalah pelabelan negatif terhadap perempuan yang aktif dalam gerakan feminis atau yang berbicara lantang tentang kesetaraan gender. Perempuan-perempuan ini sering dianggap “melawan kodrat” atau “tidak sesuai dengan norma” karena menyuarakan hak-hak mereka. Stigma ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga melemahkan gerakan perempuan secara keseluruhan dengan menghambat partisipasi perempuan dalam kegiatan advokasi. Stigmatisasi juga memperkuat struktur sosial patriarki yang menekan posisi perempuan dalam berbagai aspek, mulai dari kebijakan hingga kehidupan seharihari. Misalnya, perempuan yang vokal dalam gerakan politik sering kali mendapat resistensi lebih tinggi dibandingkan laki-laki, menghadapi ejekan atau ancaman yang berbasis gender, dan cenderung diabaikan dalam diskursus publik. Lebih lanjut, stigma negatif ini berimplikasi pada minimnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan hukum yang adil bagi perempuan. Fenomena ini memperlambat laju kemajuan gerakan perempuan yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender, memerangi kekerasan berbasis gender, dan menuntut keadilan sosial. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI) merupakan momen krusial dalam sejarah Indonesia yang membawa dampak besar, tidak hanya pada peta politik tetapi juga pada gerakan sosial, termasuk gerakan perempuan. Salah satu organisasi perempuan yang paling terkena dampak dari peristiwa ini adalah Gerwani. Sebelum peristiwa tersebut, Gerwani dikenal sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender di Indonesia. Namun, setelah terjadinya G30S/PKI, Gerwani mengalami stigmatisasi yang signifikan yang 168 === [PDF page 14] === Rania Dhiyaulhaq Aisyah/Transformasi Gerwani: Keterlibatan dalam Perjuangan Gender Hingga Stigmatisasi Pasca 1965 memengaruhi keberadaan dan agenda perjuangan mereka. Stigmatisasi ini tidak hanya menyudutkan Gerwani, tetapi juga berdampak pada posisi perempuan dalam masyarakat Indonesia secara umum. Gerwani dianggap sebagai salah satu bagian dari partai yang dianggap bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa 30 September 1965. Media massa saat itu banyak menyebarkan berita mengenai kekejaman Gerwani. Menurut Lestariningsih dan Sukarba (2019), stigmatisasi terhadap kekejaman Gerwani menyebabkan adanya batasan gender bagi gerakan perempuan selama masa Orde Baru). Stigmatisasi terhadap Gerwani berakar dari narasi yang dibangun oleh rezim Orde Baru. Setelah G30S, pemerintah baru di bawah kepemimpinan Suharto berusaha mendiskreditkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dalam konteks ini, Gerwani yang sebelumnya berafiliasi dengan PKI langsung disasar sebagai organisasi yang dianggap berbahaya dan subversif.Pemerintah menggunakan propaganda untuk menghubungkan Gerwani dengan kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan ideologi komunis. Stigmatisasi ini bukan hanya merugikan organisasi tetapi juga berkontribusi pada peminggiran perempuan dalam bidang politik dan sosial di Indonesia. Salah satu dampak paling nyata dari stigmatisasi ini adalah pengurangan partisipasi perempuan dalam politik. Setelah G30S, banyak perempuan yang terlibat dalam Gerwani kehilangan hak politik mereka dan dianggap sebagai pelanggar moral. Hal ini sangat kontras dengan sebelum peristiwa, ketika Gerwani aktif mendorong perempuan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan politik dan sosial. Penurunan partisipasi ini juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan peran domestik bagi perempuan, yang berfokus pada keluarga dan rumah tangga (Mason, 2018). Dalam konteks ini, perempuan yang aktif dalam organisasi seperti Gerwani dianggap sebagai ancaman bagi tatanan sosial yang baru dibangun oleh Orde Baru. Lebih jauh lagi, stigmatisasi terhadap Gerwani berkontribusi pada kekerasan berbasis gender yang meningkat. Dengan dilabeli sebagai "komunis," perempuan yang terlibat dalam Gerwani menjadi sasaran kekerasan fisik dan seksual. Banyak perempuan mengalami pelecehan dan penganiayaan, baik secara langsung oleh aparat keamanan maupun melalui tindakan sosial lainnya, seperti pengucilan oleh masyarakat (Tanuwijaya, 2019). Diskursus yang menyudutkan ini berkontribusi pada normalisasi kekerasan terhadap perempuan yang dianggap melanggar norma sosial yang baru. Dalam banyak kasus, perempuan yang terlibat dengan Gerwani dipaksa untuk diam dan menerima stigma tersebut, yang menyebabkan trauma jangka panjang bagi individu dan komunitas. Kondisi ini juga menciptakan ketidakadilan dalam hal pengakuan sejarah. Setelah G30S, sejarah resmi Indonesia cenderung melupakan kontribusi perempuan dalam gerakan sosial. Dengan Gerwani yang distigmatisasi dan dianggap sebagai bagian dari sejarah yang kelam, perjuangan perempuan untuk mendapatkan pengakuan dan hak-hak mereka semakin terhambat. Akibatnya, banyak perempuan yang tidak memiliki ruang untuk berbicara tentang pengalaman dan perjuangan mereka, yang mengarah pada hilangnya suara mereka dalam narasi sejarah nasional (Budianta, 2018). Hal ini semakin memperkuat posisi subordinat perempuan dalam masyarakat. 169 === [PDF page 15] === Rania Dhiyaulhaq Aisyah/Transformasi Gerwani: Keterlibatan dalam Perjuangan Gender Hingga Stigmatisasi Pasca 1965 Dalam upaya pemulihan dan rekonsiliasi, penting untuk menyadari bahwa stigmatisasi terhadap Gerwani telah menciptakan warisan negatif yang terus mempengaruhi gerakan perempuan di Indonesia. Memulihkan citra Gerwani dan mengakui kontribusinya terhadap perjuangan perempuan di Indonesia adalah langkah krusial untuk mengatasi ketidakadilan sejarah ini. Inisiatif ini memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk akademisi, pegiat hak asasi manusia, dan masyarakat sipil untuk membangun narasi yang lebih inklusif dan adil (Suprapto, 2019). Akhirnya, dampak stigmatisasi terhadap Gerwani pasca-G30S/PKI menunjukkan betapa pentingnya memahami bagaimana politik dan kekuasaan dapat memengaruhi gerakan sosial, terutama yang berkaitan dengan perempuan. Stigmatisasi ini tidak hanya mengubah dinamika organisasi perempuan tetapi juga menciptakan tantangan baru bagi gerakan perempuan di Indonesia. Untuk menuju ke arah yang lebih baik, diperlukan upaya bersama untuk menghapus stigma, memperkuat kesadaran akan hak-hak perempuan, dan mengakui kontribusi perempuan dalam sejarah bangsa. Selain itu, stigmatisasi perempuan yang berada di daerah pedesaan atau komunitas marjinal semakin memperburuk akses mereka terhadap pendidikan dan sumber daya. Perempuan di daerah-daerah ini cenderung terjebak dalam struktur sosial yang lebih ketat, di mana mereka terpaksa mematuhi norma-norma yang mengontrol tubuh dan peran mereka dalam masyarakat. Akibatnya, upaya gerakan perempuan dalam memberdayakan kelompok-kelompok ini sering kali mengalami hambatan yang signifikan karena adanya persepsi bahwa kesetaraan gender bukanlah nilai yang sesuai dengan “tradisi” atau “budaya lokal”. Namun, meskipun dihadapkan pada berbagai bentuk stigma, gerakan perempuan di Indonesia terus menunjukkan resiliensi. Organisasi-organisasi seperti Komnas Perempuan, LBH APIK, dan berbagai komunitas feminis lainnya memainkan peran penting dalam melawan stigma melalui pendidikan, kampanye publik, dan dukungan hukum. Mereka juga berupaya untuk menciptakan ruang diskusi yang inklusif, di mana perempuan dapat berbicara tentang pengalaman mereka tanpa takut dihakimi. Melalui solidaritas dan kolektifitas, gerakan perempuan di Indonesia berusaha mengubah persepsi publik mengenai perempuan dan feminisme, serta memperjuangkan hak-hak perempuan di berbagai sektor Untuk mendukung penurunan stigma, sangat penting adanya perubahan struktural dan kultural di masyarakat. Pendidikan mengenai kesetaraan gender harus diperluas dan diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah serta kampanye publik agar masyarakat memahami bahwa gerakan perempuan bukan ancaman terhadap norma sosial, melainkan upaya untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan setara. Peran media juga penting dalam menampilkan citra perempuan yang positif dan mendukung narasi kesetaraan gender tanpa menyebarkan stereotip atau stigma. Dengan cara ini, stigmatisasi dapat dikurangi dan gerakan perempuan akan lebih mudah meraih kemajuan dalam mencapai tujuan-tujuan strategisnya. Kesimpulan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) didirikan tahun 1950, merupakan organisasi perempuan progresif yang berperan penting dalam sejarah Indonesia. 170 === [PDF page 16] === Rania Dhiyaulhaq Aisyah/Transformasi Gerwani: Keterlibatan dalam Perjuangan Gender Hingga Stigmatisasi Pasca 1965 Awalnya berfokus pada isu domestik, Gerwani berkembang menjadi kekuatan besar dalam memperjuangkan kesetaraan gender, keadilan sosial, serta agenda nasional seperti anti-imperialisme, anti-kolonialisme, dan reforma agraria. Organisasi ini aktif mengadvokasi hak-hak perempuan, termasuk pendidikan, kesehatan, hak reproduksi, serta menentang poligami dan perkawinan paksa. Dengan struktur kepemimpinan yang terorganisir dan hubungan erat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), Gerwani memainkan peran signifikan dalam politik nasional. Melalui kongres-kongres, mereka memperkuat komitmen terhadap hak perempuan dan keterlibatan dalam reformasi sosial. Namun, pasca peristiwa G30S 1965, Gerwani menjadi sasaran propaganda Orde Baru yang menuduh mereka terlibat dalam kekerasan. Tuduhan ini, menurut penelitian sejarawan seperti Saskia Wieringa, tidak berdasar dan merupakan bagian dari strategi sistematis untuk menghancurkan gerakan kiri. Propaganda tersebut menghancurkan reputasi Gerwani dan menciptakan stigma mendalam terhadap anggotanya. Organisasi ini dibubarkan, banyak anggota mengalami penindasan, dan perempuan kehilangan ruang politik serta sosial. Stigmatisasi terhadap perempuan, yang berakar pada budaya patriarki dan stereotip gender, semakin memperlemah gerakan feminis di Indonesia. Meski demikian, warisan perjuangan Gerwani tetap hidup. Visi mereka tentang kesetaraan gender dan keadilan sosial menjadi inspirasi bagi gerakan perempuan masa kini. Diskusi tentang Gerwani membuka wacana penting mengenai bagaimana gender dan seksualitas digunakan sebagai alat propaganda politik, sekaligus menegaskan perlunya mengkaji ulang narasi sejarah Orde Baru. Gerwani menjadi simbol bagaimana organisasi perempuan dapat menjadi agen perubahan sosial, sekaligus korban politik represif, namun tetap meninggalkan kontribusi besar bagi perjuangan perempuan Indonesia. Referensi Amrullah, A. M. K. (1996). Kedudukan Perempuan dalam Islam. Pustaka Panjimas. Anastasia, A., Nurdin, E., Anindhita, F., & Aripurnama, S. (2013). Indonesian Women's Movements: Making Democracy Gender Responsive. Women Research Institute. Aripurnami, S. (2013). Jelajah Gerakan Perempuan untuk Demokrasi di Indonesia. Afirmasi: Jurnal Pengembangan Pemikiran Fenimnis, 2(1), 209-235. Arivia, G., & Subono, N. I. (2017). A hundred years of feminism in Indonesia: An analysis of actors, debates and strategies. Friedrich Ebert Stiftung. Blackburn, S. (2004). Women And The State In Modern Indonesia. Cambridge University Press. Blackburn, S. (2004). Women and the state in modern Indonesia. Cambridge University Press. Cribb, R. (1990). The Indonesian Killings of 1965–66: Studies from Java and Bali. Monash Papers on Southeast Asia, 21. De Waarheid. (1966). Indonesie Protest Tegen Vervolging Vrouwenbeweging "Gerwani". De Waarheid. 171 === [PDF page 17] === Rania Dhiyaulhaq Aisyah/Transformasi Gerwani: Keterlibatan dalam Perjuangan Gender Hingga Stigmatisasi Pasca 1965 Diniah, H. (2007). Gerwani bukan PKI: sebuah gerakan feminisme terbesar di Indonesia. Carasvati Books. Kowani. (1986). Sejarah setengah abad kesatuan pergerakan wanita Indonesia oleh Kongres Wanita Indonesia. Balai Pustaka. Lestariningsih, A. D., & Sukarba, S. R. (2019). Absence Of Women’s Party in the New Order Era: Case Study of Indonesian Women Movement. International Review of Humanities Studies, 4(1), 420-434. https://doi.org/10.7454/irhs.v4i1.152. Mariana, A. (2015). Perbudakan Seksual: Perbandingan antara Masa Fasisme Jepang dan Neofasisme Orde Baru. MARJIN KIRI. McGregor, K. E., & Hearman, V. (2007). Challenges of political rehabilitation in postNew Order Indonesia: The case of Gerwani (the Indonesian Women's Movement). South East Asia Research, 15(3), 355-384. https://doi.org/10.5367/000000007782717759. Melvin, Y. (2018). The Army and the Indonesian Genocide Mechanics of Mass Murder. Routledge. Mustaqim, M. (2011). Gerwani: Sejarah Gerakan Perempuan yang Hilang. Palastren: Jurnal Studi Gender, 4(2). Rahmanudin, D. (2022). Gerwani Mazhab Politik Islam Era Sukarno. Jurnal Kewarganegaraan, 6(2), 3952-3958. https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3607. Retnoningrum, E. E. (2009). Pengaruh Citra Gerwani Terhadap Perkembangan Pergerakan Perempuan di Indonesia Tahun 1966-1998. Skripsi. Universitas Sanata Dharma, 2009. Ricklefs, M. C. (2008). Sejarah Indonesia Modern 1200–2008. erambi Ilmu Semesta. Robinson, G. B. (2019). The Killing Season: A History of the Indonesian Massacres, 1965-1966. Princeton University Press. Sukarno. (1963). Kewajiban Wanita dalam Perjoangan Republik Indonesia. Panitia Penerbit. Steurs, C. V. D. (2008). Sejarah Perempuan Indonesia: gerakan dan pencapaian. Komunitas Bambu. Stoler, A. L. (1979). In the Company's Shadow: History of Plantation Women and Labor Policy in North Sumatra. AL Stoler. Sugiyono. (2010). Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Sulami. ( 1999). Perempuan, Kebenaran, dan Penjara. Cipta Lestari. Susanti, F. R. (2007). Kembang-kembang Genjer. Jejak. Taum, Y. Y. (2020). Sastra dan Politik Representasi Tragedi 1965 dalam Negara Orde Baru. Sanata Dharma University Press. Wieringa, S. (2002). Gerwani Defamed, Sukarno Overthrown. In Sexual Politics in Indonesia (pp. 280-335). Palgrave Macmillan UK. 172 === [PDF page 18] === Rania Dhiyaulhaq Aisyah/Transformasi Gerwani: Keterlibatan dalam Perjuangan Gender Hingga Stigmatisasi Pasca 1965 Wieringa, S. (2002). The Old Order: Nationalism, Communism, and Feminism. In Sexual Politics in Indonesia (pp. 97-138). Palgrave Macmillan UK. Wieringa, S. (2003). The Birth of the New Order State in Indonesia: Sexual politics and Nationalism. Journal of Women's History, 15(1), 70-91. https://doi.org/10.1353/jowh.2003.0039. Wieringa, S. E. (1993). Two Indonesian women's organizations: Gerwani and the PKK. Bulletin Concerned Asian Scholars, 25(2), 17-30. https://doi.org/10.1080/14672715.1993.10416112. Wieringa, S. E. (2010). Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI. Percetakan Galang Press. 173