Gerwani Mazhab Politik Islam Era Soekarno (Rahmanudin, 2022)

=== [PDF page 1] === Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 Gerwani Mazhab Politik Islam Era Sukarno Deden Rahmanudin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia Email: deden.rahmanudin20@mhs.uinjkt.ac.id Abstrak Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) menjadi perbincangan menarik dalam sejarah Gerakan 1 Oktober (Gestok) atau yang diberi nama Gerakan 30 September oleh PKI (G30 S/PKI) oleh Pemerintah Orde Baru. Lahirnya Gerwani yang menjadi simbol perlawanan dan perjuangan wanita di Indonesia pada waktu itu bukan hal asing dalam perspektif Islam dalam memandang kesetaraan dan optimalisasi peranan wanita. Islam yang memiliki mazhab politik rahmatan lil alamiin, tentu memandang penting hal ini. Namun keberadaan Gerwani menjadi suatu gerakan yang dianggap berbahaya oleh Negara di era Suharto, membuat organisasi ini tidak mampu berkembang dengan baik. Akan tetapi corak pergerakan yang mengatasnamakan perjuangan gender ini masih digunakan sebagai paradigma berfikir dari setiap pergerakan wanita di Indonesia. Banyak tokoh wanita termasuk muslimah yang lahir dari gerakan perjuangan kesetaraan ini. Yang perlu dikaji lebih mendalam adalah ideologi yang dianut oleh Gerwani dalam konteks bernegara dan beragama, atau oleh founding father Indonesia dirangkum dalam kebhinekaan cara pandang bangsa yaitu Pancasila. Maka, perlu didapatkan sebuah gagasan penting dalam mengetahui Gerwani ini dalam kajian Islam. Kata Kunci: Gerwani, Politik, Islam, Feminisme Abstract The Indonesian Women's Movement (Gerwani) became an interesting conversation in the history of the October 1st Movement (Gestok) or what was named the September 30th Movement by the PKI (G30 S / PKI) by the New Order Government. The birth of Gerwani, which became a symbol of women's resistance and struggle in Indonesia at that time, was not unfamiliar with the Islamic perspective in looking at equality and optimizing the role of women. Islam, which has a political school of rahmatan lil alamiin, certainly sees this as important. However, the existence of Gerwani became a movement that was considered dangerous by the State in the Suharto era, making this organization unable to develop properly. However, the pattern of movement in the name of gender struggle is still used as a thinking paradigm of every women's movement in Indonesia. Many female figures including Muslim women were born from this equality struggle movement. What needs to be studied more deeply is the ideology adopted by Gerwani in the context of statehood and religion, or by the Indonesian founding father summarized in the diversity of the nation's perspective, namely Pancasila. Thus, it is necessary to get an important idea in knowing this Gerwani in Islamic studies. Keywords: Gerwani, Politics, Islam, Feminism This work is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional. PENDAHULUAN Gerwani merupakan organisasi wanita yang aktif pada 1950-an dan 1960-an (K. McGregor:2012) dengan anggotanya sebanyak 1,5 juta orang. Ada enam wakil organisasi wanita di Indonesia berkumpul Pada 4 Juni 1950 di Semarang Jawa Tengah, diantaranya: Rukun Putri Indonesia (Rupindo); Persatuan Wanita Sedar dari Surabaya; Isteri Sedar dari Bandung; Gerakan Wanita Indonesia (Gerwindo) dari Kediri; (S. E. Wieringa: 2002) Wanita Madura dari Madura; dan, Perjuangan Putri Republik Indonesia. Mereka bersepakat untuk melebur menjadi kesatuan organisasi wanita dalam satu wadah menjadi Gerakan Wanita Sedar atau Gerwis yang kemudian berganti nama menjadi Gerwani (S. E. Wieringa: 2002). Deden Rahmanudin – Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 3952 === [PDF page 2] === Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 Pola perekrutan anggota Gerwani sangat terbuka, organisasi wanita ini menerima semua kaum wanita dari berbagai golongan apapun dengan rentang perempuan berusia 16 tahun atau yang sudah menikah. Salah satu tujuan berdirinya Gerwani adalah untuk menjadikan semua wanita menjadi orang yang mandiri dan memiliki semangat untuk bekerja keras. Gerwani sangat menolak anggapan bahwa wanita hanya berfungsi sebagai pengikut suami dalam setiap tindakannya. Agar tujuan Gerwani tersebut dapat tercapai, kemudian ia memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada para wanita mengenai hak-hak perempuan yang harus diketahui. Telah begitu banyak penelitian ilmiah yang dilakukan untuk menguak nasib nahas para anggota Gerwani pasca Gerakan 30 September. Salah satu peneliti terkemuka yang konsisten menelaah Gerwani adalah Wieringa, professor gender dan perempuan dari Universitas Amsterdam. Menurut Wieringa (S. E. Wieringa: 2010) Gerwani sebagai organisasi tidak pernah terlibat kudeta pada 1 Oktober 1965. Pada 30 September malam, justru terjadi kebingungan dalam internal Gerwani di tingkat pusat. Suharti Suwarno datang ke Kantor Pusat Gerwani sambil membawa pesan dari partai, yakni dibutuhkan beberapa tenaga perempuan untuk mengurus konsumsi bagi peserta pelatihan Operasi Ganyang Malaysia di Lubang Buaya dan Halim. Aktivitas penyediaan konsumsi itu pada kenyataannya kacau balau. Para perempuan tidak bisa memasak lantaran tidak ada dapur umum yang berfungsi. Begitu pagi menjelang, sejumlah perempuan yang dikirim ke Lubang Buaya kembali lagi ke Kantor Gerwani dengan wajah kebingungan sambil membawa cerita pembunuhan yang simpang siur (S. E. Wieringa: 2002). Salawati Daud, salah seorang pucuk pimpinan Gerwani dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PKI, mengayuh sepedanya menuju gedung DPR untuk mencari informasi. Setelah ditelusuri, pada malam itu ternyata Gerwani bukan satu-satunya organisasi perempuan yang mengirimkan anggotanya ke Lubang Buaya dan daerah Halim. Sekitar 70 perempuan berusia 13-16 tahun berkumpul di Lubang Buaya pada malam menjelang 1 Oktober. Selain Gerwani, sebagian besar dari mereka berasal dari beberapa organisasi substructure PKI seperti Pemuda Rakyat, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), dan Barisan Tani Indonesia (BTI) (S. E. Wieringa: 2002). Bahkan, ada juga kelompok istri prajurit Cakrabirawa. Kelompok-kelompok perempuan ini dikerahkan langsung oleh pimpinan-pimpinan daerah atas nama PKI tanpa melalui Federasi Perempuan. perintah partai yang semacam itu sudah sangat biasa terjadi, maka tidak seorang pun yang mempertanyakan kebenarannya. Artikel ini ditulis untuk memberikan perspektif lain tentang Gerwani yang selama ini dianggap sebagai turunan dari PKI (Partai Komunis Indonesia) tanpa melihat peran pentingnya terutama dalam gerakan feminisme khususnya mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan, dan memperjuangkan agar mereka mendapatkan pekerjaan yang layak. Dengan menggunakan dan menghadirkan perspektif feminisme, artikel ini bertujuan untuk mengungkap sisi lain dari gerakan Gerwani di masa lalu dalam perpolitikan Indonesia. Literatur Review Stellarosa dan Ikhsano (Y. Stellarosa dan A. Ikhsano: 2020) mengatakan gerakan Gerakan Perempuan Indonesia Gerwani adalah salah satu gerakan feminisme, yang dibuktikan dengan perannya dalam mendidik dan meningkatkan kesadaran perempuan-perempuan Indonesia. Masa Orde Lama, Gerwani dianggap lebih banyak memberikan akses untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan dianggap pula telah berhasil memperjuangkan profesi perempuan. Organisasi ini pula berkembang luas menjadi gerakan perempuan paling revolusioner dikemudian hari. Dalam perkembangannya, mereka bermetamorfosis menjadi organisasi aktif Deden Rahmanudin – Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 3953 === [PDF page 3] === Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 politik dan memperjuangkan hak-haknya melalui afiliasi partai politik yang membidangi perempuan. Namun, Gerwani dikaitkan sebagai salah satu sayap partai yang harus bertanggungjawab atas meletusnya peristiwa 30 September 1965. Di berbagai media massa, pemberitaan kekejaman Gerwani disebut-sebut dan disebarkan. (Lestariningsih dan Sukarba A. D.: 2019) mengatakan stigmatisasi kekejaman Gerwani telah memberikan batasan gender pada gerakan perempuan pada masa Orde Baru. Budaya patriarki yang kental di masyarakat Indonesia menjadi faktor utama stigmatisasi organisasi ini. Puncaknya adalah ketika Gerwani dilarang oleh pemerintah Orde Baru dan dibubarkan. Terlepas dari semakin banyaknya organisasi perempuan termasuk munculnya tokoh dan ide-ide perempuan di abad 19 hingga awal abad 20, sejarah mencatat bahwa dari segi kemajuan dan kekuatan, serta basis anggota dan simpatisan. (Arivia dan Subono: 2017) mengatakan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) adalah salah satu yang sangat diperhitungkan dan dapat dianggap lebih berhasil. Keberadaan dan perannya begitu menonjol secara sosial dan politik dalam dua periode demokrasi paling awal di Indonesia, yakni sejak akhir 1940-an hingga 1965 yang dikenal dengan demokrasi konstitusional dan demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Sukarno. Gerwani yang awalnya bernama Gerwis (Gerakan Wanita Sedar), didirikan pada tahun 1950, yang dalam literatur sering kali disebut sebagai gerakan feminis sosialis. Organisasi ini dapat dianggap sebagai organisasi kader dengan anggota terpilih. Namun, lebih banyak waktu berlalu, dan pada tahun 1954 keanggotaan organisasi mencapai 80.000. Melalui perdebatan internal yang intens, Gerwani memutuskan untuk memperluas basis konstituennya dengan mencakup perempuan dari tingkat akar rumput. (Wieringa: 2002) mengatakan organisasi ini sangat memperhatikan kehidupan dan kondisi kerja para pekerja perempuan yang berprofesi sebagai buruh dan petani, dan mereka pada gilirannya merupakan mayoritas pendukungnya. Gerwani sering melibatkan diri dalam kegiatan politik formal dan mengikuti kampanye pemilihan Parlemen, serta berhasil mengamankan kursi untuk empat anggotanya sebagai wakil terpilih pada pemilu 1955. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari secara serius laporan-laporan, artikel jurnal, dan buku-buku yang berhubungan dengan gerakan Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia). Hasil penelitian disusun menggunakan metode dan pendekatan kualitatif, dan dianalisis secara deskriptif menggunakan teori Feminisme. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Gerakan Feminisme Gerwani Feminisme Gerwani Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dianggap selaras dengan pola kaderisasi Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam menerapkan Sosialisme dan Feminisme terutama dalam mengkritisi Undang-Undang Perkawinan yang dianggap belum berpihak kepada kaumnya, serta kebijakan kepada kaum buruh di Indonesia pada waktu itu. Pada awal 1960-an, Gerwani pun mendapatkan peran strategis dalam kancah politik Nasional. Hubungannya dengan PKI menjadi lebih erat (S. E. Wieringa: 2002), dan aspekaspek feminis dalam aktivisme telah berkurang. Deden Rahmanudin – Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 3954 === [PDF page 4] === Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 Organisasi ini juga menjadi pendukung kuat Presiden Sukarno, yang mereka menghormati karena Nasionalisme dan kebijakan Sosialis Sukarno, akan tetapi pada sisi lain, ada hal yang mereka tentang atas pernikahan poligami yang dilakukan Presiden, mereka memandang hal tersebut merupakan sesuatu hal yang “menjijikkan”. Organisasi ini pun kian berkembang pesat hingga mendapatkan respon dari jutaan orang di Indonesia. Gerwani dalam Parlemen Keberhasilan PKI dalam Pemilu 1955 secara tidak langsung juga menguntungkan Gerwani. Dengan membonceng PKI, Gerwani berhasil menempatkan empat anggotanya di kursi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Mereka adalah Suharti Suwarno, Salawati Daud, Suwardiningsih, Maemunah, Umi Sarjono, dan Nyonya Mugdigdo. Setelah peristiwa berdarah pada 1 Oktober 1965, Gerwani yang dianggap banyak memperjuangkan kesejahteraan perempuan dan anak-anak itu turut pula diberangus termasuk para gadis yang pernah mengikuti pelatihan calon kader. Hingga kejadian Gerwani di daerah ikut terseret menjadi korban salah tangkap yang berujung penyiksaan Oleh Corps Polisi Militer. Gerwani di Akhir Plantungan Berakhir di Plantungan sampai tahun 1967, ribuan anggota Gerwani dipenjarakan di berbagai wilayah Indonesia. Para anggota Gerwani sebagaimana juga anggota Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat), serta sejumlah organisasi pelajar seperti IPPI (Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia) dan CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia) diklasifikasikan oleh Orde Baru sebagai tahanan politik Golongan B. Jumlah mereka mencapai sekitar 34 ribu orang. Lestariningsih menyebut bahwa sebagian besar aktivis Gerwani sempat berpindah dari satu penjara ke penjara lain sebelum akhirnya menghabiskan sisa harinya di Plantungan, Jawa Tengah. Sejak April 1971, tahanan politik perempuan yang di kirim ke Plantungan terbagi dalam tiga gelombang. Gelombang pertama dari beberapa wilayah di Pulau Jawa. Gelombang kedua berasal dari Jawa Barat, Kalimantan, dan Sumatra. Sedangkan gelombang terakhir adalah rombongan dari penjara Bukit Duri di Jakarta. Keadaan mereka tidak seluruhnya buruk, namun setiap kali terjadi interogasi para tentara merobohkan kondisi mental mereka dengan penyiksaan dan pelecehan seksual. Mariana mengatakan para tentara biasa membuka-buka rok dengan kaki, di bawah meja ketika mereka duduk di atas kursi dan berhadap-hadapan dengan para tapol perempuan. Menurut pengakuan Kartinah, ibu-ibu Gerwani yang tidak tersentuh gagang pecut hanya mereka yang pernah menjabat sebagai Anggota Parlemen. Kondisi para pimpinan ini terbilang mujur, karena ditempatkan di sebuah sel khusus sehingga tidak perlu berdesakdesakan dengan tapol perempuan lainnya. Penahanan yang dialami para perempuan Gerwani berlangsung hingga belasan tahun. Sejak 1977 hingga 1979, setelah merasa cukup “dibina” dan dinilai bebas dari ajaran komunis, para anggota Gerwani secara bertahap mulai dibebaskan. Kendati demikian, masih ada saya sebagian perempuan yang dianggap belum “bersih” dan harus menjalani penahanan di tempat lain. Pembahasan Pandangan Islam terhadap Gerakan Feminisme Gerwani Pandangan Tokoh Islam Dalam buku karya Sukarno berjudul Sarinah: Kewajiban Wanita dalam Perjoangan Republik Indonesia menilai maksud feminisme yang mulanya baik, yaitu persamaan hak antara perempuan dan laki-laki, telah melewati batas. Sebab, paham ini hendak mencari-cari persamaan dalam segala hal, mulai dari tingkah laku, cara hidup, cara berpakaian, dan Deden Rahmanudin – Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 3955 === [PDF page 5] === Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 sebagainya. Karena itu, Sukarno menegaskan agar Indonesia dibangun atas dasar sikap kritis terhadap paham-paham yang datang dari luar. Lebih lanjut “janganlah tergesa-gesa meniru cara modern atau cara Eropa, janganlah juga terikat oleh rasa konservatif atau rasa sempit, tetapi cocokkanlah semua dengan kodratnya,” tulis Sukarno mengulangi kata-kata Ki Hajar Dewantara (w. 1959). Selaras dengan pemikiran Sukarno, Hamka (w. 1981) mengatakan hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dengan perempuan bukanlah berarti bahwa pekerjaan yang hanya bahu laki-laki yang kuat memikulnya perempun disuruh pula memikulnya. Inilah yang membuat kaum Feminis menganggap bahwa isi al-Qur’an surat AnNisa’ ayat 34, Artinya, “laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya” Ayat di atas, ditafsirkan oleh mereka memiliki makna yang mengecilkan perempuan yang harus selalu di bawah laki-laki. Fakta menarik adalah tokoh Nasional dan tokoh Islam seperti Sukarno (w. 1970) dan Buya Hamka (w. 1981) sama-sama melakukan poligami. Namun, keduanya tidak memandang rendah kepada kaum perempuan tetapi menempatkan posisi perempuan pada derajat yang tinggi karena pada dasarnya perempuan dan laki-laki sama di hadapan Allah. Emansipasi dalam Pandangan Islam Persamaan terhadap penilaian amal perbuatan kaum perempuan sejajar dengan kaum lakilaki dalam potensi intelektual. Mereka sebagaimana laki-laki dapat berfikir, mempelajari, kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari berzikir kepada Allah Swt. Seperti apa yang mereka pikirkan dari alam raya ini, baik laki-laki maupun perempuan, keduanya memiliki kesempatan yang serupa tanpa harus melepaskan kodratnya masing-masing. Konteks alQur’an surat an-Nisa’ ayat 34 Arrijalu Qawwamuna ‘alan Nisa’ bukan pada konteks karir termasuk politik atau kenegaraan melainkan konteks kodrati wanita secara fisik dan nalurinya. Hal positif dari Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) adalah hadirnya perempuanperempuan kritis yang mampu memberikan pemikiran dan inisiasi kepada kaumnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan karakter bangsa. Meski, hal ini berdampak kepada primordialism perempuan bahkan sebagian tokoh menganggapnya kebablasan. Gerakan ini akan selaras dengan pandangan Islam jika dibarengi dengan satu pemikiran pengakuan terhadap kodrati perempuan sebagai istri sekaligus menjadi ibu. Tentunya tidak akan menjadi persoalan debat panjang. Perkembangan Gerwani yang lahir dari kemurnian gerakan perempuan menjadi tonggak sejarah bahwa perempuan di Indonesia mampu berkiprah. Bahwa dalam situasi politik tertentu, gerakan ini menjadi peringatan yang mengancam bagi kepentingan penguasa merupakan hal yang dikotomi. KESIMPULAN Perjuangan pergerakan kemerdekaan di Indonesia tidak hanya didominasi oleh kaum pria, namun juga kaum perempuan. Peran perempuan dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia dapat kita telusuri melalui eksistensi organisasi pergerakan perempuan pada awal abad ke-20 M. Latar belakang munculnya organisasi pergerakan perempuan di Indonesia Deden Rahmanudin – Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 3956 === [PDF page 6] === Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 berkaitan dengan penerapan kebijakan Politik Etis oleh pemerintah kolonial Belanda. Penerapan Politik Etis pada awal abad ke-20 M. telah menciptakan banyak pembaharuanpembaharuan penting yang identik dengan unsur modernitas. Tidak diragukan lagi, kehadiran feminisme oleh Gerwani merupakan khazanah perjuangan kaum wanita dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, bahwa Gerwani harus selaras dengan norma agama, budaya dan UUD 1945 adalah sesuatu yang qoth’I. Maka, kehadirannya tentu akan langgeng dan memberikan estafet sejarah tanpa harus kelam atau dikaitkan dengan pertumpahan darah di era Suharto yang sampai hari ini masih menjadi perdebatan dan sebagian menjadi misteri. Propaganda yang berpusat pada "penyimpangan seksual anggota Gerwani", serta penggambaran PKI sebagai ateis dan anti-nasionalis tidak hanya memicu pada pembunuhan massal orang-orang berhaluan kiri, tetapi juga penghancuran gerakan perempuan progresif di Indonesia. Tentu ini berdampak besar terhadap kehadiran organisasi berikutnya di masa itu, hingga Kowani (kumpulan para istri polisi pada waktu itu) berusaha menetralisir dari keikutsertaan anggotanya. Pada akhirnya, gerakan wanita di Indonesia menjadi kaku dan tidak kritis. DAFTAR PUSTAKA A. Qibtiyah, “Indonesian Muslim Women and the Gender Equality Movement,” Y. Indones. Islam, vol. 3, no. 1, pp. 168–196, Jun. 2009, doi: 10.15642/JIIS.2009.3.1.168196. A. D. Lestariningsih and S. R. Sukarba, “Absence of Women’s Party in the New Order Era: Case Study of Indonesian Women Movement,” Int. Rev. Humanit. Stud., vol. 4, no. 1, pp. 420– 434, Apr. 2019, doi: 10.7454/IRHS.V4I1.152. A. D. Lestariningsih, Gerwani: Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan., 1st ed. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011. A. D. Lestariningsih, “Perempuan dalam Pasungan Politik,” in Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional: Bagian II Konflik Lokal, 1st ed., T. Abdullah, S. Abdurrachman, and R. Gunawan, Eds. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012, p. 463. A. Mariana, Perbudakan Seksual: Perbandingan antara Masa Fasisme Jepang dan Neofasisme Orde Baru. Tangerang Selatan: CV. Marjin Kiri, 2015. G. Arivia and N. I. Subono, “A Hundred Years of Feminism in Indonesia: An Analysis of Actors, Debates and Strategies,” Ctry. Study, pp. 4–26, 2017. Hamka, Buya Hamka, Kedudukan Perempuan dalam Islam. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996. Y. M. van der Kruf, “Indonesia’s First National Election: A Sociological Analysis,” Am. Y. Econ. Sociol., vol. 16, no. 3, 1957, [Online]. Available: https://www.jstor.org/stable/3484650. K. McGregor, “Indonesian Women, The Women’s International Democratic Federation and the Struggle for ‘Women’s Rights’, 1946–1965,” Indones. Malay World, vol. 40, no. 117, pp. 193–208, Jul. 2012, doi: 10.1080/13639811.2012.683680. M. Kolimon, “Forbidden Memories: Women Victims and Survivors of the 1965 Tragedy in Eastern Indonesia,” in Forbidden Memories: Women’s Experiences of 1965 in Eastern Indonesia, M. Kolimon, L. Wetangterah, and K. Campbell-Nelson, Eds. Australia: Monash University Publishing, 2015, p. 16. S. E. Wieringa, “Gerwani: Towards the Vanguard of the Women’s Movement,” in Sexual Politics in Indonesia, London: Palgrave Macmillan UK, 2002, pp. 139–190. S. E. Wieringa, Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI. Yogyakarta: Penerbit Galangpress, 2010. S. E. Wieringa, “Gerwani Defamed, Sukarno Overthrown,” in Sexual Politics in Indonesia, London: Palgrave Macmillan UK, 2002, pp. 280–335. Deden Rahmanudin – Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 3957 === [PDF page 7] === Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 S. E. Wieringa, “The Old Order: Nationalism, Communism and Feminism,” in Sexual Politics in Indonesia, London: Palgrave Macmillan UK, 2002, pp. 97–138. S. E. Wieringa, Ed., Women’s Struggle and Strategies. Gower Publishing Company Limited, 1988. S. E. Wieringa, “Gerwani: Between the PKI and Sukarno,” in Sexual Politics in Indonesia, London: Palgrave Macmillan UK, 2002, pp. 191–231. Y. Stellarosa and A. Ikhsano, “Feminist Criticism Toward Exaggeration of Feminism,” in Conference: ICA ASPIKOM - Searching for The Next Level of Human Communication: Human, Social and Neuro (Society 5.0), 2020, pp. 148–163. S. E. Wieringa, “The Birth of the New Order State in Indonesia: Sexual Politics and Nationalism,” Y. Womens. Hist., vol. 15, no. 1, pp. 70–91, 2003, doi: 10.1353/jowh.2003.0039. Sukarno, Sarinah: Kewajiban Wanita dalam Perjoangan Republik Indonesia. Jokjakarta, 1947. Deden Rahmanudin – Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 3958